UU No. 21 tahun 2007 mengatur tentang perdagangan orang dan tindak pidana terkait. Beberapa poin penting meliputi pidana bagi pelaku perdagangan orang antara 3-15 tahun penjara dan denda Rp120 juta-Rp600 juta, pidana 1 tahun penjara dan denda Rp40-240 juta untuk berusaha menggerakkan orang lain melakukan perdagangan orang meskipun tidak terjadi, serta pidana tambahan bagi korporasi pelaku antara lain p

1. HUKUM PERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA
1. Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 tahun 2007 : Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi
orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta
rupiah).
2. Pasal 9 UU No. 21 tahun 2007 : Setiap orang berusaha menggerakan orang lain supaya
melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 40.000.000
(empat puluh juta rupiah) dan paling banyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
3. Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 21 tahun 2007 :
Ayat 1 : Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain
pidana penjara dan denda yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda
dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal
3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6.
Ayat 2 : Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, korporasi dapat dijatuhkan
pidana tambahan berupa :
a. Pencabutan izin usaha
b. Perampasan hasil kekayaan hasil tindak pidana
c. Pencabutan status Badan Hukum
d. Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang
sama.
4. Pasal 19 UU No. 21 tahun 2007 : Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan
palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain atau mealsukan dokumen Negara atau
dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
5. Pasal 20 UU No. 21 tahun 2007 : Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu,
menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu atau mempengaruhi sasi secara
melawan Hukum di siding pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000 (dua
ratus delapan puluh juta rupiah).

2. 6. Pasal 23 UU No. 21 tahun 2007 : Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana
perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan :
a. Memberikan atau meminjamkan uang, barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku.
b. Menyediakan tempat tinggal bagi pelaku.
c. Menyembunyikan pelaku atau
d. Menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta
rupiah).
7. Pasal 29 UU No. 21 tahun 2007 : Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana dapat pula berupa :
a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara electronic dengan alat
optic atau yang serupa dengan itu; dan
b. Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan atau saran baik yang tertuang diatas kertas, benda
pisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk tidak terbatas
pada :
1. Tulisan suara atau gambar
2. Peta rancangan, poto atau sejenisnya atau
3. Huruf, tanda, angka, symbol atau perporasi yang memiliki makna atau dapat dipahami
oleh orang mampu membaca atau memahaminya.
8. Pasal 30 UU No. 21 tahun 2007 : Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan saksi korban
saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu
alat bukti yang sah lainnya.
9. Pasal 32 UU No. 21 tahun 2007 : Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim berwenang
memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta
kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan
orang.
10. Pasal 33 ayat 1 dan 2 UU No. 21 tahun 2007 :
Ayat 1 : dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan, pelapor berhak
dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat
diketahuinya identitas pelapor.
Ayat 2 : Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan
kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang
sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.
11. Pasal 39 ayat (3) UU KUHP :
a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
b. Denda paling tinggin 4 kali jumlah testitusi dan / atau dimohon dan / atau kompensasi yang
dilakukan wajib pajak.

3. 12. UU No. 16 Tahun 2009 (tanggal 25 Maret 2009) tentang “Ketentuan umum dan tata cara
perpajakan (KUP).
13. UU No. 36 Tahun 2009 tentang “tentang pajak penghasilan (PPH).
14. Pasal 1 UU No. 23 tahun 2004 : Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, fsikologis dan
atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hokum dalam lingkungan rumah tangga.
15. Pasal 2 UU No. 23 tahun 2004 :
1. a). Suami, istri dan anak
b). Orang –orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana
dimaksud pada huruf a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan
perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
c). Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga
tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c) dipandang sebagai anggota keluarga
dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.