2. KATA PENGANTAR
Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 80 Tahun 2013
tanggal 25 Juni 2013 diamanahkan agar Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) menjadikan Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan
kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung
ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan
pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi
Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%.
Kebijakan implementasi PMU tersebut sejalan dengan tujuan Rencana Strategis
Direktorat Pembinaan SMK 2010-2014 yaitu “Tersedianya dan terjangkaunya layanan
pendidikan menengah kejuruan yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua
provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia”. Penjabaran renstra tersebut
dituangkan dalam program kerja setiap tahun mulai tahun 2010 s.d 2014.
Pada tahun anggaran 2014, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui
dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada
SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana
dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara
swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas
dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan,
pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan
pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu
Dinas
Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi
dalam
memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya
sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh
masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam
penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan
pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat
kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, 28 Januari 2014
Direktur Pembinaan SMK
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA
NIP. 19580625 198503 1 003
i

3. DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK PAPUA DAN PAPUA BARAT
TAHUN 2014
1.
2.
KODE JUKNIS
NAMA PROGRAM
: 18-PS-2014
: BANTUAN PENGEMBANGAN SMK PAPUA DAN
PAPUA BARAT
3.
TUJUAN
: a. Mendukung ketersediaan layanan satuan
pendidikan SMK di Papua dan Papua Barat;
b. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana pendidikan yang diperlukan
dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran
pada SMK di Papua dan Papua Barat.
4.
SASARAN
: 96 (sembilan puluh enam) Paket
5.
TOTAL NILAI
BANTUAN
: Rp 45.543.744.000,00 (empat puluh lima miliar
lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus
empat puluh empat ribu rupiah).
6.
PEMANFAATAN
DANA
: Pemanfaatan dana bantuan dapat digunakan
antara lain untuk:
a. Pengembangan/
pembangunan
gedung
pembelajaran (ruang teori dan/ atau ruang
praktik beserta selasarnya); dan/ atau
b. Pembangunan asrama siswa/i; dan/ atau
c. Pengembangan ruang penunjang (antara
lain Ruang Kepala Sekolah, Administrasi dan
Guru; dan/ atau
d. Pembangunan Infrastuktur; dan/ atau
e. Pengadaan perabot; dan/ atau
f. Pengadaan Peralatan; dan/ atau
g. Biaya
perencanaan
dan
pengawasan
pembangunan;
h. Biaya administrasi pengelolaan.
7.
PRINSIP DASAR
PEMBERIAN
BANTUAN
: a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang;
b. Penerima bantuan adalah sekolah yang
memenuhi persyaratan;
c. Kewenangan penetapan penerima bantuan
sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
ii

4. 8.
PERSYARATAN
PENERIMA
:
a. Adanya proposal yang diajukan oleh Sekolah
diketahui/disetujui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Pendidikan
Provinsi;
b. Diprioritaskan bagi SMK yang mendapat
afirmasi melalui program Unit percepatan
Pembangunan Pendidikan di Papua dan
Papua Barat (UP4B);
c. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan
sendiri (Lahan SMK Negeri milik Pemerintah
Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal
15.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat
Tanah/ Akta Hibah/ Akta Jual Beli yang
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT)/ Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh
Kantor Urusan Agama (KUA)/ Pelepasan hak
ulayat/ adat atas tanah;
d. Memiliki data analisis kebutuhan sarana dan
prasarana (butuh-ada-kurang/ lebih);
e. Memiliki site plan/ sketsa pengembangan
SMK (berskala);
f. Diprioritaskan memiliki jumlah siswa SMK
minimal 96 siswa;
g. Melampirkan foto copy surat keputusan
pengangkatan Kepala Sekolah;
h. Memiliki ijin operasional/ ijin pendirian
sekolah dari pihak yang berwenang.
i. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian
Yayasan. Kepala Sekolah bukan merupakan
pengurus, pembina, maupun pengawas
yayasan penyelenggara SMK ybs.
iii

5. 9.
JADWAL
KEGIATAN
:
NO
KEGIATAN
1.
Penerimaan
Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK
Penerima
Bantuan
Bimbingan
Teknis dan MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Waktu
Pelaksanaan
9.
Laporan 30 %
10.
Supervisi
Pelaksanaan
Laporan Akhir
11.
WAKTU
PELAKSANAAN
(2014)
s.d. Mei
s.d. Mei
s.d. Juni
s.d. Juli
s.d. Juli
s.d. Agustus
Paling lambat 14
hari kalender sejak
dana diterima di
rekening Sekolah
210 hari kalender
sejak dana diterima
di rekening Sekolah
120 hari kalender
setelah dana diterima
di rekening Sekolah
s.d. Nopember
Paling lambat 30 hari
kalender setelah
pekerjaan selesai
Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan
kondisi.
10.
LAYANAN
INFORMASI
:
Subdit Sarana dan Prasarana
Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Komplek Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Gedung E Lantai 12
Jl. Jenderal. Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Website : www.ditpsmk.net
iv

6. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................. i
DESKRIPSI PROGRAM ....................................................................... ii
DAFTAR ISI ........................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1
A. Latar Belakang ............................................................................... 1
B. Tujuan ........................................................................................... 1
C. Dasar Hukum ................................................................................. 1
D. Sasaran ......................................................................................... 2
E. Hasil yang diharapkan .................................................................... 3
F. Total Nilai Bantuan ......................................................................... 3
G. Karakteristik Program Bantuan ........................................................ 3
H. Jadual Kegiatan .............................................................................. 4
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ...................... 5
A. Organisasi ...................................................................................... 5
B. Tugas dan Tanggungjawab ............................................................. 5
1. Direktorat Pembinaan SMK .......................................................... 5
2. Dinas Pendidikan Provinsi ............................................................ 5
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ............................................... 6
4. SMK ........................................................................................... 7
5. Komite Sekolah .......................................................................... 7
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN,
BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA................................ 8
A. Persyaratan Penerima Bantuan....................................................... 8
B. Mekanisme Pengajuan Usulan ......................................................... 8
C. Bimbingan Teknis ........................................................................... 9
D. Mekanisme Penyaluran Dana ....................................................... 10
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA ............................................................................................... 11
A. Ketentuan Penggunaan Dana ........................................................ 11
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana ........................................ 11
BAB V PELAPORAN........................................................................... 12
BAB VI PENUTUP ............................................................................. 15
LAMPIRAN ....................................................................................... 16
v

7. BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Dengan telah dicanangkannya program Pendidikan Menengah Universal
(PMU) yang bertujuan untuk mencapai angka partisipasi kasar (APK)
pendidikan menengah sebesar 97 % pada tahun 2020, dan untuk
mengurangi disparitas APK antar Kabupaten/Kota, serta untuk
menguatkan pendidikan kejuruan, maka diperlukan program untuk
mendukung percepatan tercapainya tujuan PMU dimaksud. Sehubungan
dengan hal tersebut maka pada tahun 2014 melalui melalui Direktorat
Pembinaan SMK telah dialokasikan bantuan pengembangan SMK di
Papua dan Papua Barat sebanyak 96 paket.
Penyediaan sarana dan prasarana pada SMK di Propinsi Papua dan
Papua Barat dimaksudkan untuk meningkatkan daya tampung sekolah
sehingga pembelajaran dapat berjalan lebih optimal. Bonus demografi
tahun 2010 - 2035 merupakan periode emas Indonesia untuk
mempersiapkan generasi baru untuk itu momentum ini harus
dimanfaatkan untuk melakukan investasi sumberdaya manusia agar
dihasilkan generasi baru yang lebih terampil dan memiliki daya saing
yang tinggi.
Bantuan Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat merupakan
program afirmatif dimana selain dimaksudkan untuk memenuhi amanat
perundangan yang berlaku, juga dimaksudkan untuk membangun SMK
yang memiliki sarana yang sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan.
B.
Tujuan
1. Mendukung ketersediaan layanan satuan pendidikan SMK di Papua
dan Papua Barat;
2. Mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan
yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada
SMK di Papua dan Papua Barat.
C.
Dasar Hukum
Dasar hukum pemberian Bantuan Pengembangan SMK di Papua dan
Papua Barat dilandasi peraturan perundangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
1

8. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan dan perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 tahun 2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 20102014 dan perubahannya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan beserta perubahannya;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun
2013 tentang pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban
belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
12. Keputusan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Nomor:
204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat
Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor
701/D/KEP/KP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial di
Lingkungan Ditjen Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2014;
14. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Pada Direktorat Pembinaan SMK
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 001/D3.1/KP/2013 tanggal 31 Desember
2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola
Keuangan Pada Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal
Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran 2014.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat
Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2014 Nomor: SP DIPA-023.12.1.
666053/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan perubahannya.
2

9. D.
Sasaran
Sasaran Bantuan Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat melalui
APBN adalah 96 (sembilan puluh enam) paket.
E.
Hasil Yang Diharapkan
Terealisasinya pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat, dalam
rangka pemerataan layanan pendidikan, peningkatan akses dan mutu
pendidikan pada tingkat pendidikan menengah.
F.
Total Nilai Bantuan
Total Nilai Bantuan Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat
Tahun anggaran 2014 sebesar Rp 45.543.744.000,00 (empat puluh lima
miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh empat
ribu rupiah).
G.
Karakteristik Program Bantuan
1. Bantuan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah beserta perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor
84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dalam
rangka percepatan pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat;
2. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak diperkenankan
melakukan pemotongan dengan alasan apapun serta oleh pihak
manapun;
3. Jangka waktu penggunaan dana selama 210 (dua ratus sepuluh) hari
kalender terhitung sejak diterimanya dana tersebut di rekening
Sekolah;
4. Bantuan ini harus dikelola secara transparan, efisien dan efektif serta
dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi maupun
keuangan;
3

10. H.
Jadwal Kegiatan
NO
KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Penerimaan Usulan
Evaluasi Usulan
Verifikasi Lokasi
Penetapan SMK Penerima
Bantuan
Bimbingan Teknis dan MoU
Penyaluran Dana
Laporan Awal
8.
Waktu Pelaksanaan
9.
Laporan 30 %
WAKTU PELAKSANAAN (2014)
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.
Mei
Mei
Juni
Juli
s.d. Juli
s.d. Agustus
Paling lambat 14 hari kalender sejak
dana diterima di rekening Sekolah
210 hari kalender sejak dana diterima di
rekening Sekolah
120 hari kalender setelah dana diterima
di rekening Sekolah
10.
Supervisi Pelaksanaan
s.d. Nopember
11.
Laporan Akhir
Paling lambat 30 hari kalender setelah
pekerjaan selesai
Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.
4

11. BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan Bantuan
Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat dapat diuraikan sebagai
berikut:
A. Organisasi
Organisasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan SMK di Papua dan
Papua Barat akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. SMK;
5. Komite Sekolah.
B. Tugas Dan Tanggung Jawab
1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
a. Menyiapkan Petunjuk Teknis dan dokumen yang berkaitan
dengan bantuan Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat;
a. Melaksanakan sosialisasi program;
b. Melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima dana bantuan;
c. Menetapkan calon penerima bantuan;
d. Melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek);
e. Menetapkan Penerima Bantuan;
f. Mengatur tata cara penyaluran dana dan menyalurkan dana
bantuan;
g. Melaksanakan supervisi (apabila diperlukan) pelaksanaan
Pengembangan SMK Di Papua dan Papua Barat;
h. Menerima laporan hasil pelaksanaan Bantuan Pengembangan
SMK di Papua dan Papua Barat;
i. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling).
j. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan (sampling).
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Menyebarluaskan informasi dari Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan ke SMK dan atau institusi terkait;
b. Menerima tembusan surat/rekap usulan dan /atau mengusulkan
bantuan Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat dari
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
c. Menerima tembusan Surat Keputusan (SK) penetapan penerima
bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK;
5

12. d. Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
program Bantuan Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat
sesuai dengan ketentuan;
e. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan
Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat dari sekolah;
f. Memberikan masukan dan saran yang berkaitan dengan
pelaksanaan program;
g. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
(sampling).
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota
a. Menghimpun usulan kebutuhan Bantuan Pengembangan SMK di
Papua dan Papua Barat dari sekolah;
b. Mengusulkan calon penerima Bantuan Pengembangan SMK di
Papua dan Papua Barat ke Direktorat Pembinaan SMK;
c. Menerima tembusan SK penetapan Calon Penerima Bantuan dari
Direktorat Pembinaan SMK;
d. Mengevaluasi dan menyetujui proposal Bantuan Pengembangan
SMK di Papua dan Papua Barat untuk SMK yang telah ditetapkan
sebagai calon penerima Bantuan Pengembangan SMK di Papua
dan Papua Barat;
e. Menjadi saksi dalam penandatanganan Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan antara SMK dengan Direktorat Pembinaan
SMK;
f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kegiatan program Bantuan Pengembangan SMK di Papua dan
Papua Barat sesuai dengan ketentuan;
g. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan;
h. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pengembangan
SMK di Papua dan Papua Barat dari sekolah;
i. Melakukan pencatatan serah terima aset hasil Bantuan
Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat bagi SMK Negeri,
dan mengetahui serah terima aset hasil Bantuan Pengembangan
SMK di Papua dan Papua Barat dari Kepala Sekolah ke Yayasan
bagi SMK Swasta.
6

13. 4. SMK
a. Menyampaikan usulan beserta analisa kebutuhan sarana dan
prasarana kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/Propinsi;
b. Menyusun proposal Bantuan Pengembangan SMK di Papua dan
Papua Barat setelah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan;
c. Menyampaikan proposal kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota untuk mendapatkan persetujuan, untuk selanjutnya
disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK;
d. Membentuk Tim Pembangunan, Tim Perencana & Pengawas
Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat;
e. Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK);
f. Menandatangani Pernyataan Pakta Integritas;
g. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
h. Melaksanakan Bantuan Pengembangan SMK di Papua dan Papua
Barat sesuai dengan ketentuan;
i. Bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik,
pengelolaan administrasi dan keuangan Bantuan Pengembangan
SMK Di Papua dan Papua Barat;
j. Melaksanakan Pengadaan penyedia barang/ jasa sesuai
Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya serta Peraturan
Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat;
k. Bertanggung jawab penuh terhadap persiapan, perencanaan dan
pelaksanaan Bantuan Pengembangan SMK di Papua dan Papua
Barat;
l. Melakukan serah terima aset kepada Dinas Pendidikan (bagi SMK
Negeri) dan kepada yayasan (bagi SMK Swasta) sesuai peraturan
perundangan;
m. Menyampaikan
laporan
hasil
pelaksanaan
Bantuan
Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat kepada
Direktorat Pembinaan SMK yang diketahui oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/ Kota.
5. Komite Sekolah
Memberi saran dan masukan kepada Kepala Sekolah untuk
keterlaksanaan program/kegiatan.
7

