Dokumen tersebut membahas kebijakan pemerintah dalam menangani masalah sosial melalui koordinasi antar kementerian dan program-program seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran."

1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KOORDINASI
PENANGANAN MASALAH SOSIAL KEMASYARAKATAN
Oleh : Dra. Eka Yulianti, MScOleh : Dra. Eka Yulianti, MSc
Asdep PerlindunganAsdep Perlindungan Perempuan danPerempuan dan AnakAnak
Yogyakarta, 14 Mei 2013Yogyakarta, 14 Mei 2013
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA

2. 2
OUT LINEOUT LINE
1.1. MASALAH SOSIAL KEMASYARAKATANMASALAH SOSIAL KEMASYARAKATAN
2.2. KEMISKINAN/PENGANGGURANKEMISKINAN/PENGANGGURAN
3.3. PENDIDIKANPENDIDIKAN
4.4. KESEHATANKESEHATAN
5.5. KEJAHATANKEJAHATAN

3. 3
11

4. 4
• Masalah sosial sebagai suatu kondisi yang mempunyai pengaruh
terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai
sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan yang
karenanya dirasakan perlu untuk ditangani .
• Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis
faktor, yakni antara lain :
1. Faktor EkonomiFaktor Ekonomi : Kemiskinan, pengangguran, pendidikan dll.
2. Faktor Sosial BudayaFaktor Sosial Budaya : Kejahatan, kenakalan remaja, dll.
3. Faktor Biologis. Faktor Biologis : Kesehatan, Penyakit menular dsb.
4. Faktor PsikologisFaktor Psikologis : Penyimpangan, perkosaan, kekerasan
terhadap perempuan dan anak dsb.
PENGERTIANPENGERTIAN

5. 5
Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat : Sasaran RPJMNPerekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat : Sasaran RPJMN
2010 – 20142010 – 2014
 Maret 2012-Sept 2012: kemiskinan berkurang 0,54 jt org atau 0,3% per tahun (11.66%), dibandingkan
dengan penduduk miskin pada Maret 2012 yang sebesar 29,13 juta orang atau 11.96%.
 Tahun 2012, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun 6.14%, antara tahun 2011-2012, jumlah
pengangguran berkurang sebanyak 460 ribu, dan dari 7,70 juta menjadi 7,24 juta.
 Tahun 2012, pertumbuhan ekonomi sebesar 6.5%, target tahun 2014 sebesar 7.0% - 7.7%
 Tahun 2012, realisasi pertumbuhan investasi 10.9%, target tahun 2014 sebesar 11.7% - 12.1%
 Penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran dilakukan melalui penciptaan lapangan
kerja dengan mendorong realisasi MP3EI serta menjalankan program MP3KI dan mengefektifkan
belanja APBN tepat sasaran dan tepat waktu.
REALISASI PERKIRAAN
2010 2011 2012 2013 2014
Tingkat Kemiskinan (%) 13.33 12.49
(Maret)
11.96
(Maret)
11.66
(Sept)
9.5 – 10.5 8 - 10
Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) (%)
7.14
(Agust)
6.56
(11
Agust)
- 6.14
(12
Agust)
5.8 - 6 5 - 6
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6.2 6.5 - 6.5 6.8 - 7.2 7.0 - 7.7
Pertumbuhan Investasi (%) 8.5 8.8 - 10.9 12.1 11.7 – 12.1

6. 6
DISPARITAS KEMISKINAN
MASIH TINGGI - MARET 2012
TINGKAT KEMISKINAN RATA-
RATA NASIONAL: 11,66%
16 PROVINSI MASIH DIATAS RATA-RATA KEMISKINAN NASIONAL
DAN 17 PROVINSI BERADA DI BAWAH RATA-RATA KEMISKINAN
NASIONAL

7. 7
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
TIAP PROVINSI TAHUN 2012
Rata-rata IPM Indonesia 2012 (72,77)
 15 provinsi diatas rata-rata nasional dan 18 provinsi dibawah rata-rata nasional

