1. 1
SINERGITAS KEBIJAKAN MP3EI (MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN
PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA) DENGAN CREATIVE DISTRUCTION
Studi Pada Industri Makanan dan Minuman di Jawa Timur
Tri Cahyoon, SE. dan Agus Tri Darmawanto, SE.
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang,
2012
Pendahuluan
Pengembangan perekonomian di Indonesia dengan mengandalkan keunggulan
lokal telah dikumandangkan oleh pemerintah bertahun-tahun yang lalu. Puncaknya
terjadi ketika disahkannya undang-undang tentang otonomi daerah (Undang-undang no
22 tahun 1999 dan di ratifikasi dalam Undang-undang no 32 tahun 2004). Pada
dasarnya, konsep utama otonomi daerah yaitu kesengajaan penemerintah pusat
memberikan tantangan tersendiri kepada aparatur (pemerintah) daerah untuk bisa
mengembangkan daerahnya menjadi lebih maju dan berkembang dengan
mengandalkan keunggulan komparatif yang ada. Hal ini dilakukan lantaran pemerintah
daerah lebih paham dalam membangun daerahnya secara detail. Sektor-sektor vital
yang menunjang pertumbuhan perekonomian daerah diharapkan dapat diekplorasi
secara mantab dan jelas dengan adanya otonomi daerah ini. Sehingga cita-cita makro
negara mampu diwujudkan secara maksimal.
Dengan ditunjang besaran penduduk yang berjumlah 257.516.167 jiwa (tahun
2011) dan luasan wilayah 1.904.569 km2
, maka potensi Indonesia untuk meningkatkan
pertumbuhan perekonomiannya secara kedaerahan semakin besar. Tentu saja, besaran
jumlah penduduk dan luasan daerah merupakan sebuah potensi tersendiri yang perlu
diberdayakan dengan baik. Pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk
mengoptimalkan keunggulan daerah yang menjadi cikal-bakal kemampuan daerah
bersaing secara ekonomi baik di kancah nasional maupun internasional. Hingga saat ini,
potensi pengembangan derah melalui Sumberdaya Manusia masih belum terlaksana
dengan baik. Terbukti dari data BPS (2012), jumlah pengangguran di Indonesia hingga
bulan Mei 2012 mencapai 760.000 jiwa. Selain itu, kualitas sumberdaya manusia di
Indonesia secara pendidikan masih jauh dari apa yang diharapkan.
Data Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang MP3EI (Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) menyebutkan, bahwasannya hingga tahun
2011 lebih dari 50% penduduk Indonesia merupakan tamatan sekolah dasar, dan hanya

2. 2
berkisar 8% yang tamatan diploma/sarjana. Fakta lain menyebutkan, bahwasannya tiap-
tiap lulusan diploma/sarjana di Indonesia belum mampu terserap sepenuhnya oleh
dunia kerja lantaran adanya prasyarat yang cukup rumit (Hadiyanti, 2006). Terbukti dari
total pengangguran yang mencapai 760.000 jiwa, dimana 11,92% (90.592 Jiwa)
diantaranya adalah lulusan Diploma dan 12,78% (97.128 Jiwa) adalah lulusan Sarjana
(BPS, 2012). Boediono (2009) mengungkapkan, perekonomian di Indonesia masih belum
sepenuhnya pulih pasca krisis, terlihat dari beberapa sektor yang masih bekerja di
bawah kapasitas dan pertumbuhan ekonomi yang cukup positif belum mampu
menyerap pengangguran yang ada, sehingga hal tersebut menyebabkan Indonesia
rentan terhadap shock.
Hal ini mengindikasikan bahwasannya pengembangan SDM di Indonesia masih
memerlukan up grading secara menyeluruh agar kualitas SDM semakin merata dan lebih
mantab dalam menjalankan roda ekonomi (pengangguran mampu diserap sepenuhnya
dipasar input). Selain itu, penyediaan infrastruktur (fisik maupun non fisik) dalam
memfasilitasi SDM perlu ditingkatkan lebih jauh. Dilihat dari perkembangan
pembangunan jalan raya misalnya, di Indonesia masih sangat tertinggal dari negara-
negara Asia lainnya. Novita dkk (2011) ber pendapat, bahwasannya pembangunan jalan
raya di Indonesia masih mengandalkan teknik tambal sulam sehingga kualitas jalan
masih sangat jauh dai apa yang diharapkan.
Suman (2011) memberikan gambaran yang cukup mencengangkan, dimana total
jalan raya yang dimiliki Indonesia hanya 446.278 km dan lebih dari 43% dalam kondisi
rusak parah. Masih dari Suman (2012), beberapa fakta lain menyebutkan, biaya
operasional rata-rata truk di Indonesia mencapai US 0,34/km, padahal rata-rata di Asia
hanya di kisaran US 0,22/km. Dari pemaparan beberapa data dan fakta yang ada,
sebenarnya infrastruktur memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pertumbuhan
perekonomian di Indonesia. Majunya infrastruktur memberikan pengaruh cukup nyata
dalam penghapusan disparitas ekonomi antar wilayah di Indonesia. Namun yang
menjadi kendala, kebijakan pemerintah yang cenderung angin-anginan memberikan
dampak bias tersendiri sehingga semakin menciptakan ketimpangan ekonomi lantaran
infrastruktur penunjang tidak diimplementasikan dengan baik.
Sebenarnya, beberapa kebijakan telah digulirkan oleh pemerintah guna
mengurangi ketimpangan ekonomi dan besaran angka pengangguran serta kemiskinan.
Kebijakan yang digulirkan beraneka ragam mulai dari PNPM Mandiri, PUAP, LKMA dan

