Kedaulatan pangan di Indonesia, masih pada tataran penyepakatan konsep, aturan dan kebijakan masih digarap

1. Kebijakan dan Program Pertanian
Pangan Terhadap Pemenuhan Hak Atas
Pangan Di Indonesia
KRKP Bogor, 23 Agutsus 2016
Syahyuti –
Pusat Studi Ekonomi Kebijakan Pertanian
1

2. Kondisi pangan Indonesia:
2
Sumber: Renstra Kementan 2015-2019

3. 3
Sumber: Renstra Kementan 2015-2019

4. 4
Sumber: Renstra Kementan 2015-2019

5. 5

6. 6

7. Kebijakan, Program, dan Pemenuhan Hak Atas Pangan
Masyarakat:
KEDAULATAN PANGAN
7

8. • Berbasis agribisnis kerakyatan: pengendalian import pangan,
penanggulangan kemiskinan pertanian, regenerasi petani,
reforma agraria, bank khusus untuk pertanian, UMKM dan koperasi.
• Stop impor pangan beras, jagung dan daging sapi.
• Stop impor pangan kedelai, bawang merah dan cabe merah.
• Reforma agraria: (1) peningkatan redistribusi tanah 1,1 juta ha untuk 1
juta KK petani kecil dan buruh tani tiap tahun, (2) distribusi 9 juta ha tanah
untuk petani dan buruh tani, dan (3) meningkatnya akses petani gurem
terhadap kepemilikan lahan pertanian.
• Penanggulangan kemiskinan pertanian dan regenerasi petani: (1) 1.000
desa berdaulat benih hingga tahun 2019, (2) peningkatan kemampuan
organisasi petani dan perempuan, (3) rehabilitasi jaringan irigasi 3 juta ha,
dan (4) dukungan regenerasi petani muda Indonesia.
8
KEDAULATAN PANGAN dalam Nawa Cita :

9. Renstra Kementan 2015-2019:
9

10. 10

11. Tujuan:
1. Meningkatkan ketersediaan dan
diversifikasi untuk mewujudkan
kedaulatan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan
daya saing produk pangan dan
pertanian;
3. Meningkatkan ketersediaan
bahan baku bioindustri dan
bioenergi;
4. Meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan petani;
5. Meningkatkan kualitas kinerja
aparatur pemerintah yang
amanah dan profesional
Sasaran strategi:
1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta
peningkatan produksi daging dan gula;
2. Peningkatan diversifikasi pangan;
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah
dan berdaya saing untuk memenuhi pasar
ekspor dan substitusi impor;
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan
bioenergi;
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani;
dan
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah
yang baik.
11

12. Strategi utama:
1. peningkatan ketersediaan dan
pemanfaatan lahan;
2. peningkatan infrastruktur dan
sarana pertanian;
3. pengembangan dan
perluasan logistik benih/bibit;
4. penguatan kelembagaan
petani;
5. pengembangan dan
penguatan pembiayaan
pertanian;
6. pengembangan dan
penguatan bioindustri dan
bioenergi; dan
7. penguatan jaringan pasar
produk pertanian
Strategi penunjang:
1. penguatan dan peningkatan
kapasitas SDM pertanian;
2. peningkatan dukungan
perkarantinaan;
3. peningkatan dukungan inovasi
dan teknologi;
4. pelayanan informasi publik; (g)
pengelolaan regulasi;
5. pengelolaan teknologi
informasi dan komunikasi;
6. pengelolaan perencanaan;
7. penataan dan penguatan
organisasi; dan
8. pengelolaan sistem
pengawasan. 12

13. Rencana Kerja KEMENTAN
2016:
• Memprioritaskan alokasi untuk 14 program
aksi Nawacita
• UPSUS Padi, Jagung, Kedelai, Tebu, Sapi,
Bawang Merah dan Cabai, termasuk Kakao.
• Pendekatan kawasan menuju hilirisasi dan
pola integrasi.
• Food Estate (500 ribu ha):
– Kalimantan Barat 120.000 Ha
– Kalimantan Tengah 180.000 Ha
– Kalimantan Timur 10.000 Ha
– Maluku (Kep. Aru) 190.000 Ha
13

