Teks tersebut membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian dijadikan dasar filsafat negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki ciri sebagai ideologi yang terbuka, komprehensif, dan berakar pada budaya bangsa. Teks juga membandingkan Pancasila dengan ideologi-ideologi besar lain seperti liberalisme, komunisme, dan s
1. Bahan Perkuliahan Ke : 3
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA
INDONESIA
A. Pengertian Ideologi
Kata Ideologi pertama sekali diperkenalkan oleh filsuf Prancis Destutt de Tracy pada
tahun 1796. Kata ini berasal dari bahasa Prancis idéologie, merupakan gabungan 2
kata yaitu, idéo yang mengacu kepada gagasan dan logie yang mengacu kepada logos,
kata dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan logika dan rasio. Destutt de Tracy
menggunakan kata ini dalam pengertian etimologisnya, sebagai "ilmu yang meliputi
kajian tentang asal usul dan hakikat ide atau gagasan".
Selain definisi di atas, berikut ada beberapa definisi lain tentang ideologi:
• Gunawan Setiardjo :
Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan atau aqidah 'aqliyyah (akidah yang
sampai melalui proses berpikir) yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan.
• Destutt de Tracy:
Ideologi adalah studi terhadap ide – ide/pemikiran tertentu. 2 april 2004
• Descartes:
Ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia. 5 mei 2004
• Machiavelli:
Ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. 1
agustus 2006
• Thomas H:
Ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat
bertahan dan mengatur rakyatnya. 23 oktober 2004
• Francis Bacon:
Ideologi adalah sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. 5 januari 2007
• Karl Marx:
Ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama
dalam masyarakat. 1 mei 2005
• Napoleon:
Ideologi keseluruhan pemikiran politik dari rival–rivalnya. 22 desember 2003
2. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan konsep-konsep dasar yang memberikan
arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara. Cita-cita bangsa dan
negara yang berlandaskan Pancasila dipancarkan dalam alinea kedua Pembukaan
UUD 1945 merupakan cita-cita untuk mengisi kemerdekaan, yaitu : bersatu berdaulat
adil dan makmur. Dengan bekal bersatu untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan
makmur dengan sistem berdaulat.
Cita-cita menisi kemerdekaan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur
harus diisi dengan pembangunan nasional, tanpa pembangunan nasional cita-cita
bangsa untuk mengisi kemerdekaan tidak akan terwujud.
Berakar pada budaya dan pandangan hidup banga Indonesia
Sebagai sistem pemikiran yang dijadikan ideologi Pancasila memeiliki aspek:
Historis, Evolutif, Dialektikal, Dialogal dan Belief system :
Macam macam Ideologi
1. Ideologi Terbuka
Sistem pemikiran terbuka
Nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar
Tidak hanya dibenarkan tetapi juga dibutuhkan
2. Ideologi Tertutup
Sistem pemikiran tertutup
Cita-cita suatu kelompok dan dibenarkan ada pengorbanan
Tuntutan konkret dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak
3. Ideologi Partikuler
Mengkutubkan pada aspek tertentu, contoh:
- komunis pada kelas proletar
- Liberalis pada individu
4. Ideologi Komprehensif
menyeluruh tidak berpihak pada golongan tertentu. contoh : Pancasila
Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung :
Nilai Dasar bersifat idealis. terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
3. Nilai Instrumental bersifat normatif , merupakan eksplisitasi dari nilai dasar sebagai
arahan,kebijakan dan strategi.
Nilai Praksis bersifat realistis.merupakan nilai instrumental dalam kehidupan nyata
B. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Paham Ideologi Besar Lainnya di
Dunia
1. IDEOLOGI PANCASILA
Ideologi pada suatu bangsa pada hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik
masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Ideologi Pancasila
sebagai sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang
cukup panjang. Nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa telah di
yakini kebenarannya kemudian di angkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara
dan kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Oleh karena itu ideologi Pancasila ada
pada kehidupan bangsa dan terletak pada kelangsungan hidup bangsa dalam rangka
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dalam ideologi Pancasila menyakini atas kebenaran dan kemerdekaan individu,
namun dalam hidup bersama juga harus mengakui hak dan kebebasan orang lain secara
bersama sehingga dengan demikian harus mengakui hak-hak masyarakat.