3. 3
lain sebagainya. Namun, hingga saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda yang
cukup signifikan terhadap pemerataan pembangunan. Penelitian yang dilakukan Syukri
(Lembaga Penelitian Semeru 2010), membuktikan bahwasannya di Jawa Timur,
Sumatera Barat dan Sulawesi Tenggara, keterkaitan program PNPM terhadap kesesuaian
kebutuhan warga miskin belum nampak secara jelas. Hal ini teridentifikasi dari
rendahnya sustainability partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan PNPM di pedesaan.
Kebijakan yang cukup hangat diperbincangkan terkait pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat akhir-akhir ini yaitu MP3EI. Dimana konsep utama yang
diusung dalam MP3EI yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil
dan makmur. MP3EI sengaja dicanangkan lantaran untuk mendongkrak laju
pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui daerah dengan melihat berbagai macam
keunggulan yang ada (keunggulan SDM, SDA dan letak geografis).
Dengan semangan Not Business as Usual, MP3EI dirancang dengan penekanan
utama pada pembangunan infrastruktur yang terkait dengan produksi dan memberikan
stimulus pada pemerintah di daerah untuk membangun linkage antara penyedia input
primer, industri hulu, industri hilir dan konsumen. Untuk itulah, fokus pengembangan
MP3EI secara nasional di tekankan pada delapan program utama yaitu : pertanian,
pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, dan telematika, serta
pengembangan kawasan strategis.
Untuk menjalankan program tersebut, dana yang digelontorkan tak tanggung-
tanggung. Data dari Bappenas (2012) menyebutkan, penggelontoran dana MP3EI hingga
tahun 2014 mencapai 363 Triliun Rupiah, dimana untuk tahun 2011 dan 2012, masing-
masing dialokasikan dana sebesar 90 Triliun Rupiah yang difokuskan untuk
pembangunan infrastruktur dan tahun 2013 hingga 2014 untuk pembangunan daerah
dengan memanfaatkan keunggulan SDM dan SDA yang ada. Untuk Jawa Timur sendiri,
kebijakan pemerintah pusat melalui MP3EI sengaja difokuskan pada industri makanan
dan minuman (Industri Mamin). Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya tiga alasan utama
yaitu :
1. Potensi pasar yang besar, mengingat 67% dari PDRB Jawa Timur adalah konsumsi
rumah tangga dan lebih dari 60% dari konsumsi rumah tangga tersebut dikeluarkan
untuk konsumsi makanan dan minuman.

