3. 3
SSIISSTTIIMM MMAANNAAJJEEMMEENN
KK33
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA
PENINGKATAN PERLINDUNGAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Evaluasi dan Konsepsi Kebijakan SMK3
4. 4
PRINSIP DASAR
• Tenaga kerja berhak untuk mendapatkan jaminan
keselamatan dalam melakukan pekerjaan
- UU Bo.1/1970 jo. Ps. 27 ayat (2) UUD 1945
Tujuan K3 untuk melindungi tenaga
kerja dan mengamankan asset perusahaan dari
resiko kecelakaan
• Kecelakaan kerja menurunkan produktivitas
5. Tenaga kerja bukan komoditas (deklarasi Philadelphia
1944)
2 hal penting terkait issue perburuhan dalam
perjanjian WTO 1996 di Singapore :
5
- ILO sebagai badan yang menetapkan Standar Perburuhan
- Standar Perburuhan tidak akan digunakan untuk keperluan
proteksi perdagangan bebas
• Standar K3 (termasuk SMK3) merupakan
bagian dari standar perburuhan
6. 6
Standard ILO
Berbagai tingkatan Standar ILO :
- Konvensi;
- Rekomendasi;
- Resolusi;
- Deklarasi;
- Konklusi ( kesimpulan sidang);
- Set of Guide lines
7. 7
DEFINISI SISTEM MANAJEMEN K3
•Bagian dari sistem manajamen secara
keseluruhan yang dibutuhkan bagi :
pengembangan, penerapan, pencapaian,
pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3
dalam rangka pengendalian resiko yang
berkaitan dengan kegiatan kerja
guna terciptanya tempat kerja yang aman,
efisien dan produktif
8. 8
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN
• K3 masih belum mendapatkan perhatian yang
memadai semua pihak
• Kecalakaan kerja yang terjadi masih tinggi
• Relatif rendahnya komitment pimpinan
perusahaan dalam hal K3
• Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan
kesadaran atas K3
• Tuntutan global dalam perlindungan tenaga
kerja yang diterapkan oleh ILO
• Desakan LSM internasional dalam hal hak
tenaga kerja untuk mendapatkan
perlindungan
9. 9
1. K3 masih belum mendapatkan perhatian
yang memadai semua pihak:
• Masalah K3 masih belum menjadi prioritas program
• Tidak ada yang mengangkat masalah K3 menjadi
issue nasional baik secara politis maupun sosial
• Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek
ekonomi, dan tidak pernah diliaht dari pendekatan
moral
• Tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor
produksi dalam perusahaan, belum dirtempatkan
sebagai mitra usaha
• Alokasi anggaran perusahaan untuk maslah K3 relatif
kecil
10. 10
2. Masih rendahnya komitment pimpinan
perusahaan terhadap K3 :
• Dari jumlah perusahaan 160.041 menurut
data UU No.7/1981, 13.381 merupakan
perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari
100 orang ( wajib mempunyai P2K3 sesuai
pasal 10 UUKK No.1/1970)
• Jumlah P2K3 yang ada kurang dari 13.000
• Dari P2K3 yang ada 10-12 % yang berfungsi
• Menunjukan komitment pimpinan perusahaan
terhadap K3 masih rendah
Perusahaan yang mempunyai dokter perusahaan
(pasal 8 UUKK No.1/1970) tercatat 1.155 orang
Program pemeriksaan kesehatan tenaga kerja tidak
jalan
11. 11
TUJUAN PENERAPAN SMK3
• Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat
dan martabatnya sebagaoi manusia (pasal 27
ayat 2 UUD 1945)
• Meningkatkan komitment pimpinan perusahaan
dalam melindungi tenaga kerja
• Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja
untuk menghadapi kompetisi perdagangan global
• Proteksi terhadap industri dalam negeri
• Meningkatkan daya saing dalam perdagangan
internasional
• Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap
produk ekspor nasional
12. 12
DASAR HUKUM
1. UUD 1945 pasal 27 ayat (2)
2. UU No.14 tahun 1969 pasal 3,9 dan 10
3. UU No.1 tahun 1970 pasal 4
4. Per.Menaker No. PER.05/MEN/1996
5. Kep.Menaker No.KEP-19/MEN/1996
13. 13
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERAPAN SMK3
Peninjauan ulang &
Peningkatan oleh
manajemen
Peninjauan ulang &
Peningkatan oleh
manajemen
Komitmen dan
Kebijakan
Komitmen dan
Kebijakan
Perencanaan
SMK3
Pengukuran dan
evaluasi PPeenneerraappaann S SMMKK33
