Dokumen tersebut membahas tentang penataan kewenangan pemerintahan desa dan pengembangan standar pelayanan minimal di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pelayanan masyarakat dan pemberdayaan, namun saat ini peran desa masih terfokus pada administrasi. Dokumen tersebut juga membahas mengenai kebutuhan penguatan otonomi desa serta penyerahan kewenangan lebih bes