4. 4
2. Ketersediaan bahan baku yang melimpah, bahan baku industri makanan dan
minuman adalah hasil dari pertanian, seperti ; susu, gula, kedelai dan jagung.
Dimana lebih dari 30% dari total produksi nasional hasil pertanian tersebut
dihasilkan di Jawa Timur.
3. Memiliki m u l t i p l i e r e f f e c t yang besar terhadap pembangunan
ekonomi daerah baik melalui peningkatan nilai tambah di sektor pertanian, maupun
penyerapan tenaga kerja.
Data Disperindag Jawa Timur (2010) memaparkan bahwasannya hingga akhir
2010, jumlah industri makanan dan minuman di Jawa Timur mencapai 13.000an unit
dimana 8.975 unit diantaranya berupa Industri Kecil dan Menengah. Yang patut
digarisbawahi, dari sekian banyak industri makanan dan minuman yang ada, sebagian
besar masih memanfaatkan produk-produk pertanian dengan model pengelolaan secara
tradisional dan semi modern. Data Disperindag Jawa Timur (2010) menyebutkan dari
13.000an industri Mamin yang ada, sekitar 75% masih menggunakan teknologi yang
tergolong tradisional dan semi modern. Selain itu, pangsa pasar dari output yang
dihasilkan dari sekian banyak industri Mamin yang ada masih mengandalkan pasar lokal.
Untuk itu, diperlukan strategi kebijakan yang tepat agar produk Mamin di Jawa Timur
mampu bersaing dengan produk-produk impor dan mampu mensubstitusi impor yang
ada.
Dari pemaparan fakta dan data diatas, maka tujuan utama dalam tulisan ini
yaitu untuk memaparkan gambaran umum sinergitas kebijakan MP3EI dengan Creative
Distruction. Hasil akhir (outcome) dari konsep tersebut yaitu diharapkan mampu
mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur sesuai visi
MP3EI.
Penelitian ini berfokus pada analisis dan pemecahan masalah yang muncul
seiring dengan adanya isu pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada
keunggulan yang ditawarkan oleh tiap-tiap daerah (utamanya industri makanan dan
minuman di Jawa Timur). Untuk mendukung penulisan ini, maka penulis melakukan
kegiatan studi literatur yang mendalam, yakni dengan menggunakan penulisan deskriptif
dan data yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif.

5. 5
Alasan Dasar MP3EI di Jawa Timur Berfokus Pada Industri Makanan dan Minuman
Hegemoni globalisasi ekonomi yang cukup gencar akhir-akhir ini rasanya
menjadi tantangan tersendiri bagi tiap-tiap negara di dunia untuk meningkatkan
kapasitasnya secara ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan
kesejahteraan bagi rakyat menjadi target utama yang harus direalisasikan dengan baik.
Untuk menjawab tantangan seperti itu, maka konsep MP3EI sengaja dicetuskan agar
pembangunan perekonomian di Indonesia mampu bertahan dan bahkan tumbuh di
tengah gempuran globalisasi ekonomi. Adanya penyusunan MP3EI bukan berarti
perekonomian Indonesia saat ini belum tumbuh, namun penyusunan ini digunakan
untuk mempercepat pertumbuhan itu sendiri. Sehingga peran MP3EI yaitu mendorong
sisi internal (masyarakat) melalui lingkungan eksternal.
Melalui penyusunan MP3EI, diharapkan dengan percepatan dan perluasan
ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan
pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250-USD15.500 dan nilai total
perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-4,5 triliun. Maka dari itu, dalam
merealisasikannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4-7,5 persen pada
periode 2011-2014, dan sekitar 9,0-9,0 persen pada periode 2015-2025. Pertumbuhan
ekonomi ini diharapkan akan dibarengi dengan penurunan inflasi dari 6,5 persen pada
periode 2011-2014 menjadi 3,0 persen pada tahun 2025 (Perpres No. 32 Tahun 2011
tentang MP3EI).
Dengan melihat dinamika global yang terjadi, memperhatikan potensi dan
tantangan, maka dalam MP3EI ditetapkan rencana pembangunan 6 koridor ekonomi
yang multiplier-nya meliputi seluruh wilayah di Indonesia. Tujuan pembangunan 6
koridor ini adalah dalam fokus pengembangan sejumlah kegiatan ekonomi utama sesuai
dengan keunggulan masing-masing wilayah. Masing-masing koridor ini adalah Sumatera,
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-NT, serta Papua-Kepulauan Maluku. Salah satu koridor
yang memerankan peranan sentral dalam menjawab tantangan dalam pembangunan
ekonomi Indonesia adalah Koridor Jawa. Sedangkan propinsi yang memegang peranan
besar dalam Koridor Jawa adalah Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur masuk dalam simpul
industri makanan dan minuman, disamping simpul manufaktur mesin dan alat angkut.
Industri makanan dan minuman (mamin) sendiri merupakan subsektor dari industri
manufaktur (non migas) yang memiliki peranan sangat penting.