14. • Perkebunan: bongkar ratoon, rawat ratoon, alsintan,
bibit tebu, perluasan kebun tebu 500.000 ha, 10 PG
baru, 15 investor, penyediaan sarana-prasarana,
pemberdayaan petani, regulasi
• Pengembangan kebun tebu di Sulawesi Tenggara
• Rehabilitasi Pabrik gula
• Integrasi Sawit – Ternak di Wilayah Perbatasan
• Integrasi Sawit – Pangan – Ternak
• Integrasi Hutan – Pangan – Ternak
• Pendampingan penyuluh, mahasiswa, dan Babinsa
• Penyediaan bahan baku bio-energi dan bio-industri
• Perluasan Areal Lahan Kering
• Desa Mandiri Benih
• Kegiatan Bioindustri
14

15. 15

16. 16

17. 17

18. 18

19. 19

20. Peran baru BULOG:
Perpres no 48 - 2016 ttg Penugasan Kepada Perum Bulog
Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (25 Mei 2016)
Pasal 2 ayat 3:
-BULOG menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi
harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen
untuk jenis pangan pokok beras, jagung, dan kedelai
Pasal 2 ayat 4:
-Untuk jenis pangan pokok lain = BUMN lain atau BULOG
20

21. Pasal 3 ayat 1:
BULOG melakukan:
a. pengamanan harga pangan ditingkat
produsen dan konsumen;
b. pengelolaan Cadangan Pangan
Pemerintah;
c. penyediaan dan pendistribusian
pangan;
d. pelaksanaan impor pangan dalam
rangka pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
e. pengembangan industri berbasis
pangan; dan
f. pengembangan pergudangan pangan.
Ayat 2:
(2) Dalam menjaga ketersediaan pangan dan
stabilisasi harga pangan pada tingkat
konsumen dan produsen (beras), Bulog
melakukan:
a. pengamanan harga beras ditingkat produsen
dan konsumen;
b. pengelolaan cadangan beras Pemerintah;
c. penyediaan dan pendistribusian beras
kepada golongan masyarakat tertentu;
d. pelaksanaan impor beras
e. pengembangan industri berbasis beras,
f. pengembangan pergudangan beras.
21

22. Berkenaan dengan harga:
Pasal 5
(1) BULOG melakukan stabilisasi harga Pangan pada tingkat produsen
dan konsumen.
(2) Pembelian Pangan dengan Harga Acuan atau HPP di gudang BULOG
= jika rata-rata Harga Pasar setempat di bawah Harga Acuan atau HPP.
(3) Jika rata-rata Harga Pasar setempat di atas Harga Acuan atau HPP =
BULOG diberikan fleksibilitas harga pembelian pangan.
(5) operasi pasar oleh BULOG = harga paling tinggi sama dengan HET.
22

23. Impor pangan:
Pasal 7
(1) Pengadaan Pangan diutamakan melalui pengadaan Pangan dari dalam
negeri.
(2) Jika tidak mencukupi untuk pemenuhan stok, menjaga stabilitas harga
dalam negeri, dan/atau memenuhi kebutuhan penugasan Pemerintah
lainnya; dapat dilakukan pengadaan Pangan dari stok operasional Perum
BULOG maupun dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan produsen
dan konsumen dalam negeri.
(3) Jumlah dan waktu pelaksanaan impor ditetapkan oleh Menteri
berdasarkan keputusan Rapat Koordinasi.
(4) pelaksanaan pengadaan Pangan dan tata niaga Pangan impor diatur
dengan Peraturan Menteri.
23

