Organisasi petani di Indonesia belum berkembang dengan baik. Hal ini disebabkan oleh ketidakkonsistenan konsep lembaga dan organisasi di tingkat akademisi, kebijakan, dan pelaksana lapangan. Dokumen ini menjelaskan perbedaan antara lembaga, kelembagaan, dan organisasi, serta menekankan pentingnya memiliki konsep yang jelas untuk mengembangkan organisasi petani secara efektif.
2. Materi presentasi:
1. Pengertian LEMBAGA vs ORGANISASI
2. Kebijakan pengorganisasian petani
3. Kebutuhan organisasi petani ke depan
2
3. Kondisi yang kita hadapi :
Organisasi-organisasi petani tidak berkembang baik.
Penyebabnya adalah:
1. Pada sisi keilmuan = konsep dan teori berkenaan
tentang “lembaga” dan “organisasi” lemah, tidak
konsisten, tidak ada konsep dan teori baku tentang
lembaga dan organisasi.
2. Dari sisi kebijakan = inkosistensi konsep lembaga dan
organisasi, pendekatan searah, “pemaksaan” organisasi,
organisasi adalah “wakil pusat di desa”, ego sektoral, dll
3. Pada diri aparat = lemah dan keliru tentang konsep,
sikap, dan metode dalam mengorganisasikan petani.
4. Pada diri petani = belum mampu mengorganisasikan
diri secara efektif, petani “terpaksa” berorganisasi.
3
5. Richard Scott (Stanford
University, USA.) 2008.
“Institutions and
Organizations”. Third Edition.
SAGE Publications, Inc
Institution= “….are composed
of cultured-cognitive,
normative, and regulative
elements that, together with
associated activities and
resources, provide stability
and meaning of social live”.
5
6. Kekeliruan yang sering terjadi:
1. Menyebut “lembaga” (institution) sama
dengan “organisasi” (organization). Contoh:
Kelembagaan subak. Padahal dalam literatur
berbahasa Inggris subak adalah ”nonformal
organization”.
2. Menganggap dengan membuat organisasi
telah menyelesaikan masalah kelembagaan
3. Menganggap dengan mempelajari organisasi
(dan jaringan) telah menganalisis
kelembagaan
4. Kajian kelembagaan biasanya hanya meneliti
kebijakan-kebijakan, belum termasuk
norma-norma, dan kultural kognitif. 6
7. “Institution” dan “Organization” berbeda:
“Organizational and Institutional Approaches To Regulation” (judul
sub bab buku)
Institution is any persistent structure or mechanism of social
ordergoverning the behaviour of a set of individuals within a given
community.
“The Oxford Handbook Of Sociology And Organization Studies:
Classical Foundations” (book)
“The New Institutionalisms in Economics and Sociology: The
Handbook of Economic Sociology” (book).
“institution" is commonly applied to customs and behavior patterns
important to a society
The focus on institutions as a foundational concept in the social
sciences has given rise to a variety of new institutionalist approaches.
New Institutional Economics
The differences between the old and new institutionalisms may have
been overstated, however (Rutherford 1994). 7
8. The core concept of the new institutional economics is transaction cost -
the cost of negotiating, securing, and completing transactions in a
market economy.
Mobilizing Rural Institutions for Sustainable Livelihoods and Equitable
Development (book)
“Institutional Theory: Contributing to a Theoretical Research Program”
(book of W. Richard Scott)
Institutional theory attends to the deeper and more resilient aspects of
social structure. It considers the processes by which structures, including
schemas, rules, norms, and routines, become established as
authoritative guidelines for social behavior.
Given the complexity and variety of the current scene, I restrict attention
in this chapter to more recent institutional work carried out by
organizational sociologists and management scholars. And, within this
realm, I concentrate on macro perspectives, examining the structure of
wider environments and their effects on organizational forms and
processes. (For a related approach, with emphasis on the micro-foundations
of institutional theory, see Zucker......)
