[Ringkasan] Dokumen ini membahas pentingnya sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan kawasan perbatasan negara untuk mencapai tujuan pembangunan secara terpadu dan efisien. Dokumen ini juga menjelaskan kerangka hukum dan regulasi yang mengatur pengelolaan perbatasan negara serta instrumen perencanaan seperti rencana induk, rencana aksi, dan matrik rencana aksi yang perlu disinkronisasi untuk mencap

1. SINKRONISASI KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA
Balikpapan, 22 Maret 2018

2. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
• KEBIJAKAN PPN DAN KETERKAITAN DOKUMEN
PERENCANAAN;
• SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN;
• PEMBELAJARAN LAPANGAN (STUDI KASUS) ;
• CATATAN AKHIR/PENUTUP

4. PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA (Absolut)
Penyelesaian Batas Darat, Laut, Udara dan Pemanfaatannya; Sarpras
Hankam dan Gakum; Diplomasi Perundingan, dan Operasi Pengamanan
Terpadu termasuk di PPKT ;
PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA (Absolut)
Pencegahan dan Penindakan Criminal border; Illegal trafficking;
Terorist; Pembangunan Fisik PLBN terpadu/CIQS; Manajemen O&M PLBN
Terpadu dan Diplomasi Lintas Batas Negara;
PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN (Konkuren)
Infrastruktur Dasar Pembuka Keterisolasian (Jalan Non Status atau
Jalan strategis daerah perbatasan/Jembatan, Elektrifikasi,
Telekomunikasi dan Informasi); Infrastruktur Pendukung Perekonomian
Rakyat; Infrastruktur Pelayanan Sosial Dasar; Pengembangan Potensi
Kawasan Perbatasan; dan Pelaksanaan Tata Ruang Kws.Perbatasan
dan RDTR Kec.Lokpri, PKSN, dan PLBN, termasuk PPKT ;
PENGELOLAAN KELEMBAGAAN (Konkuren)
Sistem dan Mekanisme Perencanaan dan Pengendalian Terpadu,
Capacity Building/Kapasitas Aparatur dan Masyarakat, Kerjasama antar
Lembaga Internasional/Nasional, dan Keterkaitan Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran antarlintas K/L.
1
2
3
4
A. ISU PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA
ISU PENGELOLAAN INI SUDAH
SEHARUSNYA DI MONITORING DAN
EVALUASI “ APAKAH SUDAH
MENCAPAI UKURAN KEBUTUHAN
MINIMAL DARI TARGET YANG
DITETAPKAN PADA MASING-
MASING PENGELOLAAN “ 
SEBAGAI MASUKAN KEBIJAKAN
INTERVENSI LANJUTAN YANG
EFEKTIF DAN EFISIEN DAN TIDAK
DUPLIKASI UNTUK PENGUATAN
SINERGITAS TATA KELOLA
PERENCANAAN DAN ANGGARAN
TERPADU .
PERIODE RPJMN
KE-3 MENDEKATI
AKHIR
“ GAP “
PENGELOLAAN
PERBATASAN
NEGARA HARUS
“MENGECIL”