Negara Pancasila
Manusia dalam merealisasikan dan meningkatkan harkat dan martabatnya tidaklah
mungkin untuk dipenuhinya sendiri, oleh sebab itu manusia sebagai makhluk sosial
senantiasa membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Berdirinya negara di dunia memiliki
suatu ciri khas yaitu dengan mengangkat nilai-nilai yang telah dimilikinya sebelum
membentuk suatu negara modren. Nilai-nilai tersebut adalah berupa nilai-nilai adat istiadat
kebudayaan, serta nilai religius yang kemudian dikristalisasikan menjadi suatu sistem nilai
yang di sebut Pancasila.
Bangsa Indonesia mendirikan suatu negara memiliki suatu karakteristik, ciri khas
tertentu yang karena di tentukan oleh keanekaragaman, sifat dan karakteristiknya, maka
bangsa ini mendirikan suatu negara berdasarkan filsafat Pancasila yaitu suatu persatuan, suatu
negara kebangsaan serta suatu negara yang bersifat integralistis.
Dasar antologis negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah
hakikat manusia “monopluralis” manusia secara filosofis memiliki unsur “unsur kodrat”
jasmani (raga) dan rohani (jiwa), sifat kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial,
serta “kedudukan kodrat” sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai makhluk
pribadi.
Sesuai dengan makna negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan maka memiliki sifat
kebersamaan, kekeluargaan serta religiusitas. Dalam pengertian inilah maka negara Pancasila
pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.
Oleh karena itu setiap individu yang hidup dalam suatu negara sebagai totalitas yang integral
adalah Ber-Ketuhanan, demikian pula setiap warganya juga Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.
Rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945,
telah memberikan sifat yang khas kepada negara kebangsaan Indonesia, yaitu bukan
merupakan negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara demikian juga
bukan merupakan negara agama yaitu negara yang mendasarkan atas agama tertentu.
Negara tidak memaksa dan tidak memaksakan agama karena agama adalah merupakan suatu
keyakinan batin yang tercermin dalam hati sanubari dan tidak dapat dipaksakan.
4. Kebebasan beragama dan kebebasan agama adalah merupakan hak asasi manusia yang paling
mutlak, karena langsung bersumber pada martabat manusia yang berkedudukan kodrat
sebagai pribadi dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Sila pertama Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah “Ketuhanan Yang Maha
Esa”. Oleh karena sebagai dasar negara maka sila tersebut merupakan sumber nilai, dan
sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik yang bersifat material
maupun spiritual, bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai degnan hakekat
nilai-nilai yang berasal dari Tuhan baik material maupun spiritual. Adapun yang bersifat
spiritual antara lain moral agama dan moral penyenggaraan negara.
Hal ini ditegaskan oleh Moh. Hatta, bahwa sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”
merupakan dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan yang
baik bagi masyarakat dan penyelenggaraan negara, sila ini yang menjadi dasar yang
memimpin kerohanian arah jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan
(Hatta, Panita Lima, 1980).
Hakikat “Ketuhanan Yang Maha Esa” secara ilmiah filosofis mengandung makna
terhadap kesesuaian hubungan seban akibat antara Tuhan, manusi dengan negara. Adapun
kedudukan kodrat manusia adalah sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa. Oleh karena itu antara negara dengan Tuhan terdapat hubungan sebab akibat
yang tidak langsung. Konsekuensinya negara kebangsaan menurut Pancasila adalah negara
kebangsaan yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.
1. IDEOLOGI LIBERALISME
Pada paham liberalisme berkembang dari akar-akar Rasionalisme yaitu paham yang
meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi, inpirisme ang mendasarkan atas
kebenaran fakta empiris (yang dapat di tangkap dengan indra manusia). Serta individualisme
yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan
masyarakat dan negara.
Berdasarkan latar belakang timbulnya paham liberalisme yang merupakan sintesa dari
beberapa paham antara lam paham, materialisme, impirisme, dan individualisme maka dalam
penerapan serta paham-paham tersebut secara keseluruhan.
2. IDEOLOGI SOSIALISME KOMUNIS
Berbagai macam konsep dan paham sosialisme sebenarnya hanya paham komunismelah
sebagai pahan yang paling jelas dan lengkap. Paham ini adalah sebagai bentuk reaksi dasar
perkembangan masyarakat kapitalis sebagai hasil dari idiologi liberal. Berkembangnya
paham individualisme liberalisme yang munculnya masyarakat kapitalis menurut paham yang
mengakibatkan penderitaan rakyat kecil oleh kalangan kapitalis yang didukung pemerintah.
Idiologi komunisme mendasarkan pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya
adalah hanya makhluk sosial saja. Manusia pada hakikatnya adalah merupakan sekumpulan
relasi, sehingga yang mutlak adalah komunitas dan bukanlah individualitas.
Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi Liberalisme, Komunisme, Sosialisme.
IDEOLOGI
ASPEK LIBERALISME KOMUNISME SOSIALISME PANCASILA
POLITIK
HUKUM
• Demokrasi
liberal
• Hukum
- Demokrasi
rakyat
- Berkuasa
- Demokrasi
untuk
kolektivitas
- Demokrasi
Pancasila
- Hukum
untuk
5. untuk
melindungi
individu
• Dalam
politik
mementing
kan
individu
mutlak satu
parpol
- Hukum untuk
melanggengka
n komunis
- Diutamakan
kebersamaan
- Masyarakat
sama dengan
negara
menjunjung
tinggi
keadilan dan
keberadaban
individu dan
masyarakat
EKONOMI - Peran negara
kecil
- Swasta
mendominasi
- Kapitalisme
- Monopolisme
- Persaingan
bebas
- Peran negara
dominan
- Demi
kolektivitas
berarti demi
negara
- Monopoli
negara
- Peran negara
ada untuk
pemerataan
- Keadilan
distributif
yang
diutamakan
- Peran negara
ada untuk
tidak terjadi
monopoli,
yang
dirugikan
rakyat
AGAMA - Agama urusan
pribadi
- Bebas
beragama
- Bebas memilih
agama
- Bebas tidak
beragama
- Agama candu
masyarakat
- Agama harus
dijauhkan dari
masyarakat
- Agama men
dorong
perkembangan
-nya
kebersama-an
- Bebas
memilih
salah satu
agama
- Agama harus
menjiwai
dalam
kehidupan
bermasyaraka
t berbangsa
dan
bernegara
PANDANG- - Individu lebih - Individu tidak - Masyarakat - -Individu
6. AN
TERHADAP
INDIVIDU
DAN
MASYARA-
AT
penting dari
pada
masyarakat
- Masyarakat
diabdikan bagi
individu
penting
- Masyarakat
tidak penting
- Kolektivitas
yang dibentuk
negara lebih
penting
lebih penting
dari individu
diakui
keberadaanya
- Masyarakat
diakui
keberadaanny
a
CIRI KHAS - Penghargaan
atas HAM
- Demokrasi
- Negara
hokum
- Reaksi
terhadap
apsolutisme
- Atheisme
- Dogmatis
- Otoriter
- Ingkar HAM
- Reaksi
terhadap
liberalesme
dan
kapitalisme
- Kebersamaan
- Akomodasi
- Jalan tengah
- Individu akan
punya arti
apabila hidup
di tengah
masyarakat
- Keselarasan
keseimbanga
n, dan
keserasian
dalam setiap
aspek
kehidupan
Sumber : Setiadi, Elly M. 2003.Pendidikan Pancasila. Jakarta : Gramedia
C. Hubungan Negara dengan Agama
Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai
penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena
itu sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara, sehingga negara sebagai
manifestasi kodrat manusia. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa ia memiliki hak dan
kewajiban untuk memenuhi harkat kemanusiaannya yaitu menyembah kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Manifestasi hubungan manusia dengan Tuhannya adalah terwujudnya dalam
agama. Negara merupakan produk manusia sehingga merupakan hasil budaya manusia,
sedangkan agama bersumber pada wahyu Tuhan yang sifatnya mutlak.
Berdasarkan pengertian kodrat manusia tersebut maka terdapat berbagai macam
konsep tentang hubungan negara dengan agama, dan hal ini sangat ditentukan oleh dasar
ontologis manusia masing-masing.
(1) Hubungan Negara dengan Agama Menurut Pancasila
Menurut Pancasila negara adalah berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa atas
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini termuat dalam penjelasan pembukaan
UUD 1945 yaitu Pokok Pikiran keempat. Rumusan yang demikian ini menunjukkan pada kita
bahwa negara indn yang berdasarkan Pancasila adalah bukan negara sekuler yang
7. memisahkan negara dengan agama, karena hal ini tercantum dalam pasal 29 ayat (1), bahwa
negara adalah berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa negara
sebagai persekutuan hidup adalah Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam pasal 29 ayat (1) mengandung suatu pengertian bahwa negara indn adalah
negara yang bukan hanya mendasarkan ada suatu agama tertentu atau bukan negara agama
dan juga bukan negara Theokrasi.
