Dokumen tersebut membahas peraturan perundang-undangan terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di bidang migas, meliputi: 1. Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang K3, lingkungan, dan ketenagakerjaan yang berlaku di sektor migas 2. Syarat-syarat dan kewajiban pengusaha/manajemen serta pekerja untuk menerapkan standar K3 3. Pengawasan dan penegakan aturan K3 oleh instansi

1. 1
KESELAMATAN
KESEHATAN
KERJA [K3]
MIGAS
1

2. 2
PERATURAN
PERUNDANGAN
2

3. Undang-Undang
◊ Undang Undang No. 1 Thn 1970 tentang Keselamatan
Kerja
◊ Undang Undang No. 44 Prp. Thn 1960 tentang
Pertambangan dan Gas Bumi jo. UU No. 8 Thn 1971
tentang Perusahaan Pertambangan dan Minyak Gas Bumi
Negara
◊ Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
◊ Undang Undang No. 22 Thn 2001 tentang Minyak dan
Gas Bumi
◊ Undang-undang No. 13 Thn 2003 tentang
Ketenagakerjaan
Peraturan Keselamatan Kerja Tambang
Mijn Politie Reglemen No. 341 Thn 1930
3

4.  Peraturan Pemerintah No. 35 Thn 2004 No.
jo PP 34 Thn 2005 tentang : Kegiatan Hulu
Minyak dan Gas Bumi
 Peraturan Pemerintah No. 36 Thn 2004
tentang : Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan
Gas Bumi
4

5. 1. Peraturan Pemerintah No. 19 Thn 1973
tentang : Pengaturan Dan Pengawasan
Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Thn 1974
tentang : Pengawasan Pelaksanaan
Eksplorasi Dan Eksploitasi Migas di Daerah
Lepas Pantai
3. Peraturan Pemerintah No. 11 Thn 1979
Tentang : Keselamatan Kerja Pada Pemurnian
dan Pengolahan Migas
5

6.  Peraturan Menteri Pertambangan
No. 05/P/M/Pertamb/1977 tentang Kewajiban
Memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untuk
Platform Migas di Daerah Lepas Pantai
 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
No. 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan
Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan
Teknik yang Dipergunakan dalam
Pertambangan
Migas dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi
6

7. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
K3 LINGKUNGAN
UU NO.22/2001
PASAL 40 AYAT
(2), (3), DAN (6) MPR NO. 341
TAHUN 1930
UU NO. 44 Prp.
THN 1960 JO. UU
NO. 8 THN 1971
UU NO. 1/1970
UU NO. 13/2003
UU NO. 32/2009
PPLH
PP No. 35/2004
PP No. 36/2004
RPP K3PL
KEPMEN ESDM dan
TERKAIT
PP NO. 19/1973
PP NO. 17/1974
PP NO. 11/1979
PP No. 27/1999
PP No. 85/1999
PP No. 82/2001
PP No. 41/1999, Dll.
7

8. MPR No 341 Tahun 1930
MIJN POLITE
REGLEMENT
2.1
8

9. PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG
PASAL 4
9
1. Pelaksanaan tugas-tugas atau pekerjaan-
pekerjaan di suatu pekerjaan tambang atau
suatu pekerjaan eksplorasi, di mana
keselamatan atau kesehatan dari orang-
orang yang dipekerjakan pada perusahaan
itu tergantung pada kesempurnaan
perlakuan pekerjaan, maka hanya dapat
ditugaskan kepada karyawan-karyawan
yang memiliki kecakapan dan kejujuran
yang dibutuhkan baik jasmani maupun
rohani.

10. PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG)
PASAL 4
10
2. Apabila ternyata tidak cakap dan tidak
jujur, atau jika oleh inspektur tambang
terhadap keadaan itu telah diadakan
penyelidikan dan ia menganggap perlu
untuk memberhentikan, maka karyawan-
karyawan yang demikian itu harus segera
diberhentikan dari tugas-tugas dan
pekerjaan-pekerjaannya.

11. PASAL 5
PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG)
11
1. Dilarang untuk menyalah gunakan sesuatu
bagian dari pekerjaan tambang atau pekerjaan
eksplorasi untuk secara lain melepaskan diri
pada tujuannya atau merusakkan atau tanpa
berwenang menjalankan alat-alat bila dengan
perbuatan itu dapat me-nimbulkan bahaya
terhadap keselamatan dari orang-orang atau
lalu lintas umum.

