Berikut perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar Pak Lutfi: - PTKP setahun: - Wajib pajak: Rp 24.300.000 - Wajib pajak kawin: Rp 2.025.000 - Tambahan 3 anak: Rp 6.075.000 - Total PTKP: Rp 32.400.000 - Penghasilan setahun: Rp 96.800.000 - Penghasilan kena pajak: Rp 96.800.000 - Rp 32.400.000 = Rp 64.

1. CREATED BY: UMI PUJIATI,
M.Pd

2. DAFTAR ISI

3. Apa itu pajak?
Fungsi pajak itu apa saja, ya?
Trus, tahukah kita jenis-
jenis pajak itu apa aja
ya????????????????
Apa sajakah
tarif pajak itu,
kawan?
Dan, bagaimana kita bisa
menghitung pajak penghasilan
maupun pajak bumi dan
bangunan, saudara?

4. PENGERTIAN PAJAK
iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang
yang pemungutannya dapat dipaksakan dan tanpa
memperoleh balas jasa (kontraprestasi) secara langsung
DI INDONESIA,
lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan adalah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ada di bawah
naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia

5. LANDASAN HUKUM
Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-
undang.
Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945
Undang-Undang perpajakan yang disempurnakan dan berlaku
sejak 1 Januari 2001
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa (PPn) serta Pajak tentang Penjualan atas Barang Mewah
(PPn BM).
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
dan Keputusan Menteri Keuangan No 201/ KMK.04/2000 tentang
Penyesuaian Besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi
dan Bangunan.

6. JUST TO KNOW ABOUT:
• orang perorangan atau badan hukum yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan, ditetapkan untuk
melakukan kewajiban membayar pajak
Subjek pajak
• hal yang dikenakan pajak, misalnya penghasilan, bumi dan
bangunan, mobil, dan motor.
Objek pajak
• ketentuan mengenai berapa besarnya pajak yang harus dibayar
oleh wajib pajak, berdasarkan objek pajak yang dimaksud
Tarif pajak

7. 1. Fungsi Budgeter
pajak sebagai sumber penerimaan
negara untuk membiayai
pengeluaran pemerintah
contoh: belanja pegawai, belanja
barang,
dan pemeliharaan
2. Fungsi Mengatur
(Regulerend/Regulatory)
pajak sebagai alat mengatur
kebijakan pemerintah dalam bidang
sosial dan ekonomi
contoh: dalam
rangka merangsang dan
meningkatkan investasi maka
pemerintah
dapat memberikan fasilitas
keringanan pajak investasi

8. 3. Fungsi Stabilitas
Melalui pungutan pajak, pemerintah dapat mengatur aktivitas
ekonomi masyarakat sehingga akan tercipta kondisi ekonomi yang
stabil
contoh: belanja pegawai, belanja barang, dan pemeliharaan
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Dengan adanya pungutan pajak, pemerintah dapat mengatur
distribusi dan mengalokasikan peruntukan pajak sehingga semua
masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung dapat
merasakan manfaat dari hasil pemungutan pajak yang dilakukan
oleh pemerintah.

9. JENIS-JENIS PAJAK
Penanggung
Pajak
Pajak
Langsung
pajak yang harus
ditanggung
sendiri oleh wajib
pajak dan tidak
boleh
dilimpahkan ke
orang lain
Pajak
Penghasilan
(PPh), Pajak
Bumi dan
Bangunan
(PBB)
Pajak Tak
Langsung
pajak yang dapat
dilimpahkan
kepada orang
lain
Pajak
Pertambahan
Nilai (PPN)

10. Contoh barang yang dikenai Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)

11. JENIS-JENIS PAJAK
Lembaga
Pemungut
nya
Pajak
Pusat
pajak yang
dipungut oleh
pemerintah pusat
untuk membiayai
rumah tangga
negara
contoh:
PPN, PBB,
PPnBM
Pajak
Daerah
pajak yang
dipungut oleh
pemerintah
daerah untuk
membiayai
rumah tangga
daerah
TK I
Pajak Bumi
dan Bangunan
TK
II
Pajak
Hiburan, Pajak
reklame, Pajak
Penerangan dan
Pajak Kendaraan
Bermotor.