8. 8
PERIODE BONUSPERIODE BONUS
DEMOGRAFIDEMOGRAFI
Dalam 10 tahun ke
depan, Indonesia
diproyeksikan akan
mengalami bonus
demografi, yaitu masa
dimana jumlah kelompok
usia produktif melebihi
dari usia tidak produktif.
Untuk itu, menjadi
tantangan kita untuk
benar-benar mewujudkan
sistem perlindungan
sosial yang handal agar
kualitas penduduk
Indonesia kompetitif,
sehat dan berkualitas

9. 9
22

10. 10
Tren penurunan prosentase kemiskinan
dari tahun 2004 sd 2012

11. 11

12. 12

13. Klaster-1
1. BEASISWA MISKIN
2. JAMKESMAS
3. RASKIN
4. PKH
5. BLT (bila diperlukan
saat krisis)
6. Dll.
Klaster-2
PROGRAM-
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
(PNPM)
Klaster-
3
KREDIT
USAHA
RAKYAT
(KUR)
Klaster-4
1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH
2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH
3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT
5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *)
6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan *)
KEBIJAKAN EKONOMI-MAKRO
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat, serta
Perluasan dan
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Pengurangan
Angka Kemiskinan
*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan
Masyarakat Miskin Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok
tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.
ARAH KEBIJAKAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-
RAKYAT
13

14. 14
LOKASI & ALOKASI BLM PNPM MANDIRI
PNPM Mandiri telah mencakup 99,4% dari total jumlah kecamatan.

15. 15
PEMANFAATAN BLM PNPM MANDIRI

16. RASIO KESEMPATAN KERJA TERHADAP ANGKATAN
KERJA TERUS MENINGKAT
 Sejak tahun 2006,
rasio yang memiliki
pekerjaan meningkat
hampir sama antara
kota dan desa.
 Ketersediaan lapangan
kerja di perkotaan dan
perdesaan merata.
 Kecenderungan dalam rasio
pekerja untuk kaum muda
menunjukkan situasi yang
lebih baik.
 Rasio ini pernah menurun
tajam tahun 2002-2005.

17. 17
PROGRAM
RASKINPagu Beras Miskin (raskin) th. 2013: 2,8 juta ton; sasaran
15,5 juta RTM dan Rentan; manfaat 15 kg/RT/Bulan/RTS,
membayar Rp. 1.600/kg, durasi: 12 bulan; subsidi harga
tebus Rp. 6.151,-/kg; Total Anggaran subsidi Raskin : 17,2
Triliun.
1. PEMDA (Gub/Bupati/Walikota) agar mempercepat
realisasi penyaluran Raskin di wilayahnya.
2. PEMDA menyediakan dana penyaluran Raskin dari
Titik Distribusi ke Titik Bagi.

18. 18
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
BANTUAN TUNAI BERSYARAT (Conditional Cash Transfer)
 Th. 2013 cakupan PKH: 2,4 juta RTSM, 33 Provinsi, 167 Kab, 1.429 Kec, rata-rata bantuan Rp. 1.39
juta/RTSM/tahun. Total pagu Rp. 2,8 Triliun.
 USULAN APBN-P 2013: cakupan tetap, bantuan ditingkatkan rata2 Rp. 1,5 juta atau Rp. 1,8 juta
RTS/tahun.
 RENCANA TAHUN 2014; Penambahan sasaran 3,2 juta RTSM, bantuan ditingkatkan Rp. 1,5
juta/RTSM/tahun/ Rp. 1,8 juta RTSM/tahun. Total pagu perluasan PKH Rp. 4,1 triliun.
 Perluasan wilayah melalui saturasi (dalam 1 kecamatan) dan ekspansi (penambahan kabupaten/kota
yang baru) dengan memperioritaskan pada kabupaten yang supply side “ready”.
TAHUN
RTSM LOKASI
TARGET REALISASI % PROV KAB/KOTA
KECAMATA
N
2007 500.000 387.947 77.5 7 48 337
2008 642.000 620.848 96.55 13 70 637
2009 720.000 726.376 100.88 13 70 781
2010 816.000 774.293 94.88 20 88 946
2011 1.116.000 1.052.201 94.28 25 119 1.387
2012 1.516.000 1.492.473 98.44 33 166 1.787
2013 2.400.000 2.425.000 101.04 33 167 1.429