8
9. • I postulated that institutions are variously comprised of “cultural-cognitive,
normative and regulative elements that, together with
associated activities and resources, provide stability and meaning
to social life” (Scott 2001)
• First, we needed to recognize that institutional environments are
not monolithic, but often varied and conflicted.
• Second, while recognizing that actors are institutionally
constructed, it is essential to affirm their (varying) potential for
reconstructing the rules, norms and beliefs that guide—but do
not determine—their actions
• Classical Organization Theory: .....based on the concept of
planning of work to achieve efficiency, standardization,
specialization and simplification.
• Weber's bureaucratic approach considers the organization as a
part of broader society. The organization is based on the
principles of structure, specialization, predictability and stability,
rationality, and democracy.
9
10. • .....a modern approach to organization characteristics. Modern theories
are based on the concept that the organization is an adaptive system
which has to adjust to changes in its environment. Discuss the
important characteristics of the modern approach to organizations.
Modern theories include the systems approach, the socio-technical
approach, and the contingency or situational approach
• ....discuss the concept of integration and coordination in the
organization. These are controlling mechanisms for smooth functioning
of the organization. Organizational differentiation is the unbundling
and re-arranging of the activities. Integration is re-grouping and re-linking
them.
• ....discuss the process in the organization, which involves the concept of
power, decision making and communication.
• Communication is another important process in the organization and is
a key mechanism for achieving integration and coordination of the
activities of specialized units at different levels in the organization.
• Classical organization theories (Taylor, 1947; Weber, 1947; Fayol, 1949)
deal with the formal organization and concepts to increase
management efficiency 10
11. Ketidakkonsistenan konsep di level akademisi:
• “What contstitutes an ‘institution’ is a subject of continuing debate
among social scientist….. The term institution and organization are
commonly used interchangeably and this contributes to ambiguityand
confusion” (Uphhof, 1986).
• “The existing literature is a jungle of conflicting conceptions, divergent
underlying assumptions, and discordant voices” (Scott, 2008).
• “Belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dalam
kalangan para sarjana sosiologi untuk menterjemahkan istilah Inggris
‘social institution’……. Ada yang menterjemahkannya dengan istilah
‘pranata’ ….. ada pula yang ‘bangunan sosial” (Soemardjan dan
Soemardi, 1964).’
• ”The words ‘institution’ and ‘organization’ are usually used
interchangeably or inclusively and often lead to misunderstandings and
misguided interventions” (Lobo, 2008).
• Horton dan Hunt (1984): social institution mencakup aspek organisasi,
sebaliknya ada yang memasukkan aspek-aspek lembaga dibawah topik
social organization. 11
12. Ketidakkonsistenan Istilah dalam Produk Legislasi Pemerintah
(1). Dokumen Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) tahun 2005.
• Dibedakan antara ”kebijakan pengembangan kelembagaan” dengan ”kebijakan
pengembangan organisasi ekonomi petani”.
• kelembagaan = sesuatu yang berada di ”atas petani”
• organisasi = berada di level petani.
• (=keduanya “organisasi”).
(2). Permentan 273-2007 ttg Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
• Dalam batasan: tidak dicakup apa itu “lembaga”, “kelembagaan”, dan “organisasi”
• “Menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan
kelembagaan tani serta pelaku agribisnis lainnya”.
• “Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan tani baik non formal
maupun formal serta terlaksananya berbagai forum kegiatan”
• “Menginventarisasi kelompoktani, GAPOKTAN dan kelembagaan tani lainnya yang
berada di wilayah kabupaten /kota”.
• (“kelembagaan tani” = organisasi-organisasi milik petani).
• ”Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam
Gapoktan, antar Gapoktan atau dengan instansi/lembaga terkait” (“lembaga” =
organisasi milik pemerintah).
12
13. (3). Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyaraat (PNPM) Mandiri tahun
2008.