6. 6
Di level nasional, industri mamin merupakan kontributor yang cukup signifikan
terhadap PDB Indonesia. Berdasarkan data BPS, kontribusi industri mamin (termasuk
tembakau) terhadap PDB industri non migas pada tahun 2010 mencapai 33,62 persen.
Angka ini menempatkan industri mamin merupakan tiga sektor industri yang memiliki
kontribusi terbesar mulai tahun 1995 hingga 2010 terhadap total industri pengolahan
selain industri alat angkut, mesin dan peralatannya (28,14%) dan industri pupuk, kimia,
dan barang dari karet (12,73%). Pada tahun 2008, nilai produksi industri mamin
mencapai USD 20 miliar dan tumbuh rata-rata sebesar 16% setiap tahunnya. Sektor ini
juga diproyeksikan akan tumbuh rata-rata 8,4% per tahun. Angka ini lebih besar
dibandingkan dengan industri nasional yang ditargetkan rata-rata sebesar 6,7% tiap
tahunnya (Harian Ekonomi Neraca, 10 Januari 2012).
Selain itu, industri mamin merupakan industri yang dapat menyerap tenaga
kerja paling besar diantara industri manufaktur lainnya. Pada tahun 2010, industri ini
mampu menyerap tenaga kerja sebesar 3,6 juta orang. Hal ini telah terjadi peningkatan
sebesar 3,28% dibandingkan dengan tahun 2009. Kinerja lainnya dari industri mamin
adalah peningkatan nilai ekspor selama periode Januari-Agustus 2010 yang mencapai
16% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama,
kontribusinya terhadap penerimaan devisa mencapai USD 5,7 miliar. Dari besarnya
potensi yang dimiliki disektor industri mamin tersebut, maka konsep MP3EI di Jawa
Timur rasanya tidak salah jika di fokuskan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi
melalui sektor ini.
Rekomendasi Realisasi MP3EI Jawa Timur ; Pembangunan Pasar Input yang
Terintegrasi (Creative Distruction di Pasar Input)
Integrasi pasar input bukan merupakan barang baru bagi keberlangsungan
industri di tanah air. Berbagai macam kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah
dalam bentuk lembaga di sektor pertanian (formal maupun informal) tak lain memiliki
tujuan inti sebagai integrasi yang tertuang dalam peningkatan pertumbuhan sektor
pertanian dan peningkatan bergaining position petani serta mampu memutus rantai
distribusi output pertanian. Soeharto (2007) berpendapat, penguatan kelembagaan
pemerintah di beberapa sektor harus terus di tegakkan dan diratakan dengan alasan
hingga saat ini kelembagaan pemerintah hanya menjangkau masyarakat yang bekerja di
sektor formal. Untuk itulah, penguatan kelembagaan diharapkan mampu menjangkau

7. 7
berbagai sektor (khususnya pertanian) sehingga integrasi di pasar input dapat
diwujudkan dengan baik.
Secara umum, integrasi adalah bentuk perluasan konektivitas yang cukup
menguntungkan bagi produsen primer (penyedia input/produk primer) dan industri
(pengguna input). Dianggap menguntungkan lantaran input produksi yang ada dapat
dijumpai dengan mudah tanpa adanya intervensi moral hazard yang sering kali
dilakukan oleh tengkulak. Memang, memotong rantai distribusi dan mereduksi adanya
moral hazard yang seringkali dilakukan oleh para tengkulak tidak semudah membalikkan
telapak tangan. Hal ini nampak dari beberapa perilaku manusia sendiri yang pada
dasarnya memiliki kemungkinan untuk berperilaku oportunis. Yustika (2009)
mengemukakan dengan jelas bahwasannya setiap individu manusia secara psikologis
terancang untuk berperilaku oportunis walaupun kapasistas yang ditampakkan berbeda-
beda.
Untuk itulah, dalam memberikan rekomendasi konsepan MP3EI di Jawa Timur
sendiri, integrasi pasar input sengaja di bentuk sedemikian rupa. Pasar input yang
terintegrasi sengaja di lakukan lantaran di Jawa Timur sendiri rantai distribusi input
sangat beragam. Ada yang sangat sederhana, ada yang cenderung tidak adil, dan ada
juga yang sangat panjang lantaran melalui beberapa channel yang ada. Data dari dinas
pertanian Kabupaten Malang memaparkan secara gamblang dalam gambar terkait
distribusi produk pertanian di Jawa Timur.
Gambar 1 : Pola Distribusi Produk Pertanian di Jawa TImur
Data Dinas Pertanian Kabupaten Malang, 2010
Dari gambar 1 nampak jelas bahwasannya channel pemasaran produk pertanian
di Jawa Timur sangat beragam. Ada yang dari petani langsung ke industri atau ke
Toko/
Konsumen
Indsutri
Pemborong/
Tengkulak
Petani
Kelompok Tani
Gapoktan

