1. KEWARGANEGARAAN TENTANG DAMPAK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
KATA PENGANTAR Puji Syukur Marilah kita ucapkan kepada Tuhan YANG MAHA ESA
Yang telah melimpahkan Rahmat Dan karuniaNYA kepada kita sebagai manusia, sehingga
melalui proses yang panjang dan kerjasama yang baik sehingga tugas makalah (artikel) “
Pendidikan Kewarganegaraan “ ini dapat diselesaikan. Makalah (artikel) ini dibuat dengan
maksud untuk salah satu persyaratan nilai Pendukung Ujian akhir semester, disamping itu
(artikel) ini juga memberikan manfaat kepada kita semua tentang penjelasan yang ada dalam
pengupasan masalah tentang manajemen keuangan. Dan tidak lupa saya ucapkan terimakasih
kepada “Team Dosen” .Selaku dosen pemandu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang
telah membimbing saya dalam mengerjakan tugas makalah (artikel) ini sehingga dengan
bimbingannya saya sangat merasa terbantu dalam menyelesaikan tugas makalah (artikel) ini
dengan baik Diharapkan makalah (artikel) ini dapat bermanfaat bagi kita semua.tak ada gading
yang tak retak, oleh karena itu kami akan menerima dengan senang hati terhadap kritik dan saran
yang membangun dari pembaca, dan pihak-pihak yang telah ikut membantu pembuatan makalah
(artikel) ini. kritik dan saran tentang makalah yang masih jauh dari sempurna akan kami terima
dengan senang hati. Batam 3 februari 2012 ( HARMOKO SAUT TUA.P) Penulis DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I 1 PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B.
Permasalahan 2 BAB II 3 PEMBAHASAN 3 A. Makna Tindak Pidana Korupsi 3 BAB III 12
PENUTUP 12 A. Kesimpulan 12 B. Saran 13 DAFTAR PUSTAKA 15 BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan
wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang
pemberantasan tindak pidana korupsi.Secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah dan bangsa
Indonesia serius melawan danmemberantas tindak pidana korupsi di negeri ini.Tebang pilih.
Begitu kira-kira pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah
dalam menangani kasuskorupsi akhir-akhir ini. Gaung pemberantasan korupsi seakan menjadi
senjata ampuh untuk dibubuhkan dalam teks pidato para pejabat Negara, bicara seolah ia bersih,
anti korupsi. Masyarakat melalui LSM dan Ormas pun tidak mau kalah, mengambil manfaat dari
kampanye anti korupsi di Indonesia.Pembahasan mengenai strategi pemberantasan korupsi
dilakakukan dibanyak ruang seminar, booming anti korupsi, begitulah tepatnya. Meanstream
perlawanan terhadap korupsi juga dijewantahkan melalui pembentukan lembaga Adhoc, Komisi
Anti Korupsi (KPK).celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi
untuk menghindar dari tuntutan hukum. Kasus Korupsi mantan Presiden Soeharto, contoh kasus
yang paling anyar yangtak kunjung memperoleh titik penyelesaian. Perspektif politik selalu
mendominasi kasus-kasus hukum di negeri sahabat Republik BBM ini. Padahal penyelesaiaan
kasus-kasus korupsi besar seperti kasus korupsi Soeharto dan kroninya, dana BLBI dan kasus-
kasus korupsi besar lainnya akan mampu menstimulus program pembangunan ekonomi di
Indonesia.Mencari rizki dengan menjadi pegawai negeri maupun swasta adalah sesuatu yang
halal. Akan tetapi, fenomena yang kita saat ini, tidak jarang seorang pegawai menghadapi hal-hal
yang haram atau makruh dalam pekerjaannya tersebut. Di antaranya, disebabkan munculnya
suap,sogok menyogok atau pemberian uang diluar gaji yang tidak halal mereka terima.Akhir-
akhir ini masalah suap semakin sering diperbincangkan seiring semakin bertambahnyakasus suap
yang terjadi. Dalam praktik sehari-hari, suap-menyuap sudah begitu menyebar ke berbagai sendi
kehidupan. Suap-menyuap tidak hanya dilakukan rakyat kepada pejabat negara(pegawai negeri)
dan para penegak hukum, tetapi juga terjadi sebaliknya. Pihak penguasa atau calon penguasa
tidak jarang melakukan sedekah politik (suap) kepada tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat agar

2. memilihnya, mendukung keputusan politik, dan kebijakan-kebijakannya. Dalam makalah ini
akan diulas dengan detail mengenai suap menyuap, sekaligus mengangkat salah satu kasus suap
yang terjadi pada saat penerimaan mahasiswa baru. B. Permasalahan Untuk memudahkan
