Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan dengan meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja melalui peningkatan keterampilan, akses permodalan, dan infrastruktur pendukung. P2B dilaksanakan melalui beberapa program seperti Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) dan
Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
1. Program Pengembangan
Penghidupan Berkelanjutan (P2B)
Materi disampaikan pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Provinsi Sulawesi Barat
Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, 26 Agustus 2015
Oleh:
Agus Manshur, SE, MA
2. Target Tingkat Kemiskinan 2015-2019
9,5-10,5
2015
9,0-10,0
7,5-8,5
8,5-9,5
7,0-8,0 Target 2015: 9,5-10,5%
atau menurunkan sekitar
0,9 – 3,46 juta jiwa
selama tahun 2015*
TARGET
Tingkat kemiskinan
pada bulan
September 2014
adalah 10,96%
Tingkat kemiskinan
tersebut sebelum
adanya kebijakan
pengurangan subsidi
BBM pada Nov 2014
Inflasi 5%
Pertumbuhan ekonomi
5,8%
ASUMSI 2015
KONDISI EKSISTING 2014
*) dihitung berdasarkan data proyeksi penduduk 2015, BPS 2
3. Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
dan Penurunan Kesenjangan
Pengurangan Beban
Penduduk Miskin
Pengurangan Beban
Penduduk Miskin
Peningkatan Pendapatan
Masyarakat Kurang Mampu
(40% terbawah)
Peningkatan Pendapatan
Masyarakat Kurang Mampu
(40% terbawah)
Pertumbuhan Inklusif
Membangun Landasan
yang Kuat agar Ekonomi
Tumbuh Menghasilkan
Kesempatan Kerja yang
Berkualitas
Penyelenggaraan
Perlindungan Sosial yang
Komprehensif
Pengembangan Penghidupan
Berkelanjutan
(Peningkatan Kesejahteraan
Keluarga)
Perluasan dan
Peningkatan Pelayanan
Dasar
Memperluas industri manufaktur
untuk memperluas lapangan
kerja baru berkualitas
Penataan asistensi sosial, melalui
perluasan cakupan dan perbaikan
desain program, a.l:
•Kartu Indonesia Sehat (KIS),
•Kartu Indonesia Pintar (KIP);
•Kartu Keluarga Sejahtera
Pengembangan sektor unggulan dan
potensi lokal
Peningkatan ketersediaan
infrastruktur dan sarana
pelayanan dasar
Dukungan regulasi yang
mendorong peningkatan iklim
investasi yang positif
Perluasan cakupan Sistem Jaminan
Sosial Nasional bagi penduduk
rentan dan pekerja informal
Perluasan akses permodalan dan layanan
keuangan melalui penguatan sistem
layanan keuangan mikro
Penyuluhan penduduk miskin
akan hak dasar dan pelayanan
dasar
Memperbaiki sistem perpajakan Penguatan kelembagaan sosial
(Standar pelayanan, sistem rujukan,
data, dsb)
Peningkatan kapasitas dan keterampilan
masyarakat kurang mampu melalui
peningkatan kualitas pendampingan
kewirausahaan
Pengembangan dan penguatan
sistem pemantauan dan evaluasi
terkait penyediaan layanan dasar
Optimalisasi pemanfaatan lahan tidak
produktif bagi masy. kurang mampu
NORMA PELAKSANAAN
3
4. Pengembangan Ekonomi Produktif
melalui P2B
• P2B berangkat dari konsep pemenuhan kelima aset
penghidupan (manusia, ekonomi, fisik, sosial, dan
alam)
• P2B dipandang sebagai pendekatan untuk
mewujudkan ketersediaan dan keberlanjutan kerja/
matapencaharian/income.
• P2B merupakan cara-cara bertahan hidup dari
masyarakat kurang mampu yang diharapkan dapat
menjadi arah pembangunan.
• Dalam menjalankan pendekatan tersebut
dibutuhkan:
1. Pemahaman mengenai kompleksitas
permasalahan kemiskinan dan cara-cara yang
efektif untuk mengatasinya.
2. Pengenalan sumber daya atau kekuatan yang
dapat dikerahkan dan disinergikan dalam
mengatasi kemiskinan secara lebih kompehensif
dan berkelanjutan.