12. PASAL 5
(PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG)
12
2. Tiap orang yang melihat atau
mendengar bahwa perbuatan yang
termaksud dalam ayat (1) di atas itu
dijalankan, berwajib untuk segera
memberitahukan hal ini kepada salah
satu dari orang-orang yang bertugas
untuk mengawasi pekerjaan disitu.

13. UU No 1 Tahun 1970
KESELAMATAN KERJA
XI Bab
18 Pasal
2.2
13

14. TEMPAT KERJA
SDM
BAHAN
PERALATAN
PROSES PRODUKSI
CARA KERJA
SIFAT PEKERJAAN
LINGKUNGAN KERJA
FAKTOR
PENYEBAB
AMAN
SEHAT
ANALISIS
Mana
jemen
Produk
tivitas
KECELAKAAN
14

15. XI Bab, 18 pasal
Bab I : Tentang Istilah-istilah
Bab II : Ruang Lingkup
Bab III : Syarat-syarat
Keselamatan Kerja
Bab IV : Pengawasan
Bab V : Pembinaan
Bab VI : Panitia Pembina K3
Bab VII : Kecelakaan
Bab VIII : Kewajiban dan Hak
Tenaga Kerja
Bab IX : Kewajiban Bila
Memasuki Tempat Kerja
Bab X : Kewajiban Pengurus
Bab XI : Ketentuan-ketentuan
Penutup
Simbol : jumlah gigi roda = 11
Tanda silang = keselamatan
15

16.  Tempat kerja ruangan/lapangan, tertutup/terbuka,
diam/bergerak, tenaga kerja bekerja
ruangan/lapangan/halaman/
sekelilingnya
 Pengurus  Manajemen
 Pengusaha  Orang, Badan Hukum
 Direktur  petugas ditunjuk Menaker
sebagai pelaksana UU
 Pegawai pengawas  pegawai teknis berkeahlian
khusus dari Depnaker yang
ditunjuk oleh Menaker
 Ahli Keselamatan Kerja  tenaga teknis berkeahlian
khusus dari luar Depnaker
16

17.  Keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat,
di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di
udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum
Republik Indonesia
 Rincian aktivitas dan tempat pada ayat 2 dan 3
Ruang Lingkup Keselamatan
Kerja [pasal 2]
17

18. a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada
waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya
suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan
angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja
baik physik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.
i. memperoleh ......

19. i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja,
lingkungan, cara dan proses kerjanya;
n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang,
binatang, tanaman atau barang;
o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar
muat,perlakuan dan penyimpanan barang;
q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada
pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah
tinggi
Syarat-syarat Keselamatan Kerja
19

20. Direktur : Pengawasan umum pelaksanaan UU
Pegawai Pengawas dan Ahli Keselamatan Kerja :
pengawasan langsung pelaksanaan
Pengurus di wajibkan memeriksakan kesehatan
badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga
kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan
sesuai dengan sifat-sifaf pekerjaan yang diberikan padanya
Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja
yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada
Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh
Direktur.
20

21. Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada
tiap tenaga kerja baru tentang :
1. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat
timbul dalam tempat kerja
2. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang
diharuskan dalam tempat kerja;
3. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang
bersangkutan;
4. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan
pekerjaannya
21

22. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan
pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada
di bawah pimpinannya, dalam pencegahan
kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta
peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja,
pula dalam pemberian pertolongan pertama pada
kecelakaan
22

23. Pembentukan P2K3
Pengusaha/Pengurus dan tenaga kerja
melaksanakan tugas dan kewajiban
bersama di bidang keselamatan dan
kesehatan kerja, dalam rangka
melancarkan usaha berproduksi
23

24.  Pelaporan kecelakaan yang terjadi di tempat
kerja
Pengurus diwajibkan melaporkan tiap
kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang
dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri Tenaga Kerja.
24

25. I. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
II. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan
kesehatan kerja yang diwajibkan;
III. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat
keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
IV. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai
pengawas dan atau keselamatan kerja;
V. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat
kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan
diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal
khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-
batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan
25
[pasal 12]

26.  mentaati semua petunjuk
keselamatan kerja dan memakai
alat-alat perlindungan diri yang
diwajibkan
26