punyusunan dan pemahaman makalah ini, maka kami susun beberapa rumusan masalah, yaitu:
Bagaimana korupsi mempengaruhi pembangunan ekonomi di Indonesia? Strategi apa yang dapat
dilakukan untuk meminimalisir praktek korupsi tersebut? Bagaimana multiplier effect bagi
efesiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi di Indonesi.Apakah pengertian suap? Bagaimana
dasar hukum tindak pidana suap? Apakah sanksi tindak pidana suap? BAB II PEMBAHASAN
A. Makna Tindak Pidana Korupsi Jeremy Pope dalam bukunya Confronting Coruption: The
Element of National Integrity System,menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan
global yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Praktik korupsi biasanya sejajar dengan
konsep pemerintahan totaliter, diktator – yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir
orang.Namun, tidak berarti dalam sistem sosial- politik yang demokratis tidak ada korupsi
bahkan bisa lebih parah praktek korupsinya, apabila kehidupan sosial-politiknya tolerasi bahkan
memberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur. Korupsi juga tindakan pelanggaran
hak asasi manusia, lanjut Pope.Menurut Dieter Frish, mantan Direktur Jenderal Pembangunan
Eropa. Korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk barang dan jasa, memperbesar
utang suatu Negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek
pembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal besar, bukan pada urgensi kepentingan
publik. Korupsi selalu menyebabkan situasi sosial-ekonomi tak pasti (uncertenly). Ketidak
pastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan peluang bisnis yang sehat.
Selalu terjadi asimetris informasi dalamkegiatan ekonomi dan bisnis. Sektor swasta sering
melihat ini sebagai resiko terbesar yang harus ditanggung dalam menjalankan bisnis, sulit
diprediksi berapa Return of Investment (ROI) yang dapat diperoleh karena biaya yang harus
dikeluarkan akibat praktek korupsi juga sulit diprediksi. Akhiar Salmi dalam makalahnya
menjelaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan buruk,seperti penggelapan uang, penerimaan
uang sogok d karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,
dilakukan atautidak dilakukan dalam jabatannya. Suap juga bisa berarti setiap harta yang
diberikan kepada pejabat atas suatu kepentingan, padahalsemestinya urusan tersebut tanpa
pembayaran.Sedangkan dalam fikih, suap atau risywah cakupannya lebih luas. Sebagaimana
dikatakan Ali bin Muhammad Al Jarjuni dalam kitabTa’rifat, Beirut (1978), suap adalah sesuatu
yang diberikan untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah.Dalam Undang-
Undang No. 11 Th. 1980 tentang tindak pidana suap dijelaskan bahwa tindak pidana suap
memiliki dua pengertian, yaitu: 1. Memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud membujuk
agar seseorang berlawanan dengan kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan
umum.2. Menerima sesuatu atau janji yang diketahui dimaksudkan agar si penerima melawan
kewenangan/kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Dr. Yusuf Qordhawi
mengatakan, bahwa suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki
kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya
sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya(seperti tender) atau
menyingkirkan musuhnya.Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa suap adalah memberi
sesuatu, baik uang maupun barang kepada seseorang agar melakukan sesuatu bagi si pemberi
suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan atau pun tidak
dilaksanakan. Dari sinidapat dipahami bahwa suap adalah sebuah tindakan yang mengakibatkan
sakit atau kerugian di pihak lain.Suap adalah pemberian yang diharamkan syariat, dan ia
termasuk pemasukan yang haram dankotor. Suap ketika memberinya tentu dengan syarat yang

3. tidak sesuai dengan hukum atau syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara langsung
maupun secara tidak langsung.Suap diberikan untuk mencari muka dan mempermudah dalam hal
yang batil.Suap pemberiannya dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntut-
menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati.Suap -biasanya- diberikan sebelum pekerjaan.
