2. peraturan perundangan

2. peraturan perundangan
PERATURAN PERUNDANGAN 2
Pemadaman Kebakaran INSPEKSI P3K ALAT PELINDUNG PERNAFASAN PERATURAN ALAT PELINDUNG DIRI Kesehatan Lingkungan Kerja GAS DETECTION KESELAMATAN KERJA K3
PERATURAN PERUNDANGAN 2
Peraturan Perundangan K3 Undang-Undang - Undang Undang No. 1 Thn 1970 tentang Keselamatan Kerja - Undang Undang No. 44 Prp. Thn 1960 tentang Pertambangan dan Gas Bumi jo. UU No. 8 Thn 1971 tentang Perusahaan Pertambangan dan Minyak Gas Bumi Negara - Undang Undang No. 23 Thn 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup - Undang Undang No. 22 Thn 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi - Undang-undang No. 13 Thn 2003 tentang Ketenagakerjaan Peraturan Keselamatan Kerja Tambang Mijn Politie Reglemen No. 341 Thn 1930
Peraturan Pemerintah Minyak dan Gas Bumi  Peraturan Pemerintah No. 35 Thn 2004 No. jo PP 34 Thn 2005 tentang : Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi  Peraturan Pemerintah No. 36 Thn 2004 tentang : Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Pemerintah – K3 1. Peraturan Pemerintah No. 19 Thn 1973 tentang : Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan 2. Peraturan Pemerintah No. 17 Thn 1974 tentang : Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai 3. Peraturan Pemerintah No. 11 Thn 1979 Tentang : Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Migas
Peraturan Menteri – K3  Peraturan Menteri Pertambangan No. 05/P/M/Pertamb/1977 tentang Kewajiban Memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untuk Platform Migas di Daerah Lepas Pantai  Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Migas dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi
Peraturan Pemerintah – Lingkungan 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Thn 1999 tentang : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah No. 18 Thn 1999 jo PP 85 Thn 2001 tentang : Pengelolaan Limbah Bahan-bahan Berbahaya dan Beracun 3. Peraturan Pemerintah No. 41 Thn 1999 tentang : Pengendalian Pencemaran Udara 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Thn 1999 tentang : Pengendalian Percemaran dan/atau Perusakan Laut 5. Peraturan Pemerintah No. 82 Thn 2001 tentang : Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 6. Peraturan Pemerintah No. 109 Thn 2006 tentang : Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut
Peraturan Menteri – Lingkungan 6. Peraturan Menteri LH No. 128 Thn 2003 tentang : Tatacara Dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi Dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis 7. Peraturan Menteri LH No. 04 Thn 2007 tentang : Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN K3 LINGKUNGAN UU NO.22/2001 PASAL 40 AYAT (2), (3), DAN (6) MPR NO. 341 TAHUN 1930 UU NO. 44 Prp. THN 1960 JO. UU NO. 8 THN 1971 UU NO. 1/1970 UU NO. 13/2003 UU NO. 23/1997 (KLH) PP No. 35/2004 PP No. 36/2004 RPP K3PL KEPMEN ESDM dan TERKAIT PP NO. 19/1973 PP NO. 17/1974 PP NO. 11/1979 PP No. 27/1999 PP No. 85/1999 PP No. 82/2001 PP No. 41/1999, Dll.
MIJN POLITIE REGLEMENT MPR NO. 341 TAHUN 1930
MIJN POLITIE REGLEMENT PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG PASAL 4 1. Pelaksanaan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan di suatu pekerjaan tambang atau suatu pekerjaan eksplorasi, di mana keselamatan atau kesehatan dari orang-orang yang dipekerjakan pada perusahaan itu tergantung pada kesempurnaan perlakuan pekerjaan, maka hanya dapat ditugaskan kepada karyawan-karyawan yang memiliki kecakapan dan kejujuran yang dibutuhkan baik jasmani maupun rohani.
MIJN POLITIE REGLEMENT PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG) PASAL 4 2. Apabila ternyata tidak cakap dan tidak jujur, atau jika oleh inspektur tambang terhadap keadaan itu telah diadakan penyelidikan dan ia menganggap perlu untuk memberhentikan, maka karyawan-karyawan yang demikian itu harus segera diberhentikan dari tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaannya.
MIJN POLITIE REGLEMENT PASAL 5 PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG) 1. Dilarang untuk menyalah gunakan sesuatu bagian dari pekerjaan tambang atau pekerjaan eksplorasi untuk secara lain melepaskan diri pada tujuannya atau merusakkan atau tanpa berwenang menjalankan alat-alat bila dengan perbuatan itu dapat me-nimbulkan bahaya terhadap keselamatan dari orang-orang atau lalu lintas umum.
MIJN POLITIE REGLEMENT PASAL 5 (PERATURAN KESELAMATAN KERJA TAMBANG) 2.Tiap orang yang melihat atau mendengar bahwa perbuatan yang termaksud dalam ayat (1) di atas itu dijalankan, berwajib untuk segera memberitahukan hal ini kepada salah satu dari orang-orang yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan disitu.