12. Contoh barang yang dikenai pajak pertambahan
nilai (PPN)

13. Contoh Pajak Pusat Pajak Barang Mewah (PPnBM)

14. JENIS-JENIS PAJAK
Sifat Objek
Pajak
Pajak
pribadi
pajak yang
pengenaannya
bersifat pribadi
wajib pajak
Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak
Bumi dan
Bangunan (PBB)
Pajak
kebendaan
pajak yang
pengenaannya
memerhatikan objek
pajak (benda yang
dikenai pajak)
contoh: PPN, bea
masuk, cukai, pajak
barang ekspor

15. Contoh benda kena cukai

16. TARIF PAJAK
• makin tinggi nilai objek pajak, persentase tarif pajak makin meningkat
Tarif Progresif
• makin tinggi nilai objek pajak, persentase tarif pajak makin menurun
Tarif Degresif
• persentase tarif pajak tetap, berapapun nilai objek pajaknya
Tarif Proporsional
• nilai nominal pajak yang harus dibayar tetap, berapapun nilai objek pajak
Tarif Tetap

17. BAGAIMANA CARA
MENGHITUNG PAJAK
PENGHASILAN?

18. 01. Pajak Penghasilan
Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang
diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi
dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatan, jasa, dan kegiatan.
 Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun
2007.
 Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap
subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya
dalam tahun pajak.
 Subyek pajak di sini dapat berupa orang pribadi atau badan
misal PT dan Koperasi.

19. Mulai 1 Januari 2013 batas Penghasilan tidak kena pajak ini atau
yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak) dinaikkan
menjadi Rp 24.300.000 atau jika dihitung per bulannya adalah Rp
2.025.000.
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-
196/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya PTKP. Peraturan
ini berlaku definitif mulai 1 Januari 2013.
01. Pajak Penghasilan

20. Selengkapnya kenaikan PTKP ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. TK, Lajang (tidak menikah), Lama: Rp. 15.840.000,- Baru: Rp. 24.300.000,-
2. TK1, Lajang dengan 1 tanggungan, Lama Rp. 17.160.000,- Baru: 26.325.000,-
3. TK2, Lajang dengan 2 tanggungan, Lama Rp. 18.480.000,- Baru: 28.350.000,-
4. TK3, Lajang dengan 3 tanggungan, Lama Rp. 19.800.000,- Baru: 30.375.000,-
5. K, Menikah tanpa tanggungan, Lama Rp. 17.160.000,- Baru: 26.325.000,-
6. K1, Menikah dengan 1 tanggungan, Lama Rp. 18.480.000,- Baru: 28.350.000,-
7. K2, Menikah dengan 2 tanggungan, Lama Rp. 19.800.000,- Baru: 30.375.000,-
8. K3, Menikah dengan 3 tanggungan, Lama Rp. 21.120.000,- Baru: 32.400.000,-
01. Pajak Penghasilan

21. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
http://www.pajak.go.id/content/penyesuaian-besaran-penghasilan-tidak-kena-pajak
Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP
TK 24.300.000,- - - 24.300.000,-
TK1 24.300.000,- -
2.025.000
26.325.000,-
TK2 24.300.000,- -
4.050.000
28.350.000,-
K/0 24.300.000,- 2.025.000 - 26.325.000,-
K/1 24.300.000,- 2.025.000 2.025.000 28.350.000,-
K/2 24.300.000,- 2.025.000 4.050.000 30.375.000,-
K/3 24.300.000,- 2.025.000 6.075.000 32.400.000,-