8. 8
konsumen, ada juga yang dari petani ke tengkulak/pemborong dan dari
pemborong/tengkulak di teruskan ke pemborong yang lain dan sebagainya. Dari
beberapa kasus tersebut, maka terbesit sebuah konsep aglomerasi produk primer
pertanian yang tertuang dalam terminal agro-industri.
Nuryadin dkk. (2007) mengemukakan, semakin teraglomerasi secara spasial
suatu perekonomian maka akan semakin meningkat pertumbuhannya. Untuk itu,
konsep terminal agro-industri sengaja dipilih untuk mengefektif dan mengefisienkan
jalur distribusi input on-farm untuk industri (integrasi antara produsen dan
konsumen/pengguna output primer pertanian) dengan tujuan inti mempercepat
pertumbuhan perekonomian. Nantinya, setelah adanya terminal agro-industri, maka
setiap produk pertanian yang dihasilkan langsung di pasarkan melalui pasar tersebut.
Konsep terminal agro-industri yang ditawarkan diharapkan bisa di bangun di tiap-tiap
kabupaten atau kecamatan, tergantung dari kebutuhan (banyak/sedikitnya komoditas
yang dihasilakn tiap-tiap kabupaten/kecamatan).
Ide aglomerasi yang termaktub dalam terminal agro-industri memiliki tujuan inti
yaitu integrasi input produksi dapat terwujud dengan baik . Adapun gambaran mengenai
pola distribusi yang ditawarkan melalui terminal agro-industri tersebut adalah sebagai
berikut ;
Gambar 2 : Pola Distribusi Produk Pertanian Melalui Pasar Input yang Terintegrasi
Ilustrasi Penulis, 2012
Dari gambar 2, dapat dipahami bahwasannya pemasaran produk-produk primer
pertanian nantinya akan dipusatkan pada terminal agro industri. Pemasaran produk
primer ke terminal agro industri bisa langsung dari petani atau bisa juga dikoordinir oleh
Toko/
Konsumen
Indsutri
Terminal Agro
Industri
Petani
Kelompok Tani
Gapoktan
Promosi/
pemasaran
melalui Internet
Pemerintah
sebagai
Fasilitator

9. 9
poktan atau gapoktan untuk di bawa ke terminal agro industri. Dengan cara seperti itu,
pemasaran akan lebih efektif lantaran rantai distribusi dan asymmetric information
mampu direduksi. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemasaran produk dan informasi
mengenai produk yang dijual di terminal agro industri, maka restrukturisasi perlu
dilakukan. Restrukturisasi yang tertuang dalam bentuk promosi dan pemasaran melalui
dunia maya merupakan salah satu langkah solutif agar lebih mendekatkan konsumen
dengan produsen. Selain itu, pemanfaatan teknologi tersebut memiliki tujuan utama
yaitu memutus atau memperkecil terjadinya asymmetric information.
Outcome yang diharapkan agar terminal agro industri berjalan dengan baik,
maka harus ada kontrol dari pemerintah atau dinas terkait. Kontrol yang dimaksud yaitu
pemerintah atau dinas terkait mampu menjadi tim monitor dan fasilitator yang mampu
mendampingi para petani dan konsumen sehingga tercipta kesepahaman
(keseimbangan) yang saling menguntungkan (mutualism).
Sinergitas MP3EI dengan Creative Destruction di Jawa Timur ; Konsep Pro-Poor dan
Pro-Job
Munculnya ide creative destruction pertama kali dipopulerkan oleh Joseph Alois
Schumpeter pada tahun 1947. Schumpeter mengatakan, inovasi tak hanya bagaimana
menggunakan penemuan-penemuan, tetapi juga lewat cara baru berproduksi, produk
baru, dan bentuk baru organisasi (Nugroho, 2011). Sangat jelas ketika kebijakan MP3EI
di jabarkan dan diterjemahkan dalam sebuah bentuk implementasi nyata, setidaknya
dalam jangka waktu yang cukup singkat diharapkan mampu memberi stimulus bagi
masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan usaha. Pengembangan usaha industri
mamin di Jawa Timur yang difasilitasi oleh pemerintah dalam pembangunan
infrastruktur (kebijakan MP3EI) akan sangat efektif ketika sejalan dengan konsep
creative destruction. Hal ini sangat penting mengingat jumlah industri mamin di Jawa
Timur sebagian besar masih di dominasi oleh IKM yang menggunakan teknologi
sederhana.
Untuk mendongkrak pertumbuhan industri mamin tersebut, setidaknya
diperlukan inovasi yang cukup kompleks, baik di bidang pemasaran, inovasi produk,
cara memperoleh input, dan bagaimana mendistribusikan output. Konsep pertumbuhan
yang salah satunya di lakukan pada industri mamin, dalam jangka panjang diharapkan
mampu menjadi sebuah kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan

10. 10
memperluas lapangan kerja. Apa lagi untuk saat ini, ditengah gencarnya kemajuan
teknologi, rasanya inovasi-inovasi tersebut sangat mungkin untuk diwujudkan. Pasalnya
berbagai macan teknologi pendukung sudah sangat mudah untuk di jumpai.
Selain itu, terbukanya jalur perdagangan di kawasan ASEAN dan China (ACFTA)
menjadi sebuah angin segar bagi para pelaku bisnis di Indonesia. Yang perlu
digarisbawahi, terbukanya iklim bisnis yang kondusif tersebut perlu di dukung dengan
kesiapan matang dan dukungan penuh dari pemerintah agar laju pertumbuhan ekonomi
yang disandarkan dari industri mamin mampu melesat bak anak panah. Adanya
dukungan tersebut diarahkan agar Indonesia menjadi aktor utama yang mampu
bersaing secara ekonomi di kancah global. Sehingga Indonesia tidak lagi menjadi sasaran
produk-produk impor, tetapi lebih mengarah pada negara yang mampu melakukan
substitusi impor melalui sinergitas MP3EI dengan creative distruction. Adapun konsep
sinergitas MP3EI dengan creative destruction dapat dijabarkan dalam gambar 3.
Dari konsep yang dipaparkan dalam gambar 3 dapat dipahami bahwasannya
MP3EI yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur industri mamin di Jawa
Timur haruslah di sinergikan dengan creative destruction. Hal ini sangat penting
mengingat creative destructun sendiri mengandung makna terkait inovasi-inovasi yang
lebih kompleks. Jadi, MP3EI nantinya tidak sebatas pada adanya dukungan dari
pemerintah yang berupa bantuan pendanaan. Tetapi diarahkan pada inovasi-inovasi
yang mengarah pada core product yang berupa :
1. Pemasaran
Pemasaran akan diarahkan pada pemanfaatan teknologi sehingga pangsa pasar
yang dijajah akan semakin luas dan memiliki orientasi ekspor.
2. Produk yang dihasilkan
Agar produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk-produk impor, maka
sentuhan teknologi baik dalam menciptakan kreasi maupun bagaimana
mengemas produk sangat dibutuhkan. Dengan kata lain, polesan inovasi dan
modernitas teknologi harus benar-benar dibentuk agar salah satu infrastruktur
yang di canangkan dalam MP3EI bisa diwujudkan.
3. Cara memperoleh input
Seperti dijelaskan di awal, integrasi supplier dengan pengguna input harus
terealisasi dengan baik. Pasar input yang inovatif yang tertuang dalam terminal
agro industri merupakan salah satu bentuk ide yang cukup solutif dalam

11. 11
memperoleh input. Hal ini sangat penting mengingat dalam terminal agro industri
yang di bentuk, konsep modernitas juga dicantumkan. Sehingga informasi yang
asimetris utamanya terkait harga dapat diminimalisir.
4. Bagaimana mendistribusikan output mamin
Dukangan infrastruktur yang berbentuk fisik dalam mensupport distribusi output
memang mutlak di perlukan. Infrastruktur fisik (utamanya jalan raya) seringkali
menjadi kendala tersendiri lantaran banyak menimbulkan biaya transaksi.
Rumitnya distribusi dan kendala jalan raya yang tidak mendukung menjadikan
barang-barang yang didistribusikan tidak berjalan dengan lancar. Seperti yang
diberitakan oleh detik news (15 September 2011), tersendatnya pemasaran
produk menjadikan iklan tidak efektif karena brand awareness tidak dibarengai
dengan ketersediaan barang. Untuk mengurangi biaya transaksi yang ada,
seharusnya produk-produk yang dipasarkan harus melalui pendistribusian yang
lebih efektif yang bisa dilakukan salah satunya dengan mengintegrasikan
pelayaran dan kereta api. Daya angkut kereta api yang lebih banyak semakin
menjamin berkurangnya biaya transaksi. Sehingga dalam jangka panjang,
kondusifnya industri mamin di Jawa Timur akan memberikan berkah tersendiri
lantaran biaya distribusi semakin murah.
Dukungan infrastruktur yang cukup kondusif tersebut memberikan keleluasaan
bagi masyarakat untuk mengembangkan industri mamin. Sehingga, banyaknya
masyarakat yang berkecimpung dalam industri mamin akan memperluas penyediaan
lapangan kerja dan dalam jangka panjang memberi dampak pada pengurangan angka
kemiskinan dan angka pengangguran. Hasil akhir yang diharapkan dari kondusifnya iklim
tersebut membuktikan bahwasannya senergitas MP3EI dengan creative destruction
memberikan dampak yang nyata terhadap pereduksian angka kemiskinan (pro poor) dan
memperluas lapangan kerja (pro job).