• “Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan
akuntabel”.
• “PNPM Mandiri diarahkan menggunakan dan mengembangkan secara optimal
kelembagaan masyarakat yang telah ada”.
• ( “kelembagaan masyarakat” = organisasi)
• “Dimensi kelembagaan masyarakat meliputi proses pengambilan keputusan dan
tindakan kolektif, organisasi, serta aturan main”. (sudah mencakup aspek-aspek
lembaga).
• “Harmonisasi kelembagaan dilakukan melalui pengembangan dan penguatan kapasitas
kelembagaan yang telah ada dengan cara meningkatkan kapasitas pengelola,
memperbaiki kinerja dan etika lembaga, dan meningkatkan tingkat keterwakilan
berbagai lembaga yang ada”. (“harmonisasi kelembagaan” = manajemen kegiatan,
“kelembagaan yang telah ada” = organisasi).
• “Konsolidasi organisasi pelaksana program sektor yang bersifat adhoc dan koordinasi
berbagai kelompok masyarakat yang ada oleh lembaga keswadayaan masyarakat di
desa/ kelurahan”
• ”Kelembagaan PNPM Mandiri di desa/kelurahan adalah lembaga keswadayaan
masyarakat yang dibentuk, ditetapkan oleh masyarakat, ...”
• (Lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) = nama organik
13
14. (4). Undang-Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
• ”Kelembagaan petani, pekebun, peternak nelayan, pembudi
daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di
sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang
ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama”. (
“kelembagaan” dan “lembaga” = organisasi).
• ”Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah
dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi
menyelenggarakan penyuluhan”
• “Kelembagaan penyuluhan terdiri atas: kelembagaan
penyuluhan pemerintah; kelembagaan penyuluhan swasta; dan
kelembagaan penyuluhan swadaya”
• (“kelembagaan” = organisasi).
14
15. Pola yang terlihat:
1. Tidak ada kesamaan konsep antar produk
legislasi/pedoman
2. Mengorganisasikan petani dalam organisasi formal
disebut sebagai upaya lembaga dan kelembagaan
3. Yang dibentuk hanya organisasi formal dan pemerintah
hanya bekerja hanya dengan organisasi formal
4. Istilah yang sering dipakai = “kelembagaan” dan
“organisasi”.
5. Tanpa sadar kita berusaha meminggirkan petani-petani
yang tidak berorganisasi.
15
16. Lembaga (institution) = merupakan hal-hal yang menjadi penentu
dalam perilaku manusia dalam masyarakat yakni berupa norma, nilai-nilai,
aturan formal dan nonformal, dan pengetahuan kultural.
Keseluruhan ini menjadi pedoman dalam berperilaku aktor (individu
dan organisasi), memberi peluang (empower) namun sekaligus
membatasi (constraint) aktor.
Kelembagaan (institutional) = segala hal yang berkenaan dengan
lembaga.
Organisasi (organization) = adalah kelompok sosial yg sengaja dibentuk
oleh sekelompok orang, memiliki anggota yang jelas, dibentuk untuk
mencapai tujuan tertentu, dan memiliki aturan yang dinyatakan tegas
(biasanya tertulis). Organisasi adalah aktor sosial dalam masyarakat
sebagaimana individu. Contoh: koperasi, kelompok tani, Gabungan
kelompok tani, dan kelompok wanita tani.
Keorganisasian (organizational) = hal-hal berkenaan dengan organisasi
misalnya perihal kepemimpinan dalam organisasi, keanggotaan,
manajemen, keuangan organisasi, kapasitas organisasi, serta relasi
dengan organisasi lain.
16
17. Rekonseptualisasi “Lembaga” dan “Organisasi”
In English Biasa
diterjemahkan
menjadi
Terminologi
semestinya
Batasan dan materinya
1. institution Kelembagaan,
institusi
Lembaga norma, regulasi, pengetahuan-kultural.
