Ringkasan dokumen tersebut adalah: Model pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Danau Toba mencakup perencanaan strategis yang terintegrasi secara lintas pemerintahan dan partisipatif untuk meningkatkan daya tarik wisata, layanan, dan kapasitas masyarakat serta melindungi lingkungan setempat. Institut Teknologi Del berperan sebagai mitra pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pendampingan dan pelati

1. Model Pengembangan
Pariwisata Berkelanjutan di
Kawasan Toba
Togar M. Simatupang
Rektor Institut Teknologi Del
Presentasi pada Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Danau Toba
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
Jakarta, 22 Juli 2019

2. Kilasan
• Konsep Pariwisata
• Pariwisata Berkelanjutan
• Kunci Keberhasilan
• Model Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
• Peran IT Del di Kawasan Toba
2

3. Konsep Pariwisata
• Prinsip Pariwisata
• Prinsip keberlajutan (sustainability) dari pariwisata itu sendiri
• Prinsip partisipasi masyarakat (community based tourism development)
• Prinsip terhadap daya dukung lingkungan pariwisata (environmental carrying capacity) agar pengembangan
pariwisata di Indonesia tetap dapat dijaga kelestariannya
• Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism)
• Pariwisata yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi
mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Weaver, 2001)
• Pariwisata Bertanggung Jawab (Responsible Tourism)
• Pariwisata yang mempertimbangkan dan mengurangi dampak negatif kegiatannya bagi lingkungan alam dan
budaya di sekitarnya
• Ekowisata (Ecotourism)
• Perjalanan bertanggung jawab ke tempat-tempat alami yang melestarikan lingkungan hidup dan menjaga
kesejahteraan masyarakat setempat (the International Ecotourism Society, 1991)
• Pariwisata Pro Rakyat Kecil (Pro-poor Tourism)
• Pariwisata yang menghasilkan keuntungan bagi penduduk yang hidup kekurangan
“Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan adalah
pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus
layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial
terhadap masyarakat.”
>> Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995)
3

4. Model Pengembangan Pariwisata
4

5. Pengalaman Wisatawan dan Rantai Nilai
Pariwisata
5

6. Kunci Keberhasilan - Tantangan - Program
•Dukungan Kebijakan dan Program
Pemerintah:
•Status lahan/tata guna lahan: perencanaan
fisik, transportasi, SDA&LH
•Tenaga kerja
•Tata kelola destinasi
•Peningkatan Kapasitas dan Identitas Budaya:
•Swasta dan masyarakat: butuh waktu dan
perlu pendampingan
•Penguatan kelembagaan: komunikasi dan
kepemimpinansangat penting
Kunci
Keberhasilan
•Lemahnya pemahaman pariwisata
berkelanjutan
•Kurangnya kesadaran lingkungan hidup dan
etika pariwisata
•Rendahnya kapasitas pelayanan pariwisata
masyarakat (masyarakat dan pemerintah
daerah)
•Kurangnya upaya pemasaran canggih dan
kreatif
•Rentan perubahan situasi politik dan ekonomi
Tantangan •Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona
•Perencanaan Strategis Pariwisata Terintegrasi:
•Rencana Induk PengembanganPariwisata Daerah
(RIPPDA) untuk setiap Kabupaten
•Rencana Induk PengembanganPariwisata
Kawasan Danau Toba (lintas kabupaten)
•Perencanaan Partisipatif
•Peningkatanlayanan wisata (daya tarik, produk,
pemasaran, dan peningkatan kapasitas)
•Penguatan Institusi,Pendanaan, Pendampingan
•Penguatan Kebijakan (Raperda)
Program
6

7. Model Pengembangan Pariwisata
Berkelanjutan
Perencanaan Implementasi Peningkatan
Nasional:
• UU Pariwisata No 10 tahun 2009
• Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional (RIPARNAS
2010-2025)
Pariwisata Berkelanjutan:
• Rencana Strategis Pariwisata
Berkelanjutan dan Green Jobs untuk
Indonesia, Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
bekerjasama dengan ILO (2012)
• Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
Provinsi, Kawasan Toba, dan Kabupaten:
• Rencana Induk Pembangunan Pariwisata
Provinsi (RIPARPROV)
• Rencana Induk Pembangunan Pariwisata
Kawasan Toba
• Rencana Induk Pembanguan Pariwisata
Daerah (RIPPARDA)
Koordinasi Lintas Kabupaten:
• Koordinasi Dinas Pariwisata Lintas
Kabupaten di Kawasan Danau Toba
• Rencana Induk Bersama (integrated plan)
• Komitmen Bupati dalam APBD dan
Indikator Kinerja Utama
• Sistem Pemantauan Implementasi
(Monitoring and Evaluation System)
• Pemantauan e-kinerja (e-performance)
setiap Kabupaten dan Lintas Kabupaten
Agenda Kerja:
• Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta
Pesona
• Pengembangan profesi bidang pariwisata
• Nilai-nilai lokal menjadi dasar
pengembangan ekowisata
• Perencanaan Partisipatif
• Peningkatan layanan dan paket wisata
• Penguatan Institusi, Pendanaan
(investasi), dan Pendampingan
• Dasbor Pengembangan Pariwisata Toba
Asesmen dan Evaluasi:
• Program Certification for Sustainable
Tourism (CST) (www.gstcouncil.org)
• Kriteria dan standar minimal sarana
prasarana daerah wisata
• Sistem kelembagaan yang ditopang oleh
SDM yang kompeten melalui regulasi
yang ditegakkan secara efektif
• Destinasi wisata yang berkelanjutan
• Posisi Danau Toba di pasar internasional
maupun nasional sehingga jumlah
kunjungan akan meningkat
• Kesempatan bagi industri kepariwisataan
sebagai penopang aktivitas wisata untuk
berkembang
• Budaya dan kearifan lokal menjadi
keseharian (living culture)
Perencanaan Perbaikan:
• Rencana Kerja Tahunan
• Rencana Kerja Destinasi Wisata
(penataan fisik, penataan,
pengembangan)
• Rencana Kerja Operator dan Komunitas
7