12. 12
Gambar 3 : Alur Sinergitas MP3EI dengan Creative Destruction dalam Mewujudkan
Kebijakan Pro-Poor dan Pro-Job
Ilustrasi Penulis, 2012
MP3EI
INFRASTRUKTUR
INOVASI
CREATIVE DISTRUCTION
PEMASARAN PRODUK MEMPEROLEH INPUT DISTRIBUSI
PERLUASAN
LAPANGAN
KERJA
PENGANGGURAN
TEREDUKSI
PRO-POOR DAN
PRO-JOB
TERCAPAI

13. 13
Daftar Pustaka
Bappenas. 2012. Alokasi Dana MP3EI Perlu Disepakati Lagi.
http://www.bappenas.go.id/print/3413/alokasi-dana-mp3ei-perlu-disepakati-lagi/
Boediono. 2009. Kebijakan Fiskal : Sekarang dan Selanjutnya. Kompas. Jakarta.
BPS. 2012. Data Pengangguran di Indonesia.
Data Dinas Pertanian Kabupaten Malang. 2010. Pola Distribusi Produk Pertanian di Jawa
Timur.
Detik News. 2011. Online Shopping - solusi kendala distribusi perdagangan Indonesia.
http://news.detik.com/read/2011/09/15/010002/1722725/727/online-shopping--
solusi-kendala-distribusi-perdagangan-indonesia
Disperindag Jawa Timur. 2010. Data IKM dan IB Jawa Timur Tahun 2010.
Hadiyanti, Puji. 2006. Kemiskinan dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal
Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Jakarta. Jakarta.
Harian Ekonomi Neraca. 10 Januari 2012. Pertumbuhan Industri Mamin Nasional.
Novita, Medianna dkk. 2011. Perkembangan Jalan Raya di Indonesia. Institut Teknologi
Bandung. Bandung.
Nugroho, Yanuar. 2011. Memikirkan Kembali Inovasi di Organisasi Masyarakat Sipil
Indonesia. Manchester Institute of Economics Research. Inggris.
Perpres No. 32 Tahun 2011. 2011. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2011-2025.
Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Penerbit Alfa Beta.
Bandung.
Suman, Agus. 2011. Infrastruktur Penghambat Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya. Malang.
___________. 2012. Benahilah Infrastruktur. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Brawijaya. Malang.
Syukri, Muhammad dkk. Studi Kualitatif Dampak PNPM-Perdesaan Tahun 2010 di Jawa
Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tenggara. Lembaga Penelitian Semeru.
Jakarta.
Yustika, E. Ahmad. 2009. Ekonomi Politik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