Menjadi pedoman dalam
berperilaku aktor
2. institutional Kelembagaan,
institusi
Kelembagaan Hal-hal berkenaan dengan lembaga.
3. organization Organisasi,
lembaga,
kelembagaan
Organisasi social group, yg sengaja dibentuk,
punya anggota, utk mencapai tujuan
tertentu, aturan dinyatakan tegas.
(kelompok tani, koperasi, Gapoktan)
4. organizational Keorganisasian,
kelembagaan
Keorganisasi
an
Hal-hal berkenaan dengan
organisasi (struktur org, anggota,
kepemimpinannya, manajemennya,
dll).
17
18. Institutions
(Lembaga) = norma
+ aturan + cultural
cognitive
Organization =
organisasi
Network =
jaringan
= individu
18
19. Menurut New Institutionalism (Scott, 2008), ada 3 pilar dalam lembaga:
1.Regulative pillar “rules define relationship among role”
rule setting, monitoring, sanksi
kapasitas untuk menegakkan aturan
reward and punishment
melalui mekanisme informal (folkways) dan formal (polisi, pengeadilan)
represi, constraint, dan meng-empower aktor
2.Normative pillar norma menghasilkan preskripsi (=lebih dari antisipasi dan prediksi), evaluatif, dan
tanggung jawab
mencakup: value (= prefered and desirable) dan norm (how things should be
done)
Gunanya agar tahu apa goal dan objectives kita, dan cara mencapainya
meng-constraint dan meng-empower aktor
3.Cultural-cognitive
pillar
Intinya meaning
Konsep bersama tentang kehidupan sosial dan kerangka dimana makna-makna
diproduksi
Sedimentasi makna dan kristalisasi makna dalam bentuk objektif
Berisi proses interpretatif internal yang dibentuk oleh kerangka kultural eksternal
Situation shared secara kolektif
Bersifat individual dan variatif
Culture = what is and what should be
19
20. Berkenaan dengan organisasi:
1. Individual organization. Anggotanya individu.
Misal kelompok tani, koperasi primer. Aspeknya =
kepemimpinan, keanggotaan, manajemen,
keuangan organisasi, dll.
2. Second level organization / interorganization.
Anggotanya ind organization, misal Gapoktan,
koperasi sekunder
3. Supporting organization. Misal Pemda, penyuluh,
Dinas Peratnain, dll
4. Inter relation organization. Misal relasi antar
kelompok tani, relasi vertikal dan horozontal, dll.
20
21. Dinas Pertanian BPP - Penyuluhan LSM, Perguruan
tinggi, dll
Supporting organization
Desa A Desa B
Secondary
Individual
org Individual
org
institution
Secondary organization organization
Individual
org
Individual
org
Individual
org
Individual
org
Interrelation organization
institution
institution
institution
21
22. Bagaimana menganalisis organisasi?
Pedoman singkat untuk menilai sebuah organisasi
(Short Guide for Organizational Assessment):
1. Bagaimana kinerja organisasi (organizational
performance)?
2. Bagaimana kemampuan organisasi tumbuh di
lingkungannya (the enabling environment and
organizational performance) ?
3. Bagaimana motivasi organisasi (organizational
motivation) ?
4. Seberapa kuat kapasitas Organisasi (organizational
capacity) ?
22
23. Analisis Kelembagaan
contoh: analisis kelembagaan penyuluhan pertanian
Aspek Objek nya Analisis kelembagaan
1. Aspek
regulatif
UU no 16 tahun 2006 merupakan
pedoman
Apakah UU ini diterapkan, dijadikan
pedoman, diterima, ditolak? Bagian
mana yg diterima, kenapa?
Permentan No. 61 Tahun 2008
ttg Pedoman Pembinaan
Penyuluh Pertanian Swadaya
Dan Penuyuh Pertanian Swasta
Persepsi penyuluh dan pihak lain
terhadap aturan ini? Realisasi dan
kendalanya bagaimana?
