SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 47
Descargar para leer sin conexión
Analisis Standar Belanja 
Stephanus Aan, M.Si 
Pengantar untuk pengenalan akan konsep dan metode analisis standar belanja dalam penyusunan Perfomance Bugdeting.
LATAR BELAKANG 
Tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. 
1 
Terjadinya pemborosan anggaran. 
Adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis, antar program dan antar SKPD. 
3 
2
ASB atau SAB… apa itu? 
adalah PENILAIAN KEWAJARAN atas BEBAN KERJA dan BIAYA yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu KEGIATAN. 
kegiatan 
Rasionalisasi Anggaran
DASAR HUKUM [ 1 / 3 ] 
PP 105/2000 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
 Standar Analisa Belanja 
Sbg instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan 
Kepmendagri 29/2002 
Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
belum menunjukkan bentuk dan format dari Standar Analisa Belanja 
1
UU 17/2003 
Keuangan Negara 
1)Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah. 
2)Penerapan penganggaran secara terpadu. 
3)Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. 
1)Transparansi dan akuntabilitas anggaran. 
2)Disiplin anggaran. 
3)Keadilan anggaran. 
4)Efektifitas dan efisiensi anggaran. 
5)Disusun dengan pendekatan kinerja 
Prinsip ABK ASB 
2 
Salah 1 Alat 
DASAR HUKUM [ 2 / 3 ]
UU 32/2004 
Pemerintahan Daerah  Analisis Standar Belanja 
Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa “Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 
PP 58/2005 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa “Penyusunan anggaran berdasar prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”. 
UU 17/2003 
3 
4 
DASAR HUKUM [ 3 / 3 ]
Kedudukan ASB Normatif 
1.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD. Pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa “Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”. 
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 ayat (2) yang berbunyi: “Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: “….dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar harga satuan”. 
Jadi kedudukan ASB adalah untuk penyusunan RKA-SKPD pada proses penyusunan RAPBD. 
7
Kedudukan ASB (Normatif atau Efektif) 
8 
1 th 
RPJMD 
Renstra SKPD 
Renja SKPD 
RKPD 
KUA 
PPAS 
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD 
RAPERDA APBD 
Tim Anggaran Pemda 
RKA-SKPD 
5 th 
5 th 
1 th 
1 th 
RKP 
RPJM 
Nota Kesepahaman (MoU) antara 
Pimpinan DPRD & Gubernur/Bupati/Walikota 
Standar Satuan Harga 
Analisa Standar Belanja 
Standar Pelayanan Minimun 
ASB digunakan utk menentukan pagu SKPD berdasark usulan kegiatan prioritas daerah yg disepakati
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Surat Edaran KDH) 
1.Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait; 
2.Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; 
3.Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; 
4.Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga. 
9
Syarat ASB Efektif 
10 
Adanya Standar Harga terkini 
1 
2 
3 
4 
Adanya Tolok Ukur Kinerja Output yang spesifik dan terukur utk setiap kegiatan; 
Adanya Standar Kebijakan Anggaran yang jelas 
Adanya komitmen stakeholder terhadap prinsip-prinsip pengelolaan anggaran
11 
Prinsip Penyusunan ASB 
1.Penyederhanaan (Modelling) 
2.Mudah diaplikasikan 
3.Mudah di-Update 
4.Berlaku umum untuk spesifikasi output dan kebutuhan sumber daya yang sama
Konsep Pendekatan ASB 
KEGIATAN 
INPUT 
(Anggaran Biaya) 
BIAYA TETAP 
BIAYA VARIABEL 
BARANG/JASA 
/MODAL 
OUTPUT 
implementasi 
Pendekatan ABC 
12
Pendekatan ABC 
•Pendekatan Activity Based Costing (ABC) merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja suatu kegiatan (the cost and performance of activities) serta alokasi penggunaan sumber daya dan biaya, baik Biaya Operasional maupun Biaya Administratif; 
•Pendekatan ABC bertujuan untuk meningkatan akurasi biaya penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan dg menghitung biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variabel cost) 
Biaya Total = Biaya Variabel + Biaya Tetap
14 
BIAYA TETAP 
• Biaya Tetap adalah biaya yang tidak mengalami perubahan (tidak naik 
dan tidak turun) pada skala tertentu, sekalipun output yang dihasilkan 
mengalami perubahan (naik/turun). 
Sewa Mesin Photokopi 
Jumlah Peserta 
Pelatihan 
Biaya Per Unit 
Rp. 5.000.000,- 25 orang Rp. 200.000,- 
Rp. 5.000.000,- 50 orang Rp. 100.000,- 
Rp. 5.000.000,- 75 orang Rp. 66.667,- 
Rp. 5.000.000,- 100 orang Rp. 50.000,- 
Rp. 5.000.000,- 200 orang Rp. 25.000,- 
Sewa Gedung
15 
BIAYA VARIABEL 
• Sebuah biaya disebut sebagai biaya variabel jika jumlah total output yang 
dihasilkan berubah, maka jumlah biaya yang dialokasikan untuk 
menghasilkan barang/jasa tersebut juga berubah. 
Biaya Seminar Kits 
Jumlah Peserta 
Pelatihan 
Biaya Per Unit 
Rp. 625.000,- 25 orang Rp. 25.000,- 
Rp. 1.250.000,- 50 orang Rp. 25.000,- 
Rp. 1.875.000,- 75 orang Rp. 25.000,- 
Rp. 2.500.000,- 100 orang Rp. 25.000,- 
Rp. 5.000.000,- 200 orang Rp. 25.000,-
16 
Bagaimanakah merumuskan formula ?? 
METODE REGRESI
METODE REGRESI 
1.Mencari variabel-variabel yang mempengaruhi sebagai PENCETUS BIAYA UTAMA (Cost Driver) besar/kecilnya anggaran untuk setiap jenis kegiatan dan 
2.Menghitung seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kebutuhan anggaran. 
3.Berdasarkan hasil regresi selanjutnya akan diperoleh formula ASB sbb: 
17 
Yi = a0 + b1X1 + b2X2 + ….. + bnXn + e 
Di mana: Yi adalah taksiran nilai anggaran pada tahun tertentu; a0 adalah Biaya Tetap pelaksanaan kegiatan Y; b1, b2 bn adalah koefisien biaya variabel atas cost driver X1, X2 , Xn X1 X2, X0 adalah variabel penjelas atau cost driver untuk menentukan besarnya alokasi kegiatan Yi
Due Deligent 
Formulasi 
•Klarifikasi Keg ke SKPD terkait Sub Kegiatan yg mrpk kelompok jenis keg tersendiri di dalam obyek belanja 
•Re-klasifikasi utk temuan sub kegiatan yg mrpk kelompok jenis keg yg lain 
Klarifikasi 
•Data Keg dari DPA 
•Menghasilkan data per kegiatan dan output kegiatan 
Inventarisasi 
•Identiifikasi jenis kegiatan sbg bahan penentu cost driver 
•Pemisahan obyek belanja kegiatan 
Identifikasi 
•Penentuan cost driver jenis kelompok kegiatan 
•Pengelompokan Keg yang memiliki output dan cost driver yg sama 
•Telaah thd variabel yang mempengaruhi tiap kelompok jenis keg 
Klasifikasi 
•Regresi utk klpk jenis keg utk menghasilkan Formula Kelompok ASB 
•Uji Statistik formula 
•Simulasi formula thd sebuah kegiatan 
•Evaluasi kewajaran tdh biaya yg dihasilkan 
1 
2 
3 
4 
6 
5 
Langkah2:
I. N. V. E. N. T. A. R. I. S. A. S. I. 
•Mengumpulkan DPA SKPD sesuai Program dan Kegiatan beserta Tahun Anggaran yang disepakati 
•Data tentang Nama Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Output disusun per SKPD 
Lembar Kerja 1: 
19 
1 
SKPD 
Nama Kegiatan 
Rp. 
Output 
Dinas Pekerjaan Umum 
Peningkatan Jalan A 
2.000.000.000 
2 km 
Dst… 
Dinas Pertanian 
Pembinaan Kelompok Tani 
75.000.000 
30 kelompok 
Pengadaan Alsintan 
500.000.000 
75 jenis 
Dst..
I. D. E. N. T. I. F. I. K. A. S. I. [ 1 / 6 ] 
•Tambahkan Kolom Kelompok Kegiatan/ASB 
•Mengidentifikasi kegiatan ke dalam kelompok jenis kegiatan  bahan penentuan cost driver 
•Kelompok kegiatan ini bersifat rancangan, namun demikian perlu dilakukan dengan tepat dan cermat.  perlu tim yg paham tentang program dan kegiatan SKPD yang akan diidentifikasikan 
Lembar Kerja 2: 
20 
2 
Nama Kegiatan 
Pagu Keg Rp. 
Output 
Kelompok Keg/ ASB 
Peningkatan Jalan A 
2.000.000.000 
2 km 
……. 
Pembinaan Kelompok Tani 
75.000.000 
30 kelompok 