4
5. Prinsip-prinsip dalam Pengelolaan Kegiatan
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan
1. Berbasis kepada rumah tangga miskin sebagai subyek intervensi program.
2. Identifikasi pentagonal aset dari RTM untuk mengenali apa yang dimiliki dan yang
masih dibutuhkan pemenuhannya.
3. Pendampingan (CO/CD) yang intensif sebelum dan selama masyarakat menjalankan
usaha/kerja. Pendampingan tidak cukup satu tahun. Pendamping dan para pihak
membantu masyarakat dalam mengatasi dinamika persoalan selama
menjalankan/mengembangkan usaha/kerja.
4. Adanya financial institutions yang berbasis masyarakat/komunitas.
5. Memungkinkan masyarakat kurang mampu untuk memiliki alternatif penghidupan
(usaha/ kerja) terutama pada saat terjadinya shock.
6. Saving/investasi sebagai bantalan sosial.
7. Basis pengembangan potensi lokal (mendorong kemampuan produksi dan penerimaan
pasar).
8. Livelihood support system dimana seluruh kegiatan dapat saling melengkapi untuk
mendukung pengembangan penghidupan masyarakat miskin.
9. Penguatan kelompok sebagai instrumen dalam memperkuat kapasitas individu/rumah
tangga dan salinng bantu dalam pemenuhan kebutuhan.
5
6. Kerangka Pendekatan P2B
6
Tujuan
Kebijakan
Kesejahteraan masyarakat miskin meningkat
Tujuan
Program
Masyarakat miskin mempunyai sumber pendapatan yang berkelanjutan
Hasil Akhir
Program
I. Masyarakat miskin memiliki
pekerjaan
seperti: buruh tani/ nelayan, pekerja
pabrik, pekerja UKM, dsb
II. Masyarakat miskin bekerja mandiri
seperti: petani/nelayan, usaha mikro/kecil, pedagang
kaki lima, dsb
Hasil Antara I.1.
Masyarakat
miskin memiliki
keterampilan dan
etos kerja
I.2.
Pengusaha lokal
menggunakan
tenaga kerja dari
kelompok
masyarakat
miskin
II.1.
Masyarakat
miskin memiliki
keterampilan
berwirausaha
(teknis dan
manajemen)
II.2.
Masyarakat
miskin dapat
mengakses modal
II.3.
Masyarakat
miskin dapat
mengakses pasar
input maupun
output
Keluaran I.1.a.
Masyarakat
miskin
memperoleh
pendampingan
dan pelatihan
yang dibutuhkan
I.2.a.
Tersedia lembaga
jasa
ketenagakerjaan
lokal (pemerintah
atau swasta) yang
terpercaya
II.1.a.
Masyarakat
miskin
memperoleh
pelatihan yang
dibutuhkan
II.2.a.
Terbentuknya
mekanisme dana
bergulir di dalam
kelompok
II.3.a.
Tersedianya
informasi potensi
usaha
I.2.b.
Terbentuknya
jejaring antara
lembaga jasa
ketenagakerjaan
dengan para
pengusaha lokal
II.1.b.
Masyarakat
miskin
memperoleh
pendampingan
usaha paling
sedikit selama 2
tahun
II.2.b.
Kelompok usaha
terhubung dengan
lembaga
keuangan di luar
kelompok
II.3.b.
Tersedianya
infrastruktur yang
sesuai kebutuhan
II.3.c.
Terbentuknya
jejaring usaha
7. Kerangka Pendekatan P2B (2)
7
dan pelatihan
yang dibutuhkan
atau swasta) yang
terpercaya
dibutuhkan
I.2.b.
Terbentuknya
jejaring antara
lembaga jasa
ketenagakerjaan
dengan para
pengusaha lokal
II.1.b.
Masyarakat
miskin
memperoleh
pendampingan
usaha paling
sedikit selama 2
tahun
II.2.b.
Kelompok usaha
terhubung dengan
lembaga
keuangan di luar
kelompok
II.3.b.
Tersedianya
infrastruktur yang
sesuai kebutuhan
II.3.c.
Terbentuknya
jejaring usaha
Komponen
Kegiatan
(Pilihan Menu
Pengembangan
Program/
Kegiatan)
I.1.a.i.
