Perencanaan Partisipatif
•
5 recomendaciones•5,295 vistas
Dokumen tersebut membahas perencanaan partisipatif dan bagaimana dilaksanakan di daerah. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa perencanaan partisipatif melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah melalui musrenbang. Dokumen juga menjelaskan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RK
Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Destacado
Destacado (20)
Similar a Perencanaan Partisipatif
Similar a Perencanaan Partisipatif (20)
Último
Último (13)
Perencanaan Partisipatif
- 1. Perencanaan Partisipatif (Pengantar pendekatan perencanaan partisipatif dah hubungannya dalam perencanaan penganggaran di daerah) Stephanus Aan, S.STP. M.Si
- 2. Pemerintah dianggap seperti Doraemonyang dapat membahagiakan siapa saja
- 3. Memiliki Kantong Ajaib yang dapat memberikan apa saja bagi permasalahan. Pintu Ajaib yang dapat pergi kemana saja dengan segera
- 4. Atau Baling-Baling Bambu yang dapat mengangkut semua untuk pergi bersama Terlihat Tanpa Masalah....
- 7. The best way to predict the future is to invent it — Alan Kay Cara terbaik menebak masa depan adalah dengan menciptakannya . . . dng PERENCANAAN !
- 8. 1 • Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU 25/2004). 2 • adanya asumsi yang didasarkan pada fakta, artinya perencanaan disusun harus berdasar asumsi yang didukung denga fakta; • adanya alternatif atau pilihan, artinya bahwa dalam menyusun perencanaan perlu mempertimbangkan beberapa alternatif untuk menentukan suatu kegiatan; • adanya tujuan yang hendak dicapai; • bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan di masa depan; • adanya kebijakan yang diambil melalui suatu keputusan. 3 • 1) perencanaan komunitas; 2) menyangkut suatu area (daerah); dan 3) sumber daya yang ada.
- 9. 1 • Memberikan RUANG dan KAPASITAS masyarakat untuk MEMENUHI KEBUTUHAN dan HAK mereka, mengembangkan POTENSI dan PRAKARSA lokal, mengaktifkan PERAN masyarakat, serta membangun keMANDIRIan masyarakat. 2 • TANPA PARTISIPATIF maka akan menciptakan pemerintah yang OTORITER dan berpotensi KORUP.
- 10. Distorsi Partisipasi Beberapa hal yang menjadikan partispatif tidak dapat berjalan optimal: 1. Pemerintah terkadang menempatkan masyarakat sebagai OBYEK PEMBANGUNAN 2. Terjadi perubahan yang mendasar, antara lain: terjadinya Partisipasi masyarakat masih sering dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat dalam MENGAMBIL BAGIAN (Take appart) program dan kebijakan pemerintah MOBILISASI 3. Partisipatif terkadang hanya dilihat sebagai FORMALITAS di atas kertas yang kerap dijadikan ALAT PEMBENAR kebijakan.
