1. ASURANSI KESEHATAN
PNS

2. Pendahuluan
 Merupakan bentuk asuransi sosial dari
JPKM
 Penyelenggaran askes PNS dan
Keluarganya atas dasar PP No. 69/1991.
 Terdapat istilah JPK
 Istilah ASKES terdapat dalam PP No. 2/92
tentang penunjukan PT. ASKES sebagai
penyelenggara askes dari Perum Husada
Bhakti (PP No. 22/84).

3. Sejarah
 Jaman Belanda, PN dari Eropa
mendapat jaminan kesehatan o/
pemerintahan Belanda
(Staatsergeling No.1/34).
 4 tahun kemudian, diperluas ke PN
Pribumi dengan fasilitas kesehatan
pemerintah.
 Sistem jaminan--Reimbursement

4.  1948, masih ada pegawai kelas atas dan
bawah. Batas gaji bulanan 480g/bulan dan
1949 Rp. 850/bulan.
 1960, Menkes mengintruksikan
pengembangan jaminan kesehatan kepada
pensiunan dan pegawai pemerintah =
“jakarta pilot project”.
 Reimbursement diganti dengan
pembayaran langsung kepada PPK dan
tidak ada perbedaan golongan.
 Jaminan terbatas pada rawat inap dan
obat2an.
 Berhasil memperluas cakupan, akan tetapi
biaya yang harus ditanggung pemerintah
membengkak.

5.  1966, Menkesmembentuk komite “dana
sakit” dengan iuran dari PN dengan orientasi
nirlaba.Akan tetapi gagal menelurkan konsep
yg diharapkan.
 1968, Menkesmemebntuk Panitia
Pembentukan Badan Pemeliharaan
Kesehatan PN dan Penerima Pensiun. Akan
tetapi pemerintah Orba masih sulit keuangan
akibat pemberontakan PKI
 Mulai 1968/1969, tidak ada alokasi dana bagi
pemeliharaan kesehatan PN.
 18 Maret 1968, Menaker Membentuk TKKN,
akan tetapi tak ada persetujuan Presiden.

6.  TKKN mengembangkan Asuransi
Kesehatan Wajib di Indonesia, modal
awal 50% dana kesejahteraan PN
terkumpul dari potongan 10% gaji
pegawai aktif dan 5% dari Pensiunan.
 Badan hukumKepres No. 230 th
1968 yang merupakan cikal bakal PT.
Askes Indonesia
 Program tersebut ditandai dengan
Kepres No. 122 th 1968 menetapkan
potongan sebesar 5% untuk biaya
pemeliharaan kesehatan.

7.  1968-1984, askes PN dikelola oleh Badan Penyelenggara
Dana pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) dibawah Depkes.
Dg iuran 5% dari Gaji Pokok
 Awalnya, Jamianan diberikan bebas dengan fasilitas
kesehatan pemerintah dan swasta dengan pembayaran fee
for service.
 Manajemen masih sangat sentralistis, terdapat pemekaian
berlebihan sehingga pemerintah defisit.
 1970, iuran dikurangi menjadi 3,89% gaji pokok untuk PN
aktif, namun ttp 5% u/Pensiunan, dengan Kepres No.22/70.
 1973 upaya mempertahankan program tsb bahkan ada
perluasan cakupan kepada masyarakat non PNS.
 1974, Pengurangan Iuran2,75% gaji pokok,
Pensiunan=5%.
 1977Kepres No.8/77 iuran menjadi 2% bagi PNS aktif dan
Pensiunan.
 1979, sitem kapitasi sudah mulai diberlakukan kepada
PUSKESMAS di Jakarta. Managed care sudah dilaksanakan
oleh BPDPK.
 1980, jumlah anak tanggungan dibatasi menjadi 3 Orang.