24. Pemenuhan hak atas pangan masyarakat:
“Kebijakan untuk Memenuhi Hak Atas
Pangan”
(http://presidenri.go.id/.....) 15 April 2016:
Hak atas pangan =
(1) hak untuk mendapatkan akses yang
teratur, tetap, dan bebas; dan
(2) menjamin rakyat mendapat pangan
yang memadai dan cukup baik secara
kualitatif dan kuantitatif sesuai tradisi
masyarakat.
Presiden:
“Sekali lagi saya ulang, untuk membuat
rakyat cukup pangan. Ini yang harus
digarisbawahi, membuat rakyat cukup
pangan”.
24
Tujuan kebijakan pangan:
• menurunkan kemiskinan
• membuat petani lebih sejahtera
• membuat produsen pangan dalam
negeri makin besar andilnya
• membuat APBN semakin efektif
menjangkau rakyat.
Prinsip-prinsip dasar:
• availability
• accessability
• acceptability.
• quality

25. KEDAULATAN PANGAN
untuk menjamin akses pangan dan
Keluarga Petani yang Bermartabat
25

26. • Food Sovereignty = is the right
of people to determine their
own food systems.
• Food sovereignty = puts the
people who produce,
distribute and consume food
at the centre of decisions on
food systems and policies,
rather than the demands of
markets and corporations that
have come to dominate the
global food system.
• Food sovereignty = improve
the quality of life of peasants
and indigenous peoples
26
Konsep, Indikator, dan Variabel KEDAULATAN
PANGAN
The 6 pillars of food
sovereignty:
1. Focuses on food for
people
2. Values food
providers
3. Localises food
systems
4. Puts control locally
5. Builds knowledge
and skills
6. Works with nature

27. 27
Ketahanan pangan Kedaulatan pangan
Definisi World Food Summit tahun 1996: “Food security,
at the individual, household, national, regional and
global level (is achieved) when all people, at all times,
have physical and economic access to sufficient, safe and
nutritious food to meet their dietary needs and food
preferences for an active and healthy life”.
“Food sovereignty is the right of each nation to maintain
and develop its own capacity to produce its basic foods
respecting cultural and productive diversity. We have the
right to produce our own food in our own territory. Food
sovereignty is a precondition to genuine food security.”
(Via Campesina, 2006).
UU No. 18 – 2012:
“Ketahanan Pangan” adalah kondisi terpenuhinya
pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik
jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,
merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan
agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat
hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
“Kedaulatan pangan” adalah hak negara dan bangsa yang
secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang
menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang
memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan
sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya
lokal (UU No 18 tahun 2012).
Dicetuskan tahun 1974 dalam acara FAO World Food
Summit
Dirumuskan tahun 1996 oleh LSM internasional La Via
Campesina
Model produksi pertanian: produksi atau bertipe
industrial
Menerapkan paradigma agro-ekologis, dengan nilai-nilai
humanis dan ekologis.
Model perdagangan pertanian adalah liberalisasi Bersifat proteksionis.
Organisasi yang memimpin: WTO La Via Campesina
Instrumen: AoA, Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights (TRIPS), dan Sanitary and Phytosanitary
Measures (SPS) Agreement
International Planning Committee (IPC)

