Beban yang dapat dan tidak dapat mengurangi penghasilan Bruto. Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh 36 2008

1. DEDUCTIBLE
NON
DEDUCTIBLE
KETERANGAN DASAR HUKUM
1.
- V Pasal 28 UU KUP
- V Pasal 28 UU KUP
2.
V
3. V PPh Pasal 21 Pasal 6 Huruf a UU PPh
4. V PPh Pasal 21 Kep-545/PJ./2000
5. V
Pasal 9 Huruf h UU PPh
Kep-545/PJ./2000
6.
V PPh Pasal 21 Pasal 9 Huruf d UU PPh
7. V Pasal 9 Huruf j UU PPh
8. V PP No.14 tahun 1993
a. V PPh Pasal 21 Pasal 9 Huruf d UU PPh
b. V PPh Pasal 21 PP No.14 tahun 1993
c. V PPh Pasal 21 PP No.14 tahun 1993
d. PP No.14 tahun 1993
- Dibayar Perusahaan V Pasal 6 Huruf a UU PPh
-
Dibayar Pegawai (Bagi Pegawai untuk Menghitung PPh
Pasal 21
V Kep-545/PJ./2000
9. Kep-545/PJ./2000
- Dibayar Perusahaan V Kep-545/PJ./2000
-
Dibayar Pegawai (Bagi Pegawai untuk Menghitung PPh
Pasal 21
V Kep-545/PJ./2000
10.
V Pasal 6 Huruf c UU PPh
11. V PPh Pasal 21 Pasal 6 Huruf a UU PPh
12. V PPh Pasal 21 Pasal 6 Huruf a UU PPh
13. Pasal 6 Huruf a UU PPh
a. V Pasal 6 Huruf e UU PPh
b. V PPh Pasal 21 Kep-545/PJ./2000
c. V PPh Pasal 21 Kep-545/PJ./2000
14.
V Pasal 9 Huruf e UU PPh
15.
V 466/KMK.04/2000
16.
a.
V 466/KMK.04/2000
b.
466/KMK.04/2000
- Tempat Tinggal/Perumahan Pegawai Sepanjang Fasilitas
Tersebut Tidak Tersedia
V 466/KMK.04/2000
- Pelayanan Kesehatan Sepanjang Fasilitas Tersebut Tidak
Tersedia
V 466/KMK.04/2000
- Pendidikan Pegawai dan Keluargaya Sepanjang Fasilitas
Tersebut Tidak Tersedia
V 466/KMK.04/2000
- Pengangkutan bagi Pegawai dan Keluarganya Sepanjang
Fasilitas Tersebut Tidak Tersedia
V 466/KMK.04/2000
- Olahraga bagi Pegawai dan Keluarganya Sepanjang
Fasilitas Tersebut Tidak Tersedia. Sarana Olahraga Tidak
Termasuk Golf, Boating, Pacuan Kuda
V 466/KMK.04/2000
c. Kep-220/PJ./2002
- Beban Antar Jemput Karyawan V Kep-220/PJ./2002
- Penyediaan Makan/Minum untuk Awak Kapal dan Pesawat V 466/KMK.04/2000
d.