……. 
Pengadaan Alsintan 
500.000.000 
75 jenis 
……
Bagaimana Mengelompokan JENIS KEGIATAN? 
1.Kelompokkan berdasarkan kesamaan “NAMA KEGIATAN”; 
2.Kelompokkan berdasarkan kesamaan “OUTPUT KEGIATAN”; 
3.Kelompokkan berdasarkan kesamaan “PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN” atau “ALOKASI ITEM BELANJA”; 
4.Bahas melalui Tim Penyusun. Akan lebih baik jika menggunakan FGD dg SKPD tetapi perlu waktu dan pemahaman yang sama dahulu antar pemangku kepentingan. 
I. D. E. N. T. I. F. I. K. A. S. I. [ 2 / 6 ]
PELATIHAN 
APARATUR 
PEMDA 
MASYA- RAKAT 
TEKNIS 
STRUKTURAL 
FUNGSIONAL 
TEKNIS 
KERJASAMA DGN PIHAK KETIGA? 
DILAKSANAKAN SENDIRI? 
I. D. E. N. T. I. F. I. K. A. S. I. [ 3 / 6 ] 
•Menentukan kelompok jenis kegiatan sangat tergantung pada JUDGEMENT yang dibuat oleh Tim. Sehingga perlu memetakan kelompok jenis kegiatan sesuai dengan PERILAKU BELANJA pada DPA-SKPD. 
•Kelompok Jenis Kegiatan tersebut kemudian menjadi acuan IDENTIFIKASI KEGIATAN pada kolom tadi.
Biasanya Klasifikasi Umum Kegiatan Pemda 
•Pelatihan, 
•Diklat; 
•Fasilitasi/pendampingan; 
•Pemberdayaan/Pembinaan; 
•Penyuluhan; 
•Sosialisasi & Diseminasi; 
•Pelayanan langsung masyarakat; 
•Koordinasi; 
•Penyusunan Dokumen; 
•Pendataan, pemetaan; 
•Penelitian/Studi/kajian; 
•Monev, inspeksi dan Pelaporan; 
•Pengawasan, pengendalian; 
•Event Organizer (lomba, kontes, pameran, dll) 
•Pembangunan fisik: jalan, Jembatan, Gedung, ruang, rumah, Pagar, Irigasi, dll; 
•Pengadaan Barang Modal Lainnya; 
•Pemeliharaan rutin/berkala aset2 daerah; 
•Penyediaan barang & jasa; 
•Administrasi kepegawaian 
•Operasional 
•Pelayanan ut SKPD 
•Dll 
I. D. E. N. T. I. F. I. K. A. S. I. [ 4 / 6 ]
I. D. E. N. T. I. F. I. K. A. S. I. [ 5 / 6 ] 
•Tambahkan kolom Rincian Belanja 
•Memetakan rincian alokasi anggaran per obyek belanja dalam sebuah kegiatan 
•Didasarkan pada dokumen DPA SKPD yang disepakati (tahap inventarisasi) 
Lembar Kerja 3: 
24 
Nama Kegiatan 
Pagu Keg Rp. 
Output 
Kelompok ASB 
Honorarium 
Belanja ATK 
Makan Minum 
dst 
Peningkatan Jalan A 
2.000.000.000 
2 km 
……. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Pembinaan Kelompok Tani 
75.000.000 
30 kelompok 
……. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Pengadaan Alsintan 
500.000.000 
75 jenis 
…… 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp.
I. D. E. N. T. I. F. I. K. A. S. I. [ 6 / 6 ] 
•Cek Rincian Obyek Beanja dengan Rancangan Kelompok Kegiatan/ASB yang dibuat, “apakah sudah sesuai atau terdapat Identifikasi Kelompok Kegiatan yang belum sesuai?” 
25 
Nama Kegiatan 
Pagu Keg Rp. 
Output 
Kelompok ASB 
Honorarium 
Belanja ATK 
SPPD 
dst 
Peningkatan Jalan A 
2.000.000.000 
2 km 
……. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Pembinaan Kelompok Tani 
75.000.000 
30 kelompok 
……. 
Rp. 50 jt 
Rp. 15 jt 
Rp. 10 jt 
Rp. 
Pengadaan Alsintan 
500.000.000 
75 jenis 
…… 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Pembinaan (datang ke kelompok) atau seperti Sosialisasi?
•Tambahkan kolom Cost Driver ke dalam Lembar Kerja 
•Tentukan Cost Driver dari Kelompok Jenis Kegiatan/ASB yang telah diidentifikasi dari DPA SKPD 
Lembar Kerja 4: 
K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 1 / 9 ] 
Nama Kegiatan 
Pagu Keg Rp. 
Output 
Kel ASB 
Cost Driver 
Volume/ satuan 
Honorarium 
Belanja ATK 
Makan Minum 
dst 
Peningkatan Jalan A 
2.000.000.000 
2 km 
……. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Pembinaan Kelompok Tani 
75.000.000 
30 kelompok 
……. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Pengadaan Alsintan 
500.000.000 
75 jenis 
…… 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
3
27 
Penentuan Variabel Pencetus Biaya Utama (Cost Driver) pada Kelompok Jenis ASB yang telah ditetapkan: 
1.Pencetus Biaya Utama (Cost Driver) yang dianggap menjadi penyebab munculnya perbedaan biaya dalam melaksanakan suatu jenis kegiatan tertentu; 
2.Cara paling mudah mencari Pencetus Biaya Utama (Cost Driver) adalah dengan melihat pada OUTPUT yang dihasilkan atau PROSES yg dilakukan suatu kegiatan atau SUMBERDAYA yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan; 
3.Misal: 
Jenis Kegiatan 
Cost Driver 
Penyuluhan 
1.Jumlah orang yang disuluh; 
2.Jumlah lokasi; 
3.Lama Waktu penyuluhan 
Fasilitasi 
1.Jumlah orang yang difasilitasi; 
2.Jumlah lokasi; 
3.Lama Waktu 
Pembangunan/Pemeliharaan Jalan 
1.Panjang Jalan 
Monev 
1.Jumlah Tim Monev 
2.Jumlah Lokasi 
3.Lama Waktu 
K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 2 / 9 ]
PENTING: 
•Tahap Klasifikasi ini sangat tergantung dari Definisi Operasional dari KELOMPOK JENIS KEGIATAN dan VARIABEL pembentuk COST DRIVER. 
•Rumuskan Definisi Operasional untuk Kelompok Jenis ASB Kegiatan, termasuk aturan teknis yang bersifat spesifik sesuai kebijakan daerah. 
•Rumuskan Variabel pembentuk cost driver, termasuk satuan yang digunakan sesuai kebijakan daerah. 
28 
K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 3 / 9 ]
CONTOH: 
ASB Pembinaan Kepada Masyarakat 
•Definisi Operasional 
–Apa yg dimaksud pembinaan 
–Kegiatan tersebut dilaksanakan mengundang atau mendatangi 
–Berapa kali atau berap bulan kebijakan dalam 1 th 
–Dll 
•Variabel Jumlah Tim 
–Berapa orang bulan atau orang kali dalam 1 th 
•Variabel Jumlah kelompok dan lokasi 
–Berapa kelompok per lokasi dalam 1 th 
29 
K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 4 / 9 ]
•KELOMPOKAN masing-masing kegiatan sesuai dengan KELOMPOK JENIS KEGIATAN/ASB yang telah disusun 
•Apabila dilakukan menggunakan File Microsof Exel, maka gunakan fasilitas SORT DATA 
•Setelah data olah tersusun berurutan berdasar format SORT DATA, maka pisahkan masing-masing kelompok jenis kegiatan/ASB ke SHEET sendiri-sendiri. 
30 
K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 5 / 9 ]
Nama Kegiatan 
Pagu Keg Rp. 000,- 
Output 
Kelompok ASB 
Cost Driver 
Vol/ sat 
Honorarium 
Belanja ATK 
Makan Minum 
dst 
Peningkatan Jalan A 
2.000.000 
2 km 
PBJ 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Pembinaan Kelompok Tani 
75.000 
30 kelompok 
Pembinaan 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Pengadaan Alsintan 
500.000 
75 jenis 
PBJ 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Penguatan Lembaga Desa 
100.000 
21 desa 
Pembinaan 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Fasilitasi ormas 
50.000 
20 ormas 
Sosialisasi 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Penguatan kehumasan 
25.000 
30 SKPD 
pembinaan 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Pembinaan penegakan Perda 
60.000 
16 kec 
sosialisasi 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Peningkatan sarpras 
125.000 
2 lokasi 
PBJ 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
SORT DATA / urutkan 
K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 6 / 9 ] 
Lembar Kerja 4 yg sudah disusun
Nama Kegiatan 
Pagu Keg Rp. 000,- 
Output 
Kelompok ASB 
Cost Driver 
Vol/ sat 
Honorarium 
Belanja ATK 
Makan Minum 
dst 
Peningkatan Jalan A 
2.000.000 
2 km 
PBJ 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Pengadaan Alsintan 
500.000 
75 jenis 
PBJ 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Peningkatan sarpras 
125.000 
2 lokasi 
PBJ 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Pembinaan Kelompok Tani 
75.000 
30 kelompok 
Pembinaan 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Penguatan Lembaga Desa 
100.000 
21 desa 
Pembinaan 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Penguatan kehumasan 
25.000 
30 SKPD 
pembinaan 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Fasilitasi ormas 
50.000 
20 ormas 