- 12. Prinsip Partisipasi 1. Cakupan – memiliki cakupan terhadap sejumlah besar kelompok masyarakat yang terlibat atau terkena dampak kebijakan. 2. Kesetaraan dan Kemitraan (Equal Partnership) – pada prinsipnya masayarakat memiliki kesetaraan hak dan kewajiban menggunakan prakarsanya tanpa melihat hierarki struktural yang ada. 3. Transparansi – terbuka 4. Kesetaraan Kewenangan (Equal Powership) – pihak yang terlibat harus menyetarakan dan menyeimbangkan kewenangan yang dimiliki agar tidak terjadi dominasi. 12
- 13. Prinsip Partisipasi 5. Kesetaraan Tanggungjawab (Sharring Responsibility) – pihak yang terlibat memiliki tanggungjawab yang sama sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. 6. Pemberdayaan (Empowerment) – pada prinsipnya masyarakat diajak untuk saling menguatkan satu sama lain dalam peran serta aktif di setiap tahapan. 7. Kerjasama – proses dilakukan secara bersama untuk kepentingan bersama 13
- 14. Manfaat Partisipasi 1. Program dan kegiatan yang dirumuskan relatif lebih aplikatif sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat. 2. Adanya proses pemberdayaan masyarakat 3. Secara moril memiliki tanggungjawab yang sama terkait program dan kegiatan yang diputuskan 4. Komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan 14
- 16. TAHAPAN PERENCANAAN DI DAERAH 16 Penyusunan Rencana Penetapan Rencana 1.Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPJP, RPJMD, RKPD) 2.Rancangan Rencana SKPD (Renstra, Renja) 3.Musyawarah Perencanaan Pembangunan 4.Rancangan Akhir Rencana Pembangunan 1.RPJP Daerah dgn Perda 2.RPJM dengan Peraturan Bupati 3.RKPD dengan Peraturan Bupati Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Evaluasi Kinerja
- 17. 17 Pendekatan Perencanaan Pendekatan Teknokratik Pendekatan Partisipatif Pendekatan Politik Pendekatan Bottom Up-Top Down • Pilkada dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan renc pembangunan dalam bentuk Visi dan Misi yang ditawarkan selama kampanye. • Visi dan misi bupati terpilih dijabarkan ke dalam RPJMD • Penetapan RPJMD menjadi Perda melalui pembahasan dengan DPRD. Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan Perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stake holders) antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang • Perencanaan harus sinergi dengan perencanaan dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi (top down) dan prosesnya dilaksanakan dimulai dari daerah ke pusat (bottom up)
- 18. ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Diacu Diperhatikan Diserasikan Melalui Musrenbang RKP RPJM Nasional RPJP Nasional Renstra KL Renja - KL RAPBN RKA- KL APBN Rincian APBN Pedoman Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Pemerintah Pusat RPJM Daerah RPJP Daerah RKP Daerah Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD Pedoman Pedoman Pedoman Dijabarkan Pedoman Pedoman Diacu UU SPPN 25/2004 Pemerintah Daerah UU KN 17/2003 Bahan Bahan Bahan Bahan 18
- 19. Sistematika Dokumen Rencana Pembangunan Daerah RPJPD (Psl 28) RPJMD (Psl 5o & Psl 64) RENSTRA SKPD (Psl 93) RKPD (Psl 115) RENJA SKPD (Psl 143) Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan Gambaran umum kondisi daerah Gambaran umum kondisi daerah Gambaran pelayanan SKPD Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun lalu Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu Analisa isu–isu strategis Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah & Krangka Pendanaan Isu–isu strategis tugas dan fungsi SKPD Rancangan krangka ekonomi daerah & pendanaan Tujuan, sasaran program & kegiatan Visi & misi daerah Analisa isu–isu strategis Visi, misi, tujuan & sasaran, strategi dan kebijakan Prioritas & sasaran pembangunan indikator kinerja, kelompok sasaran & Capaian Renstra SKPD Arah kebijakan Visi, misi, tujuan & sasaran Rencana program & kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasar & pedanaan indikatif Rencana program & kegiatan prioritas daerah Dana indikatif, sumbernya & prakiraan maju Kaidah pelaksanaan Strategi & arah kebijakan Indikator kinerja SKPD mengacu ke RPJMD Sumber dana Kebijakan Umum & Prog Pembangunan Daerah Penutup Indikasi Program Prioritas & Pendanaan Penetapan Indikator kinerja daerah Kaidah Pelaksanan