V Kep-213/PJ./2001
e. Kep-213/PJ./2001
Dalam Rangka dan Berkaitan dengan Pelaksanaan Kerja
Untuk Keamanan/Keselamatan Kerja yang Diwajibkan,
Misalnya Pakaian dan Peralatan bagi Pegawai Pemadam
Kebakaran, Proyek, Pakaian Seragam Pabrik, Hansip/Satpam
Berkenaan dengan Situasi Lingkungan, Misal :
Pemberian Makan kepada Crew Kapal dan Pesawat dalam
Perjalanan
Pemberian dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan
Pengeluaran untuk Penyediaan Makanan/Minuman bagi
Seluruh Pegawai, termasuk Dewan Direksi dan Dewan
Komisaris di Tempat Kerja
Penggantian dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah
Tertentu
Cuma-Cuma (Langsung ke Rumah Sakit)
Penggantian Pengobatan
Tunjangan Pengobatan
Pemberian Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan (Misal
Makan/Minum, Beras dsb)
Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang Belum Disahkan Menteri
Keuangan
Tunjangan Hari Raya
Uang Lembur
Pengobatan
Jaminan Kematian (JKM)
Jaminan Pelayanan Kesehatan
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) (Jamsostek) :
Iuran Pensiun ke Dana Pensiun yang Disahkan Menteri Keuangan
Premi Asuransi Jiwa Pegawai Dibayar Perusahaan Sepanjang
Menambah Penghasilan Pegawai
Premi Asuransi Jiwa Pemilik/Pemegang Saham dan Keluarganya
Iuran Jamsostek
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Biaya yang Dikeluarkan untuk Mendapatkan, Menagih dan
Memelihara Penghasilan yang Bukan Obyek Pajak atau Pengenaan
PPh-nya Final
Gaji/Upah
Tunjangan PPh Pasal 21
PPh Dibayar Perusahaan
DAFTAR BIAYA FISKAL
BEBAN USAHA
Biaya yang Dikeluarkan untuk Mendapatkan, Menagih dan
Memelihara Penghasilan
Prinsip Realisasi
Konservatis/Penyisihan
Page 1 of 5

2. DEDUCTIBLE
NON
DEDUCTIBLE
KETERANGAN DASAR HUKUM
DAFTAR BIAYA FISKAL
BEBAN USAHA
- Pakaian Seragam Pegawai Hotel/Penyiar TV V Kep-213/PJ./2001
- Makan Tambahan bagi Operator Komputer/Pengetik V Kep-213/PJ./2001
- Makan/Minum Cuma-Cuma bagi Pegawai Restoran V Kep-213/PJ./2001
17.
V Pasal 6 Ayat (1) UU PPh
18.
a. V PPh Pasal 21
Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a
UU PPh
b. V PPh Pasal 21 Kep-545/PJ./2000
c. V Pasal 9 Huruf e UU PPh
19.
a. V
Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a
UU PPh
b. V Pasal 9 Huruf e UU PPh
c. V PPh Pasal 21
Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a
UU PPh
d. V PPh Pasal 21
Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a
UU PPh
e.
V PP No.42 tahun 2000
f. V Pasal 9 Huruf e UU PPh
19.
V PPh Pasal 21 Kep-545/PJ./2000
20.
V
PPh Pasal 23
(kepada Pemegang
Saham
Pasal 9 Ayat (1) UU PPh
SE-11/PJ.42/1992
21. V Pasal 6 Ayat (1) UU PPh
22. V PPh Pasal 21 Pasal 6 Ayat (1) UU PPh
23.
a. V PPh Pasal 21 Kep-545/PJ./2000
b. V Kep-545/PJ./2000
24. V PPh Pasal 21
Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a
UU PPh
25.
a. V
b. V
c. V
26.
a.
- Penyusutan Rumah V
- Biaya Eksploitasi Rumah V
b.
- Tunjangan Perumahan V
- Biaya Penyusutan Rumah V
- Biaya Eksploitasi Rumah V
27.
a. V
b. V
28.
V PPh Pasal 4 (2) Pasal 9 Huruf e UU PPh
29. V
Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a
UU PPh
30. V PPh Pasal 21
Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a
UU PPh
31. V PPh Pasal 21 Kep-545/PJ./2000
32. V PPh Pasal 21
Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a
UU PPh
33. Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a
UU PPh
Sewa Rumah Pegawai yang Tidak Diberi Tunjangan Sewa Minimal
Sebesar Sewa Rumah Tersebut
Mess untuk Transit, Pendidikan (Sementara)
Pegawai yang Menempati Tidak Diberi Tunjangan Perumahan
Pegawai yang Menempati Diberi Tunjangan Perumahan
Minimal Sebesar Biaya Penyusutan dan Biaya Eksploitasi
Biaya Penyusutan
Biaya Eksploitasi
Upah Borongan Pekerjaan ke Orang Pribadi
Uang Pesangon
Diberikan Uang Sewa Rumah
PPh Sewa Rumah Dibayar Perusahaan
Imbalan ke Pegawai yang Merupakan Pemegang Saham (25% Ke
Atas)
Bahan Bakar/Oli dsb
Ada Ikatan Kerja dengan Perusahaan
Tidak Ada Ikatan Kerja dengan Perusahaan (Sumbangan)
Perumahan Perusahaan dan Asrama
Sumbangan ke Karyawan dalam Bentuk Uang
Kendaraan Perusahaan yang Dibawa Pulang dan Dikuasai Pegawai :
Penyusutan
Biaya Reparasi/Pemeliharaan
Pembagian Laba berupa Bonus, Tantiem, Gratifikasi, Jasa Produksi
yang Dibebankan Laba Ditahan (Retained Earning)
Biaya Seminar, Penataran, Kursus (Pendidikan) di Dalam Negeri.