5. B. DASAR HUKUM KOORDINASI PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA
UU NO.43
TH. 2008
“WILAYAH
NEGARA”.
• Menjamin Keutuhan, Kedaulatan, Ketertiban dan Keamanan NKRI;
• Mengatur Pengelolaan/Pemanfaatan Wil.Negara dan Kws.Perbatasan Utk Kesejahteraan Masyarakat;
• Kawasan Perbatasan Negara Merupakan Kawasan Strategis Nasional;
• Pemerintah dan Pemda Berwenang Mengatur Pengelolaan dan Pemanfaatan Wil.Negara dan Kws.Perbatasan,
dibawah Koordinasi BNPP
UU NO.23
TH.2014
“PEMERINTAHAN
DAERAH”.
• Kws.Perbatasan : Kecamatan Terluar yg Berbatasan Langsung dg.Negara Lain;
• Kewenangan Pemerintah Pusat: Pengelolaan/Pemanfaatan Kws.Perbatasan Penetapan RDTR, Pengendalian
dan Izin Pemanfaatan Ruang; Pembangunan Sarpras Kawasan;
• Pemerintah Pusat Wajib Bangun Kws.Perbatasan;
• Pembentukan Kec. Perbatasan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja ditetapkan Perda setelah Persetujuan
Menteri.
PERPRES NO.44
TH.2017
“REVISI PERPRES
NO.12 TH.2010 TTG
BNPP”.
PERMENDAGRI
NO. 140 TH.2017
“PEMBENTUKAN
BPPD”.
• Penyesuaian Nomenklatur Keanggotan BNPP (27 K/L dan 13 Gub. Kws.Perbatasan);
• Pelaksana Teknis pembangunan dilakukan K/L, Pemerintah Prov./Kab/Kota;
• Rencana Induk ditetapkan Presiden atas usul Mendagri selaku Kepala BNPP (berlaku utk Rinduk
PPN Th.2020-2024 ;
• Rencana Induk dan Renaksi disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang/
• Rencana Zonasi Kws.Perbatasan
• Penanganan Pengelolaan PLBN dan Kawasan Pendukung PLBN;
• Pembentukan BPPD Prov./Kab/Kota diatur dengan Perda;
• Tipologi BPPD Prov. (Tipe A > 5 Kec.Lokpri; Tipe B 2 s.d 5 Kec.Lokpri; Tipe C < 2 Kec.Lokpri);
• Tipologi BPPD Kab/Kota (Tipe A > 3 Kec.Lokpri; Tipe B 2 s.d 3 Kec.Lokpri; Tipe C < 2 Kec.Lokpri);
• Wewenang, Tugas dan Fungsi BPPD Prov/Kab/Kota (al. Kewenangan BPPD : Melakukan
Pembangunan di Kws.Perbatasan);
• Susunan Organisasi BPPD Sesuai Tipologi;
• Pendanaan BPPD bersumber dari APBD dan Sumber Anggaran Lainnya yg Sah dan Tidak
Mengikat.
AGENDANAWACITAKE-3 wawanBNPP@2017
wawanBNPP@2017

6. C. DIMENSI PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA MELIPUTI:
DIMENSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH
NEGARA
DIMENSI PENATAAN RUANG KAWASAN
PERBATASAN NEGARA
DIMENSI PEMBANGUNAN KAWASAN
PERBATASAN NEGARA
DIMENSI PENGELOLAAN LINTAS BATAS NEGARA
TERPADU
DIMENSI PENATAAN DAN KOORDINASI
KELEMBAGAAN

7. A. KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA
GRAND DESIGN/ DESAIN
BESAR
PENGELOLAAN BATAS
WILAYAH NEGARA DAN
KAWASAN PERBATASAN
TAHUN 2011-2025
(JANGKA PANJANG)
Per BNPP No.1/2011
RENCANA INDUK
PENGELOLAAN BATAS
WILAYAH NEGARA DAN
KAWASAN PERBATASAN
TAHUN 2015-2019
(JANGKA MENENGAH)
Per BNPP No.1/2015
RENCANA AKSI
PENGELOLAAN BATAS WILAYAH
NEGARA DAN KAWASAN
PERBATASAN TAHUNAN (PERKA
BNPP NO.1 Th.2014 PEDOMAN
PENYUSUNAN RENAKSI PPN)
2
1
3
MENGGAMBARKAN TUJUAN YANG INGIN
DICAPAI DALAM PENGELOLAAN
PERBATASAN SESUAI RPJPN
2005 – 2025, DALAM JANGKA WAKTU
TAHUN 15 TAHUN (2011 – 2025)
MENGGAMBARKAN RENCANA KEGIATAN
DAN TARGET KL UTK JANGKA LIMA
TAHUNAN DALAM MENGELOLA
PERBATASAN NEGARA
MENGGAMBARKAN RENCANA KEGIATAN
KL YANG DILAKSANAKAN SETIAP TAHUN
DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN
PERBATASAN NEGARA DI LOKASI YANG
DITETAPKAN BNPP.
RPJMN 2015-2019
(PERPRES NO.2 TH.2015)
RPJP 2005-2015
(UU NO.17 TH.2007)
RENCANA KERJA
PEMERINTAH (RKP) DAN
PENYUSUNAN RKA-KL
Pedoman
Kebijakan 20 Th.
Pedoman
Targeting 5 Th.
Pedoman
Implementasi
Tahunan
AGENDA
PEMB.WILAYAH
SELARAS
KONSISTENSI
ACUAN
AKSI