19. 19
33

20. 20
Sumber: Susenas 2011
JENJANG PENDIDIKAN TERTINGGI YANG PERNAH
DIIKUTI OLEH PENDUDUK USIA 19-23 TAHUN
MENURUT STATUS KELUARGA, TAHUN 2011

21. 21
22 Prov diatas rata-rata nasional
Papua Barat, Maluku Utara,
Maluku, Gorontalo, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Utara,
Kalimantan Timur, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Tengah,
Banten, Jawa Barat, DKI
Jakarta, Kepulauan Riau, Kep.
Bangka Belitung, Lampung,
Bengkulu, Sumatera Selatan,
Jambi, Riau, Sumatera Barat,
Sumatera Utara, Aceh.
11 Prov dibawah rata2 nasional
Papua, Sulawesi Barat,
Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Selatan, Kalimantan Barat, NTT,
NTB, Bali, Jawa Timur, DI.
Yogyakarta, Jawa Tengah
PROSENTASE ANGKA MELEK HURUF TAHUN
2011

22. 22
Jenjang
Pendidikan
Jumlah Siswa
Jumlah Sasaran BSM (siswa)
Tahun 2013 PERKIRAAN Tahun 2014
Siswa Unit cost (Rp) Siswa Unit cost (Rp)
SD/MI 30.468.203 4.966.533 Rp. 360 ribu/
siswa/th
9.498.789 Rp.450 ribu/
siswa/th
SD 26.875.203 3.530.305 8.062.561
MI 3.593.000 1.436.228 1.436.228
SMP/MTs 12.996.957 2.197.003 Rp. 560 ribu/
siswa/th
3.843.478
Rp.750 ribu/
siswa/th
SMP 9.643.957 1.246.712 2.893.187
MTs 3.353.000 950.291 950.291
SMA/SMK/MA 9.823.227 1.574.443 Rp. 750 ribu/
siswa/th
2.089.704
Rp.1 juta/
siswa/th
SMA/SMK 8.687.227 1.181.714 1.696.975
MA 1.136.000 392.729 392.729
Total
53.288.38
7
8.737.979
15.431.97
1
CAKUPAN DAN SATUAN BIAYA
BANTUAN SISWA MISKIN (BSM) TH.
2013-2014

23. 23
KONDISI RUANG KELAS RUSAK SD-SMP 2013
27.970 Ruang
Kelas SD
Rusak
11.215 Ruang
Kelas SMP
Rusak
Rehab 2013 :
7.100
Rehab 2014 :
18.100
Rehab 2013 :
2.100
Rehab 2014 :
3.300
Sisa Ruang
Kelas rusak
dipenuhi
melalui DAK
Sisa Ruang
Kelas rusak
dipenuhi
melalui DAK

24. 24
44

25. 25

26. SASARAN INDIKATOR STATUS
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN
BAYI
1.Penurunan tingkat kematian Ibu (AKI)
2.Penurunan tingkat kematian bayi (AKB)
3
3
Target dan Capaian Target dan Capaian
ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI
ANGKA KEMATIAN IBU ANGKA KEMATIAN BAYI
 Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI dan AKB) terutama karena :
 Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih sudah mencapai 88,64 persen namun kualitas pelayanan dan
kompetensi tenaga kesehatan belum sepenuhnya sesuai standar pelayanan.
 Cakupan imunisasi dasar lengkap meliputi HBV, BCG, DPT, Polio, dan Campak baru mencapai 66 persen,
meskipun khusus imunisasi campak sudah mencapai 80,1 persen.
26

27. 27

28. ANGKA KELAHIRAN TOTAL
SASARAN INDIKATOR STATUS
MENURUNKAN ANGKA KELAHIRAN TOTAL
(TOTAL FERTILITY RATE/ TFR) MENJADI 2,1 PER
WANITA USIA REPRODUKSI (15-49 TAHUN) PADA
TH. 2014.
Angka kelahiran total (Total
Fertility Rate/TFR) 3
Target RPJMN 2014:
TFR = 2,1 Sangat
Sulit Tercapai
Angka Kelahiran Total (TFR)
Stagnan selama 10 tahun
terakhir, dikarenakan:
• Kepesertaan ber-KB (CPR)
hanya meningkat 0,5 persen
dalam kurun waktu 5 tahun
• Masih tingginya angka ASFR
14-19 tahun yaitu 48 /1.000
wanita
• Masih tingginya Unmet Need
(8,5 persen).
•Masih rendahnya peserta KB
Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang /MKJP (10,6 persen)
Sumber: BPS, SDKI 1991 - 2012
28