14. BAB III
PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, BIMBINGAN
TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA
A. Persyaratan Penerima Bantuan
Persyaratan penerima Bantuan Pengembangan SMK di Papua dan Papua
Barat adalah sebagai berikut:
1. Adanya proposal yang diajukan oleh Sekolah diketahui/disetujui oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Pendidikan
Provinsi;
2. Diprioritaskan bagi SMK yang mendapat afirmasi melalui program
Unit percepatan Pembangunan Pendidikan di Papua dan Papua Barat
(UP4B);
3. Diprioritaskan bagi SMK yang memiliki lahan sendiri (Lahan SMK
Negeri milik Pemerintah Daerah, SMK Swasta milik Yayasan) minimal
15.000 m2 dibuktikan dengan Sertifikat Tanah/ Akta Hibah/ Akta
Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/ Akta
Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/
Pelepasan hak ulayat/ adat atas tanah;
4. Memiliki data analisis kebutuhan sarana dan prasarana (butuh-adakurang/ lebih);
5. Memiliki site plan/ sketsa pengembangan SMK (berskala);
6. Diprioritaskan memiliki jumlah siswa SMK minimal 96 siswa;
7. Melampirkan foto copy surat keputusan pengangkatan Kepala
Sekolah;
8. Memiliki ijin operasional/ ijin pendirian sekolah dari pihak yang
berwenang.
9. Bagi SMK Swasta memiliki Akta Pendirian Yayasan. Kepala Sekolah
bukan merupakan pengurus, pembina, maupun pengawas yayasan
penyelenggara SMK ybs.
B. Mekanisme Pengajuan Usulan dan Penetapan Penerima Bantuan
adalah sebagai berikut :
1. Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi
membuat
dan
menyampaikan usulan bantuan pengembangan SMK Papua dan
Papua Barat berdasarkan analisis kebutuhan dari sekolah ke alamat
dibawah ini:
8

15. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana
Komplek Kemdikbud Gedung E, lantai 12
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan melalui Subdit
Sarana dan Prasarana menerima usulan bantuan pengembangan
SMK Papua dan Papua Barat yang diajukan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi;
3. Direktorat Pembinaan SMK melakukan seleksi usulan (dalam bentuk
proposal) dan verifikasi data dan/atau verifikasi lokasi;
4. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK calon penerima
bantuan pengembangan SMK Papua dan Papua Barat;
5. Direktorat pembinaan SMK menyampaikan Undangan Bimbingan
Teknis SMK calon penerima bantuan pengembangan SMK Papua dan
Papua Barat ke Dinas pendidikan Kabupaten/ Kota;
6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneruskan Undangan Bimbingan
Teknis SMK calon penerima bantuan pengembangan SMK Papua dan
Papua Barat tersebut kepada SMK penerima yang berada di wilayah
binaannya.
7. Bagi SMK yang ditetapkan sebagai calon penerima bantuan
pengembangan SMK Papua dan Papua Barat wajib menyampaikan
persyaratan sebagai penerima bantuan dalam bentuk proposal yang
dilengkapi dengan dokumen persyaratan penerima bantuan yang
telah dievaluasi dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
8. Direktorat Pembinaan SMK menetapkan SMK penerima bantuan
pengembangan SMK Papua dan Papua Barat dengan surat keputusan
setelah dinyatakan memenuhi persyaratan;
9. Kepala Sekolah dan Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani
Surat Perjanjian pemberian bantuan.
C. Bimbingan Teknis
Sekolah yang telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan
mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat
Pembinaan SMK.
Kegiatan bimbingan teknis meliputi:
1. Penjelasan materi pokok, yaitu :
a) Penyampaian kebijakan Direktorat Pembinaan SMK;
b) Strategi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan SMK di Papua
dan Papua Barat;
c) Pedoman Perancangan dan Tata Letak Bangunan/Ruang (site
plan);
9

16. 2.
3.
4.
5.
6.
d) Pedoman penyusunan laporan dan pertanggungjawaban
keuangan.
Pemeriksaan kelengkapan dokumen/persyaratan sebagai calon
penerima bantuan;
Penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD);
Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan;
Penandatanganan Pakta Integritas;
Penandatanganan Surat PernyataanTanggung Jawab Mutlak.
Semua dokumen kegiatan Bantuan Pengembangan SMK di Papua dan
Papua Barat baik yang menyangkut aspek administrasi, keuangan
maupun teknis harus diarsipkan dengan baik.
D. Mekanisme Penyaluran Dana
1. Dana bantuan Tahun 2014 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2014 dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan SMK dengan mekanisme:
a. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan
melampirkan:
1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2014 yang
diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat
Pembinaan SMK;
2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK
dengan lembaga penyalur;
3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2014.
b. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatangan SPM
Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
c. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D);
d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya
Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening
Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam
Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan
Lembaga Penyalur;
e. Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah
penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga
penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah
Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
10

17. BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
A.
Ketentuan Penggunaan Dana
Pemanfaatan dana bantuan dapat digunakan antara lain untuk:
1. Pengembangan/pembangunan gedung pembelajaran (ruang teori
dan/atau ruang praktik beserta selasarnya); dan/atau
2. Pembangunan asrama siswa/i; dan/atau
3. Pengembangan ruang penunjang (antara lain Ruang Kepala Sekolah,
Administrasi dan Guru; dan/atau
4. Pembangunan Infrastuktur; dan/atau
5. Pengadaan perabot; dan/atau
6. Pengadaan Peralatan; dan/atau
7. Biaya perencanaan dan pengawasan pembangunan;
8. Biaya administrasi pengelolaan.
B.
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dipertanggungjawabkan dan
didukung oleh bukti fisik, adminitrasi dan keuangan;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam bukti
pengeluaran harus jelas uraian mengenai peruntukannya yang
dibayarkan dan diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran,
termasuk pembayaran pajak sesuai dengan peraturan;
3. Memungut pajak-pajak serta menyetor ke Kas Negara atas
pembelian/pengadaan barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu
sesuai dengan ketentuan;
4. Melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program
Bantuan Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat secara
administrasi, keuangan dan teknis kepada Direktorat Pembinaan SMK
dengan
tembusan
kepada
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota/Propinsi;
5. Dana Bantuan Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat yang
diterima harus selesai dipertanggungjawabkan 210 (dua ratus
sepuluh) hari kalender terhitung sejak dana diterima di rekening SMK
Penerima Bantuan;
6. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan,
menjadi tanggung jawab sepenuhnya kepala SMK penerima bantuan
dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.
11

18. BAB V
PELAPORAN
Laporan pelaksanaan bantuan pembangunan Bantuan Pengembangan SMK di
Papua dan Papua Barat, harus dapat memberikan data dan informasi lengkap
dan jelas mengenai proses pelaksanaan pembangunan Bantuan
Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat dari awal pelaksanaan
sampai pekerjaan dinyatakan selesai.
Laporan terdiri dari:
Jenis Laporan :
1. Apabila pelaksanaan pekerjaan melalui swakelola, laporan dibuat sebagai
berikut :
A. Laporan awal
Laporan awal meliputi:
1. Surat pernyataan bahwa dana telah diterima di rekening SMK,
dengan dilampiri rekening koran;
2. Jadual
pelaksanaan
pekerjaan
yang
menggambarkan
pelaksanaan pembangunan Bantuan Pengembangan SMK di
Papua dan Papua Barat mulai dari pekerjaan persiapan sampai
dengan serah terima pekerjaan dari Tim Pembangunan kepada
Kepala Sekolah.
B. Laporan 30 %
Laporan 30 % disampaikan paling lambat 120 hari kalender setelah
dana diterima di rekening Sekolah.
C. Laporan Akhir (100%) dengan melampirkan dokumen sebagai
berikut:
1. Narasi hasil pelaksanaan pembangunan Bantuan Pengembangan
SMK di Papua dan Papua Barat;
2. Realisasi penggunaan dana pusat maupun pendamping (jika
ada) dilampiri bukti pengeluaran, meliputi:
a. Kas Umum;
b. Berita Acara Pemeriksaan Kas;
c. Rekap Penggunaan Dana:
1) Biaya Konstruksi (upah dan bahan);
2) Biaya Perencanaan, pengawasan dan administrasi
pengelolaan.
3) Biaya pengadaan peralatan dan perabot;
d. Rekap Penerimaan dan Penyetoran Pajak.
3. Dokumen teknis pembangunan antara lain:
12

19. 4.
5.
6.
7.
8.
a. Jadual pelaksanaan pekerjaan;
b. Gambar rencana bangunan terdiri dari :
1) Tata letak bangunan (Site Plan);
2) Denah, Tampak, Potongan Bangunan;
3) Gambar Detail Pondasi;
4) Gambar Detail Kolom, Balok, Sloof;
5) Gambar Detail Kuda-Kuda;
6) Gambar Detail Pintu dan Jendela;
7) Gambar Rencana Plafon;
8) Gambar Rencana Lantai;
9) Gambar Instalasi Penerangan dan tenaga;
10) Gambar Instalasi air bersih dan air kotor.
Laporan mingguan kemajuan pekerjaan 0% s.d 100%;
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% ditandatangani Ketua
Tim Pembangunan, Ketua Tim Perencana dan Pengawas, Kepala
SMK;
Berita Acara serah terima hasil pekerjaan dari Tim Pembangunan
kepada Kepala Sekolah diketahui Kepala Dinas Pendidikan;
Foto-foto kemajuan fisik bangunan untuk prestasi pekerjaan 0%
- 100% (cetak foto berwarna);
Berita acara serah terima aset sesuai peraturan perundangan.
2. Apabila pelaksanaan pekerjaan melalui Penyedia Jasa
A. Laporan awal
Laporan awal meliputi:
1. Surat pernyataan bahwa dana masuk ke rekening, dengan
dilampiri rekening koran;
2. Jadual
pelaksanaan
pekerjaan
yang
menggambarkan
pelaksanaan pembangunan Bantuan Pengembangan SMK di
Papua dan Papua Barat mulai dari pekerjaan persiapan sampai
dengan serah terima pekerjaan dari Tim Pembangunan kepada
Kepala Sekolah.
B. Laporan akhir 100% memuat:
1. Narasi
Hasil
Pelaksanaan
Persiapan
Pembangunan
Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat;
2. Jadual pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi;
3. Kontrak pengadaan Jasa Konstruksi;
4. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan atau Kurva S;
5. Site plan;
6. Gambar
Denah
serta
perubahan-perubahannya
yang
ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Tim Perencana dan
Pengawas;
13