Peraturan daerah Pemda ttg
penganggaran dan
pengorganisasian
Kajian kebijakan, konsistensi nya dengan
UU di atasnya, bagaimana realisasinya?
Dll.
Pedoman untuk manajemen
kerja penyuluh
Apakah pedoman dijalankan, apa
masalahnya, bagaimana konsistensinya
dengan teori dan kebijakan di atasnya?
23
24. Aspek Objeknya Analisis kelembagaan
2. Aspek
normatif
Norma-norma kerja
pada tenaga penyuluh
Bagaimana penyuluh memandang
pekerjaannya, apakah sesuatu yang baik
atau tidak? Apakah mereka bangga
menjadi penyuluh?
Persepsi ttg peran
penyuluh dalam
pembangunan
pedesaan
Apakah penyuluhan pertanian harus?
Adakah opsi lain? Apakah metodenya
masih efektif?
Nilai-nilai atau adab
dalam komunikasi yang
diterapkan
Apakah komunikasi menunjukkan
dominansi, pemaksaan? Apakah itu
boleh? Baik?
Nilai-nilai dalam materi
penyuluhan
Apakah memberikan materi yang sesuai
dengan etika petani?
24
25. Aspek Objeknya Analisis kelembagaan
3. Aspek
kultural kognitif
Pengetahuan pengambil
kebijakan ttg kegiatan
penyuluhan
Bagaimana tingkat pengetahuan
pengambil kebijakan tentang konsep
dan teori penyuluhan? Apa agenda
tersembunyi di belakangnya?
Pengetahuan tenaga penyuluh
tentang kebijakan, organisasi,
dan metode penyuluhan
Bagaimana pengetahuan dan persepsi
tenaga penyuluh (tua, muda, laki-laki,
perempuan) ttg kegiatan penyuluhan?
Bagaimana dan mengapa persepsi itu
terbentuk?
Pengetahuan petani tentang
kegiatan penyuluhan,
pembangunan pertanian, dll
Apa pengetahuan petani ttg kegiatan
penyuluhan? Apakah perlu atau tidak?
Apa latar sosial ekonomi sehingga itu
terbentuk?
Pengetahuan petani tentang
materi penyuluhan
Bagaimana persepsi petani tentang
materi yang disampaikan? Sesuai
dengan kebutuhan petani atau tidak?
Bagaimana itu terbentuk? Bagaimana
persepsi petani dapat menjadi feed
back?
25
26. Analisis Keorganisasian Penyuluhan
Aspek Objeknya Analisis kelembagaan
4. Aspek
keorganisasian
Struktur keorganisasian
pelaksana penyuluhan
Organisasi apa saja yang terlibat dari atas
sampai bawah? Pusluh, Badan Penyuluhan
Pemda, perguruan tinggi, NGO?
Kinerja organisasi Bagaimana kinerja organisasi penyuluhan yg
eksis? Kuat, atau lemah? Dimana dan
kenapa?
Kapasitas organisasi
penyuluhan
Bagaimana kemampuan BPP menjalankan
penyuluhan? Apakah Gapoktan mampu
membantu nya? Mengapa?
Kondisi dan kinerja
organisasi petani
Apa saja organisasi petani yang eksis? Apa
perannya? Mengapa demikian? Bagaimana
agar bisa membantu penyuluhan? Perlu kah
bentuk baru
Hubungan antar organisasi Bagaimana relasi antar organisasi? Adakah
dominansi ataukah demokratis? Relasi
horizontal dan vertikal? Integrasi dan
koordinasinya bagaimana?
26
27. REKAYASA KELEMBAGAAN
contoh: penguatan kelembagaan petani kecil :
Aspek Upaya yang dapat dilakukan
1. Regulatif -Menyusun UU, PP, Permen, Perda yang berpihak ke pada petani kecil.
Memasukkan “buruh petani” sebagai PETANI.
