Ekpose Dewan Sumber Daya Air Provinsi NTB, Perpres 88/2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Hidrometorologi, Hidrologi dan Hidrogeologi (surana)

1. Mataram, Desember 2013
Disiapkan Oleh: Surana, Ir, MSc, PU-SDA

2. MASALAH UTAMA PENGELOLAAN SDA
• Terlalu banyak  banjir,
• Terlalu kotor  pencemaran WA RUNG JA MU
• Terlalu sedikit  kekeringan
• Laju peningk Pend  terlalu tinggi
PENTINGNYA PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN SDA:
• Kebutuhan air meningkat (Jumlah penduduk serta status
ekonomi dan sosial masyarakat meningkat)
• Ketersediaan air relatif tetap, tapi kualitas menurun
• Konflik kepentingan akan air (antar pengguna, pengusahaan)
• Perubahan Iklim Global  ketersediaan air perlu ditata
Tuntutan MDG (Milenium Development Goals)
LATAR BELAKANG

3. Sumber Daya Air
Dasar Hukum
Undang-Undang
No. 7 Tahun 2004
Peraturan
Pemerintah
No. 42 Tahun 2008
Pengelolaan
Sumber Daya Air
Peraturan Presiden
No. 33 Tahun 2011
KEBIJAKAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR
Peraturan Presiden
No. 88 Tahun 2012
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI HIDROLOGI,
HIDROMETEOROLOGI, DAN
HIDROGEOLOGI PADA TINGKAT
NASIONAL

4. Anggota (33)
STRUKTUR ORGANISASI Dewan SDA
Ketua
Ketua Harian
1. Komisi
Konservasi
Sumber Daya
Air
Komisi
Pendayagunaan
SDA
Komisi
Pengendalian
Daya Rusak Air
Kelompok kerja Kelompok kerja Kelompok kerja
Sekretariat
dibentuk
pada
Sidang
Dewan
SDA,
Agt 2013
KepGub
188.44/
335/
2013
1Jan’13

5.  DSDA-PROVINSI
Membantu Gub. dalam :
1.Penyusunan dan
perumusan Kebijakan dan
Strategi PSDA Provinsi
2.Penyusunan Program
PSDA Provinsi
3.Penyusunan kebijakan
pengelolaan SIH-3
4.Pemantauan dan Evaluasi
TL Penetapan WS dan CAT
5.Tugas2 lain oleh Gubernur
 SEKRETARIAT
• mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi Dewan;
• Penyediaan sarana/prasarana
• menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan & persidangan;
• memfasilitasi penyelenggaraan
pemilihan anggota Dewan atas
unsur non-pemerintah;
• memfasilitasi penyediaan tenaga
ahli/pakar/narasumber
• Tindak lanjut permasalahan SDA
• Fasilitasi hub kerja Dewan-luar
• Pelayanan informasi ke masy
TUGAS DSDA & SEKRETARIAT

6. DASAR HUKUM SISDA & PSIH3
UU 7/2004 SDA, psl 65
1. Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air,
diperlukan Pemerintah dan pemerintah daerah
menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi
sumber daya air (SISDA) sesuai dengan
kewenangannya.
2. INFORMASI SUMBER DAYA AIR (meliputi informasi)
1) Kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis,
2) Kebijakan SDA,
3) Prasarana SDA,
4) Teknologi SDA,
5) Lingkungan pd SDA & sekitarnya, serta
6) Kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang
terkait dg SDA.

7. Pasal 66 (Jaringan Informasi)
1. Jaringan Informasi tersebar diberbagai
instansi dan harus dapat diakses oleh
berbagai pihak yang berkepentingan
dengan Bidang SDA.
2. Pemerintah-Pemda dapat membentuk
UPT untuk penyelenggarakan kegiatan
SISDA.

8. Pasal 67 (Penyelenggara Informasi)
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pengelola
sumber daya air, sesuai dengan kewenangannya,
menyediakan informasi sumber daya air bagi semua
pihak yang berkepentingan dalam bidang SDA
2. seluruh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah,
badan hukum, organisasi, dan lembaga serta
perseorangan yang melaksanakan kegiatan berkaitan
dengan SDA, menyampaikan laporan hasil
kegiatannya kepada instansi Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang
SDA

9. Pengelolaaan SISDA dan SIH3
(UU No.7/2004; Pasal 68)
• Untuk mendukung pengelolaan SISDA diperlukan
pengelolaan System informasi hidrologi, hidrome-
teorologi, hidrogeologi (SIH3) wilayah sungai pada
tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
• Kebijakan pengelolaan SIH3 ditetapkan oleh Pemerintah
berdasarkan usul Dewan Sumber Daya Air Nasional
• Pengelolaan SIH3 dapat dilakukan melalui kerja sama
dengan pihak lain.
• pengelolaan SIH3 dilaksanakan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya air
sesuai dengan kewenangannya.