28. 28
Ketahanan pangan Kedaulatan pangan
Pendekatan terhadap sumberdaya genetis tanaman, serta
mendukung hak penguasaan individual
Anti hak paten, penguasaan sumber daya pertanian (gen, varietas,
dan lain-lain) secara komunal
Wacana tentang lingkungan menggunakan paradigma rasionalis
ekonomis
Menggunakan paradigma rasionalisme hijau (green rationalism)
Ide dasarnya: strategi untuk mengatasi kelaparan, lalu
menyediakan pangan yang cukup dan sehat untuk semua orang,
baik untuk petani dan bukan petani
Ide dasarnya: mengangkat kesejahteraan petani kecil yang
terpinggirkan oleh perdagangan dunia.
Merupakan konsep teknis. Pangan semata-mata komoditas yang
dapat diperdagangkan secara lokal dan bahkan internasional.
Sering dipandang sebagai konsep politik (oleh pihak yang kontra).
Menggunakna Teknologi yang berprinsip berkelanjutan dan ramah
lingkungan.
Ketahanan pangan merupakan konsep yang bias ke kepentingan
negara-negara maju dan perusahaan multinasional.
Lebih menghargai budaya lokal. Menanam varietas sendiri, dengan
cara sendiri, dan memasak dengan selera sendiri. Menjunjung
tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang
ada.
Dampaknya, bila pada 1960-an negara-negara berkembang
merupakan eksportir pangan, mulai awal 1990-an banyak yang
berubah jadi importir neto.
Belum banyak dampak, karena belum diterima secara legal dalam
kebijakan pemerintahan
Corak pertanian adalah pertanian industrial agribisnis Pertanian yang berbasis keluarga. Tanam sendiri, dan makan
sendiri.
Alat pembangunan bagi kalangan developmentalis Alat bagi pembangunan yang berkeadilan sosial
Menerima konsep perdagangan bebas. Pangan adalah komoditas
pasar sepenuhnya.
Perdagangan pangan hanya setelah kebutuhan keluarga dan negera
terpenuhi.
Hak atas pangan diberikan oleh negara ke rakyat (UU 18 tahun
2012)
Hak atas pangan adalah hak konstitusional rakyat. Pemerintah
tinggal menegakkan hak pangan rakyat tersebut.
Kuncinya: ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas
pengadaannya.
Empat pilar: hak terhadap pangan, akses terhadap sumber-sumber
daya produktif, pengarusutamaan produksi yang ramah lingkungan,
perdagangan dan pasar lokal (IPC, 2006).

29. Empat makna kedaulatan pangan:
29
Variasi makna Deskripsi Sumber dokumen
1. Kedaulatan pangan sejalan
dengan ketahanan pangan
Makna berdaulat adalah ketika
kebijakan pangan kita tidak
dikendalikan oleh negara lain
dalam konteks politik dan pasar
Rencana Kerja Kementan,
RJPMN, dan pada SIPP
2. Ketahanan pangan
merupakan landasan untuk
mencapai kedaulatan pangan.
kedaulatan pangan sejati adalah
saat sudah tercapai di level
komunitas.
SIPP (Strategi Induk
Pembangunan Pertanian 2015-
20145)
3. Sejalan dengan di dunia
internasional
Mengutamakan petani, keluarga
petani dan pertanian ramah
lingkungan
Dalam dokumen Nawacita
4. Kedaulatan pangan adalah
basis untuk mencapai ketahanan
pangan
Petani dan keluarga petani yang
bermartabat dansejahtera adalah
modal dasar pembangunan
pertanian
Beberapa literarur luar, dan
PSEKP (2015)
(http://pse.litbang.pertanian.go.i
d/ind/pdffiles/FAE33-2b.pdf)

30. 30
Aspek dan deskripsi kedaulatan pangan (PSEKP, 2015):
Kedaulatan terhadap Deskripsinya Sumber
1. Lahan usaha Petani berusaha di atas lahannya miliknya sendiri, sehingga
hasil produksi mencukupi untuk kesejahteraan keluarganya.
Nawacita, definisi
internasional
2. Sumber daya air untuk
pertanian
Petani dan komunitas petani diberikan alokasi air irigasi yang
cukup untuk kebutuhan usahataninya secara teknis.
Nawacita
3. Benih dan bibit Petani dan komunitas petani menanam benih/bibit yang
mereka inginkan dan merupakan produksi mereka sendiri
dan tidak bergantung kepada pasar.
Nawacita, definisi
internasional
4. Pupuk dan obat-obatan Petani terjamin kebutuhan pupuk dan obat-obatan sesuai
dengan siklus usahanya.
Nawacita, SIPP
5. Sistem pertanian Petani diberikan keleluasaan untuk menentukan cara bertani
yang sesuai dengan teknis dan sosiokultur nya
UU Pangan pasal 1 dan
130, Peasant Charter,
definisi internasional
6. Hasil produksi Petani memiliki kuasa atas hasil produksinya sendiri, dan
baru akan tercapai optimal bila mereka bukan petani
penggarap dan juga tidak terikat hutang dengan pedagang.
Nawacita, definisi
internasional
7. Pangan konsumsi dan
pilihan mengkonsumsi
Petani dapat mengkonsumsi pangan sesuai dengan
preferensi dan kebiasaan sosiokultur mereka sendiri.
UU Pangan pasal 3,
Nawacita, definisi
internasional