8.  1984, Askes PNS dipisahkan dari
Depkes dg PP No.22 dan 23 th 1984,
perubahan ini penyesuaian fx
pengelolaan dana masyarakat yg msh
terikat dg ICW (Indische
Comptabiliteit Wet).
 1884, BPDPKPerum Husada Bhakti
(PHB) dilaksanakn penuh mulai 23
April 1986.
 Dibentuk kantor2 Cabang, 199227
Cabang di Indonesia/provinsi.

9.  PHB, kerjasama dg Pusdiklat Depkes RI,
USAID dan Zieken Fonds Belanda u/
menambah ahli asuransi kesehatan.
 Pelayanan Kesehatan mulai terkendali
dengan managed care, daftar obat yg dijamin
bdasarkan Daftar Obat Esensial.
 1992, PHBPT (Persero) mli PP No.6/92 dg
nama PT. Askes. Diberikan wewenang
memperluas kepesertaan kepada pegawai
swasta.
 Ada ketegangan PT Askes vs PT Jamsostek.
 PT Askes dapat kemudahan mli PP No.14/93 :
Perusahaan yg mberikan jaminan lebih baik
boleh tidak mendaptarkan diri pada PT
Jamsostek.

10. Peserta ASKES PNS
(PP 69/1991)
 Calon dan PNS,Penerima Pensiun, Veteran dan
Perintis Kemerdekaan. PNS aktif di lingkungan TNI
dan POLRI dan Anggota TNI&POLRI tdk wajib menjadi
peserta ASKES krn mendapat jaminan dr sistem
jaminan kesehatan TNI dan POLRI oleh Dept. Hankam.
 Penerima Pensiun :
a. PNS yg berhenti dg hak pensiun
b. Prajurit ABRI dan PNS dilingkungan Dephankam
dan ABRI yg berhenti dg hak pensiun
c. Pejabat Negara yg berhenti dg Hak Pensiun.
d. Janda/Duda/Anak yaitm piatu dr PNS, Prajurit serta
pejabat negara dengan hak Pensiun.
 Kelurga yg ditanggung meliputi istri/suami dari
peserta dan anak yg sah atau angkat dr peserta
sesuai UU yg berlaku

11. Kewajiban Peserta
 Wajib Memberikan keterangan yag
sebenarnya tentang jati dirinya beserta
keluarganya u/ penyusunan dta peserta.
 Peserta dan keluarganya wajib memilki
tanda pengenal diri yg diterbitkan oleh
Bapel.
 Peserta dan Keluarganya wajib mengetahui
dan mentaati peraturan penyelenggaraan
pemeliharaan kesehatan.

12. Premi
 PNS dan Pensiuna mebayar premi sebesar
2% gaji pokok dan pemerintah sebesar
0,5% berdasarkan PP. No 28/2003 mulai th
2004.
 Iuran Askes dipotong lansung oleh Dirjen
Anggaran Dept. Keuangan sebelum gaji
diberikan oleh Bendaharawan di Daerah.
 Setelah otonomi, gaji dipotong oleh
bendaharawan di daerah kemudian
disetorkan ke Dept. Keuangan kemudian
disetorkan kpd PT. Askes.

13.  Iuran Veteran dan Perintis
Kemerdekaan ditanggung pemerintah
atas beban APBN.
 Premi dari badan lainnya yg ikut
Askes secara wajib/sukarela
dilakukan oleh PT Askes sendiri.
 Masalah umum adalah rendahnya gaji
PNS sehingga kecil juga Premi yg
diterima PT Askes.
 Masalah kedua, kenaikan gaji pokok
tidak sesuai dengan perubahan biaya
kesehatan.

14. Paket Jaminan
 PT Askes memberikan jaminan
komprehensif : Peningkatan/Promosi,
pencegahan, pemulihan,
penyembuhan dan pemulihan.
 Akan tetapi lebih ditekankan kpd :
penyembuhan dan pemulihan dengan
mengenakan iur biaya (cost sharing)
yg cukup besar.