Adapun pemberian suap ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu : 1. Uang dibayar setelah selesai
keperluan dengan sempurna, dengan hati senang, tanpa penundaan pemalsuan, penambahan atau
pengurangan, atau pengutamaan seseorang atas yanglainnya. 2. Uang dibayar melalui
permintaan, baik langsung maupun dengan isyarat atau dengan berbagaimacam cara lainnya
yang dapat dipahami bahwa si pemberi menginginkan sesuatu. 3. Uang dibayar sebagai hasil dari
selesainya pekerjaan resmi yang ditentukan si pemberi uang.. 4. Sanksi Hukum Tindak Pidana
SuapDalam syari’ah, orang yang memberi dan menerima sama-sama terlaknat dan tempat yang
cocok adalah neraka.Adapun sanksi hukum tindak pidana suap termaktub dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, yaitu:Pasal 2:
“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk
membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya,yang
berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan
umum,dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan
denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).” Pasal 3: “Barang siapa
menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa
pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat
sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang
menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-
lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas jutarupiah).”
Selain itu, sanksi tindak pidana suap juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: Pasal 5: 1.Dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahundan atau pidana denda paling sedikit Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima
puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai
negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara
negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan
kewajibannya; atau b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau
tidak dilakukan dalam jabatannya. 2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b,
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 6: 1. Dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. Memberi
atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara
yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada
seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat
untuk menghadiri sidang pengadilan denganmaksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat
yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk
diadili. 3. Bagi hakim yang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, memberi
sesuatu, setiap orang, an sebagainya.Dalam makalahnya, Salmi juga menjelaskan makna

4. korupsi menurut Hendry Campbell Black yang menjelaskan bahwa korupsi “ An act done with
an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others. The act of
an official or fiduciary personwho unlawfully and wrongfully uses his station or character to
procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others.”
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 menjelaskan bahwa tindak
pidana korupsi sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi perundang-undangan Republik Indonesia
mendefenisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana.Mubaryanto, Penggiat ekonomi
Pancasila, dalam artikelnya menjelaskan tentang korupsi bahwa, salah satu masalah besar
berkaitan dengan keadilan adalah korupsi, yang kini kita lunakkan menjadi “KKN”. Perubahan
nama dari korupsi menjadi KKN ini barangkali beralasan karena praktek korupsi memang terkait
koneksi dan nepotisme. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dampak “penggantian” ini tidak baik
karena KKN ternyata dengan kata tersebut praktek korupsi lebih mudah diteleransi dibandingkan
dengan penggunaan kata korupsi secara gamblang dan jelas, tanpa tambahan kolusi dan
nepotisme. 1. Korupsi dan Desentralisasi Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan
perubahan paling mencolok setelah reformasi digulirkan. Desentralisasi di Indonesia oleh banyak
pengamat ekonomi merupakan kasus pelaksanaan desentralisasi terbesar di dunia, sehingga
pelaksanaan desentralisasi di Indonesiamenjadi kasus menarik bagi studi banyak ekonom dan
pengamat politik di dunia. Kompleksitas permasalahan muncul kepermukaan, yang paling
mencolok adalah terkuangnya sebagian kasus-kasus korupsi para birokrat daerah dan anggota
legislatif daerah. Hal ini merupakan fakta bahwa praktek korupsi telah mengakar dalam
kehidupan sosial-politik-ekonomi di Indonesia.Pemerintah daerah menjadi salah satu motor
pendobrak pembangunan ekonomi. Namun, jugasering membuat makin parahnya high cost
economy di Indonesia, Karena munculnya pungutan- pungutan yang lahir melalui Perda
(peraturan daerah) yang dibuat dalam rangka meningkatkan dikeluarkan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dijelaskan bahwa cakupan suap adalah menerima pemberian atau janji
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1). Pasal 11: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
pegawai negeri atau penyelenggara negarayang menerima hadiah atau janji padahal diketahui
atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan
yang berhubungan dengan jabatannya,atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah
atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Pasal 12: Dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji
tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; b. Pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut
diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; c. Hakim yang menerima hadiah
atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

5. mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanyauntuk diadili; d. Seseorang yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri
sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa
hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan,
berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili e. Pegawai negeri
atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiriatau orang lain
secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang
memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
pada waktu menjalankan tugas, meminta,menerima, atau memotong pembayaran kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang
kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; g. Pegawai negeri
atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima
pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal
diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; h. Pegawai negeri atau penyelenggara
negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya
terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan
orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan
peraturan perundang undangan; atau i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung
maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau
persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk
mengurus atau mengawasinya. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Merangkai kata untuk
perubahan memang mudah.Namun, melaksanakan rangkaian kata dalam bentuk gerakan
terkadang teramat sulit. Dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk mendobrak dan
merobohkan pilar-pilar korupsi yang menjadi penghambat utama lambatnya pembangunan
ekonomi nan paripurna di Indonesia. Korupsi yang telah terlalu lama menjadiwabah yang tidak
pernah kunjung selesai, karena pembunuhan terhadap wabah tersebut tidak pernah tepat sasaran
ibarat “ yang sakit kepala, kok yang diobati tangan “. Pemberantasan korupsi seakan hanya
menjadi komoditas politik, bahan retorika ampuh menarik simpati. Olehsebab itu dibutuhkan
kecerdasan masyarakat sipil untuk mengawasi dan membuat keputusan politik mencegah makin
mewabahnya penyakit kotor korupsi di Indonesia. Tidak mudahmemang.Suap berarti setiap harta
yang diberikan kepada pejabat atas suatu kepentingan, padahal semestinya urusan tersebut tanpa
pembayaran. Baik orang yang member suap maupun menerima suap sama-sama mendapatkan
hukuman karena perbuatan tersebut merugikan pihak lain.Menerima suap adalah termasuk
makan harta orang lain dengan cara batil. Dasar hukum tindak pidana suap telah termaktub di
dalam al-Qur’an dan Hadits. Adapun sanksi hukum tindak pidana suap termaktub dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 TentangTindak Pidana Suap dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyebab
terjadinya suap ini karena kebodohan terhadap syariat Islam yang hanif. Selain itu,tidak adanya
sifat amanah dan kurang tegasnya hukum yang berlaku menyebabkan kasus ini semakin
bertambah. B. Saran Kita sebagai pemuda generasi penerus bangsa haruslah mulai dengan diri
kita masing-masinguntuk meninggalkan salah satu dari banyak kebiasaan buruk bangsa ini yakni
suap-menyuap.Karena sesungguhnya Allah telah memberikan jaminan kepada makhluk-Nya
yang selalu bertaqwa dan menjauhkan diri dari perbuatan buruk berupa kecukupan dan mendapat

6. rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. pernah tepat sasaran ibarat “ yang sakit kepala, kok
yang diobati tangan “. Pemberantasankorupsi seakan hanya menjadi komoditas politik, bahan
retorika ampuh menarik simpati. Olehsebab itu dibutuhkan kecerdasan masyarakat sipil untuk
mengawasi dan membuat keputusan politik mencegah makin mewabahnya penyakit kotor
korupsi di Indonesia. Tidak mudahmemang.Suap berarti setiap harta yang diberikan kepada
pejabat atas suatu kepentingan, padahal semestinya urusan tersebut tanpa pembayaran. Baik
orang yang member suap maupun menerima suap sama-sama mendapatkan hukuman karena
perbuatan tersebut merugikan pihak lain.Menerima suap adalah termasuk makan harta orang lain
dengan cara batil. Dasar hukum tindak pidana suap telah termaktub di dalam al-Qur’an dan
Hadits. Adapun sanksi hukum tindak pidanasuap termaktub dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 TentangTindak Pidana Suap dan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Penyebab terjadinya suap ini karena
kebodohan terhadap syariat Islam yang hanif. Selain itu,tidak adanya sifat amanah dan kurang
tegasnya hukum yang berlaku menyebabkan kasus ini semakin bertambah. DAFTAR PUSTAKA
Bahan Bacaan Akhiar Salmi, Paper 2006, “Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi”, MPKP, FE,UI. Harian Kompas, 13 juni 2006, Gramedia Hikmahanto Juwana,
Paper 2006, “ Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia”, MPKP, FE.UI. Mubaryanto,
Artikel, “ Keberpihakan dan Keadilan”, Jurnal Ekonomi Rakyat, UGM, 2004 Jeremy Pope,”
Confronting Corruption: The Element of National Integrity System”, Transparency International,
2000. Robert A Simanjutak,” Implementasi Desentralisasi Fiskal:Problema, Prospek, dan
Kebijakan”, LPEM UI, 2003 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.