31. Rataan Pencapaian Kedaulatan Pangan di Tiga Lokasi
Penelitian, 2015 (%)
Indikator
Nilai yg diperoleh
Kab Tapin
(Kalsel)
Kab Sampang
(Jatim)
Kab Cianjur
(Jabar)
1. Rata-rata proporsi lahan milik sendiri terhadap
total lahan yang dikuasai
79.30 87.34 53.73
2. Rata-rata tingkat ketersediaan air sepanjang tahun 50.00 22.20 66.20
3. Rata-rata persepsi petani terhadap kesesuaian benih
yang digunakan dengan kebutuhan
93.33 86.67 95.65
4. Rata-rata persepsi petani terhadap kesesuaian
pupuk yang digunakan dengan kebutuhan dalam hal
jumlah. jenis dan kualitas
46.67 46.67 50.00
5. Rata-rata persepsi petani terhadap kesesuaian
pestisida yang digunakan
76.67 40,00 73.91
6. Rata-rata kesesuaian teknologi yang diterapkan saat
ini
65.56 72.22 79.17
7. Rata-rata penguasaan petani pada hasil produksi 82.33 90.27 68.57
8. Rata-rata kesesuaian pangan yang dikonsumsi
dengan kebutuhan
83.33 82.03 87.50
Rata-rata 72,15 69,63 71,84
Sumber: penelitian PSEKP (2015) 31

32. Rataan Pencapaian Kedaulatan Pangan di Tiga Lokasi
Penelitian, 2015 (%)
0
20
40
60
80
100
120
Lahan Air Benih Pupuk Pestisida Teknologi Hasil prod Konsumsi Total
Tapin
Sampang
Cianjur
32

33. Swasembada pangan vs kesejahteraan petani:
Mencapai swasembada Mencapai kesejahteraan petani
Unit perhatian nasional Rumah tangga petani
Pencapaian Swasembada bisa dicapai
tanpa kesejahteraan petani,
asalkan total pertanaman
nasional cukup
Sejahtera bisa dicapai tanpa
swasembada, bila lahan per rumah
tangga cukup (mis 2 ha/RT)
Yang dibutuhkan Perluasan lahan (terutama
kedelai), lahan yang cukup
secara nasional,
ketersediaan teknologi, dan
dukungan untuk adopsi
teknologi.
Lahan yang cukup per RT, pola bagi
hasil, bantuan untuk menekan biaya
usahatani, harga jual yang menarik
Bentuk dukungan Teknologi tinggi (benih
unggul, pupuk cukup, dst)
Lahan yang cukup per RT, dan
teknologi
Pendekatan yg
bisa diaplikasikan
Farmer field school (FFS) Farmer Bussiness School (FBS)
33

34. Kuadran II
- Reforma agraria tanpa pembangunan
pertanian (= landreform tanpa aspek non
landreform)
- Lahan cukup per petani, secara nasional
kurang
- Bagi hasil menguntungkan penyakap
Kuadran IV
- Pembangunan pertanian dengan
landreform (lahan minimal 2 ha/RT
petani)
- Dukungan input cukup. Prasarana baik,
dan harga menarik
- Bagi hasil menguntungkan penyakap
Kuadran I
- Pembangunan pertanian lemah, tanpa
landrefrom
- Ketersediaan input dan prasarana lemah
- Harga kurang menarik
- Bagi hasil merugikan penyakap
Kuadran III
- Pembangunan pertanian tanpa
landreform
- Lahan sec nasional cukup, namun hanya
0,2 ha/RT
- Dukungan input, prasarana, dan insentif
harga
- Bagi hasil merugikan penyakap
Petani
sejahtera
Petani
sengsara
Tidak
swasembada swasembada 34