Pengukuran dan
evaluasi
Perencanaan
SMK3
Peningkatan
berkelanjutan
14. 14
KRITERIA PERUSAHAAN
• Perusahaan dengan :
- tk 100 atau lebih dan atau
- potensi bahaya peledakan, kebakaran,
pencemaran dan penyakit akibat kerja
Pasal 3 Per.Menaker No.05/1996
15. 15
AUDIT SMK3
Per.Menaker No. 05/MEN/1996
PENGERTIAN AUDIT
• adalah pemeriksaan secara sistematik dan
independen, untuk menentukan suatu kegiatan
dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan
pengaturan yang direncanakan dan dilaksanakan
secara efektif dan cocok untuk mencapai
kebijakan dan tujuan perusahaan
16. 16
AUDIT SMK3
Per.Menaker No. 05/MEN/1996
pasal 5
DIFINISI AUDIT SMK3
• alat untuk mengukur besarnya keberhasilan
pelaksanaan dan penerpan SMK3 di tempat kerja
• pemeriksaan secara sistimatik
• dilakukan secara independen
• dilakukan oleh Badan Audit independen
• minimal 1 kali/3 tahun
17. 17
MEKANISME AUDIT SMK3
DIREKTUR
RTA
BADAN AUDIT
UNIT PENGAWASAN K3
PERUSAHAAN
1
3 2
4
4
5
5
• Sertifikat SMK3
• Tindakan
18. 18
SERTIFIKASI
• Sertifikasi SMK3 adalah bukti
pengakuan tingkat pemenuhan
penerapan peraturan perundangan
SMK3
• Proses sertifikasi SMK3 suatu
perusahaan dilakukan oleh Badan Audit
Independen melalui proses audit SMK3
19. 19
MEKANISME SERTIFIKASI
• Inventarisasi daftar perusahaan oleh Depnaker
• Depnaker mengkofirmasikan perusahaan yang
diaudit ke Badan Audit
• Penentuan jadwal audit oleh Badan Audit
• Konfirmasi pelaksanaan audit ke Depnaker dan
perusahaan
• Pelaksanaan audit kesesuaian oleh Badan Audit
• Evaluasi dan analisa hasil audit oleh Badan Audit
• Konfirmasi hasil audit ke Depnaker dan perusahaan
oleh Badan Audit
• Pemberian sertifikat oleh Depnaker
20. 20
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
• Tidak ada persamaan persepsi terhadap kebijakan
SMK3 sebagai kebijakan nasional anatara instansi
teknis/departemen maupun perusahaan
• Kurangnya sosialisasi
• Terbatasnya anggaran untuk sosialisasi dan
pelatihan
• Masih dianggap sebagai biaya yang tidak
bermanfaat untuk kepentingan perusahaan
• Kurangnya kontrol sosial
• Terbatasnya jumlah pegawai pengawas
• Adanya berbagai model SMK3 yang diterapkan oleh
perusahaan di Indonesia
21. KONSEPSI PENGAWASAN K3 KEDEPAN
21
OPERATOR
PERUSAHAAN
Perusahaan
Jasa K3
Badan Audit
SMK3
PEMERINTAH
Regulator
Pengawasan
Ketenagakerjaan
22. KONSEPSI PENGAWASAN K3 KEDEPAN
22
PENGAWASAN K3
PERUSAHAAN
Inspeksi
Teknis
AUDIT
SMK3
Inspeksi
Norma
Konsultan
Ahli K3 Pegawai
Pengawas Auditor
23. 23
KEBIJAKAN SMK3 KEDEPAN
PERUSAHAAN
SMK3
Voluntary
Program
AUDIT SMK3
Compulsory
Program
Jasa Konsultan SMK3
Per.Menaker No.04/1995
Badan Audit
Revisi Per.Menaker
No.05/1996
PENGAWASAN
NORMA K3
26. 26
LLAATTAARR BBEELLAAKKAANNGG
• Meningkatkan komitmen pimpinan
perusahaan
• Mempercepat birokrasi
• Mempercepat pengambilan keputusan
• Pengawasan tidak langsung
28. 28
MMAANNFFAAAATT
• Mengembangkan kerjasama bidang
K3
• Meningkatkan kesadaran dan
partisipasi tenaga kerja terhadap K3
• Forum komunikasi dalam bidang K3
• Menciptakan tempat kerja yang nihil
kecelakaan dan penyakit akibat kerja
29. 29
TTUUGGAASS PPOOKKOOKK
Memberikan saran dan pertimbangan
di bidang K3 kepada
pengusaha/pengurus tempat kerja
(diminta maupun tidak)
31. 31
FFUUNNGGSSII
• Membantu pengusaha atau pengurus :
Mengevaluasi cara kerja, proses danlingkungan kerja
Tindakan koreksi dan alternatif
Mengembangkan sistem pengendalian bahaya
Mengevaluasi penyebab kec. dan PAK
Mengembangkan penyuluhan dan penelitian
Pemantauan gizi kerja dan makanan
Memeriksa kelengkapan peralatan K3
Pelayanan kesehatan tenaga kerja
Mengembangkan lab. Dan interpretasi hasil pem.
Menyelenggarakan administrasi K3
• Membantu menyusun kebijakan manajemen K3
dan pedoman kerja
32. 32
PPEERRAANN
• Sebagai sekretaris pada P2K3
di lini fungsional
• Memfollow up rekomendasi
atau saran dan perkembangan
yang telah disepakati kedua
belah pihak di lini struktural