Pembentukan
kelompok
I.2.a.i.
Melakukan
analisis pasar
tenaga kerja lokal,
termasuk
mengidentifikasi
lembaga jasa
ketenagakerjaan.
II.1.a.i.
Pembentukan
kelompok
II.2.a.i.
Menjalankan
kegiatan
menabung di
kelompok
II.3.a.i.
Melakukan
analisis potensi
ekonomi daerah
dan kebutuhan
infratruktur yang
terkait
I.1.a.ii.
Pelatihan
motivasi/
pemberdayaan
I.2.a.ii.
Mengadakan
Forum Usaha
II.1.a.ii.
Pelatihan
motivasi /
pemberdayaan
II.2.a.ii.
Pelatihan
pengelolaan
simpan pinjam/
dana bergulir
II.3.b.i.
Pembangunan
infrastruktur
dengan dana
Block Grant
I.1.a.iii.
Pembekalan dasar
(pengelolaan
keuangan,
pengenalan
potensi)
II.1.a.iii.
Pembekalan
dasar
(pengelolaan
keuangan,
pengenalan
potensi)
II.2.a.iii.
Pemberian Block
Grant (nantinya
menjadi dana
bergulir)
II.3.c.i.
Mengadakan
Forum Usaha
I.1.a.iv.
Pelatihan
keterampilan
II.1.a.iv.
Pelatihan
ketrampilan dan
kewirausahaan
II.2.b.i.
Memfasilitasi
kelompok usaha
untuk mengakses
Jasa Keuangan di
luar kelompok
I.1.a.v.
Hotline/ Coaching
dan
pendampingan
tenaga kerja
paling sedikit
selama 1 tahun
II.1.b.i.
Pendampingan
kewirausahaan
paling sedikit
selama 2 tahun
8. Dukungan Program Kementerian/Lembaga
dalam Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan
P2B mengarahkan dukungan dari program/kegiatan kementerian/lembaga dan SKPD di
pusat dan daerah menurut fungsi dan perannya masing-masing dalam rangka semakin
melengkapi kebutuhan pengembangan penghidupan masyarakat.
PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN TA 2015
Kegiatan Sasaran Peruntukan Total Pelaksana
1. Peningkatan Kesejahteraan
Keluarga berbasis
Pemberdayaan Masyarakat
(PKKPM)
• Kecamatan miskin
• Rumah Tangga
Kurang Mampu
Pemberian pelatihan, bantuan modal,
dukungan sarana dan prasarana
ekonomi, serta pendampingan
Rp
475,01
Milyar
Kementerian
Desa, PDT, dan
Transmigrasi
2. Pengembangan Kelompok
Usaha Bersama bagi Penduduk
Kurang Mampu dan Rentan
Rumah Tangga Kurang
Mampu
Pemberian pelatihan, bantuan modal,
dan pendampingan
Rp 220
Milyar
Kementerian
Sosial
3. Pengembangan Tenaga Kerja
Rentan
Tenaga Kerja Muda Pemberian pelatihan vocational,
pengembangan keterampilan dan
wirausaha, pendampingan
Rp 220
Milyar
Kementerian
Ketenagakerjaan
4. Peningkatan Penghidupan
Berkelanjutan bagi Usaha
Mikro
• Koperasi
• Usaha mikro
• Kelompok pra
koperasi
• Unit perusahaan
sosial
Pemberian bantuan modal, dan
pendampingan
Rp 84,99
Milyar
Kementerian
Koperasi dan
UKM
5. Pemberdayaan Nelayan dalam
Mendukung Sekaya Maritim
• Desa pesisir/
nelayan
• Nelayan Miskin
Pemberian pelatihan dan bantuan
modal
Rp 300
Milyar
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan
8
9. Peningkatan produktivitas rumah tangga kurang mampu melalui peningkatan
keterampilan rumah tangga miskin, akses permodalan, dan dukungan sarana
prasarana.