35. Siapa peduli
de-LANDREFORM-isasi ?
35

36. Gejala “Delandreformisasi”:
• Program landreform sejak 1960-an
dibicarakan, namun tidak pernah efektif
• Pada waktu yang bersamaan, berlangsung
proses sebaliknya, berupa ”delandreformisasi”
• Delandreformisasi = suatu kondisi yang
bergerak ke arah yang berlawanan dari upaya-
upaya landreformisasi, berlawanan dengan
tujuan ideal reforma agraria.
36

37. Landreform Delandreformisasi
Proses panataan penguasaan dan
pendistribusian lahan kepada petani sehingga
setiap petani memperoleh lahan yang cukup
untuk diusahakan dan mampu mensejahterakan
keluarganya.
Gejala yang berlawanan dengan ide landreform.
Lahan petani yang semula cukup menjadi terus
berkurang karena dijual, karena dibagi-bagi, atau
karena dialihfungsikan.
Landreform memimpikan petani memiliki akses
pada lahan yang mudah, menguasai lahan yang
cukup untuk keluarganya untuk mencapai
kesejahteraan, dan penataan ruang sedemikian
sehingga kegiatan pertanian mendapat
dukungan secara skala ekonomi, infrastruktur,
dan kewilyahan.
Petani semakin terpisah dari lahan. Hanya
menguasai lahan yang semakin sempit, sehingga
tidak cukup untuk menafkahi keluarganya.
Bentuknya adalah pendaftaran tanah, ganti rugi
lahan, pendistibusian, pendaftaran calon
penerima tanah, dan lain-lain.
Beberapa bentuk utama delandreformisasi adalah
penjualan lahan oleh petani, fragmentasi lahan
sehingga menjadi tidak ekonomis, dan konversi
lahan yang sulit dikendalikan.
Terbatas hanya pada ide, yang malangnya makin
lama makin pudar.
Adalah fakta riel. Terjadi setiap hari, makin hari
makin cepat, makin luas, makin menguat.
Diwacanakan, dibuka secara luas, dan bahkan
dijadikan ”jualan politik” para kontestan calon
legislatif dan eksekutif.
Tersembunyi, tidak diperhatikan, tidak disadari oleh
siapapun. Saya berani katakan, Saya adalah orang
pertama yang menulis hal ini, dan pertama yang
menggunakan konsep ”delandreformisasi”. 37

38. Landreform Delandreformisasi
Redistribusi lahan hanya berlangsung era
1960-an, lalu transmigrasi, dan peningkatan
hak penguasaan (sertifikasi) sec terbatas
Terjadi sepanjang hari, pada lahan sawah dan kering,
di Jawa dan diluar Jawa. Faktor penyebab terjadinya
adalah tekanan penduduk, demand tinggi terhadap
lahan, dan karena sertifikasi lahan.
Skalanya besar, menarik perhatian, dan
diberitakan media massa.
Skalanya kecil-kecil, terjadi di setiap wilayah desa dan
kota. Tidak ada yang merasa sedih, dan tidak dianggap
sebagai sebuah ketidakadilan karena dijalankan secara
sukarela oleh petani, dan legal pula.
Diskenariokan dan direncanakan oleh
pemerintah dan kalangan cerdik pandai,
meski ga kesampaian.
Sesungguhnya juga tidak diharapkan bahkan oleh
petani sekalipun, namun tetap terjadi karena tekanan
hidup dan bujukan hidup konsumtif.
Dampak tidak berjalannya landreform =
akses petani padal lahan sulit, penguasaan
lahan makin sempit, pemerintah terpaksa
terus memberi bantuan dan subsidi karena
usahatani per keluarga sempit dan tidak
ekonomis, kemiskinan, dan ketidakadilan.
Dampak delandreformisasi = terkendalanya
pengembangan agribisnis karena skala usaha semakin
tidak efisien, tenaga kerja usia muda kurang tertarik di
pertanian, pelepasan tanah menyebabkan kemiskinan
dan sulit akses ke perbankan, petani terpaksa harus
melakukan diversifikasi bidang usaha yang serba
tanggung, serta perubahan sosiokultural yakni
rusaknya relasi dan keutuhan dalam keluarga.
38

39. 39
syahyuti@gmail.com