20. 7. Laporan kemajuan pekerjaan per mingguan 0 % s.d 100 % yang
ditandatangani oleh Konsultan Perencana dan Pengawas dan
kontraktor dengan diketahui oleh Kepala Sekolah;
8. Foto-foto kemajuan fisik bangunan untuk prestasi pekerjaan 0%
- 100% (cetak foto berwarna);
9. Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan 100% yang
ditandatangani oleh Kontraktor, Konsultan Perencana dan
Konsultan Pengawas dengan diketahui oleh Kepala Sekolah dan
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
10. Berita Acara Serah Terima pekerjaan dari Kontraktor Kepada
Kepala Sekolah;
11. Berita Acara Serah Terima Aset dari Kepala Sekolah kepada
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk SMK Negeri, dari
kepala Sekolah ke Yayasan dengan diketahui Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota untuk SMK Swasta;
12. Seluruh dokumen pengadaan disimpan secara baik oleh Kepala
Sekolah untuk keperluan pemeriksaan.
Laporan disusun oleh Kepala Sekolah dibantu oleh Tim Pembangunan
Bantuan Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat dan Tim Perencana/
kontraktor dan Pengawas disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
disampaikan kepada Direktur Pembinaan SMK u.p. Kepala Subdit Sarana dan
Prasarana dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.
Laporan dibuat rangkap 5 (lima) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi,
dengan rincian:
1. 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy sebagai pertinggal untuk Sekolah;
2. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) copy Dinas Pendidikan Propinsi; dan
4. 1 (satu) copy untuk Direktorat Pembinaan SMK, laporan disampaikan
dengan alamat:
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana
Komp. Kemdikbud Senayan Gedung E Lt. 12
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
Telp. 021-5725473, 5725477;
Em ail : papua.sarpras@ditpsmk.net
Website : www.ditpsmk.net
14

21. BAB VI
PENUTUP
Setiap lokasi yang akan mendapatkan bantuan ini harus memenuhi kriteria
yang telah ditetapkan, oleh karena itu data pendukung yang dianggap
penting agar dilampirkan pada proposal.
Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan SMK penerima
Bantuan Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat dapat mewujudkan
rencana pengembangan sekolahnya. Diharapkan semua pihak yang ikut
berperan dalam program ini dapat memahami isi Petunjuk Teknis (Juknis) ini
sehingga kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.
Program Bantuan Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat ini akan
berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam proses pelaksanaan
Bantuan ini konsisten terhadap peraturan perundangan.
Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi sekolah serta pihak-pihak
yang terlibat dalam pelaksanaan Pengembangan SMK di Papua dan Papua
Barat. Dengan demikian diharapkan terdapat kesamaan pandangan dan
persepsi dalam perencanaan maupun pelaksanaan program Bantuan
Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat.
Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) akan diatur lebih
rinci dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, Pedoman Penyusunan
Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan
Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat yang dikeluarkan oleh
Direktorat Pembinaan SMK.
15

22. LAMPIRAN

23. PETUNJUK
PENYUSUNAN PROPOSAL
PROPOSAL BANTUAN
PENGEMBANGAN SMK PAPUA
DAN PAPUA BARAT
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2014
17

24. Lampiran
SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL
BANTUAN PENGEMBANGAN SMK DI PAPUA DAN PAPUA BARAT
TAHUN 2014
Sebagai referensi dalam penulisan proposal untuk mempermudah dalam
evaluasi maka proposal minimal disusun dengan sistematika seperti berikut
ini:
1. Bagian Depan; meliputi :
• Halaman sampul
• Halaman Identitas Sekolah;
• Halaman Pengesahan;
• Halaman Kata Pengantar;
• Halaman Daftar Isi.
2. Bagian Isi; meliputi :
Bab I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Visi dan Misi
C. Tujuan
D. Sasaran
Bab II POTENSI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN SEKOLAH
A. Potensi dan Kelemahan Internal
B. Potensi dan tantangan Eksternal
C. Permasalahan dan Alternatif Pemecahan
D. Paket Keahlian yang dikembangkan
Bab III RENCANA PEMANFAATAN PROGRAM BANTUAN
Pengembangan/Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Bab IV SUMBER PENDANAAN
Dana Bantuan dari APBN melalui Direktorat Pembinaan SMK.
Bab V
PENUTUP
18

25. LAM P I RAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Profil sekolah
Fotokopi ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
Fotokopi SK pengangkatan Kepala Sekolah;
Fotokopi Sertifikat Tanah/Akta Hibah/Akta Jual Beli yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh
Kantor Urusan Agama (KUA)/Pelepasan hak ulayat/adat atas tanah;
Siteplan sekolah berskala;
Rencana Anggaran Biaya (RAB);
Data jumlah siswa SMK setiap paket keahlian, setiap kelas;
Foto lokasi yang akan dikembangkan;
Analisis kebutuhan sarana dan prasarana.
19

26. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA/YAYASAN . . . . . . . . .
SMK ...................................
Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .
Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
Nom or : . . . . . . . . . . .
T E N T A NG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN SMK DI
PAPUA DAN PAPUA BARAT
KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) . . . . . . . .
Menimbang
: bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan
program bantuan Pengembangan SMK di Papua dan
Papua Barat. perlu dibentuk Tim Pengembangan SMK
di Papua dan Papua Barat;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan beserta
perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 84
20

27. Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah
dalam
rangka
percepatan
pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 73 tahun 2011
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor
45/PRT/M/2007
tentang
Pedoman
Teknis
Pembangunan Bangunan Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40
tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana
untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah
Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERTAMA
: Membentuk Tim Pembangunan Pengembangan SMK di
Papua dan Papua Barat seperti nama-nama terlampir.
KEDUA
: Tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan
Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat seperti
tertuang dalam Juknis antara lain sebagai berikut :
1. Membuat program kerja pelaksanaan, yang berisi :
a. Jadual dan urutan pekerjaan;
b. Menyiapkan/ mengadakan peralatan penunjang
dan bahan dengan memperhatikan standar
kualitas yang berlaku.
2. Membantu sekolah dalam hal :
a. Membentuk Tim Pelaksana Pengembangan SMK
di Papua dan Papua Barat antara lain kepala
tukang, tukang, dan pekerja;
b. Pembelian/Pengadaan bahan bangunan dan alat
penunjang, dilengkapi dengan bukti-bukti
kuitansi pembayaran;
c. Menyusun
laporan
hasil
pelaksanaan
pembangunan Pengembangan SMK di Papua
dan Papua Barat dilengkapi dengan realisasi
pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan
(antara lain : rekapitulasi penggunaan dana dan
pajak) dan teknis (antara lain: gambar site plan,
gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB))
dilengkapi foto-foto hasil pelaksanaan pekerjaan
pembangunan sesuai dengan Petunjuk Teknis
Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban
21

28. Pengelolaan Keuangan yang dikeluarkan oleh
Direktorat Pembinaan SMK. Laporan tersebut
disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK
yang disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan
Propinsi.
KETIGA
:
Tim Pembangunan SMK bertanggungjawab kepada
kepala
SMK/
Pejabat
Pembuat
Komitmen
......................
KEEMPAT
:
Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum
kedua dibebankan pada SMK .......................
KELIMA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika
dikemudian hari terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala SMK..............
................
NIP.
Tembusan :
1. Direktur Pembinaan SMK;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota . . . . . . . .
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi ...........
4. Yang bersangkutan
Lampiran
Nomor
Tanggal
: Surat Keputusan Kepala SMK.......
: ..........
:..........
22

29. Tim Pembangunan Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat. .
.....
NO
1.
2.
3.
4.
5.
NAMA
………………
………………
………………
………………
………………
UNSUR
Sekolah
Sekolah
Sekolah
Masyarakat
Masyarakat
Ditetapkan di
Tanggal
JABATAN
DALAM TIM
Ketua Tim
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
:...........
:...........
Kepala Sekolah
.....................
NIP. . . . . . . . . . . .
23

30. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA/YAYASAN . . . . . . . . .
SMK ...................................
Jalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . .
Telepon (. . . . .) . . . . . . . . . . .
KEPUTUSAN KEPALA SMK .............................
Nom or : . . . . . . . . . . .
T E N T A NG
PEMBENTUKAN TIM PERENCANA DAN PENGAWAS PENGEMBANGAN
SMK DI PAPUA DAN PAPUA BARAT
KEPALA SMK . . . . . . . . :
Menimbang
: 1.
Bahwa dengan akan dibangunnya Pengembangan
SMK di Papua dan Papua Barat untuk Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK). . . . . . . Tahun Ajaran
2014;
2. Bahwa dalam rangka kegiatan pelaksanaan
pembangunan Pengembangan SMK di Papua dan
Papua Barat perlu dibentuk Tim Perencana dan
Pengawas Pembangunan Pengembangan SMK di
Papua dan Papua Barat
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan beserta
perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan;
24

31. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 84
Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah
dalam
rangka
percepatan
pembangunan provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 73 tahun 2011
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor
45/PRT/M/2007
tentang
Pedoman
Teknis
Pembangunan Bangunan Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40
tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana
untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah
Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Membentuk
Tim
Perencana
dan
Pengawas
pembangunan Pengembangan SMK di Papua dan
Papua Barat, seperti nama-nama terlampir;
KEDUA
:
Tim Perencana dan Pengawas pembangunan
Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat
mempunyai tugas:
1. Tahap Perencanaan
a. Melakukan pendataan kondisi lahan dan
bangunan yang ada;
b. Membuat gambar rencana bangunan harus
sesuai dengan konstruksi tahan gempa yang
terdiri dari :
1) Tata letak bangunan (Site Plan);
2) Denah, Tampak, Potongan Bangunan;
3) Gambar Detail Pondasi;
25

