Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa
•
1 recomendación•229 vistas
Dokumen tersebut membahas tentang Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa sebagai solusi inovatif pelayanan publik melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dokumen ini menjelaskan pentingnya integrasi data dan program antarinstansi pemerintah untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang merata.
Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Similar a Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa
Similar a Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa (20)
Más de Tri Widodo W. UTOMO
Más de Tri Widodo W. UTOMO (20)
Último
Último (8)
Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa
- 1. Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa sbg Solusi Inovatif Pelayanan Disampaikan pada Rapat Koordinasi Daerah Satu Data Indonesia melalui Kolaborasi Tata Kelola Berbasis Desa & Kelurahan, diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo Jakarta, 25 November 2022 Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Deputi Kepala LAN-RI Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
- 2. Sumber: Deloitte, Gov2020: A Journey into the Future of Government, 2015 Global Digital Index & Indek Pembangunan TIK Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi di Indonesia masih tergolong rendah (5,32) dari skala 10 pada tahun 2019. IP-TIK ini disusun dari 3 subindeks: 1) keahlian, 2) akses dan infrastruktur, dan 3) penggunaan.
- 3. Sumber: Deloitte, Gov2020: A Journey into the Future of Government, 2015 Kondisi Dunia Digital Indonesia
- 4. Potret Satu Data Indonesia Sudahkah terintegrasi, atau masih parsial?
- 7. Lab. RB Tematik sbg Metode Integrasi Rencana Aksi RB Pelaksanaan Monev Laporan BIJAK Hasil PRAKONDISI PROSES Data Kolaborasi Stakeholder METODE TEKNOKRASI BIJAK merupakan mekanisme kolaboratif dalam proses kebijakan yang terdiri dari:
- 8. Contoh Integrasi Program & Aktor Pendidikan Perkoperasian dan UMKM Rehabilitasi Sosial Pembangunan Perumahan Bappeda • Budget tagging kebijakan pengentasan kemiskinan • Sistem pengendalian dan evaluasi program pengentasan kemiskinan Dinas Perindagkop UMKM • Pengembangan Industri Agro • Pengembangan Industri Non-Agro Dinas Sosial • Pengolahan Data Kemiskinan dan PMKS lainnya • Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman • Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya Perencanaan Program Kemiskinan Akses Mutu Layanan Kesehatan Merata Dinas Kesehatan • Standarisasi Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan • Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi • Pembinaan masyarakat penganggur dan perluasan kesempatan kerja • Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Outcome & Target Pengentasan Kemiskinan TKPKD Dinas Pendidikan • Pembiayaan Layanan Pendidikan • Bantuan Siswa Miskin (BSM) Peningkatan Kesempatan Kerja Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin untuk mengikuti pendidikan
- 9. Pelayanan Publik sbg Tujuan Integrasi Data & Program Transformasi Digital Ekonomi Standar Pelayanan Minimal PP No. 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat 6. Sosial Layanan Administrasi Pemerintahan A. Akuntabilitas Kinerja B. Pengawasan C. Kepegawaian D. Kearsipan E. BMN F. Keuangan (Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa) G. dll Layanan Administrasi Pemerintahan A. Akuntabilitas Kinerja B. Pengawasan C. Kepegawaian D. Kearsipan E. BMN F. Keuangan (Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa) G. dll Layanan Publik A. SPM (Government to Citizen/G2C) 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat 6. Sosial B. Layanan Bisnis (Government to Business/G2B) 1. Perdagangan 2. Perindustrian 3. Penyiaran 4. Kawasan Ekonomi 5. dll Layanan Publik A. SPM (Government to Citizen/G2C) 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat 6. Sosial B. Layanan Bisnis (Government to Business/G2B) 1. Perdagangan 2. Perindustrian 3. Penyiaran 4. Kawasan Ekonomi 5. dll UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah Government to Government/G2G Government to Employee/G2E EoDB CPI EGDI
- 10. Terima Kasih