-Mensosialisasikan, menegakkan, dan mengawasi kebijakan yg telah dibuat
-Memberi sanksi kepada Pemda jika kebijakan tidak dijalankan.
2. Normatif -Merubah persepsi dan mental bahwa petani kecil lemah, tidak efisien,
harus disingkirkan.
-Menghargai petani kecil (karena lebih mandiri, ekologis, dll).
-Menumbuhkan sikap bahwa petani kecil PENTING
3. Kognitif -Menyusun tulisan (ilmiah dan pouler) bahwa petani kecil adalah kunci
ketahanan pangan ke depan (FAO: “small farmer feed the world”)
-Memasukkan materi dan membuat modul bahan ajar di perguruan tinggi,
STPP, BLPP, dll bahwa petani kecil penting.
-Memberi pelatihan tentang metode pemberdayaan petani kecil
4. Keorganisasian -Memperkuat organisai petani kecil (misal: kelompok khusus untuk buruh
tani, untuk petani gurem, dll)
-Memberikan kemudahan dalam pembentukan badan hukum organisasi
petani kecil, dst 27
29. Kebijakan baru tentang organisasi petani:
1. UU No 19-2013 tentang Pemberdayaan dan
Perlindungan Petani,
2. UU No 16-2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,
3. UU No 17- 2012 tentang Perkoperasian,
4. UU No 1-2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro, dan
5. Permentan No 82-2013 tentang Pedoman
Pembinaan Kelompok Tani dan Gapoktan.
29
30. UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani:
Pasal 1:
• Kelembagaan Petani = lembaga yang
ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani
guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan
Petani.
• Asosiasi Komoditas Pertanian = kumpulan dari Petani,
Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani
untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
• Dewan Komoditas Pertanian Nasional = suatu lembaga
yang beranggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian
untuk memperjuangkan kepentingan Petani
30
31. Pasal 69: Pembentukan kelembagaan dilaksanakan
dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan
kearifan lokal Petani.
Pasal 70: (1) Kelembagaan Petani sebagaimana
terdiri atas: Kelompok Tani, Gapoktan, Asosiasi
Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas
Pertanian Nasional.
(2) Kelembagaan Ekonomi Petani berupa badan
usaha milik petani.
Pasal 71: Petani berkewajiban bergabung dan
berperan aktif dalam Kelembagaan Petani.
31
32. Pasal 76: (1) Asosiasi Komoditas Pertanian merupakan lembaga
independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
(2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat
mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat
yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.
Pasal 77: Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di
kabupaten/kota atau provinsi.
Pasal 78: Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:
a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan Usaha Tani;
c. memberikan masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah dalam perumusan kebijakan
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di
dalam negeri dan di luar negeri;
e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan
teknologi; dan
g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani 32
33. Pasal 79:
(1) Dewan Komoditas Pertanian Nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d bersifat nirlaba
yang merupakan gabungan dari berbagai Asosiasi
Komoditas Pertanian.
(2) Dewan Komoditas Pertanian Nasional berfungsi sebagai
wadah untuk menyelesaikan permasalahan dalam ber-
Usaha Tani.
(3) Petani dalam mengembangkan Dewan Komoditas
Pertanian Nasional dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha,
pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada
kesejahteraan Petani.
(4) Dewan Komoditas Pertanian Nasional merupakan mitra
pemerintah dalam perumusan strategi dan kebijakan
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 33
34. Kelembagaan Ekonomi Petani:
Pasal 80:
(1) Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani
melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang
seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
(2) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah
investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
Pasal 81: Badan usaha milik Petani paling sedikit bertugas:
a. menyusun kelayakan usaha;
b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.