- 20. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH RPJPD RPJMD RKPD DISUSUN DENGAN TAHAPAN Persiapan Penyusunan Penyusunan Rancangan awal Pelaksanaan Musrenbang Perumusan Rancangan akhir Penetapan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
- 22. Persiapan Penyusunan RPJPD Pengolaha n data dan informasi Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Masukan dari SKPD Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Penelaahan RTRW kab/kota & RTRW kab/kota Lainnya Perumusan visi dan misi daerah Perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan Analisis isu-isu strategis Rancangan Awal RPJPD Musrenbang RPJPD Konsultasi rancangan akhir RPJPD dengan GUBERNUR Rancangan Akhir RPJPD Pembahasan dan penetapan Perda RPJPD TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD KAB/KOTA (Lampiran II Permendagri No 54/2010) Penelaahan RPJPN & RPJPD prov & kab/kota lainnya Analisis Gambaran umum kondisi daerah Penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD kab/kota 1 2 3 5 4
- 23. PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RPJPD (Pasal 29 s.d Pasal 31 dan Lampiran II Permendagri No 54/2010) FORUM KONSULTASI PUBLIK FORUM MUSRENBANG RPJPD TUJUAN menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD PESERTA tokoh atau wakil berbagai elemen masyarakat, pakar, akademisi, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan anggaran dan urgensinya PROVINSI GUB &WK GUB, DPRD prov, BUP & WK, Bappeda kab/kota, SKPD prov, instansi vertikal, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan kebutuhan KAB/KOTA BUP & WK BUP/WK & Wa WK, DPRD provi, Bappeda prov dan kab/kota, SKPD kab/kota, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan kebutuhan MATERI BAHASAN Rumusan visi, misi dan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah 20 tahun. Rancangan visi, misi dan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah 20 tahun. HASIL Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Daftar Hadir Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJPD Daftar Hadir
- 24. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN/KOTA (Lampiran III Permendagri No 54/2010) Persiapan Penyusunan RPJMD Pengolaha ndata dan informasi Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RPJMD Musrenbang RPJMD Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan GUBERNUR Rancangan Akhir RPJMD Pembahasan dan penetapan Perda RPJMD VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RPJPD Kab/Kota Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan kab/kota lainnya Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Hasil evalua si capaia n RPJMD Penelaahan RTRW Kab/kota & RTRW daerah lainnya Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Rancangan RPJMD Analisis isu-isu strategis 1 2 3 5 4 Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Perumusan Strategi dan arah kebijakan Analisis Gambaran umum kondisi daerah & pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan Perumusan Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran Pembahasan dengan DPRD Penyelarasan program prioritas dan pendanaan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
