perundang-undangan

1. PERATURAN PERUNDANGAN 2

2. Pemadaman
Kebakaran
INSPEKSI
P3K
ALAT
PELINDUNG
PERNAFASAN
PERATURAN
ALAT
PELINDUNG
DIRI
Kesehatan
Lingkungan
Kerja
GAS
DETECTION
KESELAMATAN
KERJA
K3

3. PERATURAN PERUNDANGAN 2

4. Peraturan Perundangan K3
Undang-Undang
- Undang Undang No. 1 Thn 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang Undang No. 44 Prp. Thn 1960 tentang
Pertambangan dan Gas Bumi jo. UU No. 8 Thn 1971 tentang
Perusahaan Pertambangan dan Minyak Gas Bumi Negara
- Undang Undang No. 23 Thn 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup
- Undang Undang No. 22 Thn 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi
- Undang-undang No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan
Peraturan Keselamatan Kerja Tambang
Mijn Politie Reglemen No. 341 Thn 1930

5. Peraturan Pemerintah
Minyak dan Gas Bumi
 Peraturan Pemerintah No. 35 Thn 2004 No.
jo PP 34 Thn 2005 tentang : Kegiatan Hulu
Minyak dan Gas Bumi
 Peraturan Pemerintah No. 36 Thn 2004
tentang : Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan
Gas Bumi

6. Peraturan Pemerintah – K3
1. Peraturan Pemerintah No. 19 Thn 1973 tentang :
Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja
di Bidang Pertambangan
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Thn 1974 tentang :
Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi Dan
Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai
3. Peraturan Pemerintah No. 11 Thn 1979 Tentang :
Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan
Pengolahan Migas

7. Peraturan Menteri – K3
 Peraturan Menteri Pertambangan
No. 05/P/M/Pertamb/1977 tentang Kewajiban
Memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untuk
Platform Migas di Daerah Lepas Pantai
 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
No. 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan
Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan
Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan
Migas dan Pengusahaan Sumberdaya Panas
Bumi

8. Peraturan Pemerintah – Lingkungan
1. Peraturan Pemerintah No. 27 Thn 1999 tentang : Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah No. 18 Thn 1999 jo PP 85 Thn 2001
tentang : Pengelolaan Limbah Bahan-bahan Berbahaya dan
Beracun
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Thn 1999 tentang :
Pengendalian Pencemaran Udara
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Thn 1999 tentang :
Pengendalian Percemaran dan/atau Perusakan Laut
5. Peraturan Pemerintah No. 82 Thn 2001 tentang :
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
6. Peraturan Pemerintah No. 109 Thn 2006 tentang :
Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di
Laut

9. Peraturan Menteri – Lingkungan
6. Peraturan Menteri LH No. 128 Thn 2003
tentang : Tatacara Dan Persyaratan Teknis
Pengolahan Limbah Minyak Bumi Dan Tanah
Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara
Biologis
7. Peraturan Menteri LH No. 04 Thn 2007
tentang : Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha
dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Serta
Panas Bumi

10. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
K3 LINGKUNGAN
UU NO.22/2001
PASAL 40 AYAT (2),
(3), DAN (6)
MPR NO. 341
TAHUN 1930
UU NO. 44 Prp.
THN 1960 JO. UU
NO. 8 THN 1971
UU NO. 1/1970
UU NO. 13/2003
UU NO. 23/1997
(KLH)
PP No. 35/2004
PP No. 36/2004
RPP K3PL
KEPMEN ESDM dan
TERKAIT
PP NO. 19/1973
PP NO. 17/1974
PP NO. 11/1979
PP No. 27/1999
PP No. 85/1999
PP No. 82/2001
PP No. 41/1999, Dll.

11. MIJN POLITIE
REGLEMENT
MPR NO. 341
TAHUN 1930

12. MIJN POLITIE REGLEMENT
PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG
PASAL 4
1. Pelaksanaan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan
di suatu pekerjaan tambang atau suatu
pekerjaan eksplorasi, di mana keselamatan atau
kesehatan dari orang-orang yang dipekerjakan pada
perusahaan itu tergantung pada kesempurnaan
perlakuan pekerjaan, maka hanya dapat ditugaskan
kepada karyawan-karyawan yang memiliki kecakapan
dan kejujuran yang dibutuhkan baik jasmani maupun
rohani.

13. MIJN POLITIE REGLEMENT
PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG)
PASAL 4
2. Apabila ternyata tidak cakap dan tidak jujur, atau jika
oleh inspektur tambang terhadap keadaan itu telah
diadakan penyelidikan dan ia menganggap perlu
untuk memberhentikan, maka karyawan-karyawan
yang demikian itu harus segera diberhentikan dari
tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaannya.

14. MIJN POLITIE REGLEMENT
PASAL 5
PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG)
1. Dilarang untuk menyalah gunakan sesuatu bagian dari
pekerjaan tambang atau pekerjaan eksplorasi untuk secara lain
melepaskan diri pada tujuannya atau merusakkan atau tanpa
berwenang menjalankan alat-alat bila dengan perbuatan itu
dapat me-nimbulkan bahaya terhadap keselamatan dari orang-orang
atau lalu lintas umum.