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BERBASIS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
LOKASI KEGIATAN PKKPM DI PROVINSI SULAWESI BARAT TA 2015
Kegiatan Kabupaten Kecamatan
Pengembangan Infrastruktur
Ekonomi
Mamuju Kalumpang
Polewali Mandar Bulo
Polewali Mandar Tubbi Taramanu
Polewali Mandar Matangnga
9
10. Tujuan, Strategi, dan Prinsip Pengelolaan PKKPM
Mendorong peningkatan taraf hidup
masyarakat miskin secara
berkelanjutan
Meningkatkan kewirausahaan
Meningkatkan produktivitas dan
kesempatan kerja
Pengembangan asset sosial, fisik, SDM, finansial, alam lingkunganPengembangan asset sosial, fisik, SDM, finansial, alam lingkungan
10
11. Desain Umum PKKPM
Pengembangan
Penghidupan
Masyarakat
Peningkatan
Kapasitas
Masyarakat
Peningkatan
Kapasitas
Pemda
• Pendampingan
• Penyaluran dana bergulir
• Pinjaman (internal dan eksternal)
• Penyaluran ke pasar kerja
• Pengembangan Infrastruktur
Ekonomi
Pelatihan Pengelolaan Kelompok dan
Rumah Tangga
• Pelatihan pemetaan potensi
kewilayahan
• Mendorong adanya sinergi
program/kegiatan daerah dengan
PKKPM, seperti: penguatan BLK
Pelatihan Keahlian sesuai dengan
Minat Anggota Kelompok
Keterampilan
Kerja
Keterampilan
Usaha
11
13. Mekanisme Pelaksanaan
Pengembangan Infrastruktur Ekonomi (PIE)
•KPJU Prioritas
•Infrastruktur Ekonomi
yang direkomendasikan
•Identifikasi KPJU
unggulan
•Penyelenggaraan Forum
Usaha (identifikasi
Sarpra pendukung KPJU
unggulan)
•Identifikasi KPJU unggulan oleh
Pemda (Bappeda) dengan bantuan
Fasilitator
•Penyelenggaraan Forum Usaha yang
mengundang para pelaku usaha yang
relevan dengan KPJU unggulan.
•Diperkirakan kegiatan ini selesai
pada Oktober 2015
Berita Acara Kegiatan
KABUPATEN KECAMATAN
•Pemilihan dan
penyepakatan
Infrastruktur
Ekonomi
•Pelaksanaan Kegiatan
KEGIATANOUTPUT
Berita Acara Kegiatan
•Daftar infrastruktur
terpilih
•Infrastrutur
terbangun
•MAD pemilihan dan penyepakatan
infrastruktur ekonomi pendukung
•MAD yang dihadiri tidak kurang dari
60% RTM (sesuai data BDT)
•Diperkirakan kegiatan ini selesai
pada November 2015
Pelaksanan kegiatan yang bisa dimulai
pada November 2015
Kategori kegiatan yang dapat dibiayai dari dana PIE adalah:
aset-aset fisik yang merupakan kebutuhan vital dari
rumah tangga kurang mampu dalam meningkatkan
perekonomian rumah tangganya.
Kategori kegiatan yang dapat dibiayai dari dana PIE adalah:
aset-aset fisik yang merupakan kebutuhan vital dari
rumah tangga kurang mampu dalam meningkatkan
perekonomian rumah tangganya.