- 25. FORUM KONSULTASI PUBLIK FORUM MUSRENBANG RPJMD TUJUAN menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD PESERTA tokoh atau wakil berbagai elemen masyarakat, pakar, akademisi, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan anggaran dan urgensinya PROVINSI GUB &WK GUB, DPRD prov/kab/kota, BUP & WK, Bappeda kab/kota, SKPD prov, instansi vertikal, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan kebutuhan KAB/KOTA BUP & WK BUP/WK & Wa WK, DPRD prov/kab/kota, Bappeda prov dan kab/kota, SKPD kab/kota, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan kebutuhan MATERI BAHASAN Rumusan sementara program pembangunan daerah untuk 5 tahun serta dasar analisis yang mendukung rumusan tsb Rancangan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan & indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan HASIL Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Daftar Hadir Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD Daftar Hadir PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RPJMD (Pasal 60 & Pasal 65 dan Lampiran III Permendagri No 54/2010)
- 26. sesuai TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA (Lampiran IV Permendagri No 54/2010) Persiapan Penyusunan Rentra-SKPD Musrenbang RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Perda RPJMD Rancangan RPJMD Pengolaha n data dan informasi Perumusan sasaran Perumusan Tujuan Perumusan visi dan misi SKPD Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi Analisis Gambaran pelayanan SKPD SPM Penelaahan RTRW & KLHS Renstra-KL & Renstra SKPD Provinsi PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Rancangan RENSTRA- SKPD VERIFIKASI sesuai Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD Tdk sesuai Rancangan akhir RENSTRA-SKPD Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD Penetapan Renstra SKPD RENSTRA- SKPD VERIFIKASI Tdk sesuai Perumusan Strategi dan Kebijakan 1 2 3 4 Forum SKPD Kab/Kota
- 27. FORUM SKPD TUJUAN mempertajam dan menyempurnakan muatan rancangan Renstra SKPD sebelum disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi, dengan langkah: 1. menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan antar SKPD 2. memastikan bahwa isu strategis pelayanan, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dimuat dalam dokumen Renstra SKPD mampu merespon kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan pelayanan SKPD tersebut PESERTA DPRD, Bappeda provinsi, SKPD provinsi, Bappeda dan SKPD kabupaten/kota serta K/L terkait dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kemampuan anggaran dan urgensinya MATERI BAHASAN PROVINSI: rancangan Renstra SKPD Provinsi, Ringkasan Renstra K/L & Renstra SKPD kabupaten/kota terkait dan Rancangan Awal RPJMD provinsi KAB/KOTA: rancangan Renstra SKPD Kab/Kota, Ringkasan Renstra K/L & Renstra SKPD Provinsi terkait dan Rancangan Awal RPJMD kab/kota HASIL Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD provinsi/kab/kota, mencakup Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD provinsi selama 5 (lima) tahun, Daftar kegiatan lintas SKPD provinsi dan lintas wilayah dan Daftar Hadir Forum SKPD PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RENSTRA SKPD (Pasal 94 dan Lampiran IV Permendagri No 54/2010)
- 28. TATA PELAKSANAAN MUSRENBANG & RKPD (TAHUNAN) Penyusunan RKP Penyusunan RKPD Propinsi Penyusunan Renja SKPD Propinsi Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota Musrenbang Desa/Kelurahan Musrenbang Kecamatan Forum SKPD Kabupaten/Kota Musrenbang Kabupaten/Kota Forum SKPD Propinsi Musrenbang Pusat Bulan Januari Februari Maret April Mei Pasca Musrenbang Kabupaten/Kota Musrenbang Nasional Musrenbang Propinsi Pasca Musren Propinsi Renja K/L RKP RKPD Renja SKPD Renja SKPD RKPD Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Renja SKPD Renja SKPD PemerintahPusatPemerintahDaerah
- 29. Pembahasan & Kesepakaan KUA & PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) SE KDH kepada SKPD (Juni) Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Penetapan Perda APBD (Desember) Penetapan RKPD (Mei) Musrenbang Kab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Februari) Musrenbang Desa (Januari) JADWAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN Penyusunan/Pengesahan DPA SKPD (Desember) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 13 Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)