15. MIJN POLITIE REGLEMENT
PASAL 5
(PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG)
2.Tiap orang yang melihat atau mendengar bahwa
perbuatan yang termaksud dalam ayat (1) di atas itu
dijalankan, berwajib untuk segera memberitahukan hal
ini kepada salah satu dari orang-orang yang bertugas
untuk mengawasi pekerjaan disitu.

16. UU No 1 Tahun 1970
Keselamatan Kerja
XI Bab
18 pasal

17. UU No 1 Tahun 1970
Keselamatan Kerja
XI Bab, 18 pasal
Bab I : Tentang Istilah-istilah
Bab II : Ruang Lingkup
Bab III : Syarat-syarat
Keselamatan Kerja
Bab IV : Pengawasan
Bab V : Pembinaan
Bab VI : Panitia Pembina K3
Bab VII : Kecelakaan
Bab VIII : Kewajiban dan Hak
Tenaga Kerja
Bab IX : Kewajiban Bila
Memasuki Tempat Kerja
Bab X : Kewajiban Pengurus
Bab XI : Ketentuan-ketentuan
Penutup

18. UU No 1 Tahun 1970
Keselamatan Kerja
Istilah-istilah [pasal 1]
1. Tempat kerja  ruangan/lapangan, tertutup/terbuka,
diam/bergerak, tenaga kerja bekerja
ruangan/lapangan/halaman/sekelilingnya
2. Pengurus  Manajemen
3. Pengusaha  Orang, Badan Hukum
4. Direktur  petugas ditunjuk Menaker
sebagai pelaksana UU
5. Pegawai pengawas
pegawai teknis berkeahlian khusus dari Depnaker yang
ditunjuk oleh Menaker
6. Ahli Keselamatan Kerja  tenaga teknis berkeahlian khusus

19. UU No 1 Tahun 1970
Keselamatan Kerja
Ruang Lingkup Keselamatan Kerja [pasal 2]
 keselamatan kerja dalam segala tempat
kerja, baik di darat, di dalam tanah, di
permukaan air, di dalam air maupun di udara,
yang berada di dalam wilayah kekuasaan
hukum Republik Indonesia
 Rincian aktivitas dan tempat pada ayat 2 dan 3

20. UU No 1 Tahun 1970
Keselamatan Kerja
Syarat-syarat Keselamatan Kerja [pasal 3]
a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada
waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya
suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan
angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja
baik physik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.
i. memperoleh ......

21. UU No 1 Tahun 1970
Keselamatan Kerja
Syarat-syarat Keselamatan Kerja
i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja,
lingkungan, cara dan proses kerjanya;
n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang,
binatang, tanaman atau barang;
o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat,
perlakuan dan penyimpanan barang;
q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada
pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi

22. UU No 1 Tahun 1970
Keselamatan Kerja
Pengawasan [pasal 4-8]
 Direktur : pengawasan umum pelaksanaan UU
 Pegawai Pengawas dan Ahli Keselamatan Kerja :
pengawasan langsung pelaksanaan
 Pengurus di wajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi
mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan
diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat
pekerjaan yang diberikan padanya
 Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang
berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang
ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.

23. UU No 1 Tahun 1970
Keselamatan Kerja
Pembinaan
Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan
pada tiap tenaga kerja baru tentang :
 Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat
timbul dalam tempat kerja
 Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang
diharuskan dalam tempat kerja;
 Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang
bersangkutan;
 Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan
pekerjaannya

24. UU No 1 Tahun 1970
Keselamatan Kerja
Pembinaan
 Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan
bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah
pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan
pemberantasan kebakaran serta peningkatan
keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam
pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan

25. UU No 1 Tahun 1970
Keselamatan Kerja
Panitia Pembina K3 (P2K3)
 Pembentukan P2K3
 Pengusaha/Pengurus dan tenaga kerja
 melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di
bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam
rangka melancarkan usaha berproduksi
Kecelakaan
 Pelaporan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja

26. UU No 1 Tahun 1970
Keselamatan Kerja
Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja [pasal 12]
a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai
pengawas dan atau keselamatan kerja;
b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan
kesehatan kerja yang diwajibkan;
d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat
keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat
kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri
yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus
ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang
masih dapat dipertanggung jawabkan

27. UU No 1 Tahun 1970
Keselamatan Kerja
Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja
mentaati semua petunjuk keselamatan kerja
dan memakai alat-alat perlindungan diri yang
diwajibkan

28. UU No 1 Tahun 1970
Keselamatan Kerja
Kewajiban Pengurus
 secara tertulis menempatkan semua syarat keselamatan kerja
yang diwajibkan dalam tempat kerja
 memasang semua gambar keselamatan kerja pada tempat-tempat
yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk
pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
 menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri
yang diwajibkan pada tenaga kerja dan bagi setiap orang lain
yang memasuki tempat kerja

29. PP No 19 Tahun 1973
Pengaturan Dan Pengawasan
Keselamatan Kerja di Bidang
Pertambangan

30. PP No 19 Tahun 1973
 Naskah terlampir

31. PP No 17 Tahun 1974
Pengawasan Pelaksanaan
Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak
dan Gas Bumi di Daerah Lepas
Pantai

32. PP No 17 Tahun 1974
 Naskah terlampir

33. PP No 11 Tahun 1979
Keselamatan Kerja Pada
Pemurnian dan Pengolahan
Migas

34. PP No 11 Tahun 1979
 Naskah terlampir