Honor/Uang Saku Pegawai yang Mengikuti Seminar dsb
Bea Siswa
Honor/Uang Saku
Fiskal Luar Negeri Dibayar Perusahaan, Merupakan PPh Pasal
25 Dibayar dengan SSP, Ditulis Nama Pegawai q.q. Nama
Perusahaan dengan NPWP Perusahaan atau dengan Tanda
Bukti FLN
Biaya Piknik/Rekreasi
Bonus atas Prestasi Kerja yang Dibebankan pada Tahun Berjalan
Perjalanan Dinas Pegawai
Didukung Bukti-Bukti yang Sah/Dipertanggung jawabkan
Lumpsum (Tidak Didukung Bukti-Bukti)
Lumpsum Dianggap Honor Pegawai
Cuti Pegawai
Diberikan Uang Cuti
Tunjangan Cuti
Dibayar Perusahaan
Pembebanan yang Masa Manfaatnya Lebih dari Satu Tahun, dengan
Cara Penyusutan Sesuai Pasal 11 UU No.17 Tahun 2000
Pasal 6 Ayat (1) Huruf b UU PPh
Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Huruf b
UU PPh jo Penjelasan Pasal 6 Ayat (1)
Huruf a UU PPh
PPh Pasal 21
466/KMK.04/2000
Page 2 of 5

3. DEDUCTIBLE
NON
DEDUCTIBLE
KETERANGAN DASAR HUKUM
DAFTAR BIAYA FISKAL
BEBAN USAHA
a. V PPh Pasal 21
Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a
UU PPh
b. V PPh Pasal 23 Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh
c. PPh Pasal 23 Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh
- Premi Asuransi Jiwa V Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh
- Biaya Listrik, Telepon Rumah Pribadi V Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh
- Biaya Pemeliharaan Mobil Pribadi V Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh
- PPB Rumah Pribadi V Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh
- Pengeluaran Perusahaan untuk Keperluan Pribadi V Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh
- Pembagian Laba Secara Langsung/Tidak Langsung V Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh
34. V Pasal 9 Ayat (1) Huruf j UU PPh
35.
a. V Pasal 6 UU PPh
b. PP No.138 tahun 2000
- Dibebankan pada Tahun Ybs V PP No.138 tahun 2000
- Dikapitalisasi pada Harga Perolehan Investasi Saham V PP No.138 tahun 2000
c. V PP No.138 tahun 2000
d. V
e.
PP No.138 tahun 2000 jo
SE-46/PJ.4/1995
f. V Pasal 9 Ayat (1) Huruf b UU PPh
g. Pasal 23 UU PPh
- Ke Bank-Bank di Indonesia V
Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a
UU PPh
- Ke Bukan Bank V PPh Pasal 23
Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a
UU PPh
- Ke WP LN Non Tax Treaty V PPh Pasal 26 Pasal 26 UU PPh
- Ke WP LN Tax Treaty V PPh Pasal 26 Surat Keterangan Tarif PPh Ps.26
- Ke Pemegang Saham/Hubungan Istimewa
* Wajar V PPh Pasal 23
Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a
UU PPh
* Tidak Wajar (Selisihnya) V PPh Pasal 23 Pasal 9 Ayat (1) Huruf f UU PPh
36.
a. V PPh Pasal 23
Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a
UU PPh
b. V PPh Pasal 23
Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a
UU PPh
37.
Pasal 9 Ayat (1) UU PPh
Pasal 4 PP 138 Tahun 2000
a. V PPh Pasal 23
b. V PPh Pasal 23
38. Pasal 6 UU PPh
a. V PPh Pasal 23
b. V PPh Pasal 26
c. V SKD Pasal 26
39.
V PPh Pasal 23 Pasal 6 UU PPh
40.
V PPh Pasal 23 Pasal 6 UU PPh
a. V
b. V
c. V
d.
V
Pengawasan Pelaksanaan Bangunan
Informasi Teknik : Gambar, Petunjuk Produksi, Perhitungan
Dsb
Ke WP DN Orang Pribadi
Ke WP DN Badan/BUT
Ke WP DN Orang Pribadi
Ke WP DN Badan/BUT
Biaya Bunga Selama Masa Konstruksi Tidak Boleh Dibebankan
pada Tahun Ybs Tetapi Menambah Harga Perolehan Aktiva
Tetap
Biaya Bunga atas Pinjaman untuk Melakukan Penyertaan pada
Perusahaan yang Baru Didirikan atau Mengambil Right Issue
Biaya Bunga untuk Memperoleh Penghasilan yang Merupakan
Obyek Pajak
Bunga atas Pinjaman yang Digunakan untuk Membeli Saham
yang Sudah Beredar atau untuk Melakukan Akuisisi Saham
Milik Pemegang Saham (Penyertaan Dalam Negeri) bagi PT
DN, BUMN/D, Koperasi, Yayasan :
Beban Sewa selain Tanah dan/atau Bangunan
Beban Bunga
Gaji yang Dibayarkan ke Anggota/Sekutu Persekutuan, CV, Firma
Gaji yang Wajar
Imbalan di Atas Kewajaran
Deviden Terselubung
Pembayaran Bunga
Biaya Bunga atas Pinjaman untuk Keperluan Pribadi
Biaya Bunga Jika Ada Penghasilan Bunga Deposito/Tabungan
yang Sudah Dikenakan PPh Final, Tidak Semua Biaya Bunga
Dapat Dibebankan
Jasa Manajemen-WPDN, Pemberian Jasa dengan Ikut Serta Secara
Langsung Melaksanakan Manajemen
Biaya Royalti
Beban Sewa Tanah dan/atau Bangunan
Ke WP DN
Ke WP LN Non Tax Treaty
Ke WP LN Tax Treaty
Jasa Teknik WPDN Pemberian Jasa dalam Bentuk Pemberian
Informasi yang Berkenaan dengan Pengalaman di Bidang Industri,
Perdagangan, Ilmu Pengetahuan :
Penelitian Tanah
Pembuatan Design Bangunan
Page 3 of 5

4. DEDUCTIBLE
NON
DEDUCTIBLE
KETERANGAN DASAR HUKUM
DAFTAR BIAYA FISKAL
BEBAN USAHA
e. V
f. V
g. V
40.
Deductible Dilakukan oleh Pengusaha
Konstruksi Besar (Omset Di atas 1
Milyar)
a. V PPh Pasal 23 Kep-170/PJ/2002
b. V PPh Pasal 23
PP No.138 Tahun 2000
Kep-170/PJ./2002
c. V PPh Pasal 23 Kep-170/PJ/2002
41. V PPh Pasal 23
PP No.138 Tahun 2000
Kep-170/PJ./2002
42.
a. V PPh Pasal 26
b. V SKT PPh Pasal 26
43.
Pasal 6 Ayat (1) Huruf f UU PPh
a. V
b. V
c. V PPh Pasal 21
d. V PPh Pasal 23
e.
- Amortisasi V
- Biaya Litbang V
= Dilakukan di Indonesia V
= Dilakukan di Luar Negeri V PPh Pasal 26 Pasal 4 PP No.138 Tahun 2000
44. V Pasal 9 Ayat (1) Huruf k UU PPh
45. V Pasal 6 UU PPh
46.
V Pasal 9 Ayat (1) UU PPh
47. Pasal 4 PP No.138 Tahun 2000
a. V
b. V
c. V
d.
V Pasal 3 PP No.138 Tahun 2000
48
a. V SE-27/PJ.22/1986
b.
V
49. V
Penjelasan Pasal 4 Ayat (3) Huruf g jo
Pasal 9 Ayat (1) Huruf a UU PPh
50.
V PPh Pasal 23
Penjelasan Pasal 4 Ayat (3) Huruf g jo
Pasal 9 Ayat (1) Huruf a UU PPh
51.
a. V
b. V
52.
a. V Pasal 9 Ayat (1) Huruf c UU PPh
b. V
c.