8. G. REGULASI PENYELESAIAN TATA RUANG
10 KAWASAN PERBATASAN
NEGARA (KPN)
1. PROVINSI ACEH DAN SUMATERA
UTARA (LAUT)
2. PROVINSI RIAU DAN KEP.RIAU (LAUT)
3. PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
KALIMANTAN TIMUR, DAN
KALIMANTAN TENGAH (DARAT DAN
HOB)
4. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
SULAWESI TENGAH DAN SULAWESI
UTARA (LAUT)
5. PROVINSI MALUKU UTARA, PAPUA
BARAT, DAN PAPUA (LAUT)
6. PROVINSI PAPUA (DARAT)
7. PROVINSI MALUKU DAN PAPUA
(LAUT)
8. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
(DARAT)
9. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
(LAUT)
10. LAUT LEPAS
1. ACEH DAN SUMATERA UTARA
2. RIAU DAN KEPULAUAN RIAU
3. KPN LAUT LEPAS
TELAH DITETAPKAN
1. PERPRES 179/2014  NTT
2. PERPRES 31/2015  KALIMANTAN
3. PERPRES 32/2015  PAPUA
4. PERPRES 33/2015  MALUKU
5. PERPRES 34/2015  MALUKU UTARA
& PAPUA BARAT
6. PERPRES 11/2017  SULUT, GORONTALO,
SULTENG, KALTIM & KALTARA
TAHAP PEMBAHASAN
REGULASI RTR
KWS.PERBATASAN NEGARA
BNPP TELAH MENYUSUN RDTR SBG.
TOOLS KOORDINASI PUSAT - DAERAH
1. ATAMBUA
2. PALOH ARUK
3. ENTIKONG
4. NANGA BADAU
5. NUNUKAN
I. PKSN
II. 17 KEC. LOKPRI DARI 187 KEC.LOKPRI
1. MALAKA TENGAH
2. BIKOMI NILULAT
3. AMFOANG TIMUR
4. BATANG LUPAR
5. SIDING
6. KETUNGAU HULU
7. JAGOI BABANG
8. LONG APARI
9. BINTAN PESISIR
10. SERASAN
11. SEBATIK UTARA
12. SEBATIK TIMUR
13. SENGGI
14. SOTA
15. WETAR
16. SELARU
17. RUPAT
6. JAYAPURA
7. SAUMLAKI
8. TAHUNA
9. SABANG
10. RANAI
APAKAH TELAH DIMANFAATKAN ? APA MASALAHNYA ?  PERLU DIEVALUASI DAN PENTING
SEBAGAI BAHAN MASUKAN PENYUSUNAN RENAKSI PPN 2019

9. C. PENGELOLAAN PEMBANGUNAN SARPRAS BERKONEKTIVITAS DI KWS.PERBATASAN NEGARA
KONEKTIVITAS
HARUS DISEDIAKAN INDIKATOR KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN (UTAMANYA PEMBANGUNAN DI PKSN,
KEC.LOKPRI DAN PPKT)
JALAN STRATEGIS DAERAH
PERBATASAN/JALAN NON
STATUS
KETENAGALISTRIKAN
KOMUNIKASI;
PENDIDIKAN
BANDARA DAN PELABUHAN
(HUB)
KESEHATAN
AIR BERSIH/AIR BAKU
PERUMAHAN;
PERTANIAN
PERIKANAN
PARIWISATA
PETERNAKAN
INDUSTRI
PASAR
TINGKATKAN KEMANDIRIAAN DAN MEMPERKECIL
KETIMPANGAN DIUPAYAKAN DENGAN
PENGELOLAAN INFRASTRUKTRUR TERINTEGRASI
KEGIATAN
PRIORITAS
KRITERIA KESIAPAN : 1) KEGIATAN SKALA
PRIORITAS; 2) KETERSEDIAAN LAHAN
(CLEAR DAN CLEAN); 3) IKUTI MEKANISME
USULAN; 4) EVALUASI DAN PELAPORAN
WAWANBNPP@2016