22. Keterangan
TK : tidak kawin
TK1 : lajang dengan 1 tanggungan
TK2 : lajang dengan 2 tanggungan
K/0 : kawin, tidak punya tanggungan
K/1 : kawin dengan 1 tanggungan
K/2 : kawin dengan 2 tanggungan
K/3 : kawin dengan 3 tanggungan

23. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00
Di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00
Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00
Di atas Rp 500.000.000,00
5%
15%
25%
30%

24. Contoh perhitungan pajak penghasilan (PPH)
Seorang pegawai mendapat gaji setiap bulan Rp3.000.000,00. Ia mempunyai
satu istri tidak bekerja dan satu anak. Hitunglah pajak penghasilan pegawai
tersebut!
Penghasilan 1 tahun = 12 bulan Rp3.000.000,00 = Rp36.000.000,00
Penghasilan tidak kena pajak:
 Wajib pajak Rp 24.300.000
 Istri Rp 2.025.000
 Anak Rp 2.025.000 +
 Penghasilan Tidak Kena Pajaknya Rp 28.350.000,00 -
 Penghasilan Kena Pajak Rp 7.650.000,00
 Pajak yang harus dibayar 5% 7.650.000 Rp 382.500,00
 Pajak 1 bulan adalah Rp 382.500,00 : 12 Rp 31.875,00

25. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
http://www.pajak.go.id/content/penyesuaian-besaran-penghasilan-tidak-kena-pajak
Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP
TK 24.300.000,- - - 24.300.000,-
TK1 24.300.000,- -
2.025.000
26.325.000,-
TK2 24.300.000,- -
4.050.000
28.350.000,-
K/0 24.300.000,- 2.025.000 - 26.325.000,-
K/1 24.300.000,- 2.025.000 2.025.000 28.350.000,-

26. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00
Di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00
Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00
Di atas Rp 500.000.000,00
5%
15%
25%
30%

27. Contoh perhitungan pajak penghasilan (PPH)
Tuan Bendi mempunyai penghasilan setahun Rp 72.000.000,00.
Wajib pajak berstatus menikah dengan 1 (satu) orang anak,
sedangkan istrinya tidak bekerja. Hitunglah pajak penghasilan
Bapak Bendi!
Penghasilan 1 tahun = Rp 72.000.000,00
Penghasilan tidak kena pajak:
 Wajib pajak Rp 24.300.000
 Istri Rp 2.025.000
 Anak Rp 2.025.000 +
 Penghasilan Tidak Kena Pajaknya Rp 28.350.000,00 -
 Penghasilan Kena Pajak Rp 43.650.000,00
 Pajak yang harus dibayar 15% 43.650.000 Rp 6.547.500,00
 Pajak 1 bulan adalah Rp 6.547.500,00 : 12 Rp 545.625,00

28. Tuan Parto seorang pegawai PT Opera, menerima penghasilan tiap
bulan Rp 3.000.000,00. Wajib pajak berstatus kawin dan
mempunyai 3 (tiga) anak, sedangkan istrinya tidak bekerja. Berapa
pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Tuan Parto tiap bulan?
Contoh perhitungan pajak penghasilan (PPH)
LET SEE THE EXPLAINATION ON THE
NEXT SLIDE

29. Jawab:
PTKP setahun:
Wajib pajak : Rp 24.300.000
Wajib pajak kawin : Rp 2.025.000
Tambahan 3 anak : Rp 6.075.000 +
Rp 32.400.000
Penghasilan setahun:
12 x Rp 3.000.000,00 = Rp 36.000.000,00
PTKP = Rp 32.400.000,00 _
Penghasilan kena pajak Rp 3.600.000,00
Pajak Penghasilan
5% x Rp 3.600.000,00 = Rp 180.000,00
PPh setahun = Rp 180.000,00
PPh sebulan = Rp 180.000,00 : 12 = Rp 15.000,00

30. Pak Lutfi menerima penghasilan netto setahun sebesar Rp
96.800.000,00. Wajib pajak berstatus kawin dan
mempunyai 3 (tiga) anak, sedangkan istrinya tidak bekerja.
Hitunglah pajak Pak Lutfi selama setahun!