UU No 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja XI Bab 18 pasal
UU No 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja XI Bab, 18 pasal Bab I : Tentang Istilah-istilah Bab II : Ruang Lingkup Bab III : Syarat-syarat Keselamatan Kerja Bab IV : Pengawasan Bab V : Pembinaan Bab VI : Panitia Pembina K3 Bab VII : Kecelakaan Bab VIII : Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja Bab IX : Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja Bab X : Kewajiban Pengurus Bab XI : Ketentuan-ketentuan Penutup
UU No 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Istilah-istilah [pasal 1] 1. Tempat kerja  ruangan/lapangan, tertutup/terbuka, diam/bergerak, tenaga kerja bekerja ruangan/lapangan/halaman/sekelilingnya 2. Pengurus  Manajemen 3. Pengusaha  Orang, Badan Hukum 4. Direktur  petugas ditunjuk Menaker sebagai pelaksana UU 5. Pegawai pengawas pegawai teknis berkeahlian khusus dari Depnaker yang ditunjuk oleh Menaker 6. Ahli Keselamatan Kerja  tenaga teknis berkeahlian khusus
UU No 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Ruang Lingkup Keselamatan Kerja [pasal 2]  keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia  Rincian aktivitas dan tempat pada ayat 2 dan 3
UU No 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Syarat-syarat Keselamatan Kerja [pasal 3] a. mencegah dan mengurangi kecelakaan; b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran; c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan; d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya; e. memberi pertolongan pada kecelakaan; f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran; h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan. i. memperoleh ......
UU No 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Syarat-syarat Keselamatan Kerja i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai; j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik; k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup; l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban; m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya; n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang; o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang; q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi
UU No 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pengawasan [pasal 4-8]  Direktur : pengawasan umum pelaksanaan UU  Pegawai Pengawas dan Ahli Keselamatan Kerja : pengawasan langsung pelaksanaan  Pengurus di wajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya  Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur.
UU No 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pembinaan Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :  Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja  Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja;  Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;  Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya
UU No 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Pembinaan  Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan
UU No 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Panitia Pembina K3 (P2K3)  Pembentukan P2K3  Pengusaha/Pengurus dan tenaga kerja  melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi Kecelakaan  Pelaporan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja
UU No 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja [pasal 12] a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau keselamatan kerja; b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan; c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung jawabkan
UU No 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
UU No 1 Tahun 1970 Keselamatan Kerja Kewajiban Pengurus  secara tertulis menempatkan semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan dalam tempat kerja  memasang semua gambar keselamatan kerja pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.  menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja dan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja
PP No 19 Tahun 1973 Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
PP No 19 Tahun 1973  Naskah terlampir
PP No 17 Tahun 1974 Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Daerah Lepas Pantai
PP No 11 Tahun 1979 Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Migas

Check these out next

2. peraturan perundangan

Recomendados

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a 2. peraturan perundangan(20)

Más de Winarso Arso(20)

Último(20)

2. peraturan perundangan