- 31. Kondisi Awal Proses Pembangunan Kondisi Akhir 1. Jangka Panjang RPJPD 2. Jangka Menengah RPJMD dan Renstra SKPD 3. Tahunan RKPD dan Renja SKPD ALAT UKUR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN? INDIKATOR?
- 32. Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah Visi/Misi Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan Masukan (Input) Dampak (Impact) Hasil (OutCome) Keluaran (Out Put) Hasil Pembangunan daerah yg diperoleh dari pencapaian outcame Manfaat yang diperoleh dari jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dalam proses/kegiatan yang megunakan input Sumberdaya yang memberikan konstribusi dalam menghasilkan output “Apa yang ingin diubah” “Apa yang ingin dicapai” “Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)” “Apa yang digunakan dalam bekerja” KinerjaKeuangan
- 33. Bingung istilah? IKU - IKK - IKD 33 Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) = ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis ORGANISASI. output dan outcome sesuai tupoksi per tingkatan unit organisasi. (Permenpan 09/M.PAN/08/2007 dan 11/M.PAN/08/2007) Indikator Kinerja Kunci = indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan (PP 6/2008) Indikator Kinerja Daerah = ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya kriteria pada pemenuhan aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. (Permendagri 54/2010) IKU = IKK IKU = IKD IKD = IKK+ unsur IKK masuk di IKU IKD utk capaian daerah + utk indikator lain visi misi
- 36. Bagaimana Implementasi di SKPD? Renstra Sasaran – Indikator - Program
- 37. SAKIP KINERJA KEUANGAN Akuntabilitas Instansi Pemerintah Ev. RKPD/RPJM (Jan) LAKIP (Feb) LKPJ (Maret) LPPD (Maret/April) ILPPD (April) EKPPD/EKPOD (Mei) LKPD (Feb) LPj. APBD (Juni) Audit BPK RPJMD (5th) RKPD (1 th) Renstra SKPD (5 th) Renja SKPD (1 th) didasarkan APBD penganggaran didasarkan KUA - PPAS LPj AMJ (5th) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KDH) Lap. Keu SKPD (Jan)
- 38. RPJMD (5th) RKPD (1 th) Akhir Mei Renstra SKPD (5 th) Renja SKPD (1 th) SK Ka SKPD +30 hr dari RKPD IKD (bab 9) Copas IKU IKD+ IKU Copas IKD th N Target th N hrs sama PERENCANAAN1 Bappenas Depdagri UU 25/2004 UU 32/2004 PP 8/2008 Permendagri 54/2010 Menpan LAN – BPKP Inpres 7/1999 Permenpan 29/2010 BAB II RKPD Merupakan EVALUASI capaian kinerja daerah terhadap RKPD tahun lalu dan RPJMD BAB IV RKPD Merupakan TARGET capaian kinerja daerah tahun depan (N) 1. LKPJ 2. LKPD 3. LPPD 4. ILPPD Bahan penyusunan Harus dijawab tahun depan
- 39. Penilaian Kinerja Bab II RKPD Bahan LKPJ, LPPD, ILPPD, dll
- 40. Target Kinerja Bab IV RKPD Yang harus dijawab pada LKPJ, LPPD, ILPPD, dll tahun depan
- 41. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dasar APM SD 95% APM SMP 80% Jumlah Sekolah dg Akreditasi Baik 50% Program Peningkatan Wajardikdas APM SD 95% APM SMP 80% Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Jumlah Sekolah dg Akreditasi Baik 50% Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Jumlah Sekolah dg Akreditasi Baik 50% OUTCOME RPJMD OUTCOME PROGRAM (Benefit dan Impact)) 1. Pengadaan Buku SD 2. Pembangunan RKB SD 1. Pengadaan buku SMP 2. Rehab gedung SMP 1. Penilaian angka kredit pendidik SD/SMP 2. Evaluasi Pembinaan Tenaga Pendidik 1. Pengembangan Jardiknas dan Informasi Pendidikan Dasar 2. Pembinaan Penyusunan RAPBS OUTCOME/HASIL BerfungsinyaOutput CONTOH Pendidikan
- 42. Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (80%) Implementasi SPIP (100%) Cakupan Evaluasi Lakip SKPD (100%) Program Pengemb Komin Manaj Was Tindak Lanjut Hasil Was (80%) Tindak Lanjut Hasil Was (80%) Program Peningkatan Sistem Internal dan Dal ImplementasiSPIP (100%) Cakupan Evaluasi Lakip (100%) OUTCOME RPJMD OUTCOME PROGRAM (Benefit dan Impact)) 1. Keg. Koord Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 2. Keg. Gelar Perkara Pengawasan, DLL 1. Keg. Pelatihan aparat Rik 2. Keg. Sosialisasi Peraturan Pengawasan, DLL 1. Keg. Pelaks Was Internal scr Berkala 2. Keg. Pananganan Pengaduan Maysarakat, DLL 1. Keg. Evaluasi Lakip SKPD 2. DLL OUTCOME/HASIL BerfungsinyaOutput CONTOH Inspektorat Program Peningkatan Prof Tng Rik dan Was