Sosialisasi 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Pembinaan penegakan Perda 
60.000 
16 kec 
sosialisasi 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Sudah Urut  PINDAH ke masin2 SHEET 
K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 7 / 9 ] 
MENJADI Lembar Kerja 5:
•Telaah terhadap variabel yang mempengaruhi tiap kelompok jenis kegiatan dalam Kelompok Jenis ASB yang sama. 
•Cara paling mudah dengan melihat perilaku belanja yang sudah dipetakan. 
•Apabila terdapat ANOMALI, cek kembali apakah kegiatan tersebut sudah pada rumpun Kelompok Jenis ASB yang tepat. 
•PENTING…! Perhatikan beberapa belanja yang dapat dikeluarkan dari Rumusan Formula ASB, yaitu: 
–Bersifat kebijakan 
–Terkait beban kerja SKPD yang tidak sama 
–Terkait kebutuhan spesifik yang tidak dapat disamaratakan antar SKPD 
•Untuk hal tersebut, Obyek Belanja tersebut bisa dihapus dalam Formulasi Minimal – Maksimal nantinya. 
33 
K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 8 / 9 ]
Nama Kegiatan 
Pagu Keg Rp. 000,- 
Output 
Kelompok ASB 
Cost Driver 
Vol/ sat 
Honorarium 
Belanja ATK 
Makan Minum 
SPPD 
Pembinaan Kelompok Tani 
75.000 
30 kelompok 
Pembinaan 
35 jt 
5 jt 
25 jt 
10 jt 
Penguatan Lembaga Desa 
100.000 
21 desa 
Pembinaan 
10 jt 
4 jt 
10 jt 
76 jt 
Penguatan kehumasan 
25.000 
30 SKPD 
pembinaan 
10 jt 
5 jt 
7 jt 
3 jt 
K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 9 / 9 ] 
CONTOH 
•Apa ada yang salah??? 
•Adakah ANOMALI? 
Fenomena: 
1.Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani dan Penguatan Kehumasan memiliki Porsi Honor dan makan minum yang signifikan, sementara Penguatan Lembaga Desa justru SPPD sangat signifikan. 
2.Terjadi ANOMALI yg menandakan bahwa Kelompok ASB tersebut tidak sama. 
3.Pembinaan bersifat MENGUNDANG yg dibina dan MENDATANGI yg dibina.  perlu dipisah dan dibuat 2 kelompok ASB
Selanjutnya Hasil Data Olah tersebut perlu dilakukan Klarifikasi apakah data yang sudah dipetakan sudah Tepat. 
Akhirnya… 
Data Olah ASB sampai dengan tahap Klasifikasi merupakan data matang yang akan menghasilkan Formula ASB.
K. L. A. R. I. F. I. K. A. S. I. [ 1 / 2 ] 
1.Melakukan klarifikasi langsung kepada SKPD selaku pelaksana kegiatan apakah jenis ASB sudah sesuai dengan desain kegiatan. 
2.Mencermati kembali apakah dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa Sub Kegiatan. 
3.Kalau terdapat sub kegiatan yang signifikan dan memiliki rumpun jenis ASB tersendiri, maka perlu dipisahkan. 
36 
4
K. L. A. R. I. F. I. K. A. S. I. [ 2 / 2 ] 
Nama Kegiatan 
Pagu Keg Rp. 000,- 
Output 
Kelompok ASB 
Cost Driver 
Vol/ sat 
Honorarium 
Belanja ATK 
Makan Minum 
SPPD 
Penguatan Lembaga Desa 
100.000 
21 desa 
Pembinaan 
10 jt 
4 jt 
10 jt 
76 jt 
CONTOH 
Fenomena: 
1.Kegiatan Penguatan Lembaga Desa hasil diskusi klarifikasi dg SKPD didapatkan penjelsan tentang desain kegiatan sebagai berikut: 
•Tahap awal kegiatan semua kepala desa dikumpulkan untuk diberikan penjelasan terkait kelembagaan desa.  masuk kelompok ASB Pembinaan (mengundang) atau Sosialisasi atau dll sesuai Rumpun Klasifikasi ASB yg sudah ditetapkan apa saja. 
•Tahap lanjutan dilakukan kunjungan pembinaan berkala tiap 6 bulan ke semua desa  masuk kelompok ASB Pembinaan (mendatangi) atau monev atau dll sesuai Rumpun Klasifikasi ASB yg sudah ditetapkan apa saja. 
2.Untuk itu terjadi 2 Sub Kegiatan yang masing-masing memiliki Kelompok ASB yang berbeda.  perlu dipilah termasuk proporsi tiap belanja. 
Sosialisasi 
8 jt 
2 jt 
8 jt 
2 jt 
Monev 
2 jt 
2 jt 
2 jt 
74 jt
F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 1 / 5 ] 
38 
5 
1.Melakukan perhitungan metode REGRESI 
2.Menelaah hasil perhitungan, jika negatif perlu dianalisis ulang mungkin ada yang yang tidak tepat terkait variabel, jenis ASB, atau anomali alokasi belanja pada obyek belanja tertentu.
Coefficientsa 
8783010 2896416 3.032 .039 
294898.6 86611.462 .862 3.405 .027 
(Constant) 
VAR00004 
Model 
1 
B Std. Error 
Unstandardized 
Coefficients 
Beta 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
a. Dependent Variable: VAR00005 
39 
Model Summary 
.862a .743 .679 3274478.40 
Model 
1 
R R Square 
Adjusted 
R Square 
Std. Error of 
the Estimate 
a. Predictors: (Constant), VAR00004 
FORMULASI ASB : 
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 
Y = a + b(Jumlah Kasus, SK, Berkas) + Perjalanan Dinas 
Y = 8.783.010 + 294.899 (ΣKasus/Berkas/SK/Orang) 
BIAYA TETAP BIAYA VARIABEL 
Hasil Regresi: 
F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 2 / 5 ]
Simulasi Penghitungan Kewajaran Biaya 
FORMULASI ASB : PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Y = a + b(Jumlah Kasus, SK, Berkas) + Perjalanan Dinas Y = 8.783.010 + 294.899 (ΣKasus/Berkas/SK/Orang) 
BIAYA TETAP 
BIAYA VARIABEL 
Jumlah Kasus/Berkas /SK/Orang 
Biaya Perjalanan Dinas 
Kewajaran Biaya 
100 
38,272,864.97 
50 
25,000,000 
48,527,937.27 
150 
75,000,000 
128,017,792.68 
75 
30,900,401.12 
F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 3 / 5 ]
Data Yg Bisa Diolah Setelah Diproses Dan Dianalisis: 
11 7445000 
50 23325000 
20 16000000 
17 16000000 
30 20950000 
50 21470000 
Cost Driver (Jumlah 
SK, Kasus, Orang) 
TOTAL 
ANGGARAN 
y = 294899x + 9E+06 
R2 = 0.7435 
0 
5000000 
10000000 
15000000 
20000000 
25000000 
0 10 20 30 40 50 60 
SCATTER PLOT 
F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 4 / 5 ]
Output Dokumen  Formula ASB 
1.Y = a + bx1 + bx2 + dst...  digunakan untuk menentukan pagu proporsional sebelum KUA-PPAS (biasanya oleh Bappeda sbg leading sector KUA-PPAS) 
2.Alokasi Belanja  digunakan untuk menjabarkan pagu proporsional kedalam RKA (biasanya oleh DPPKAD / Tim Asistensi RKA) 
Contoh: 
JENIS BELANJA 
MINIMAL 
RATA- RATA 
MAKSIMAL 
HONOR PNS 
52.76% 
75.38% 
86.68% 
HONOR NON PNS 
0.00% 
3.04% 
3.50% 
BAHAN HABIS PAKAI 
7.37% 
8.67% 
9.97% 
JASA KANTOR 
0.00% 
4.61% 
5.30% 
CETAK DAN PENGGANDAAN 
4.11% 
4.83% 
5.56% 
MAKAN MINUM RAPAT 
0.00% 
3.47% 
3.98% 
PERJALANAN DINAS 
SESUAI KEBUTUHAN 
F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 5 / 5 ]
43 
a. Definisi 
Pelatihan/Bimbingan teknis pada masyarakat adalah menyelenggarakan dan memberikan pelatihan secara teknis pada masyarakat dalam rangka memberikan keahlian bidang tertentu dan dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sesuai TUPOKSI. 
b. Pengendali Belanja 
Jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan pelatihan 
c. Rumusan ASB: 
PELATIHAN TEKNIS / BIMBINGAN TEKNIS BAGI MASYARAKAT 
Dimana : 
Y : Total Belanja 
a : Belanja Tetap = Rp. 39.818.300,- 
b : Belanja Variabel = Rp. 39.046,- 
X : Jumlah peserta dan jumlah hari pelatihan (OH) 
Y = 39,818,300 + 39,046 (Jumlah Peserta, OH) + Uang Lembur + Sewa + Bahan Material + Biaya Transportasi dan Akomodasi 
ASB PELATIHAN TEKNIS / BIMBINGAN TEKNIS 
BAGI MASYARAKAT
44 
KEWAJARAN ALOKASI BELANJA 
JENIS BELANJA 
MINIMAL 
RATA- RATA 
MAKSIMAL 
HONOR PNS 
52.76% 
75.38% 
86.68% 
HONOR NON PNS 
0.00% 
3.04% 
3.50% 
BAHAN HABIS PAKAI 
7.37% 
8.67% 
9.97% 
JASA KANTOR 
0.00% 
4.61% 
5.30% 
CETAK DAN PENGGANDAAN 
4.11% 
4.83% 
5.56% 
MAKAN MINUM RAPAT 
0.00% 
3.47% 
3.98% 
PERJALANAN DINAS 
SESUAI KEBUTUHAN
Hal Pokok 
1 KEGIATAN 
BEBERAPA 
SUB KEGIATAN 
= 
1 SUB KEGIATAN 
1 FORMULA ASB 
= 
1 FORMULA ASB 
BIAYA UTAMA 
BIAYA PENDUKUNG 
=
1.Output tidak terumuskan dengan jelas dan spesifik; 
2.Output tidak sesuai dengan nama kegiatan; 
3.Output tidak terukur; 
4.Penempatan item belanja yang tidak sesuai dengan kegiatan; 
5.Belanja titipan 
PERMASALAHAN DAN KENDALA DALAM PENYUSUNAN ASB
Terima Kasih 
Stephanus Aan, M.Si 
082 138 20 8000 
stephanus_aan@yahoo.com