29. 29

30. 30
JUMLAH KASUS HIV - AIDS
Jumlah kasus HIV dan
AIDS

31. 31

32. 32
PERCEPATAN ELIMINASI
MALARIA
32

33. 33

34. 34
PENAMBAHAN SARANA DAN PRASARANA
KESEHATAN MENJELANG BPJS – KES 2012-
2014
Keperluan Penambahan Infrastruktur Kesehatan
2012 2013 Perkiraan
2014
2015 - 2019
Rumah Sakit 40.000
Tempat Tidur
40.000
Tempat Tidur
20.000
Tempat Tidur
Sesuai
kebutuhan dan
ketersediaan
anggaran
Puskesmas 5.323 unit 9.323
unit
9.536
unit
APBN Kemkes
DAK Yankes
Dasar + rujukan
Rp. 2,4
Triliun
Rp. 2,0
Triliun
Rp. 3,6 Triliun
Rp. 2.0 Triliun
Rp. 3,5 Triliun
(masih proses)

35. 35

36. 36
55

37. 37
Sumber : Bareskrim, POLRI

38. 38
KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUANKASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20092001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 20122010 2011 2012
Sumber : Komnas Perempuan, 2013Sumber : Komnas Perempuan, 2013

39. 39
TAHUNTAHUN JUMLAH KASUSJUMLAH KASUS
20112011 2.275 kasus, diantaranya 887 kasus kekerasan2.275 kasus, diantaranya 887 kasus kekerasan
seksualseksual
20122012 3.871 kasus, diantaranya 1.028 kasus kekerasan3.871 kasus, diantaranya 1.028 kasus kekerasan
seksualseksual
20132013 919 kasus, diantaranya 216 kasus kekerasan919 kasus, diantaranya 216 kasus kekerasan
seksualseksual
Kasus Kekerasan terhadap AnakKasus Kekerasan terhadap Anak
Sumber : KPAI, 2013Sumber : KPAI, 2013

40. 40
BENTUK DAN JENIS KEKERASAN TERHADAPBENTUK DAN JENIS KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN 2012PEREMPUAN 2012
(Komnas Perempuan)(Komnas Perempuan)
(Komnas Perempuan)(Komnas Perempuan)

41. 41
PERMASALAHAN LANGKAH STRATEGIS K/L TERKAIT
Jumlah korban Kekerasan
terhadap perempuan dan anak
masih tinggi
Perlindungan dan Penanganan
Tindak Pidana Kekerasan
terhadap perempuan dan anak
Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (P2TP2A)
Kurangnya pemenuhan hak anak
sebagai generasi penerus
Pemenuhan dan Perlindungan
Hak Anak dan Survey Kekerasan
terhadap Anak
Instansi Terkait melalui
pendekatan Kab/Kota layak anak
Masih banyaknya korban
Perdagangan Orang dan
Eksploitasi Seksual Anak
Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan
Orang dan Eksploitasi Seksual
Anak
Gugus Tugas Pencegahan dan
Penangangan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Instansi
Terkait
PERMASALAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGISPERMASALAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS
UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAKUNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(2013/2014(2013/2014))
Belum seluruh provinsi, kab/kota
membentuk Gugus Tugas dan
P2TP2A
Mengembangkan dan
memperkuat kapasitas
kelembagaan Gugus Tugas dan
P2TP2A
Gugus Tugas Pusat, 27 Gugus
Tugas Provinsi dan 88 Gugus
Tugas Kabupaten/Kota
P2TP2A di 17 Propinsi dan 192
Kabupaten/Kota
Penegakan hukum belum optimal Meningkatkan upaya penegakan
hukum agar pelaku mendapat
Kemenkumham
Kepolisian

42. TERIMA KASIH