- 43. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Opini BPK thp Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD (WTP) Penyampaian LKPD (TEPAT WAKTU) Tertib Administrasi BMD (100%) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah OUTCOME RPJMD OUTCOME PROGRAM (Benefit dan Impact)) CONTOH BPKAD Rasio Pemanfaatan Aset (100%) Opini BPK thp Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD (WTP) Penyampaian LKPD (TEPAT WAKTU) Tertib Administrasi BMD (90%) Rasio Pemanfaatan Aset (80%) 1. Koordinasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Penyesuaian Data Revisi dan Register SP2D (skr ex-adum) 3. Sinkronisasi Register SP2D terhadap Bank Umum Pemerintah yang Ditunjuk Pemerintah Daerah 1. Pelaksanaan Sensus BMD Tahun 2013 (skr ex-adum) 2. Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan dan Pembuatan Dokumen Penetapan Status Penggunaan BMD 1. Was dan Ev Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah 2. Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka menunjang Pendapatan Asli Daerah 1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Sosialisasi Pedoman Pertanggung Jawaban Belanja di Lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara OUTCOME/HASILTAHUNAN BerfungsinyaOutput
- 44. Depdagri UU 17/2003 UU 32/2004 PP 58/2005 Permendagri 13/2006 jo 59/2007 jo 21/2011 Menpan LAN – BPKP Inpres 7/1999 Permenpan 29/2010 PENGANGGARAN DAN INDIKATOR KINERJA APBD Biasanya Nov-Des DPA – SKPD Desemberdijabarkan Penetapan Kinerja Setelah DPA disahkan RKPD (1 th) Akhir Mei Renja SKPD (1 th) SK Ka SKPD +30 hr dari RKPD KUA PPAS Copas IKU dr Renstra Target th N hrs sama Copas IKD th N IKU Merupakan JANJI Ka SKPD utk mencapai TARGET TH N dengan alokasi anggaran sesuai DPA1. Penetapan Kinerja selalu ditetapkan dengan Peraturan Bupati, 2. Bappeda melakukan pengawalan terhadap capaian kinerja (Bab II RKPD) dan target Kinerja Tahun N (Bab IV dan Matrik Bab V RKPD) 2
- 45. SASARAN (RPJMD) 5 th OUTPUT MTEF OUTCOME (Th n) Program Pengemb Komin Manaj Wal Keg. Gelar Perkara Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Was Dana Laporan Gelar Perkara Was Tindak Lanjut Hasil Was 80% Rp. 200.000.000 3 kali, 1 dokumen 75% Catatan: 1. Hasil menjadi bahan pertanggjwb kinerja Tahunan (LKPJ, Lakip, LPPD, ILPPD) 2. Capaian Program menjddi pertanggjwb kinerja 5 th LKPJ AMJ CONTOH Inspektorat
- 46. SASARAN (RPJMD) 5 th OUTPUT MTEF OUTCOME (Th n) Peningk dan Pengemb Pengelolaan Keu Da Keg. Was dan Ev KS Pemanfaatan Aset Da Rasio Pemanfaatan Aset Dana Dokumen Was dan Ev KS Aset Da Rasio Pemanfaatan Aset 100% Rp. 350.000.000 30 buku 80% Catatan: 1. Hasil menjadi bahan pertanggjwb kinerja Tahunan (LKPJ, Lakip, LPPD, ILPPD) 2. Capaian Program menjddi pertanggjwb kinerja 5 th LKPJ AMJ 350.000.000 375.000.000 350.000.000 CONTOH BPKAD
- 47. PELAPORAN3 Penetapan Kinerja Setelah DPA disahkan SAKIP KINERJA KEUANGAN Akuntabilitas Instansi Pemerintah LAKIP (Feb) Lap. Keu SKPD (Jan) Dijawab berdasar Renja dan Renstra Renja SKPD (1 th) SK Ka SKPD +30 hr dari RKPD RKPD (1 th) Akhir Mei Depdagri UU 25/2004 UU 32/2004 PP 8/2008 Permendagri 54/2010 Permendagri 32/2012 Menpan LAN – BPKP UU 1/2004 UU 32/2004 PP 8/2006 Inpres 7/1999 Permenpan 29/2010 EVALUASI Renja thd Renstra EVALUASI RKPD thd RPJMD (Januari) Indikator Indikator Seharusnya indikator sinkron karena alur proses dihubungkan LKPJ (Maret) LPPD (Maret/April) ILPPD (April) LKPD (Feb) LPj. APBD (Juni) dipakai terintegrasi
- 48. Terima Kasih Stephanus Aan, S.STP. M.Si 082 138 20 8000 stephanus_aan@yahoo.com