14. 14
Lampiran 1
Tabel Data Industri Mamin Jawa Timur tahun 2010
Kode Kab/ KOTA
Industri bukan makanan dan minuman
Jumlah unit
usaha
Jumlah
tenaga
kerja
Nilai investasi (Rp) Nilai produksi (Rp) Nilai bahan baku (Rp)
1 Kab Pacitan 119 4401 91.747.135.185 143.130.348.000 83.082.200.000
2 Kab Ponorogo 414 15405 84.537.447.000 285.095.144.000 92.935.538.000
3 Kab Trenggalek 189 1735 13.263.820.160 96.585.001.000 12.391.421.250
4 Kab Tulungagung 341 20383 98.315.817.000 267.500.930.000 99.661.139.000
5 Kab Blitar 422 4414 61.188.998.611 154.955.480.000 67.142.007.000
6 Kab Kediri 176 4011 72.610.342.000 214.462.700.000 61.501.268.100
7 Kab Malang 94 3343 230.904.815.000 222.676.701.000 86.443.659.500
8 Kab Lumanjang 394 21003 198.012.504.089 258.203.780.000 144.614.486.200
9 Kab Jember 128 3748 18.071.207.800 40.327.440.000 16.508.230.000
10 Kab Banyuwangi 182 6829 15.272.469.450 43.839.960.000 20.559.260.000
11 Kab Bondowoso 770 30170 435.354.577.000 989.608.397.013 5.996.259.971
12 Kab Situbondo 116 4153 15.048.175.000 18.401.650.000 8.722.691.750
13 Kab Probolinggo 103 2236 3.853.815.000 2.572.760.000 3.979.010
14 Kab Pasuruan 27 12738 97.635.667.300 118.689.222.817 7.679.515.433
15 Kab Sidoarjo 220 23040 9.697.857.462.348 44.724.651.574.646 4.914.645.263.929
16 Kab Mojokerto 311 46669 217.990.600.500 368.698.054.000 98.034.603.905
17 Kab Jombang 312 17457 88.499.487.400 162.409.355.008 58.540.271.056
18 Kab Nganjuk 245 3782 27.168.821.200 221.119.602.500 97.254.838.000
19 Kab Madiun 169 5645 27.030.692.000 78.467.593.400 35.514.630.000
20 Kab Magetan 185 5157 35.974.677.793 121.939.126.488 71.172.052.462
21 Kab Ngawi 161 4411 5.963.988.000 147.270.500.000 116.857.950
22 Kab Bojonegoro 101 2458 247.258.381.000 275.676.156.250 29.928.143.000
23 Kab Tuban 280 13171 51.285.619.000 377.505.033.640 135.658.789.000
24 Kab Lamongan 328 18512 80.186.763.922 426.600.379.000 53.033.324.900
25 Kab Gresik 225 16366 491.604.199.176 722.777.050.208 26.766.880.000
26 Kab Bangkalan 280 3979 20.767.003.000 17.271.335.872 29.203.870.740
27 Kab Sampang 205 5060 20.997.936.000 56.376.805.000 12.448.744.000
28 Kab Pamekasan 65 1432 1.910.870.000 13.281.300.000 2.485.496.640

15. 15
Kode Kab/ KOTA
Industri bukan makanan dan minuman
Jumlah unit
usaha
Jumlah
tenaga
kerja
Nilai investasi (Rp) Nilai produksi (Rp) Nilai bahan baku (Rp)
29 Kab Sumenep 13 512 9.890.750.000 14.531.700.000 4.208.500.000
71 Kediri 301 9599 25.044.327.500 296.905.233.500 112.687.079.500
72 Blitar 52 1562 2.964.400.000 22.783.275.000 11.847.303.000
73 Malang 619 45001 204.257.321.000 2.646.460.210.000 450.214.865.430
74 Probolinggo 199 1883 8.478.167.000 16.270.983.000 8.961.030.000
75 Pasuruan 332 12529 414.483.042.500 939.440.456.819.178 259.902.060.300
76 Mojokerto 411 13032 56.677.492.680 137.972.156.000 43.449.817.680
77 Madiun 154 4632 45.627.862.736 147.833.107.000 8.475.441.000
78 Surabaya 309 16662 222.134.861.000 284.555.812.000 142.703.736
79 Batu 23 475 3.379.564.000 23.158.085.000 2.027.738.400
Sumber : Disperindag Jawa Timur, 2010 diolah
Tabel Daerah Sentra Produksi Industri Makanan dan Minuman Unggulan berdasarkan
Komoditas, 2010
Nama Kab/Kota
Jenis Industri Makanan dan
Minuman
Komoditas
1. Sidoarjo Industri Makanan Ringan Krupuk
2. Kota Malang Industri Tembakau dan Rokok Rokok
3. Tulungagung Industri Tembakau dan Rokok Rokok
4. Blitar Industri Makanan Dasar Kecap dan Sambal Pecel
5. Bondowoso Industri Makanan Ringan dan Jamu Tahu, Tempe, dan Tape, dan Jamu
6. Malang Industri Tembakau dan Rokok Rokok
7. Mojokerto Industri Minuman Minuman Ringan
8. Kediri Industri Tembakau dan Rokok Rokok
9. Nganjuk Industri Minuman Minuman Anggur dan sejenisnya
10. Ponorogo Industri Makanan Ringan Tahu dan krupuk
11.Kota Kediri Industri Makanan Ringan dan Jamu Tahu serta olahannya dan Jamu
Sumber : Disperindag Jawa Timur, 2010 diolah

16. 16
Lampiran 2
Curri Culum Vitae
Nama : Tri Cahyono
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 29 Maret 1988
Pendidikan : Mahasiswa S-2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Brawijaya
Tlp : 085646530316
Alamat di Malang : Villa Bukit Tidar Blok E-2/307
Curri Culum Vitae Anggota
Nama : Agus Tri Darmawanto
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 17 Maret 1988
Pendidikan : Mahasiswa S-2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Brawijaya
Tlp : 082131317173
Alamat di Malang : Villa Bukit Tidar Blok E-2/307