11. A. PERATURAN KEPALA BNPP NO. 1 TH.2014 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN RENAKSI
PENGELOLAAN BATAS WIL. NEGARA DAN KWS. PERBATASAN (TOOLS SINKRONISASI)
MAKSUD DISUSUNNYA
RENAKSI TERSEDIANYA RENAKSI (HIMPUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L) TERARAH DAN TERPADU
TUJUAN DISUSUNNYA
RENAKSI ACUAN PELAKSANAAN BAGI K/L DAN DAERAH (PROV/KAB/KOTA KWS PERBATASAN) DAN MASUKAN RKP TAHUNAN
DASAR PENYUSUNAN RENAKSI
PPN, MEMPERHATIKAN :
1. RPJPN;
2. RPJMN;
3. DESAIN BESAR;
4. RENCANA INDUK
5. RENCANA TATA RUANG
KWS.PERBATASAN;
6. EVALUASI
7. DINAMISASI TERKAIT, al:
a) PP No.17/2017 “Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan
Penganggaran
Pemb.Nasional”;
b) Kepres No.6/2017
“Penetapan PPKT”
c) Perpres No.16/2017
“Kebijakan Kelautan Indonesia
(KKI)
d) Perpres RTR KPN;
e) Permen ESDM No.38/2016
Percepatan Elektrifikasi
Daerah 3T, Perbatasan,
PPKT’’;
f) Inpres No.7/2016 “
Percepatan Pemb.Industri
Perikanan Nasional”;
g) Perpres No.3/2016
“Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional”.
EVALUASI
DISUSUNNYA RENAKSI
UNTUK MENGUKUR KINERJA CAPAIAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN DI LOKASI YANG DITETAPKAN
MATRIK RENAKSI
INSTRUMEN KOORDINASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN TERPADU SBG. MASUKAN MUSRENBANG PROV/KAB/NASIONAL,
MUSREN DAK, E-PLANNING, PERHITUNGAN ALOKASI/MEKANISME UTAMANYA APBN (SWAKELOLA, DEKONSENTRASI, TP,
DAK TERKAIT), MEMUAT PALING SEDIKIT 7 KOLOM (MATRIK 7 KOLOM) DENGAN ISIAN KALIMAT OPERATIF.
NO. KEGIATAN SKALA
PRIORITAS
VOL DAN
SATUAN
USULAN BIAYA LOKASI KEGIATAN
(PKSN DAN/ATAU KEC.LOKPRI)
MEKANISME
PEMBIAYAAN
PELAKSANA (K/L
DAN/ATAU PEMDA)
TAHAPAN UMUM
PENYUSUNAN
RENAKSI
KEASDEPAN KEDEPUTIAN BNPP K/L PEMDA
Penyusunan/
Perumusan
Renaksi
bersama K/L
mitra kerja.
Konsolidasi
Renaksi
Kedeputian
Laporan Rancangan
Awal Renaksi
Kedeputian
Rancangan Final
Renaksi
Mendari selaku Kepala BNPP
sampaikan Dok.
Renaksi (PerKa) kpd Menteri dan
Gub. (Gub. Sampaikan ke
Bupati/Walikota terkati)
Proses
Perencanaan di
KL (e-planning)
Proses
Perencanaan
di Daerah
(Bappeda)/
e-planning)
Musren
Bangnas
termasuk
Forum DAK
Musrenbang
Daerah
Rakortek: Deputi/Asdep/KL
Mitra, Pemda, Pihak Lain Terkait
Monitoring, Supervisi dan
Pelaporan
Renaksi PPN KL termasuk
perolehan APBN terkait PPN
(Termasuk TP dan DAK)
Lap. PPN Kpd. Mendagri sekalu Kepala BNPP
melalui Ses BNPP
Rapat Internal BNPP
(Sinkronisasi)
Rakorbangtas:
BNPP, KL, Pemda,
Pihak lain.
Hak-cipta-wawan@BNPP2016

12. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk
pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional dan kebijakan Presiden lainnya.
Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan
strategis untuk mencapai Prioritas Nasional
Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat signifikan dan
strategis untuk mencapai Program Prioritas.
Keluaran (Output) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
Sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
B. DEFINISI DALAM PP 17 TAHUN 2017
(SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL)
PENETAPAN
PEMERINTAH
(LOCKED)
RUANG
KOORDINASI, KONSOLIDASI DAN
SINERGITAS HIMPUNAN KEGIATAN
DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN
(KL, PEMDA DAN PERAN SWASTA)
Proyek Prioritas adalah proyek dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis
dan jangka waktu tertentu mendukung pencapaian Prioritas
Pembangunan.
ISIAN PEMBANGUNAN
(UNLOCKED)
RENAKSI PPN

13. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PEMERINTAH
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN
PERCEPATAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
TERTINGGAL
DAN DESA
PEMBANGUNAN
DAERAH
TERTINGGAL
DAN
PERBATASAN
KAWASAN
PERDESAAN
DAN
TRANSMIGRASI
PERCEPATAN
PEMBANGUNAN
DESA
1 1. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
2. PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
3. PENINGKATAN SDM
4. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
5. PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
1. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PERMUKIMAN KAWASAN
2. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI,
PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN
3. PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DI KAWASAN
4. PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTARDAERAH,
KERJASAMA ANTARDESA, DAN KERJASAMA
PEMERINTAH DAN SWASTA
1. PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN KE
DESA
2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
3. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI
DESA
4. PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA DAN
KERJASAMA DESA
PN
PP
KP
Sinergi Kelembagaan:
KemenPUPR, Kemenhub, Kemendes, Kominfo,
KemenESDM, Kemendikbud, Kemenkes,
Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemenaker,
Kementan, KemenKP, KemenKUKM, Kemendag,
BNPP, KemenATR/BPN, BUMN, dan Pemda
Sinergi Kelembagaan:
Kemendesa PDTT
Kemendagri
Kemenko PMK
Kemenkeu
Pemda dan Pemdesa
Pelaku Usaha
Sinergi Kelembagaan:
Kemendesa PDTT KemenPUPR
Kemenko ATR/ BPN
Kemendagri
Kementan
KemenKKP
KemenKUKM
Kemendag
KEGIATAN RENAKSI
PPN TERMASUK
PERAN APBD