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Sekelumit tentang Analisis Standar Belanja
Sekelumit tentang Analisis Standar BelanjaSekelumit tentang Analisis Standar Belanja
Sekelumit tentang Analisis Standar BelanjaRusman R. Manik
 
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan PenganggaranASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan PenganggaranPSEKP - UGM
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahAhmad Kamarudin
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)syukriyabdullah
 
LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA93220872
 
BMD - Konsep dasar hukum.ppt
BMD - Konsep dasar hukum.pptBMD - Konsep dasar hukum.ppt
BMD - Konsep dasar hukum.pptabdul800639
 
Implementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asbImplementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asbMohammad Ramadhan
 
Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis KinerjaKonsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis KinerjaJuwarto Tulungagung
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahyudi prihanto
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanDadang Solihin
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
 
Paparan indikator kinerja utama
Paparan indikator kinerja utamaPaparan indikator kinerja utama
Paparan indikator kinerja utamajhd
 
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkKerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkDadang Solihin
 
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaPenyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaDadang Solihin
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPSEKP - UGM
 

La actualidad más candente (20)

Sekelumit tentang Analisis Standar Belanja
Sekelumit tentang Analisis Standar BelanjaSekelumit tentang Analisis Standar Belanja
Sekelumit tentang Analisis Standar Belanja
 
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan PenganggaranASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
ASB dalam Perencanaan dan Penganggaran
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerah
 
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
Tahapan penyusunan rpjmd (19 7-17)
 
materi BPKP
materi BPKPmateri BPKP
materi BPKP
 
Tata cara reviu rkakl
Tata cara reviu rkaklTata cara reviu rkakl
Tata cara reviu rkakl
 
LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA
 
BMD - Konsep dasar hukum.ppt
BMD - Konsep dasar hukum.pptBMD - Konsep dasar hukum.ppt
BMD - Konsep dasar hukum.ppt
 
Implementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asbImplementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asb
 
Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis KinerjaKonsep Anggaran Berbasis Kinerja
Konsep Anggaran Berbasis Kinerja
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
Paparan indikator kinerja utama
Paparan indikator kinerja utamaPaparan indikator kinerja utama
Paparan indikator kinerja utama
 
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkKerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
 
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaPenyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan DaerahPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBD
 

Destacado

First world indonesia
First world indonesiaFirst world indonesia
First world indonesiaPSEKP - UGM
 
Prinsip Dasar Perencanaan Berbasis Hasil Prov Jawa Timur 211014
Prinsip Dasar Perencanaan Berbasis Hasil Prov Jawa Timur 211014Prinsip Dasar Perencanaan Berbasis Hasil Prov Jawa Timur 211014
Prinsip Dasar Perencanaan Berbasis Hasil Prov Jawa Timur 211014PSEKP - UGM
 
Just for fun: Are You a profesional?
Just for fun:  Are You a profesional?Just for fun:  Are You a profesional?
Just for fun: Are You a profesional?PSEKP - UGM
 
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)PSEKP - UGM
 
Penganggaran Belanja Daerah
Penganggaran Belanja DaerahPenganggaran Belanja Daerah
Penganggaran Belanja DaerahPSEKP - UGM
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPSEKP - UGM
 
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214PSEKP - UGM
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranPSEKP - UGM
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDPSEKP - UGM
 
Indikator perencanaan dan evaluasi program pdam
Indikator perencanaan dan evaluasi program pdamIndikator perencanaan dan evaluasi program pdam
Indikator perencanaan dan evaluasi program pdamMessayu Syahayuniar
 
Mengenal kekuatan-pikiran
Mengenal kekuatan-pikiranMengenal kekuatan-pikiran
Mengenal kekuatan-pikiranFirman Pratama
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDM Handoko
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAJamaludin ..
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdMusnanda Satar
 
Paymantix company profile 04-2015(eng)
Paymantix company profile 04-2015(eng)Paymantix company profile 04-2015(eng)
Paymantix company profile 04-2015(eng)Vadim Andreev
 
Минкомсвязь об использовании ЕСИА кредитными организациями
Минкомсвязь об использовании ЕСИА кредитными организациямиМинкомсвязь об использовании ЕСИА кредитными организациями
Минкомсвязь об использовании ЕСИА кредитными организациямиVadim Andreev
 
XestióN Orzamentaria Das SubvencióNs
XestióN Orzamentaria Das SubvencióNsXestióN Orzamentaria Das SubvencióNs
XestióN Orzamentaria Das SubvencióNsMCORGOS
 

Destacado (20)

First world indonesia
First world indonesiaFirst world indonesia
First world indonesia
 
Prinsip Dasar Perencanaan Berbasis Hasil Prov Jawa Timur 211014
Prinsip Dasar Perencanaan Berbasis Hasil Prov Jawa Timur 211014Prinsip Dasar Perencanaan Berbasis Hasil Prov Jawa Timur 211014
Prinsip Dasar Perencanaan Berbasis Hasil Prov Jawa Timur 211014
 
Just for fun: Are You a profesional?
Just for fun:  Are You a profesional?Just for fun:  Are You a profesional?
Just for fun: Are You a profesional?
 
