Kel cinta diklatpim III Jatinangor 2016: Presentasi Topik Integritas
•Descargar como PPTX, PDF•
3 recomendaciones•359 vistas
Dokumen tersebut membahas mengenai akuntabilitas pelayanan publik di Indonesia dan faktor-faktor penyebab rendahnya akuntabilitas pelayanan publik. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: (1) peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih dan inkonsisten; (2) sumber daya manusia aparatur yang alokasi dan kualitasnya belum seimbang; (3) sarana dan prasarana kerja yang kuantitas dan kualitasnya kur
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Destacado
Destacado (20)
Similar a Kel cinta diklatpim III Jatinangor 2016: Presentasi Topik Integritas
Similar a Kel cinta diklatpim III Jatinangor 2016: Presentasi Topik Integritas (20)
Último
Último (20)
Kel cinta diklatpim III Jatinangor 2016: Presentasi Topik Integritas
- 2. PKP2A I LAN JATINANGOR Public Service Accountability is Nothing without these:
- 3. PKP2A I LAN JATINANGOR AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA #mengapa dan bagaimana
- 4. PKP2A I LAN JATINANGOR AKUNTABILITAS • Akuntabilitas (accountability) adalah ukuran yang menunjukan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya (Kumorotomo, 2005)
- 5. PKP2A I LAN JATINANGOR • akuntabilitas suatu ukuran yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan. – ada dua bentuk akuntabilitas yaitu akuntabilitas eksplisit dan akuntabilitas implisit. – Akuntabilitas eksplisit (answerability) pertanggungjwaban seorang pejabat atau pegawai pemerintahan manakala ia/mereka harus menjawab atau menanggung konsekuensi-konsekuensi dari cara-cara (proses) yang mereka gunakan dalam melaksanakan tugas kedinasan
- 6. PKP2A I LAN JATINANGOR – akuntabilitas implisit berarti bahwa setiap pejabat atau pegawai pemerintahan secara implisit bertanggungjawab atas setiap kebijakan, tindakan atau proses pelayanan publik yang dilaksanakan
- 7. PKP2A I LAN JATINANGOR • Polidano (1998) menawarkan kategorisasi baru yang disebutnya sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. – Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggung jawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, – akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggung jawaban vertikal melalui rantai komando tertentu.
- 8. PKP2A I LAN JATINANGOR Pelayanan Publik • Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU 25/2009)
- 9. PKP2A I LAN JATINANGOR • Dalam konteks pelayanan publik berdasarkan pengertian diatas bahwa akuntabilitas pelayanan publik merupakan suatu ukuran yang menunjukan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaran pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada didalam masyarakat atau yang dimiliki oleh stakeholder
- 10. PKP2A I LAN JATINANGOR Implementasi Akuntabilitas Pelayanan Publik di Indonesia • Era reformasi telah memberi harapan baru dalam implementasi akuntabilitas pelayanan publik di Indonesia, pembenahan dgn segala macam langkah penataan sistem birokrasi terwujudnya good governance • Namun kenyataannya….
- 11. PKP2A I LAN JATINANGOR data bicara: Survei integritas KPK (2009) mutu pelayanan publik Indonesia baru mencapai skor (skala 10): – 6,64 (instansi pusat), – 6,69 (daerah)
- 12. PKP2A I LAN JATINANGOR •Mengapa akuntabilitas pelayanan publik di Indonesia masih begitu rendah??
- 13. PKP2A I LAN JATINANGOR #1 Organisasi Organisasi pemerintahan belum tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).
- 14. PKP2A I LAN JATINANGOR Pelayanan publik kita ini rendah karena, salah satu sebabnya: Ada per- Undang2an negara yang masih tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir, serta pertentangan satu sama lain mas bro Ada juga perundang - undangan yang belum disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat, atuh.
- 15. PKP2A I LAN JATINANGOR #3 SDM
- 17. PKP2A I LAN JATINANGOR Masalah utama SDM aparatur negara adalah • alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut teritorial (daerah) tidak seimbang, serta tingkat produktivitas PNS masih rendah. • Manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme: (pembinaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, reward and punishment). • Selain itu, sistem penggajian pegawai negeri belum didasarkan pada bobot pekerjaan/jabatan yang diperoleh dari evaluasi jabatan. Gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan golongan/pangkat tidak sepenuhnya mencerminkan beban tugas dan tanggung jawab akibatnya PGPS • Mind Set, Culture Set
- 18. PKP2A I LAN JATINANGOR #4 Sarpras • Perangkat kerja utama – Kuantitas – Kualitas
- 19. PKP2A I LAN JATINANGOR #5 SOP
- 20. PKP2A I LAN JATINANGOR #6 Dana
- 21. PKP2A I LAN JATINANGOR • Lingkungan sosial budaya – Kebijakan suatu lembaga pelayanan publik belum tentu diterima masyarakat – Masyarakat tidak mau tahu thd aturan formal
- 22. PKP2A I LAN JATINANGOR Rumusan strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus dilakukan di dalam birokrasi itu sendiri dan rumusannya sebagai berikut: 1. Mengikis budaya paternalistik . - Asal Bapak Senang. - Menegakkan kriteria efektivitas dan efesiens. 2. Membuat suatu standar operasional prosedural pelayanan untuk menjamin adanya kepastian pengguna (biaya, waktu penyelesaian, persyaratan) 3. Merampingkan struktur dan memperkaya fungsi Merampingkan struktur dan memperkaya fungsi sesuai kebutuhan jika dipandang perlu Menurut Anda Apa yang Sebaiknya Harus dilakukan Utk peningkatan Akuntabilitas Publik?
- 23. PKP2A I LAN JATINANGOR 1. Mengakomodasi kritik dari publik. (1) Untuk mewujudkan akuntabilitas, peran partisipatif masyarakat dalam menilai pelayanan dan peran aspiratif birokrasi dalam menampung segala ktirikan dari masyarakat yang berguna sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem penyelenggaran pelayanan apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. (2) Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang aspiratif terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat 2. Memupuk semangat kerjasama dan mengutamakan sinergi. Dalam memberikan pelayanan publik, birokrasi harus bertumpu kepada visi dan misi dari birokrasi itu sendiri dimana sebagai penyelenggara pelayanan publik dan sebagai pelayan publik atau masyarakat. 3. Membudayakan delegasi kewenangan dan diskresi yang bertanggung jawab 4. Orientasi kepada pelayanan pengguna jasa. Pelayanan yang akuntabel adalah pelayanan yang mengacu kepada kepuasan pengguna jasa yaitu masyarakat atau publik.
- 24. PKP2A I LAN JATINANGOR memberikan pelayanan publik yg baik perlu dilakukan • perubahan mind set & cultural set • penegakan unsur2 integritas, moralitas, etika, Budaya 4S : Senyum Salam Sapa Sopan • sosialisasi prinsip2 good governance & reformasi birokrasi • Keteladanan dari pimpinan sangat dibutuhkan • budaya kerja yg baik, efektif & efisien • budaya kerja produktif
- 25. PKP2A I LAN JATINANGOR PKP2A I LAN JATINANGOR