31. Jawab:
Penghasilan neto 1 tahun Rp 96.800.000,00
PTKP Rp 24.300.000,00 _
Penghasilan kena pajak Rp 72.500.000,00
Pajak penghasilan terutang
5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00
15% x Rp 22.500.000,00 Rp 3.375.000,00 +
Jumlah Rp 5.875.000,00
Jadi, besarnya pajak yang harus dibayar dalam satu tahun ialah Rp
5.875.000,00

32. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
http://www.pajak.go.id/content/penyesuaian-besaran-penghasilan-tidak-kena-pajak
Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP
TK 24.300.000,- - - 24.300.000,-
TK1 24.300.000,- -
2.025.000
26.325.000,-
TK2 24.300.000,- -
4.050.000
28.350.000,-
K/0 24.300.000,- 2.025.000 - 26.325.000,-
K/1 24.300.000,- 2.025.000 2.025.000 28.350.000,-

33. Seorang suami dalam tahun 2010 memperoleh
penghasilan netto sebesar Rp 219.608.000,00. Wajib
pajak berstatus kawin pisah harta dengan 3 (tiga) anak,
sedangkan istrinya memperoleh penghasilan netto dari
usahanya sebesar Rp 109.192.000,00. Hitunglah pajak
penghasilannya!

34. Penghasilan suami Rp 219.608.000,00
Penghasilan istri Rp 109.192.000,00 +
Penghasilan gabungan Rp 328.800.000,00
PTKP setahun:
Wajib pajak Rp 24.300.000,00
Wajib pajak kawin Rp 2.025.000,00
Tambahan 3 anak Rp 6.075.000,00
Tambahan istri bekerja Rp 24.300.000,00 +
Rp 56.700.000,00
Penghasilan kena pajak:
Penghasilan gabungan Rp 328.800.000,00
PTKP Rp 56.700.000,00 _
Rp 272.100.000,00
PPh terhutang gabungan (suami dan istri)
5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00
15% x Rp 200.000.00,00 Rp 30.000.000,00
25% x Rp 22.100.000,00 Rp 5.525.000,00 +
Jumlah Rp 38.025.000,00

35. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang
dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di
dalam daerah pabean (daerah pajak).
Pertambahan nilai timbul karena digunakannya
faktor – faktor produksi dalam menyiapkan,
menghasilkan, menyalurkan, dan
memperdagangkan
barang atau jasa kepada konsumen.

36. Barang Dan Jasa Yang Tidak Termasuk Objek
Pajak
a) Kelompok Barang
1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran
yang diambil langsung dari sumbernya.
2) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan
oleh rakyat banyak.
3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel,
restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya.
4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

37. Barang Dan Jasa Yang Tidak Termasuk Objek
Pajak
b) Kelompok Jasa
1) Jasa di bidang kesehatan medik.
2) Jasa di bidang pelayanan sosial.
3) Jasa pengiriman surat dengan perangko.
4) Jasa di bidang perbankan dan asuransi.
5) Jasa di bidang keagamaan.
6) Jasa dibidang pendidikan.
7) Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah
dikenakan pajak tontonan.

38. Barang Dan Jasa Yang Tidak Termasuk Objek
Pajak
b) Kelompok Jasa
8) Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.
9) Jasa komersial angkutan umum di darat dan di air.
10) Jasa di bidang tenaga kerja
11) Jasa di bidang perhotelan
12) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka
menjalankan pemerintahan secara umum.

39. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPnBM)
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) diatur dalam
undang-undang yang sama dengan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Pajak ini
hanya dikenakan sekali.
Tarif Pajak PPnBM paling rendah 10 % dan paling tinggi 75 %
yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah. Atas ekspor Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah dikenakan pajak 0 % yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan.