Politics Papuan

1. Meninggal 2
Yang ditangkap:
1. Mahasiswa
2. Masyarakat
AKSI NASIONAL TOLAK OTSUS DAN DOB PRP
Hri/tgl: 10 Mei 2022
Tempat:
Wamena-9 Mei 2022 (LAPAGO)
Jayapura, Nabire, Dogiay, Timika, sorong, Manokwari, Merauke, Paniai, Yahukimo, Biak, Serui,
Kaimana,
Jogya, Bandung, Surabaya, Malang, Jember, Bali, Kupang, Ambon, Gorontalo, Makassar, timor Leste,
Jakarta-13 Mei 2022
Bahwa selama Pemerintahan Jokowi utang negara membengkak mencapai 7.052 Triliun, Berbagai
mega proyek yang memakan triliunan rupiah dikerahkan oleh negara yakni Pemindahan Ibukota
negara yang memakan 501 Triliun.
Wacana penundaan Pilpres 2024 pun sempat mencuat dari Luhut B.panjaitan Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia.
Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk
pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai. "(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu
besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk
kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan," kata Luhut usai
menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa
(15/3/2022). Nasional.Tempo.com
Melihat kondisi Nasonal saat ini negara berada dalam ketimpangan, sehingga sangat tidak
memungkinkan jika Papua harus dimekarkan wilayahnya menjadi tiga provinsi baru lagi karena akan
menambah beban negara dari segi anggaran, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa selama
OTSUS diberlakukan semenjak tahun 2001 Provinsi Papua telah menghabiskan dana 92 triliun.
Menurut UU OTSUS no. 21 tahun 2001 pasal 3 point 4 tentang Pembentukan Pemekaran
ditetapkan atas usul Provinsi Papua, Namun hal ini diindahkan oleh Negara dan ngotot untuk
memekarkan Provinsi Papua menjadi 3 Provinsi baru lagi?
Sebagaimana kita ketahui Bersama bahwa pada tahun 2020-2021 masyarakat papua melakukan
demonstrasi damai Penolakan OTSUS JILID II dan DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan
alasan OTSUS Jilid I tidak memberikan Perlindungan atas hak hidup Orang Asli Papua.