14. DANA
TRANSFER KE
DAERAH
(DTD-APBN)
DANA
PERIMBANGAN
DANA INSENTIF
DAERAH
DANA OTSUS &
DANA
KEISTEMEWAAN
DANA DESA
DANA TRANSFER UMUM
(BLOCK GRANT/ SARPRAS
PRIORITAS DAERAH UTK.
TINGKATKAN KUALITAS
LAYANAN PUBLIK/
KEWENANGAN DAERAH)
DANA TRANSFER KHUSUS
(SPECIFIC GRANT/
KEGIATAN KHUSUS/
PRIORITAS NASIONAL/
DAERAH TERTENTU/
URUSAN DAERAH SESUAI
UU.23/2014)
DANA BAGI HASIL
(DESENTRALISASI/
KETIMPANGAN FISKAL
VERTIKAL)
DANA ALOKASI UMUM
(DESENTRALISASI/
PEMERATAAN KEU.
ANTARDAERAH )
DAK NON FISIK
(MEMBANTU DAERAH
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN TERTENTU)
DAK FISIK
(DESENTRALISASI/
KETIMPANGAN FISKAL
VERTIKAL)
PAJAK
SUMBER DAYA ALAM
DAK REGULER
DAK AFIRMASI
DAK PENUGASAN
BOS, PAUD, BOK/BOKB, TUNJANGAN
PROFESI GURU, TAMSIL GURU PNSD,
KOPERASI UMKM,
PE.AD.KEPENDUDUKAN, TUNJUNGAN
KHUSUS GURU DI DAERAH KHUSUS
DANA OTSUS PROV.ACEH,
PAPUA, PAPUA BARAT
DANA KEISTEMEWAAN DIY
RASIONALISASI BELANJA PEG. DI
DAERAH, EFEKTIVITAS PELAYANAN
SPM, AFIRMASI DAERAH KEPULAUN,
TERTINGGAL DAN PERBATASAN
NEGARA
PENGHARGAAN UTK
DAERAH BERKINERJA BAIK
DALAM PENGELOLAAN:
KEU., PELAYANAN DASAR
PUBLIK, PERKONOMIAN
DAERAH, & KESRA.
LANGSUNG DIARAHKAN KE DESA MELALUI
APBD, MENGATASI KEMISKINAN,
KESENJANGAN ANTARWILAYAH,
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP
KESEJAHTERAAN MASY. DESA./AFIRMASI
DESA TERTINGGAL, TERPENCIL,
KEPULAUAN,
STUDI KASUS BINTANG
MERAH
(BAHAN EVALUASI)
1) BERAPA BANYAK BINTANG MERAH JATUH DI
PKSN, KEC.LOKPRI DAN PPKT ? 
OPTIMALISASI TARGETING;
2) APAKAH BINTANG MERAH JATUH MENDEKATI
RENAKSI ATAU USULAN YG DITETAPKAN ? 
KONSISTENSI & SINKRONISASI;
3) DISISI MANA PERLU PERUBAHAN ? 
PENGUATAN KELEMBAGAAN PERENCANAAN.
Hak-cipta-wawan@BNPP2016
KEGIATAN &
ANGGARAN
KEGIATAN &
ANGGARAN

15. C. WEWENANG PROVINSI DALAM PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA
(PSL.11 UU NO.43 TH.2008 TTG WILAYAH NEGARA)
1. MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN
LAINNYA DALAM RANGKA OTDA DAN TUGAS PEMBANTUAN;
2. MELAKUKAN KOORDINASI PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA;
3. MENETAPKAN BIAYA PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
4. MELAKUKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN ANTARPEMERINTAH
DAERAH DAN/ATAU ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA;
5. MELAKUKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PERBATASAN YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KAB/KOTA;
6. MELAKUKAN PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN
PERBATASAN;
EVALUASI PELAKSANAAN
PERPRES NO. 31 TH. 2015
RTR KWS.PERBATASAN DI
KALTIM
EVALUASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI PKSN
DAN KEC.LOKPRI
TERMASUK PPKT
EVALUASI PELAKSANAAN
DAK
EVALUASI USULAN
PEMBANGUNAN BERBASIS
APLIKASI DIGITAL
EVALUASI PEMUTAKHIRAN
DATA DAN INFORMASI
PEMBANGUNAN
SIKLUS
PERENCANAAN :
1) USULAN
RENCANA;
2) PENETAPAN
RENCANA;
3) PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
4) EVALUASI
DAN
PELAPORAN
KEPADA
BNPP
PERMENDAGRI NO.33 TAHUN 2017
PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2018
(SETIAP TAHUN KEMENDAGRI CQ. DITJEN KEUDA MENERBITKAN PEDOMAN DAN
MENCANTUMKAN BAHWA PERLU OPTIMALISASI PERAN APBD DALAM
PEMBANGUNAN PERBATASAN)
PERMENDAGRI NO 33 TAHUN 2017
LAMPIRAN V. ANGKA 54. HURUF OO
PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASAN, DENGAN PROGRAM PRIORITAS:
1) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DI DAERAH PERBATASAN;
2) PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN;
3) PENINGKATAN JALUR PERHUBUNGAN;
4) PENINGKATAN KAPASITAS SDM MASYARAKAT;
5) PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL;
6) PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DI WILAYAH PERBATASAN;
7) PENGEMBANGAN INVESTASI PERBATASAN;
8) PENGEMBANGAN KAWASAN BERANDA INDONESIA.
BERPEDOMAN PADA RENCANA
INDUK DAN RENCANA AKSI YANG
DITETAPKAN OLEH BNPP