8. Peran IT Del dalam Pariwisata
Berkelanjutan
Mitra
Pemerintah
Pendampingan
Penyusunan RIPPDA
dan SPBE Pariwisata
Sistem Pemantauan
PAD Pariwisata
Situs Informasi
Pariwisata
Mitra
Masyarakat
Sosialisasi Program
Desa Sadar Wisata
Rencana
Pengembangan Desa
Ekowisata
Situs Informasi
Pariwisata Desa
Mitra
Swasta
Peningkatan SDM
pariwisata (Kerjasama
dengan ILO)
Pengembangan
ekonomi berbagi
(sharing economy)
(Kerjasama dengan
Grab)
Pengembangan Paket
Wisata dan Pemasaran
digital pariwisata
Mitra
Pendidikan
Program Gerakan
Nasional Startup Digital
dan SCORE (sustaining
competitive and
responsible enterprises)
Pengembangan desa
wisata sebagai destinasi
baru
Pelatihan dan sertifikasi
(pemandu, kriya,
pengemasan, auditor,
pemasaran digital)
8

9. Program IT Del yang sedang berjalan
• Pelatihan Hospitalitas kerjasama dengan Kemenkomaritim dan ILO pada bulan
Agustus-Desember 2019.
• Pengembangan desa eko-wisata di Desa Meat dan Desa Jangga Dolok, dan Taman
Eden 100.
• Pengembangan dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) untuk e-perencanaan, e-penganggaran, e-perijinan, dan e-kinerja:
• Kabupaten Tapanuli Utara
• Kabupaten Toba Samosir
• Kabupaten Humbang Hasundutan
• Kabupaten Nias Selatan
• Pengembangan e-retribusi.
• Pengembangan e-project.
• Pengembangan e-tourism untuk Kabupaten Karo.
9

10. Proposal Program Percepatan (Quick
Wins) dari IT Del
Knowledge Base
Toba Tourism Mobile
App
Konten 55 destinasi wisata
unggulan Toba (Android
dan web app)
Kebutuhan Anggaran: Rp
200 juta
E-project for Toba
Destination
Development
Konten sistem manajemen
proyek untuk perencanaan,
pemantauan,
pengendalian, dan
pelaporan
Kebutuhan Anggaran: Rp
100 juta
Lembaga Sertiifikasi
Profesional (LSP)
Konten penyediaan
pelatihan dan uji petik
kompetensi untuk
pemandu, pengemudi,
koki, restoran, dan rumah
singgah (homestay)
Kebutuhan Anggaran: Rp
150 juta
Sustainable Tourism
Certification
Program
Konten penyediaan
platform untuk mengaudit
kesiapan (readiness) dan
pemenuhan standar
keberlanjutan
Kebutuhan Anggaran: 100
juta
10

11. Saran untuk Program Percepatan (Irfan
Wahid)
1. Program Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona masih terus tetap dilakukan dan digalakkan oleh Dinas Pariwisata dan Desa atau
Masyarakat Destinasi Tujuan Wisata.
2. Program 10 juta tagar Danau Toba
1. Melibatkan Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan untuk literasi pariwisata kepada pelajar SMP, SMK, dan SMA.
2. Lomba instagram dan facebook yang terbaik tentang Destinasi Danau Toba.
3. Perlu keterlibatan partisipasi dari:
1. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo untuk percepatan penetrasi internet ke desa-desa atau destinasi yang masuk dalam
empat klaster yang disusun.
2. Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) untuk pengembangan industri kreatif di desa.
3. Dirjen Kebudayaan untuk pengembangan artefak budaya dan pengembangan sanggar, panggung pertunjukan, dan sentra kerajinan (kriya) tradisional
(tenun ulos, ukiran, pembuatan alat musik, kuliner, dan lain-lain).
4. OJK untuk literasi finansial dan pembayaran digital atau bukan uang tunai untuk pembayaran berbagai biaya atau transaksi dalam kegiatan pariwisata.
4. Perlunya Sistem Proyek Manajemen (e-project) multi aktor untuk merencanakan dan memantau perkembangan proyek penataan
destinasi unggulan Danau Toba.
5. Perlunya Sistem Retribusi Pariwisata sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 dengan menggunakan sistem elektronik retribusi atau e-
retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan untuk kegiatan parawisata. IT Del telah
mempunyai sistem e-retribusi.
6. Penghargaan kepada operator pengelola destinasi yang terbaik pada tahun 2019.
11

12. Terima Kasih
12