13
14. Proses PKKPM di tingkat Kabupaten
(Pemda, Faskab, FK)
Pemetaan Potensi
Ekonomi Lokal
Membuat Profil
Kelompok
Sasaran
Menyesuaikan
Komoditas Unggulan
dengan Profil Sasaran
FORUM USAHA
Output:
1.Model Kemitraan
2.Identifikasi Kebutuhan Sarana/Prasarana Pendukung Usaha
3.Peluang Penyerapan Tenaga Kerja
Menilai Kelayakan
Pengembangan
Sektor/Komoditas
Komoditas Ekonomi Lokal
14
15. Peran Pemangku Kepentingan Daerah
• Pemerintah Provinsi
– Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang relevan terkait kajian potensi ekonomi daerah yang pernah
dilakukan
– Mendukung kegiatan PKKPM/PIE khususnya dalam memenuhi gaps kebutuhan di lokasi-lokasi
program
– Menyediakan PAP sebesar 1% untuk Pemerintah Provinsi, untuk mendukung kegiatan Pemerintah
Provinsi seperti monitoring dan pembinaan program
– Meminta KPJU unggulan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia setempat
• Pemerintah Kabupaten
– Menyediakan PAP untuk PKKPM/PIE (5% untuk Pemerintah Kabupaten)
– Mengorganisir livelihood support system yang mendukung PKKPM
– Mengidentifikasi para pelaku usaha/pasar (local business champions) dan memotivasi mereka untuk
bermitra dengan sasaran PKKPM
– Memfasilitasi kemitraan Rule of thumb: saling menguntungkan
– Memberikan dukungan operasional pendamping bagi lokasi-lokasi sulit
– Meminta KPJU unggulan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia setempat
• Fasilitator Kabupaten
– Memberikan dukungan teknis kepada Pemda dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut
• Peran Fasilitator Kecamatan
– Melakukan pemetaan profil rumah tangga miskin (RTM) yang menjadi sasaran kegiatan PKKPM. 15
19. Mekanisme Pelaksanaan
Memetakan Profil Kelompok Sasaran
Potensi Pertumbuhan vs Profil Kelompok Sasaran
Menilai Kelayakan Pengembangan
19
20. Langkah 1
20
• Mengumpulkan informasi profil RTM sasaran: (i) jenis
pekerjaan RTM menurut sektor/subsektor; (ii) jenis aset
produktif yang dimiliki
• Mengagregasi data, gunakan Lampiran 2
• Menghitung proporsi RTM sasaran menurut jenis pekerjaan
dan menurut jenis aset yang dimiliki dari total RTM sasaran
di kecamatan tertentu
21. Langkah 2
21
• Mendapatkan data Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU)
Unggulan Kabupaten
• Menyandingkan skor KPJU Unggulan dengan proporsi RTM
menurut jenis pekerjaan dan jenis aset yang sesuai
menggunakan Lampiran 3
• Menghitung skor akhir dari tiap komoditas dan
mengurutkan dari skor yang paling besar hingga yang paling
kecil
22. Langkah 3
22
• Mendapatkan nama dam alamat pelaku usaha lokal yang
terkait dengan komoditas yang diseleksi pada Langkah 2
• Menyelenggarakan ‘Forum Usaha”dengan mengundang
para pelaku usaha tersebut
• Para pelaku usaha tersebut mengisi kuesioner (Lampiran 4)
• Membuat ringkasan hasil “Forum Usaha”yang berisi
identifikasi minat kerjasama dan kebutuhan pelaku usaha
yang bisa menjadi peluang usaha/kerja bagi RTM sasaran
(Lampiran 5)
• Merumuskan model kerjasama antara pelaku usaha dan
kelompok sasaran. Diskusi dapat melibatkan juga SKPD
terkait.
23. Proses Identifikasi
Infrastruktur Ekonomi
• Identifikasi awal dapat dilakukan melalui forum
usaha dengan didampingi oleh TKPKD Kabupaten
• Hasil identifikasi awal disampaikan, diverifikasi,
dan disepakati oleh rumah tangga kurang mampu
yang berada di lokasi program dengan didampingi
fasilitator dan TKPKD Kabupaten
• Rumah tangga kurang mampu dapat merubah
jenis infrastruktur untuk disesuaikan dengan
kebutuhan penghidupan mereka
23
24. Kriteria Infrastruktur Ekonomi
• Mendukung kegiatan usaha/kerja dari Rumah Tangga
Kurang Mampu yang menjadi sasaran program
• Dimanfaatkan secara berkelompok dan bukan orang per
orang
• Ditentukan secara partisipatif sesuai kebutuhan Rumah
Tangga Kurang Mampu yang menjadi sasaran program
• Dalam pertimbangan teknokratik, ketersediaannya akan
berpengaruh besar bagi kesejahteraan masyarakat kurang
mampu.
24
Notas del editor
Berdasarkan langkah dua, pemda bisa menentukan berapa komoditas dengan skor akhir teratas yang akan diambil
Jumlah orang yg diundang ke forum usaha tergantung kapasitas masing2 pemda.
Pilih yang berdomisili di kecamatan sasaran
Pilih usaha yang terlihat relative berkembang
Pilih dari beragam jenis usaha (dalam rantai nilai)