16. CATATAN AKHIR
1. EVALUASI DAN ANALISA RENAKSI SECARA LENGKAP ADALAH BAGIAN PENTING UNTUK MENENTUKAN BESARNYA INTERVENSI
KEGIATAN PRIORITAS DAN ANGGARAN SELANJUTNYA, TERMASUK UPDATING/PENYEMPURNAAN DATABASE DAN INFORMASI
SEBAGAI BANK DATA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PPN SECARA LENGKAP, TERPADU DAN TEPAT SASARAN;
2. PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA ADALAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN SEKTORAL YANG MEMBUTUHKAN
INOVASI/TEROBOSAN/ASISMETRIS DAN KERJASAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA MELALUI
PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN/REGULASI; SINKRONISASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN (MEKANISME APBN DAN APBD);
DAN TAAT LOKASI PEMBANGUNAN YANG TELAH DITETAPKAN (10 PKSN, 187 KEC.LOKPRI, 7 PLBN DAN KWS.PENDUKUNGNYA,
DAN 12 PPKT PADA 43 KAB/KOTA DI 13 PROVINSI );
3. DUKUNGAN OPTIMAL DARI PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA KAWASAN PERBATASAN MELALUI KETERSEDIAAN
LAHAN (CLEAR DAN CLEAN); PENYIAPAN MASYARAKAT DAN APARATUR (BPPD/PERMENDAGRI NO.140 TH.2017); PENGUATAN
KOORDINASI/SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, TERMASUK ADANYA PERAN APBD DALAM
PEMBANGUNAN PERBATASAN (KEBERLANJUTAN PERMENDAGRI NO. 33 TH. 2017, TERKAIT KEBERLANJUTAN PEDUM
PENYUSUNAN APBD SETIAP TAHUN) BERPEDOMAN PADA RENCANA INDUK DAN RENCANA AKSI YANG DITETAPKAN OLEH
BNPP;
4. DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBERHASILAN AGENDA NAWA CITA KE-3 UTAMANYA KAWASAN PERBATASAN PADA AKHIR
RPJMN 2015-2019, MAKA KEGIATAN SKALA PRIORITAS PERBATASAN YANG AKAN DIINTERVENSI OLEH PEMERINTAH YAITU
BERSIFAT LANGSUNG DIMANFAATKAN OLEH MASYARAKAT, BERDAMPAK PADA PERUBAHAN BESAR DI LOKASI PEMBANGUNAN
YANG TELAH DITETAPKAN, MENJAWAB KEBUTUHAN KRITIS MASYARAKAT, DAPAT DISELESAIKAN PADA 1 TAHUN ANGGARAN ,
DAN BERDASARKAN PADA RPJMN DAN RINDUK 2015-2019, DENGAN DUKUNGAN RTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA;
5. MUSRENBANGNAS DAN FORUM PENETAPAN DANA ALOKASI KHUSUS PUNYA KETERKAITAN ERAT DENGAN PEMBANGUNAN
PERBATASAN NEGARA SEHINGGA DIBUTUHKAN KEBERPIHAKAN KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN ALOKASI ANGGARAN
SECARA PROPRORSIONAL DENGAN BERDASARKAN MASUKAN KEGIATAN SKALA PRIORITAS YANG DITETAPKAN DALAM
RENAKSI PPN DENGAN BERPEDOMAN KEPADA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.

17. 17
TERIMA KASIH