10. KONDISI
AKTUAL
DALAM
PENGELOLAAN
DAT & INFO
SDA
Tumpang tindih penerapan
tugas dan fungsi lembaga
serta keragaman data dan
informasi
“Kurangnya” perhatian
terhadap pentingnya data
dan informasi Hidrologi,
Hidrometeorologi, dan
Hidrogeologi (H3).
keterbatasan peran
masyarakat dan dunia
usaha serta kepedulian
pemerintah

11. agar mudah
diakses, dipertukarkan, dan dianalisis serta dimanfaatkan
dalam melaksanakan pengelolaan SDA
URGENSI PENGELOLAAN SIH3 dalam PSDA
Ketersediaan data dan informasi SDA
merupakan dasar dalam pengelolaan SDA
PERLU DUKUNGAN DATA & INFORMASI
akurat, benar, berkesinambungan, tepat waktu.
hidrologi
Hidro
meteorologi
Hidrogeo
logi
DIKELOLA DENGAN
BAIK

12.  Aksesibilitas data dan informasi
 Keakuratan, kebenaran, konsistensi, dan
ketepatan waktu data dan informasi
 Keanekaragaman data dan informasi
 Tumpang tindih penerapan tugas dan fungsi
 Kompatibilitas perangkat pengolahan data
dan informasi
 Keterbatasan sumber daya dan teknologi
 Keterbatasan dana dan pembiayaan
 Keterbatasan peran masyarakat
 Kepedulian pemerintah
PERMASALAHAN

13. SKEMA KONSEP DASAR SIH3
Instansi Bidang SDA Instansi sesuai peraturan perundang2 an
Hidrologi, Hidromet,
Hidrogeologi
Hidro
meteorologi
Hidro
Geologi
Prasarana
SDA
Lingkungan
SDA
Kebijakan
SDA
Teknologi
SDA
Kegiatan
SOSEKBUDMAS
Terkait SDA
Sistem Informasi Sumber Daya Air
SISDA
Instansi bidang
Meteorologi Dan geofisika
Instansi bidang
Air Tanah
PP 42 Psl. 110
ian
Hidrologi
Instansi bidang SDA
Kementerian PU BMG Kementerian. ESDM
UU No.7 /2004 Psl 65

14. PERATURAN PRESIDEN NO. 88 TAHUN 2012
tentang
PENGELOLAAN SIH3 TINGKAT NASIONAL
PASAL 1.
1) Menetapkan Kebijakan PSIH3.
2) PSIH3 menjadi arahan strategis pengelolaan data &
infromasi H3 s/d tahun 2030.
3) SIH3 sebagai pendukung SISDA dalam PSDA yang terdiri
dari:
a) Kebijakan Pengembangan Kelembagaan.
b) Kebijakan Peningkatan Tatalaksaan;
c) Kebijakan Pemanfaatan IPTEK;
d) Kebijakan Pembiayaan, dan
e) Kebijakan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha.
4) Kebijakan PSIH3 sebagaimana tercantum dalam
lampiran

15. PASAL 2. (FUNGSI )
a. Sebagai acuan Menteri atau kepala lembaga pemerintah
non kementerian yang membidangi SDA dalam
menetapkan kebijakan pengelolaan informasi hidrologis
sesuai kewenangannya.
b. Sebagai acuan Menteri atau kepala lembaga pemerintah
non kementerian yang membidangi meteorologi,
kilmatologi dan geofisika dalam menetapkan kebijakan
pengelolaan informasi hidrometeorologi sesuai
kewenangannya.
c. Sebagai acuan Menteri atau kepala lembaga pemerintah
non kementerian yang membidangi air tanah dalam
menetapkan kebijakan pengelolaan informasi hidrogeologis
sesuai kewenangannya

16. PASAL 3.
1) Gubernur menetapkan kebijakan pengelolaan
SIH3 tingkat Propinsi dengan mengacu pada
SIH3 tingkat Nasional.
2) Bupati/Walikota menetapkan kebijakan
pengelolaan SIH3 tingkat Kabupaten/Kota
dengan mengacu pada SIH3 tingkat Propinsi.

17. PASAL 4. (Pemantauan PSIH3)
Rincian program pelaksanaan Kebijakan PSIH3
ditetapkan oleh menteri Koordinator Bidang
perekonomian selaku ketua Dewan SDA Nasional .
PASAL 5. (Pemantauan PSIH3)
Dewan SDA Nasional melakukan pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan PSIH3
PASAL 6.
Peraturan Presiden berlaku pada tgl diundangkan
(tanggal 31 Oktober 2012)

18. STRUKTUR PERPRES NO.88 TAHUN 2012
Tentang – PENGELOLAAN SIH3 TK NASIONAL
5 Kebijakan
Perpres no.88
tahun 2012
A. Latar
Belakang
B. Kebijakan
PSIH3
Kebijakan 1
Kebijakan 2
Kebijakan 3
Kebijakan 4
Kebijakan 5
4 Strategi
10 Strategi
2 Strategi
3 Strategi
3 Strategi
22 STRATEGI

19. SEKIAN,
TERIMA KASIH
MARI KITA DISKUSI