34
36. Aktivitas agribisnis dan organisasi-organisasi yang dapat menjalankannya (teoritis):
Aktivitas
Agribisnis
Kel. Tani Gapoktan Koperasi P3A KUBA UPJA Posludes - klinik
Agb –
kelompencapir
1. penyediaan benih V V V - V V -
2. Penyediaan pupuk
dan obat-obatan
V V V V
3. penyediaan modal V V V - V V -
4. Penyediaan
alsintan
V V V V
5. penyediaan air
irigasi
V - - V - - -
6. Penyediaan tenaga
kerja
V - - - - V -
7. Pengolahan hasil
panen
V V V - V V -
8. Pemasaran hasil
panen
V V V - V - -
9. penyediaan
informasi pasar
V V - - - V V
10. Penyediaan
informasi teknologi
V V V - V V V
36
37. Relasi yang dijalankan petani dalam menjalankan usaha
(studi kasus di Kec Ciawi, Jabar, 2012):
37
Aktivitas (pemenuhan
kebutuhan)
Sec mandiri relasi individual relasi kolektif
1. benih dan bibik benih sendiri, Beli dari kios dan petani lain Bantuan pemerintah
2.pupuk dan obat-obatan
pupuk organik sendiri membeli dari kios dari koperasi bantuan pemerintah
3. Modal modal sendiri Meminjam saudara, pelepas
uang, dan bank
dari Gapoktan
4. Lahan Lahan milik sendiri Menyewa, menyakap, membeli
gadaian, dan tanah terlantar
disewakan Gapoktan.
5. Pengolahan lahan TK keluarga sendiri buruh tani, ternak, traktor ---
6. air irigasi “menggiring” air sendiri Mengupahkan orang lain ---
7. Tenaga kerja TK keluarga sendiri TK tetangga dan saudara ---
8. Pengolahan hasil Olah sendiri, jasa huller ---
9. Pemasaran hasil --- Menjual ke pedagang di desa
dan di pasar
melalui Gapoktan
10. Teknologi Mencari sendiri Bertanya ke tetangga, saudara,
penyuluh, dan ketua kelompok
pertemuan di kelompok tani
dan Gapoktan
38. Fungsi yg harus dipenuhi organisasi petani:
1. Fungsi administrasi pembangunan
(kepentingan proyek)
2. Fungsi komunikasi (kepentingan program,
wadah belajar)
3. Fungsi ekonomi (aksi kolektif)
4. Fungsi partisipasi (dalam pembangunan)
5. Fungsi perwakilan (tujuan politik).
38
39. Kondisi saat ini dan kebutuhan masa depan organisasi petani:
Fungsi Bentuk relasi Pelaku selama ini Pelaku ke depan
1. Administratif Kelompok tani, Gapoktan Semakin dikurangi,
gunakan cara lain
2. Komunikasi Kelompok tani, Gapoktan Semakin berkurang
3. Ekonomi Kelompok tani, Gapoktan,
koperasi (lemah)
Perlu semakin
didorong (BUMP =
koperasi, PT, dll)
4. Partisipasi Tidak ada / lemah Koperasi, KTNA,
asosiasi, dll
5. Politik Tidak ada / lemah KTNA, HKTI, asosiasi,
petani di legislatif
(“partai petani”), dll
39
40. Justifikasi “organisasi politik” petani:
Buku: “Konsep Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013 – 2045”:
• Pilar dan strategi utama: Pengembangan sumber daya insani yang
kompeten dan berkarakter (insan berkualitas, modal sosial dan modal
politik) pertanian
• Transformasi tatakelola pembangunan = Proses perubahan sistem
pengambilan keputusan, politik dan hubungan antar institusi dalam
pengelolaan sumberdaya.
• Tantangan dan Peluang: Pemanfaatan momentum gerakan desentralisasi
pemerintahan, partisipasi masyarakat dan reformasi tatakelola
pemerintahan untuk pengembangan sistem politik pertanian yang
digerakkan oleh dan berorientasi pada petani kecil
• Bab “Arah Dan Landasan Konseptual”: Pertanian yang adil berkaitan
dengan pemerataan dan keberimbangan kesempatan berusahatani,
politik, dan jaminan penghidupan secara horizontal, spasial, sektoral,
bidang pekerjaan, dan sosial.