32. 4) Gambar Detail Kolom, Balok, Sloof;
5) Gambar Detail Kuda-Kuda;
6) Gambar Detail Pintu dan Jendela;
7) Gambar Rencana Plafon;
8) Gambar Rencana Lantai;
9) Gambar Instalasi Penerangan dan tenaga;
10)Gambar Instalasi air bersih dan air kotor.
c. Melakukan survei harga satuan bahan dan
upah;
d. Menyusun analisa harga satuan pekerjaan
(kebutuhan bahan, tenaga kerja, dan upah
kerja);
e. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)
pekerjaan pembangunan Pengembangan SMK
di Papua dan Papua Barat;
f. Membuat Jadual pelaksanaan pekerjaan.
2. Tahap Pengawasan
a. Membantu Tim Pembangunan Pengembangan
SMK di Papua dan Papua Barat mengarahkan
dan membimbing setiap hari kepada pelaksana
selama pekerjaan berlangsung;
b. Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas
bahan yang diterima dilokasi;
c. Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi
kemajuan pekerjaan pembangunan;
d. Membantu Tim Pembangunan Pengembangan
SMK di Papua dan Papua Barat dalam
pelaksanaan pembangunan yang terdiri:
1) Jadual pelaksanaan;
2) Laporan kemajuan pekerjaan (laporan
mingguan);
3) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100%
dilampiri dengan laporan kemajuan
pekerjaan (100%);
4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari
Tim Pembangunan kepada Kepala Sekolah
dan dilengkapi dengan foto dokumentasi
yang menunjukkan kondisi 0% sampai
dengan 100%.
26

33. KETIGA
:
Tim Perencana dan Pengawas bertanggungjawab
kepada kepala SMK ......................
KEEMPAT
:
Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam diktum
kedua dibebankan pada SMK .......................
KELIMA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika
dikemudian hari terdapat kekeliruan.
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala SMK . . . . . . . . . . .
..............
Tembusan:
NIP. . . . . . . . . . ..
1. Direktur Pembinaan SMK;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota . . . . . . . .
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi . . . . . . . .
4. Yang bersangkutan
27

34. Lampiran
Nomor
Tanggal
: Surat Keputusan Kepala SMK ......
: ..........
: ..........
Tim Perencana dan Pengawas
Pembangunan Pengembangan SMK di Papua dan Papua Barat. . . . .
..
NO
NAMA
1.
2.
3.
4.
5.
.................
.................
.................
.................
.................
UNSUR
SPESIALISASI
T. Arsitek/T. Sipil*
T. Sipil/ Bangunan*
T. Sipil/ Bangunan*
Drafter/Juru Gambar*
Pengawas Bangunan *
(T. Arsitek/T. Sipil/
Bangunan)
Sekolah/Masyarakat
Sekolah/Masyarakat
Sekolah/Masyarakat
Sekolah/Masyarakat
Sekolah/Masyarakat
* pilih salah satu
Ditetapkan di
Tanggal
:...........
:...........
Kepala SMK . . . . . . . . . .
.....................
NIP. . . . . . . . . . . .
28
JABATAN
Ketua Tim
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

35. KOP SURAT
SEKOLAH
KOP SURAT
SEKOLAH
PAKTA INTEGRITAS
Yang bertanda tangan di bawah ini :
SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Nama
:………………………………
NIP
:………………………………
Jabatan
:………………………………
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Alamat
:………………………………
Kab/Kota…………………
Nama
:………………………………
Propinsi…………………..
NIP
:…………………p…………
Jabatan
Alamat
1.
:………………………………
Menyatakan sebagai berikut :
:………………………………
Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan
………………………………
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak
Propinsi………………………
melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2.
MenyatakanTidak melakukan pemberian secara langsung atau tidak langsung
dengan sesungguhnya bahwa:
berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai
dengan ketentuan;
Sehubungan
dengan
Surat
Perjanjian
Kerjasama
3. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam
Bantuan…………………………………Nomor:
……………….Tanggal……………. sebesar
melaksanakan Pembangunan Pengembangan
Rp……………………(………………………….), saya bertanggungSMK di Papua kebenaran
jawab atas dan
Papua Barat sesuai Surat Perjanjian; dari segi fisik, administrasi, maupun
pelaksanaan bantuan yang kami laporkan baik
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
keuangan dan segala akibat yang timbul di kemudian hari sepenuhnya menjadi
pelaksanaan
tanggungjawab kami. tugas;
5. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Demikian surat keterangan tanggung jawab mutlak ini kami buat agar dapat
6. sebagaimana mestinya. informasi penyimpangan integritas di
digunakan Akan menyampaikan
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.................. serta
turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya;
Jakarta,…………………………………..
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi
Kepala SMK…………………………….
konsekuensinya.
Materai 6000
Jakarta,.....................
Pembuat Pernyataan,
…………………………………………….
NIP………………………………………..
Materai 6000
KOP SURAT DINAS
29
…………………………………
NIP. …………………………

36. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
Alamat
:………………………………
:………………………………
:………………………………
:………………………………
Kab/Kota.……………………
Propinsi………………………
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
Sehubungan
dengan
Surat
Perjanjian
Kerjasama
Bantuan…………………………………Nomor:
……………….Tanggal……………. sebesar
Rp……………………(………………………….), saya bertanggung jawab atas kebenaran
pelaksanaan bantuan yang kami laporkan baik dari segi fisik, administrasi, maupun
keuangan dan segala akibat yang timbul di kemudian hari sepenuhnya menjadi
tanggungjawab kami.
Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini saya buat agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta,…………………………………..
Kepala SMK…………………………….
Materai 6000
…………………………………………….
NIP………………………………………..
30