Pasal 29 ayat (2) memberikan kebebasan kepada seluruh warga negara untuk
memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan ketaqwaan masing-
masing. Negara kebangsaan yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa adalah negara yang
merupakan penjelmaan dari hakikat kodrat manusia sebagi individu makhluk sosial dan
manusia adalah sebagai pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Hubungan Negara dengan Agama Menurut Paham Theokrasi
Hubungan negara dengan agama menurut paham theokrasi bahwa antara negara
dengan agama tidak dapat dipisahkan. Dalam praktek kenegaraan terdapat dua macam
pengertian negara theokrasi, yaitu negera theokrasi langsung dan negara theokrasi tidak
langsung.
a) Negara Theokrasi Langsung
Dalam sistem negara theokrasi langsung, kekuasaan adalah langsung merupakan
otoritas Tuhan. Dalam sistem negara yang demikian maka agama menyatu dengan negara,
dalam arti seluruh sistem negara, norma-norma negara adalah merupakan otoritas langsung
dari Tuhan melalui wahyu.
b) Negara theokrasi Tidak Langsung
Berbeda dengan sistem negara theokrasi yang langsung, negara theokrasi tidak
langsung bukan tuhan sendiri yang memerintah dalam negara, melainkan Kepala Negara atau
Raja yang memiliki otoritas atas nama Tuhan.
Negara merupakan penjelmaan dari kekuasaan Tuhan, dan oleh karena kekuasaan
Raja dalam negara adalah merupakan kekuasaan yang berasal dari Tuhan maka sistem dan
norma-norma dalam negara dirumuskan berdasarkan firman-firman Tuhan.
(3) Hubungan Negara dengan Agama Menurut Sekulerisme
Paham sekulerisme membedakan dan memisahkan antara agama dan negara.
Sekulerisme berpandangan bahwa negara adalah masalah-masalah keduniaan hubungan
manusia dengan manusia, adapun agama adalah urusan akhirat yang menyangkut hubungan
manusia dengan Tuhan.
Negara adalah urusan hubungan horisontal antar manusia dalam mencapai tujuannya,
adapun agama adalah menjadi urusan umat masing-masing agama. Walaupun dalam negara
sekuler membedakan antara negara dengan agama, namun lazimnya warga negara diberikan
kebebasan dalam memeluk agama masing-masing.
(4) Hubungan Negara Dengan Agama Menurut “Paham Liberalisme”
Negara adalah merupakan alat atu sarana individu, sehingga masalah agama dalam negara
sangat ditentukan oleh kebebasn individu-individu. Paham libaralisme dalam
pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh paham rasionalisme yang mendasarkan atas
kebenaran rasio.
(5). Hubungan Negara dengan Agama Menurut Paham Komunisme
Paham komunisme dalam memandang hakikat hubungan negara dengan agama mendasarkan
pada pandangan filosofis materialisme dialektis dan materialisme historis. Hakikat kenyataan
tertinggi menurut paham komunisme berada pada ketegangan intern secara dinamis bergerak
8. dari keadaan (fesis) ke keadaan lain (antifesis), kemudian menyatakan (sintesis) ketingkat
yang lebih tinggi. Selanjutnya sejarah sebagaimana berlangsungnya suatu proses sangat
ditentukan oleh fenomena-fenomena dasar, yaitu dengan suatu kegiatan-kegiatan yang paling
material yaitu fenomena-fenomena ekonomis. Dalam pengertian inilah menurut komunisme
yang dipelopori oleh K. Marx, menyatakan bahwa manusia adalah merupakan suatu hakikat
yang menciptakan dirinya sendiri dengan menghasilkan sarana-sarana kehidupan sehingga
sangat menentukan dalam perubahan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan bahkan agama.
Dalam pengertian ini maka komunisme berpaham atheis. Karena manusia ditentukan oleh
dirinya sendiri. Agama menurut komunisme adalah suatu kesadaran diri bagi manusia yang
kemudian menghasilkan masyarakat negara. Agama menurut komunisme adalah realisasi
fantis makhluk manusia. Agama adalah keluhan makhluk tertindas. Oleh karena itu menurut
komunisme marxis, agama adalah merupakan candu masyarakt (Marx, dalam Lovs Leahy,
1992 :97, 98).
Negara yang berpaham komunisme adalah bersifat atheis bahkan bersifat antitheis, melarang
dan menekan kehidupan agama. Nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi sehingga
nilai manusia ditentukan oleh mater