V
53. Pasal 6 Ayat (1) Huruf e UU PPh
a. V
b. V
Metode Langsung, Dibuat Daftar Nominatif (Dilampirkan) :
Nama, Alamat, Tanggal Pinjaman Diberikan, Jumlah Piutang
dan Keterangan
Tidak Didukung Bukti
Biaya Promosi :
Penyisihan
Metode Langsung, Tidak Dibuat Daftar Nominatif
Honor Konsultan
Gaji/Honor Pegawai
Tidak Dibuat Daftar Nominatif
Dibuat Daftar Nominatif : Nomor Urut, Jenis, Nama Tempat,
Alamat dan Jumlah Entertainment Diberikan Relasi : Nama,
Posisi, Nama dan Jenis Perusahaan.
Jasa Rekruitment Pegawai
Jasa Perencanaan Konstruksi
Jasa Pelaksanaan Konstruksi
Jasa Pengawasan Konstruksi
Jasa Konstruksi
Latihan Teknik
Informasi Bidang Manajemen
Sanksi Perpajakan : Denda, Bunga, Kenaikan
Beban Litbang yang Dilakukan di Indonesia dalam Jumlah yang
Wajar untuk Menemukan Teknologi/Sistem Baru bagi
Pengembangan Perusahaan :
Pembayaran Jasa ke Luar Negeri (Seluruh Pekerjaan Dilakukan di
Luar Negeri)
Jasa Konsultan Selain Konsultan Hukum dan Pajak
Negara Non Tax Treaty
Negara Tax Treaty
Biaya Konsultan yang Memborong Litbang yang Jumlahnya
Cukup Material :
Penyusutan Aktiva Tetap
Biaya Entertainment :
Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan :
PBB untuk Tanah/Bangunan yang Tak Digunakan untuk Usaha/
Milik Pribadi
PBB untuk Tanah/Bangunan Pabrik/Kantor
Bahan yang Digunakan
Faktur Pajak Standar yang Tidak Lengkap, Tidak Benar, Cacat
Untuk Perolehan BKP/JKP Sesuai Pasal 9
Masa Manfaat Lebih dari Satu Tahun dengan Penyusutan
Untuk Perolehan BKP/JKP Sesuai Pasal 6
Kerugian Piutang bagi Perusahaan Bukan Bank/Sewa Guna Usaha
dengan Hak Opsi
Keperluan Pegawai yang Merupakan Pemilik/Pemegang Saham
Dibayar Perusahaan Merupakan Deviden Terselubung
Keperluan Pegawai Dibayar Perusahaan
Rugi Selisih Kurs :
Kurs Tengah BI Akhir Tahun
Pada Waktu Pembayaran
Didukung Bukti yang Sah
Page 4 of 5

5. DEDUCTIBLE
NON
DEDUCTIBLE
KETERANGAN DASAR HUKUM
DAFTAR BIAYA FISKAL
BEBAN USAHA
54. V PPh Pasal 23
55.
a. V
b. V
c. V
56. Pasal 4 PP No.138 Tahun 2000
a. V
b. V
57. V Pasal 6 UU PPh
58. V
59. V
60. V Kep-220/PJ./2002
61. V Kep-220/PJ./2002
62.
a. V
b. V
63.
V SE-33/PJ.421/1996
64.
V Pasal 9 UU PPh
Tidak Diperinci
Digunakan untuk Usaha
Tidak Digunakan untuk Usaha
Penyusutan Aktiva Sewa Guna Usaha
Bunga Sewa Guna Usaha
Jumlah Pembayaran Sewa Guna Usaha
Beban Starco/Handphone
Kerugian Pengalihan Harta
Sewa Guna Usaha Dengan Opsi :
Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Pembayaran Sewa Guna Usaha
Beban Perangko/Materai
Beban Listrik, Telepon, Faksimili
Beban Alat Tulis Kantor
Bantuan Keluarga Pra Sejahtera Dibebankan Langsung ke Perkiraan
"Laba Ditahan"
Biaya Bea Siswa dalam Rangka GN-OTA yang Dikeluarkan
Perusahaan, dengan Bukti Setoran/ Transfer keBRI a.n. Lembaga
GN-OTA
Macam-Macam Biaya :
Beban Antar Jemput Karyawan
Diperinci
1169/KMK.01/1991 jo
Kep-10/PJ.47/1994
Page 5 of 5