27. 27
 secara tertulis menempatkan semua syarat
keselamatan kerja yang diwajibkan dalam tempat
kerja
 memasang semua gambar keselamatan kerja pada
tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca
menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli
keselamatan kerja.
 menyediakan secara cuma-cuma semua alat
perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga
kerja dan bagi setiap orang lain yang memasuki
tempat kerja

28. 28
PP No 19 Tahun 1973
Pengaturan Dan
Pengawasan
Keselamatan Kerja di
Bidang Pertambangan
2.3

29. Menimbang :
 Departemen Pertambangan telah mempunyai personil
dan peralatan yang khusus untuk menyelenggarakan
pengawasan keselamatan kerja dibidang
pertambangan;
1. Pasal 2 :
Menteri Pertambangan melakukan pengawasan atas
keselamatan kerja dalam bidang Pertambangan
dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 1
Tahun 1970 serta peraturan-peraturan
pelaksanaannya.
2. Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi
pengaturan dan pengawasan terhadap Ketel Uap
sebagaimana termaksud dalam Stoom Ordonnantie
1930 (Stbl. 1930 Nomor 225).
29

30. PP No 17 Tahun 1974
Pengawasan
Pelaksanaan
Eksplorasi dan
Eksploitasi Minyak
dan Gas Bumi di
Daerah Lepas Pantai
30

31. Pasal 1:
1) Eksplorasi: usaha pertambangan minyak dan gas bumi
eksplorasi didaerah lepas pantai;
2) Eksploitasi: usaha pertambangan minyak dan gas bumi
eksploitasi didaerah lepas pantai;
3) Daerah lepas pantai: daerah yang meliputi perairan
Indonesia dan landas kontinen
Indoneesia;
4) Instalasi pertambangan: instalasi pertambangan minyak
dan gas bumi yang didirikan didaerah lepas pantai untuk
melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas
bumi;
5) S u m u r: sumur minyak dan gas bumi didaerah lepas
pantai;
31

32. 1) Tata usaha dan pengawasan atas pekerjaan-pekerjaan dan
pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dipusatkan
pada Menteri.
2) Menteri melimpahkan wewenangnya untuk mengawasi
pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini
kepada Direktur Jendral dan Direktur Jendral menunjuk Direktur
sebagai pelaksananya.
3) Pelaksanaan tugas dan pekerjaan Direktur sebagaimana
dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh pejabat-pejabat
Direktorat minyak dan gas bumi, yang ditunjuk oleh Direktur
Jendral atas usul Direktur, sebagai inspektur tambang minyak dan
gas bumi, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut
Inspektur.
4) Inspektur bertanggung-jawab atas tugas dan pekerjaannya kepada
Direktur.
32
Pasal 2

33. PP No 11 Tahun 1979
Keselamatan Kerja Pada
Pemurnian dan Pengolahan
Migas
2.4
33

34. 1. Pemurnian dan Pengolahan adalah usaha memproses minyak dan
gas bumi di daratan atau di daerah lepas pantai dengan cara
mempergunakan proses fisika dan kimia guna memperoleh dan
mempertinggi mutu hasil-hasil minyak dan gas bumi yang dapat
digunakan;
2. Tempat pemurnian dan pengolahan adalah tempat
penyelengaraan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi,
termasuk di dalamnya peralatan, bangunan dan instalasi yang
secara langsung dan tidak langsung (penunjang) berhubungan
dengan proses pemurnian dan pengolahan;
34
Pasal 1:

35. 1) Tatau saha dan pengawasan keselamatan kerja atas pekerjaan-
pekerjaan serta pelaksanaan pemurnian dan pengolahan minyak
dan gas bumi berada dalam wewenang dan tanggungjawab
Menteri.
2) Menteri melimpahkan wewenangnya untuk mengawasi
pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
ini kepada Direktur Jenderal dengan hak substitusi.
3) Pelaksanaan tugas dan pekerjaan sebagaimana dimaksudkan
pada ayat (2)dilakukan oleh Kepala Inspeksi dibantu oleh
Pelaksana Inspeksi Tambang.
4) Kepala Inspeksi memimpin dan bertanggungjawab mengenai
pengawasan ditaatinya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini dan mempunyai wewenang sebagai Pelaksana
Inspeksi Tambang.
5) Pelaksana Inspeksi Tambang melaksanakan pengawasan
ditaatinya ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
35