40
41. Siapa yang sebaiknya membina organisasi petani?
Organisasi petani Pembina selama ini Pembina semestinya
1. Kelompok tani, KWT,
Gapoktan, P3A
Kementan (Dirjend
berdasarkan
subsektornya)
Kementan (integratif)
2. Koperasi pertanian Dinas koperasi Kementan, Dinas Koperasi
3. Perusahaan milik petani Tidak ada Kementan, dinas perindutrian,
dinas perdagangan, dll
4. Asosiasi komoditas Dirjend bersangkutan Lintas instansi sbg supporting
org.
5. Asosiasi profesi Tidak ada Badan SDM, penyuluhan, dll
6. KTNA Tidak ada Kementan, Kemendagri, dll
7. LSM Tidak ada Lintas instansi sbg supporting
org.
8. Org. Komunitas lokal Tidak ada Lintas instansi sbg supporting
org.
41
42. Syarat ntuk menciptakan
ORGANISASI petani yang kuat:
1. Dari sisi teknis = penyatuan berbagai organisasi-organisasi yang
kecil menjadi ckup besar hingga mencapai skala ekonomis secara
manajemen dan ekonomis
2. Dari sisi struktural = hilangkan sifat ego sektoral. Merasa
MEMILIKI petani.
3. Dari sisi psikologis = sikap bahwa organisasi petani adalah milik
petani, memberi kesempatan kepada mereka untuk tumbuh dan
berkembang (learning organization), organisasi formal adalah
salah satu pilihan, tidak WAJIB,
4. Dari sisi legislasi = pelurusan konsep, konsistensi, penjelasan lebih
detail, dst.
5. Jangan hanya mendirikan ORGANISASI, tapi harus membangun
KELEMBAGAAN. Kelembagaan = aspek regulatif + aspek regulatif
+ aspek kultural kognitif + aspek keorganisasian 42
43. Contoh: penguatan organisasi permodalan
petani di desa dengan PENYATUAN
• Pasal 4 dan 5 UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro (LKM): pendirian LKM harus berbadan hukum dan mendapat
izin usaha
• Bentuk badan hukum dimaksud adalah berupa Koperasi atau
Perseroan Terbatas.
• Maka, formalitas LKMA-PUAP (+ 47 ribu unit) harus sudah
dilakukan selambatnya 8 Januari 2015 (= dua tahun setelah
diundangkannya UU LKM).
• Jika masing-masing menjadi koperasi (5-8 unit koperasi) = biaya
pembuatan mahal, pendapatan jasa (keuntungan) kecil, sehingga
tidak cukup menggaji manajer, staf, dll. Tidak mencapai SKALA
EKONOMI, tidak SUSTAIN (Pengurus tidak dapat insentif, honor
manajer hanya Rp 300 ribu per bulan)
• Jika diSATUKAN = mencapai skala ekonomi, dan lebih SUSTAIN (bisa
menggaji manajer dan staf minimal Rp 3 juta / orang/bulan)
43
44. Penyaturan organisasi permodalan di desa:
Organisasi pengelola
permodalan
Jumlah modal
(Rp )
Potensi pendapatan
(+ 10 %/tahun)
Potensi
pendapatan
Jika disatukan
1. LKMA-PUAP 100 juta 10 juta
+ Rp 100
juta
2. LDPM 225 juta 22,5 juta
3. LPM 50 juta 5 juta
4. Koperasi wanita 15 juta 1,5
5. KUD 300 juta 30 juta
6. koperasi pengrajin 200 juta 20 juta
Tingkat
sustainabilitas
Keuntungan rendah,
masing-masing tidak sustain
Mencapai skala
ekonomi,
44
SUSTAIN