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
Sinkronisasi Antar Dokumen (Pengantar)
 
Penganggaran Belanja Daerah
Penganggaran Belanja DaerahPenganggaran Belanja Daerah
Penganggaran Belanja Daerah
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan Partisipatif
 
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214
Indikator dan Perencanaan Penetapan Kinerja Prov Kalimantan Barat 121214
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
 
Indikator perencanaan dan evaluasi program pdam
Indikator perencanaan dan evaluasi program pdamIndikator perencanaan dan evaluasi program pdam
Indikator perencanaan dan evaluasi program pdam
 
Strategi program dan kegiatan berbasis spm
Strategi program dan kegiatan berbasis spmStrategi program dan kegiatan berbasis spm
Strategi program dan kegiatan berbasis spm
 
Mengenal kekuatan-pikiran
Mengenal kekuatan-pikiranMengenal kekuatan-pikiran
Mengenal kekuatan-pikiran
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
 
Am I a leader?
Am I a leader?Am I a leader?
Am I a leader?
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
 
Paymantix company profile 04-2015(eng)
Paymantix company profile 04-2015(eng)Paymantix company profile 04-2015(eng)
Paymantix company profile 04-2015(eng)
 
Минкомсвязь об использовании ЕСИА кредитными организациями
Минкомсвязь об использовании ЕСИА кредитными организациямиМинкомсвязь об использовании ЕСИА кредитными организациями
Минкомсвязь об использовании ЕСИА кредитными организациями
 
Accept the Pain
Accept the PainAccept the Pain
Accept the Pain
 
XestióN Orzamentaria Das SubvencióNs
XestióN Orzamentaria Das SubvencióNsXestióN Orzamentaria Das SubvencióNs
XestióN Orzamentaria Das SubvencióNs
 

Similar a Konsep ASB (PSEKP - UGM)

Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Arfan Fahmi
 
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring PembangunanSistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunankhoiril anwar
 
Tatacara Penyusunan TOR, RAB serta Teknik Perencanaan Aktivitas RKA IPB
Tatacara Penyusunan TOR, RAB serta Teknik Perencanaan Aktivitas RKA IPBTatacara Penyusunan TOR, RAB serta Teknik Perencanaan Aktivitas RKA IPB
Tatacara Penyusunan TOR, RAB serta Teknik Perencanaan Aktivitas RKA IPBBogor Agricultural University
 
Analisa standar-biaya
Analisa standar-biayaAnalisa standar-biaya
Analisa standar-biayaAdi Aja
 
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptxBAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptxMiSan12
 
MPTI Pengendalian-Proyek_Pertemuan 6.pptx
MPTI Pengendalian-Proyek_Pertemuan 6.pptxMPTI Pengendalian-Proyek_Pertemuan 6.pptx
MPTI Pengendalian-Proyek_Pertemuan 6.pptxsamsosupriatna
 
PPT Kelompok 2.pptx
PPT Kelompok 2.pptxPPT Kelompok 2.pptx
PPT Kelompok 2.pptxtrysutriani1
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Tatang Suwandi
 
Pert 7-manajemen-biaya
Pert 7-manajemen-biayaPert 7-manajemen-biaya
Pert 7-manajemen-biayaAnnisa Nagari
 
04. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 4_Anggaran Berbasis Kinerja.pdf
04. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 4_Anggaran Berbasis Kinerja.pdf04. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 4_Anggaran Berbasis Kinerja.pdf
04. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 4_Anggaran Berbasis Kinerja.pdfAgusTubels
 
Pedoman penyusunan ABK
Pedoman penyusunan ABKPedoman penyusunan ABK
Pedoman penyusunan ABKMahmud Toha
 
RENCANA KERJA BAG_ORG TA 2021.pptx
RENCANA KERJA BAG_ORG TA 2021.pptxRENCANA KERJA BAG_ORG TA 2021.pptx
RENCANA KERJA BAG_ORG TA 2021.pptxiadiputro
 
Manajemen Biaya PL.pptx
Manajemen Biaya PL.pptxManajemen Biaya PL.pptx
Manajemen Biaya PL.pptxFajar Baskoro
 
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahKuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahR Khairil Adi
 
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptxReformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptxSolin123
 

Similar a Konsep ASB (PSEKP - UGM) (20)

Sistem penganggaran
Sistem penganggaran Sistem penganggaran
Sistem penganggaran
 
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring PembangunanSistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
 
Tatacara Penyusunan TOR, RAB serta Teknik Perencanaan Aktivitas RKA IPB
Tatacara Penyusunan TOR, RAB serta Teknik Perencanaan Aktivitas RKA IPBTatacara Penyusunan TOR, RAB serta Teknik Perencanaan Aktivitas RKA IPB
Tatacara Penyusunan TOR, RAB serta Teknik Perencanaan Aktivitas RKA IPB
 
Sirba 2012
Sirba 2012Sirba 2012
Sirba 2012
 
Analisa standar-biaya
Analisa standar-biayaAnalisa standar-biaya
Analisa standar-biaya
 
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptxBAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
BAHAN SOSIALISASI SKP PERMENPAN 8 TH 2021.pptx
 
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdfPenyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
Penyusunan-TOR-Kegiatan.pdf
 
MPTI Pengendalian-Proyek_Pertemuan 6.pptx
MPTI Pengendalian-Proyek_Pertemuan 6.pptxMPTI Pengendalian-Proyek_Pertemuan 6.pptx
MPTI Pengendalian-Proyek_Pertemuan 6.pptx
 
Ind impl plan 5.2 june_ok
Ind impl plan  5.2 june_okInd impl plan  5.2 june_ok
Ind impl plan 5.2 june_ok
 
PPT Kelompok 2.pptx
PPT Kelompok 2.pptxPPT Kelompok 2.pptx
PPT Kelompok 2.pptx
 
Manajemen Biaya Proyek.pdf
Manajemen Biaya Proyek.pdfManajemen Biaya Proyek.pdf
Manajemen Biaya Proyek.pdf
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
 
Pert 7-manajemen-biaya
Pert 7-manajemen-biayaPert 7-manajemen-biaya
Pert 7-manajemen-biaya
 
04. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 4_Anggaran Berbasis Kinerja.pdf
04. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 4_Anggaran Berbasis Kinerja.pdf04. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 4_Anggaran Berbasis Kinerja.pdf
04. Kuliah Perencanaan Keuangan Daerah ke 4_Anggaran Berbasis Kinerja.pdf
 
Materi sosialisasi sbk
Materi sosialisasi sbkMateri sosialisasi sbk
Materi sosialisasi sbk
 
Pedoman penyusunan ABK
Pedoman penyusunan ABKPedoman penyusunan ABK
Pedoman penyusunan ABK
 
RENCANA KERJA BAG_ORG TA 2021.pptx
RENCANA KERJA BAG_ORG TA 2021.pptxRENCANA KERJA BAG_ORG TA 2021.pptx
RENCANA KERJA BAG_ORG TA 2021.pptx
 
Manajemen Biaya PL.pptx
Manajemen Biaya PL.pptxManajemen Biaya PL.pptx
Manajemen Biaya PL.pptx
 
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerahKuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Kuliah ii evaluasi perencanaan pembangunan daerah
 
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptxReformulasi_IKPA_2022.pptx
Reformulasi_IKPA_2022.pptx
 

Último

MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...ngrecopemdes
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptpikipardede1
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 

Último (8)

MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).pptSlide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
Slide-AKT-301-07-02-2017-konsep-pelayanan-publik (3).ppt
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

Konsep ASB (PSEKP - UGM)

  • 1. Analisis Standar Belanja Stephanus Aan, M.Si Pengantar untuk pengenalan akan konsep dan metode analisis standar belanja dalam penyusunan Perfomance Bugdeting.
  • 2. LATAR BELAKANG Tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. 1 Terjadinya pemborosan anggaran. Adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis, antar program dan antar SKPD. 3 2
  • 3. ASB atau SAB… apa itu? adalah PENILAIAN KEWAJARAN atas BEBAN KERJA dan BIAYA yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu KEGIATAN. kegiatan Rasionalisasi Anggaran
  • 4. DASAR HUKUM [ 1 / 3 ] PP 105/2000 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah  Standar Analisa Belanja Sbg instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan Kepmendagri 29/2002 Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum menunjukkan bentuk dan format dari Standar Analisa Belanja 1
  • 5. UU 17/2003 Keuangan Negara 1)Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah. 2)Penerapan penganggaran secara terpadu. 3)Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. 1)Transparansi dan akuntabilitas anggaran. 2)Disiplin anggaran. 3)Keadilan anggaran. 4)Efektifitas dan efisiensi anggaran. 5)Disusun dengan pendekatan kinerja Prinsip ABK ASB 2 Salah 1 Alat DASAR HUKUM [ 2 / 3 ]
  • 6. UU 32/2004 Pemerintahan Daerah  Analisis Standar Belanja Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa “Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. PP 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa “Penyusunan anggaran berdasar prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”. UU 17/2003 3 4 DASAR HUKUM [ 3 / 3 ]
  • 7. Kedudukan ASB Normatif 1.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Bagian Kelima Penyiapan Raperda APBD. Pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa “Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”. 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 ayat (2) yang berbunyi: “Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: “….dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar harga satuan”. Jadi kedudukan ASB adalah untuk penyusunan RKA-SKPD pada proses penyusunan RAPBD. 7
  • 8. Kedudukan ASB (Normatif atau Efektif) 8 1 th RPJMD Renstra SKPD Renja SKPD RKPD KUA PPAS Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RAPERDA APBD Tim Anggaran Pemda RKA-SKPD 5 th 5 th 1 th 1 th RKP RPJM Nota Kesepahaman (MoU) antara Pimpinan DPRD & Gubernur/Bupati/Walikota Standar Satuan Harga Analisa Standar Belanja Standar Pelayanan Minimun ASB digunakan utk menentukan pagu SKPD berdasark usulan kegiatan prioritas daerah yg disepakati
  • 9. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Surat Edaran KDH) 1.Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait; 2.Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; 3.Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; 4.Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, Analisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga. 9
  • 10. Syarat ASB Efektif 10 Adanya Standar Harga terkini 1 2 3 4 Adanya Tolok Ukur Kinerja Output yang spesifik dan terukur utk setiap kegiatan; Adanya Standar Kebijakan Anggaran yang jelas Adanya komitmen stakeholder terhadap prinsip-prinsip pengelolaan anggaran
  • 11. 11 Prinsip Penyusunan ASB 1.Penyederhanaan (Modelling) 2.Mudah diaplikasikan 3.Mudah di-Update 4.Berlaku umum untuk spesifikasi output dan kebutuhan sumber daya yang sama
  • 12. Konsep Pendekatan ASB KEGIATAN INPUT (Anggaran Biaya) BIAYA TETAP BIAYA VARIABEL BARANG/JASA /MODAL OUTPUT implementasi Pendekatan ABC 12
  • 13. Pendekatan ABC •Pendekatan Activity Based Costing (ABC) merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja suatu kegiatan (the cost and performance of activities) serta alokasi penggunaan sumber daya dan biaya, baik Biaya Operasional maupun Biaya Administratif; •Pendekatan ABC bertujuan untuk meningkatan akurasi biaya penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan dg menghitung biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variabel cost) Biaya Total = Biaya Variabel + Biaya Tetap
  • 14. 14 BIAYA TETAP • Biaya Tetap adalah biaya yang tidak mengalami perubahan (tidak naik dan tidak turun) pada skala tertentu, sekalipun output yang dihasilkan mengalami perubahan (naik/turun). Sewa Mesin Photokopi Jumlah Peserta Pelatihan Biaya Per Unit Rp. 5.000.000,- 25 orang Rp. 200.000,- Rp. 5.000.000,- 50 orang Rp. 100.000,- Rp. 5.000.000,- 75 orang Rp. 66.667,- Rp. 5.000.000,- 100 orang Rp. 50.000,- Rp. 5.000.000,- 200 orang Rp. 25.000,- Sewa Gedung
  • 15. 15 BIAYA VARIABEL • Sebuah biaya disebut sebagai biaya variabel jika jumlah total output yang dihasilkan berubah, maka jumlah biaya yang dialokasikan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut juga berubah. Biaya Seminar Kits Jumlah Peserta Pelatihan Biaya Per Unit Rp. 625.000,- 25 orang Rp. 25.000,- Rp. 1.250.000,- 50 orang Rp. 25.000,- Rp. 1.875.000,- 75 orang Rp. 25.000,- Rp. 2.500.000,- 100 orang Rp. 25.000,- Rp. 5.000.000,- 200 orang Rp. 25.000,-
  • 16. 16 Bagaimanakah merumuskan formula ?? METODE REGRESI
  • 17. METODE REGRESI 1.Mencari variabel-variabel yang mempengaruhi sebagai PENCETUS BIAYA UTAMA (Cost Driver) besar/kecilnya anggaran untuk setiap jenis kegiatan dan 2.Menghitung seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kebutuhan anggaran. 3.Berdasarkan hasil regresi selanjutnya akan diperoleh formula ASB sbb: 17 Yi = a0 + b1X1 + b2X2 + ….. + bnXn + e Di mana: Yi adalah taksiran nilai anggaran pada tahun tertentu; a0 adalah Biaya Tetap pelaksanaan kegiatan Y; b1, b2 bn adalah koefisien biaya variabel atas cost driver X1, X2 , Xn X1 X2, X0 adalah variabel penjelas atau cost driver untuk menentukan besarnya alokasi kegiatan Yi
  • 18. Due Deligent Formulasi •Klarifikasi Keg ke SKPD terkait Sub Kegiatan yg mrpk kelompok jenis keg tersendiri di dalam obyek belanja •Re-klasifikasi utk temuan sub kegiatan yg mrpk kelompok jenis keg yg lain Klarifikasi •Data Keg dari DPA •Menghasilkan data per kegiatan dan output kegiatan Inventarisasi •Identiifikasi jenis kegiatan sbg bahan penentu cost driver •Pemisahan obyek belanja kegiatan Identifikasi •Penentuan cost driver jenis kelompok kegiatan •Pengelompokan Keg yang memiliki output dan cost driver yg sama •Telaah thd variabel yang mempengaruhi tiap kelompok jenis keg Klasifikasi •Regresi utk klpk jenis keg utk menghasilkan Formula Kelompok ASB •Uji Statistik formula •Simulasi formula thd sebuah kegiatan •Evaluasi kewajaran tdh biaya yg dihasilkan 1 2 3 4 6 5 Langkah2:
  • 19. I. N. V. E. N. T. A. R. I. S. A. S. I. •Mengumpulkan DPA SKPD sesuai Program dan Kegiatan beserta Tahun Anggaran yang disepakati •Data tentang Nama Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Output disusun per SKPD Lembar Kerja 1: 19 1 SKPD Nama Kegiatan Rp. Output Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Jalan A 2.000.000.000 2 km Dst… Dinas Pertanian Pembinaan Kelompok Tani 75.000.000 30 kelompok Pengadaan Alsintan 500.000.000 75 jenis Dst..
  • 20. I. D. E. N. T. I. F. I. K. A. S. I. [ 1 / 6 ] •Tambahkan Kolom Kelompok Kegiatan/ASB •Mengidentifikasi kegiatan ke dalam kelompok jenis kegiatan  bahan penentuan cost driver •Kelompok kegiatan ini bersifat rancangan, namun demikian perlu dilakukan dengan tepat dan cermat.  perlu tim yg paham tentang program dan kegiatan SKPD yang akan diidentifikasikan Lembar Kerja 2: 20 2 Nama Kegiatan Pagu Keg Rp. Output Kelompok Keg/ ASB Peningkatan Jalan A 2.000.000.000 2 km ……. Pembinaan Kelompok Tani 75.000.000 30 kelompok ……. Pengadaan Alsintan 500.000.000 75 jenis ……
  • 21. Bagaimana Mengelompokan JENIS KEGIATAN? 1.Kelompokkan berdasarkan kesamaan “NAMA KEGIATAN”; 2.Kelompokkan berdasarkan kesamaan “OUTPUT KEGIATAN”; 3.Kelompokkan berdasarkan kesamaan “PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN” atau “ALOKASI ITEM BELANJA”; 4.Bahas melalui Tim Penyusun. Akan lebih baik jika menggunakan FGD dg SKPD tetapi perlu waktu dan pemahaman yang sama dahulu antar pemangku kepentingan. I. D. E. N. T. I. F. I. K. A. S. I. [ 2 / 6 ]
  • 22. PELATIHAN APARATUR PEMDA MASYA- RAKAT TEKNIS STRUKTURAL FUNGSIONAL TEKNIS KERJASAMA DGN PIHAK KETIGA? DILAKSANAKAN SENDIRI? I. D. E. N. T. I. F. I. K. A. S. I. [ 3 / 6 ] •Menentukan kelompok jenis kegiatan sangat tergantung pada JUDGEMENT yang dibuat oleh Tim. Sehingga perlu memetakan kelompok jenis kegiatan sesuai dengan PERILAKU BELANJA pada DPA-SKPD. •Kelompok Jenis Kegiatan tersebut kemudian menjadi acuan IDENTIFIKASI KEGIATAN pada kolom tadi.
  • 23. Biasanya Klasifikasi Umum Kegiatan Pemda •Pelatihan, •Diklat; •Fasilitasi/pendampingan; •Pemberdayaan/Pembinaan; •Penyuluhan; •Sosialisasi & Diseminasi; •Pelayanan langsung masyarakat; •Koordinasi; •Penyusunan Dokumen; •Pendataan, pemetaan; •Penelitian/Studi/kajian; •Monev, inspeksi dan Pelaporan; •Pengawasan, pengendalian; •Event Organizer (lomba, kontes, pameran, dll) •Pembangunan fisik: jalan, Jembatan, Gedung, ruang, rumah, Pagar, Irigasi, dll; •Pengadaan Barang Modal Lainnya; •Pemeliharaan rutin/berkala aset2 daerah; •Penyediaan barang & jasa; •Administrasi kepegawaian •Operasional •Pelayanan ut SKPD •Dll I. D. E. N. T. I. F. I. K. A. S. I. [ 4 / 6 ]
  • 24. I. D. E. N. T. I. F. I. K. A. S. I. [ 5 / 6 ] •Tambahkan kolom Rincian Belanja •Memetakan rincian alokasi anggaran per obyek belanja dalam sebuah kegiatan •Didasarkan pada dokumen DPA SKPD yang disepakati (tahap inventarisasi) Lembar Kerja 3: 24 Nama Kegiatan Pagu Keg Rp. Output Kelompok ASB Honorarium Belanja ATK Makan Minum dst Peningkatan Jalan A 2.000.000.000 2 km ……. Rp. Rp. Rp. Rp. Pembinaan Kelompok Tani 75.000.000 30 kelompok ……. Rp. Rp. Rp. Rp. Pengadaan Alsintan 500.000.000 75 jenis …… Rp. Rp. Rp. Rp.
  • 25. I. D. E. N. T. I. F. I. K. A. S. I. [ 6 / 6 ] •Cek Rincian Obyek Beanja dengan Rancangan Kelompok Kegiatan/ASB yang dibuat, “apakah sudah sesuai atau terdapat Identifikasi Kelompok Kegiatan yang belum sesuai?” 25 Nama Kegiatan Pagu Keg Rp. Output Kelompok ASB Honorarium Belanja ATK SPPD dst Peningkatan Jalan A 2.000.000.000 2 km ……. Rp. Rp. Rp. Rp. Pembinaan Kelompok Tani 75.000.000 30 kelompok ……. Rp. 50 jt Rp. 15 jt Rp. 10 jt Rp. Pengadaan Alsintan 500.000.000 75 jenis …… Rp. Rp. Rp. Rp. Pembinaan (datang ke kelompok) atau seperti Sosialisasi?
  • 26. •Tambahkan kolom Cost Driver ke dalam Lembar Kerja •Tentukan Cost Driver dari Kelompok Jenis Kegiatan/ASB yang telah diidentifikasi dari DPA SKPD Lembar Kerja 4: K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 1 / 9 ] Nama Kegiatan Pagu Keg Rp. Output Kel ASB Cost Driver Volume/ satuan Honorarium Belanja ATK Makan Minum dst Peningkatan Jalan A 2.000.000.000 2 km ……. Rp. Rp. Rp. Rp. Pembinaan Kelompok Tani 75.000.000 30 kelompok ……. Rp. Rp. Rp. Rp. Pengadaan Alsintan 500.000.000 75 jenis …… Rp. Rp. Rp. Rp. 3
  • 27. 27 Penentuan Variabel Pencetus Biaya Utama (Cost Driver) pada Kelompok Jenis ASB yang telah ditetapkan: 1.Pencetus Biaya Utama (Cost Driver) yang dianggap menjadi penyebab munculnya perbedaan biaya dalam melaksanakan suatu jenis kegiatan tertentu; 2.Cara paling mudah mencari Pencetus Biaya Utama (Cost Driver) adalah dengan melihat pada OUTPUT yang dihasilkan atau PROSES yg dilakukan suatu kegiatan atau SUMBERDAYA yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan; 3.Misal: Jenis Kegiatan Cost Driver Penyuluhan 1.Jumlah orang yang disuluh; 2.Jumlah lokasi; 3.Lama Waktu penyuluhan Fasilitasi 1.Jumlah orang yang difasilitasi; 2.Jumlah lokasi; 3.Lama Waktu Pembangunan/Pemeliharaan Jalan 1.Panjang Jalan Monev 1.Jumlah Tim Monev 2.Jumlah Lokasi 3.Lama Waktu K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 2 / 9 ]
  • 28. PENTING: •Tahap Klasifikasi ini sangat tergantung dari Definisi Operasional dari KELOMPOK JENIS KEGIATAN dan VARIABEL pembentuk COST DRIVER. •Rumuskan Definisi Operasional untuk Kelompok Jenis ASB Kegiatan, termasuk aturan teknis yang bersifat spesifik sesuai kebijakan daerah. •Rumuskan Variabel pembentuk cost driver, termasuk satuan yang digunakan sesuai kebijakan daerah. 28 K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 3 / 9 ]
  • 29. CONTOH: ASB Pembinaan Kepada Masyarakat •Definisi Operasional –Apa yg dimaksud pembinaan –Kegiatan tersebut dilaksanakan mengundang atau mendatangi –Berapa kali atau berap bulan kebijakan dalam 1 th –Dll •Variabel Jumlah Tim –Berapa orang bulan atau orang kali dalam 1 th •Variabel Jumlah kelompok dan lokasi –Berapa kelompok per lokasi dalam 1 th 29 K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 4 / 9 ]
  • 30. •KELOMPOKAN masing-masing kegiatan sesuai dengan KELOMPOK JENIS KEGIATAN/ASB yang telah disusun •Apabila dilakukan menggunakan File Microsof Exel, maka gunakan fasilitas SORT DATA •Setelah data olah tersusun berurutan berdasar format SORT DATA, maka pisahkan masing-masing kelompok jenis kegiatan/ASB ke SHEET sendiri-sendiri. 30 K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 5 / 9 ]
  • 31. Nama Kegiatan Pagu Keg Rp. 000,- Output Kelompok ASB Cost Driver Vol/ sat Honorarium Belanja ATK Makan Minum dst Peningkatan Jalan A 2.000.000 2 km PBJ Rp. Rp. Rp. Rp. Pembinaan Kelompok Tani 75.000 30 kelompok Pembinaan Rp. Rp. Rp. Rp. Pengadaan Alsintan 500.000 75 jenis PBJ Rp. Rp. Rp. Rp. Penguatan Lembaga Desa 100.000 21 desa Pembinaan Rp. Rp. Rp. Rp. Fasilitasi ormas 50.000 20 ormas Sosialisasi Rp. Rp. Rp. Rp. Penguatan kehumasan 25.000 30 SKPD pembinaan Rp. Rp. Rp. Rp. Pembinaan penegakan Perda 60.000 16 kec sosialisasi Rp. Rp. Rp. Rp. Peningkatan sarpras 125.000 2 lokasi PBJ Rp. Rp. Rp. Rp. SORT DATA / urutkan K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 6 / 9 ] Lembar Kerja 4 yg sudah disusun
  • 32. Nama Kegiatan Pagu Keg Rp. 000,- Output Kelompok ASB Cost Driver Vol/ sat Honorarium Belanja ATK Makan Minum dst Peningkatan Jalan A 2.000.000 2 km PBJ Rp. Rp. Rp. Rp. Pengadaan Alsintan 500.000 75 jenis PBJ Rp. Rp. Rp. Rp. Peningkatan sarpras 125.000 2 lokasi PBJ Rp. Rp. Rp. Rp. Pembinaan Kelompok Tani 75.000 30 kelompok Pembinaan Rp. Rp. Rp. Rp. Penguatan Lembaga Desa 100.000 21 desa Pembinaan Rp. Rp. Rp. Rp. Penguatan kehumasan 25.000 30 SKPD pembinaan Rp. Rp. Rp. Rp. Fasilitasi ormas 50.000 20 ormas Sosialisasi Rp. Rp. Rp. Rp. Pembinaan penegakan Perda 60.000 16 kec sosialisasi Rp. Rp. Rp. Rp. Sudah Urut  PINDAH ke masin2 SHEET K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 7 / 9 ] MENJADI Lembar Kerja 5:
  • 33. •Telaah terhadap variabel yang mempengaruhi tiap kelompok jenis kegiatan dalam Kelompok Jenis ASB yang sama. •Cara paling mudah dengan melihat perilaku belanja yang sudah dipetakan. •Apabila terdapat ANOMALI, cek kembali apakah kegiatan tersebut sudah pada rumpun Kelompok Jenis ASB yang tepat. •PENTING…! Perhatikan beberapa belanja yang dapat dikeluarkan dari Rumusan Formula ASB, yaitu: –Bersifat kebijakan –Terkait beban kerja SKPD yang tidak sama –Terkait kebutuhan spesifik yang tidak dapat disamaratakan antar SKPD •Untuk hal tersebut, Obyek Belanja tersebut bisa dihapus dalam Formulasi Minimal – Maksimal nantinya. 33 K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 8 / 9 ]
  • 34. Nama Kegiatan Pagu Keg Rp. 000,- Output Kelompok ASB Cost Driver Vol/ sat Honorarium Belanja ATK Makan Minum SPPD Pembinaan Kelompok Tani 75.000 30 kelompok Pembinaan 35 jt 5 jt 25 jt 10 jt Penguatan Lembaga Desa 100.000 21 desa Pembinaan 10 jt 4 jt 10 jt 76 jt Penguatan kehumasan 25.000 30 SKPD pembinaan 10 jt 5 jt 7 jt 3 jt K. L. A. S. I. F. I. K. A. S. I. [ 9 / 9 ] CONTOH •Apa ada yang salah??? •Adakah ANOMALI? Fenomena: 1.Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani dan Penguatan Kehumasan memiliki Porsi Honor dan makan minum yang signifikan, sementara Penguatan Lembaga Desa justru SPPD sangat signifikan. 2.Terjadi ANOMALI yg menandakan bahwa Kelompok ASB tersebut tidak sama. 3.Pembinaan bersifat MENGUNDANG yg dibina dan MENDATANGI yg dibina.  perlu dipisah dan dibuat 2 kelompok ASB
  • 35. Selanjutnya Hasil Data Olah tersebut perlu dilakukan Klarifikasi apakah data yang sudah dipetakan sudah Tepat. Akhirnya… Data Olah ASB sampai dengan tahap Klasifikasi merupakan data matang yang akan menghasilkan Formula ASB.
  • 36. K. L. A. R. I. F. I. K. A. S. I. [ 1 / 2 ] 1.Melakukan klarifikasi langsung kepada SKPD selaku pelaksana kegiatan apakah jenis ASB sudah sesuai dengan desain kegiatan. 2.Mencermati kembali apakah dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa Sub Kegiatan. 3.Kalau terdapat sub kegiatan yang signifikan dan memiliki rumpun jenis ASB tersendiri, maka perlu dipisahkan. 36 4
  • 37. K. L. A. R. I. F. I. K. A. S. I. [ 2 / 2 ] Nama Kegiatan Pagu Keg Rp. 000,- Output Kelompok ASB Cost Driver Vol/ sat Honorarium Belanja ATK Makan Minum SPPD Penguatan Lembaga Desa 100.000 21 desa Pembinaan 10 jt 4 jt 10 jt 76 jt CONTOH Fenomena: 1.Kegiatan Penguatan Lembaga Desa hasil diskusi klarifikasi dg SKPD didapatkan penjelsan tentang desain kegiatan sebagai berikut: •Tahap awal kegiatan semua kepala desa dikumpulkan untuk diberikan penjelasan terkait kelembagaan desa.  masuk kelompok ASB Pembinaan (mengundang) atau Sosialisasi atau dll sesuai Rumpun Klasifikasi ASB yg sudah ditetapkan apa saja. •Tahap lanjutan dilakukan kunjungan pembinaan berkala tiap 6 bulan ke semua desa  masuk kelompok ASB Pembinaan (mendatangi) atau monev atau dll sesuai Rumpun Klasifikasi ASB yg sudah ditetapkan apa saja. 2.Untuk itu terjadi 2 Sub Kegiatan yang masing-masing memiliki Kelompok ASB yang berbeda.  perlu dipilah termasuk proporsi tiap belanja. Sosialisasi 8 jt 2 jt 8 jt 2 jt Monev 2 jt 2 jt 2 jt 74 jt
  • 38. F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 1 / 5 ] 38 5 1.Melakukan perhitungan metode REGRESI 2.Menelaah hasil perhitungan, jika negatif perlu dianalisis ulang mungkin ada yang yang tidak tepat terkait variabel, jenis ASB, atau anomali alokasi belanja pada obyek belanja tertentu.
  • 39. Coefficientsa 8783010 2896416 3.032 .039 294898.6 86611.462 .862 3.405 .027 (Constant) VAR00004 Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig. a. Dependent Variable: VAR00005 39 Model Summary .862a .743 .679 3274478.40 Model 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate a. Predictors: (Constant), VAR00004 FORMULASI ASB : PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Y = a + b(Jumlah Kasus, SK, Berkas) + Perjalanan Dinas Y = 8.783.010 + 294.899 (ΣKasus/Berkas/SK/Orang) BIAYA TETAP BIAYA VARIABEL Hasil Regresi: F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 2 / 5 ]
  • 40. Simulasi Penghitungan Kewajaran Biaya FORMULASI ASB : PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Y = a + b(Jumlah Kasus, SK, Berkas) + Perjalanan Dinas Y = 8.783.010 + 294.899 (ΣKasus/Berkas/SK/Orang) BIAYA TETAP BIAYA VARIABEL Jumlah Kasus/Berkas /SK/Orang Biaya Perjalanan Dinas Kewajaran Biaya 100 38,272,864.97 50 25,000,000 48,527,937.27 150 75,000,000 128,017,792.68 75 30,900,401.12 F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 3 / 5 ]
  • 41. Data Yg Bisa Diolah Setelah Diproses Dan Dianalisis: 11 7445000 50 23325000 20 16000000 17 16000000 30 20950000 50 21470000 Cost Driver (Jumlah SK, Kasus, Orang) TOTAL ANGGARAN y = 294899x + 9E+06 R2 = 0.7435 0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 0 10 20 30 40 50 60 SCATTER PLOT F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 4 / 5 ]
  • 42. Output Dokumen  Formula ASB 1.Y = a + bx1 + bx2 + dst...  digunakan untuk menentukan pagu proporsional sebelum KUA-PPAS (biasanya oleh Bappeda sbg leading sector KUA-PPAS) 2.Alokasi Belanja  digunakan untuk menjabarkan pagu proporsional kedalam RKA (biasanya oleh DPPKAD / Tim Asistensi RKA) Contoh: JENIS BELANJA MINIMAL RATA- RATA MAKSIMAL HONOR PNS 52.76% 75.38% 86.68% HONOR NON PNS 0.00% 3.04% 3.50% BAHAN HABIS PAKAI 7.37% 8.67% 9.97% JASA KANTOR 0.00% 4.61% 5.30% CETAK DAN PENGGANDAAN 4.11% 4.83% 5.56% MAKAN MINUM RAPAT 0.00% 3.47% 3.98% PERJALANAN DINAS SESUAI KEBUTUHAN F. O. R. M. U. L. A. S. I. [ 5 / 5 ]
  • 43. 43 a. Definisi Pelatihan/Bimbingan teknis pada masyarakat adalah menyelenggarakan dan memberikan pelatihan secara teknis pada masyarakat dalam rangka memberikan keahlian bidang tertentu dan dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sesuai TUPOKSI. b. Pengendali Belanja Jumlah peserta dan jumlah hari pelaksanaan pelatihan c. Rumusan ASB: PELATIHAN TEKNIS / BIMBINGAN TEKNIS BAGI MASYARAKAT Dimana : Y : Total Belanja a : Belanja Tetap = Rp. 39.818.300,- b : Belanja Variabel = Rp. 39.046,- X : Jumlah peserta dan jumlah hari pelatihan (OH) Y = 39,818,300 + 39,046 (Jumlah Peserta, OH) + Uang Lembur + Sewa + Bahan Material + Biaya Transportasi dan Akomodasi ASB PELATIHAN TEKNIS / BIMBINGAN TEKNIS BAGI MASYARAKAT
  • 44. 44 KEWAJARAN ALOKASI BELANJA JENIS BELANJA MINIMAL RATA- RATA MAKSIMAL HONOR PNS 52.76% 75.38% 86.68% HONOR NON PNS 0.00% 3.04% 3.50% BAHAN HABIS PAKAI 7.37% 8.67% 9.97% JASA KANTOR 0.00% 4.61% 5.30% CETAK DAN PENGGANDAAN 4.11% 4.83% 5.56% MAKAN MINUM RAPAT 0.00% 3.47% 3.98% PERJALANAN DINAS SESUAI KEBUTUHAN
  • 45. Hal Pokok 1 KEGIATAN BEBERAPA SUB KEGIATAN = 1 SUB KEGIATAN 1 FORMULA ASB = 1 FORMULA ASB BIAYA UTAMA BIAYA PENDUKUNG =
  • 46. 1.Output tidak terumuskan dengan jelas dan spesifik; 2.Output tidak sesuai dengan nama kegiatan; 3.Output tidak terukur; 4.Penempatan item belanja yang tidak sesuai dengan kegiatan; 5.Belanja titipan PERMASALAHAN DAN KENDALA DALAM PENYUSUNAN ASB
  • 47. Terima Kasih Stephanus Aan, M.Si 082 138 20 8000 stephanus_aan@yahoo.com