revisi dari yang sebelumnya

1. Review
Pengembangan e-LAKIP
E-LAKIP 2009-2012

2. Pengembangan e-LAKIP
PERMENPAN & RB NO.
29/2010 Tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja
Dan Pelaporan Akip
2009
2009 2010
2010 2011
2011 2012
2012
Advokasi dan Pengembangan Deseminasi e- Pengembangan
Instalasi SILAKIP Parameter SILAKIP LAKIP Portal Nasional e-
LAKIP

3. Tujuan Pengembangan e-LAKIP
• Penyusunan Laporan Akuntabilitas yang
efisien dan efektif
▫ Waktu
▫ Tenaga
▫ Ruang penyimpanan data/ arsip
• Alat akselerasi penyusunan LAKIP

4. Dasar Kebijakan
• PP No. 8/2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi
Pemerintah Sebagai Realisasi Dari UU No. 17/2003 Tentang Keuangan
Negara
• Inpres No 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
• Kep Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
• PERMENPAN Nomor: PER/O9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah,
• PERMENPAN&RB No. 13/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010, dan
• PERMENPAN&RB No. 29/2010 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

5. Perkembangan Portal e-LAKIP
2010 2011 2012

6. Perkembangan Aplikasi e-LAKIP
2011 2012

7. Hasil Pengembangan e-LAKIP
Sosialisasi (Penyebaran) e-LAKIP
• Dirjen. Bina Pengelolaan DAS Kementerian Kehutanan
• Balitbang & Diklat Kemenag, Kantor Kemenag-Ngawi,
Kantor Kemenag Blitar
• Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM,
Kementerian PAN dan RB
• LKPP, Badiklat POLRI,
• BPN Provinsi Kalteng
• Provinsi NAD, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalteng,
Provinsi NTB, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera
Selatan
• Kabupaten Bangka Tengah, Kota Tarakan