apabila 20 juta dari 204 juta muslim Indonesia melaksanakan Wakaf-Uang rata-rata Rp. 100.000 per bulan (atau rata-rata Rp. 3500 per hari), total wakaf yang terkumpulkan dalam satu bulan: Rp. 2 triliun, per tahun Rp. 24 triliun.

1. Bagi Investasi & Pendanaan UMKM
POKJA Bank Wakaf Indonesia ICMI
Proposal

2. Gambadd
d
ZN
1
Dengan pertumbuhan ekonomi antara 7-9 persen sebelum krisis ekonomi 1997-1998 World Bank
mengkategorikan Indonesia sebagai the New Tiger of Asia bersama Thailand dan Korea. Di puncak
krisis ekonomi 1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada titik minus 13,1 persen.
Economic recovery hanya mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 4,9 persen pada 2000. Baru pada
Triwulan-IV tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 6 persen (tertinggi 6,5
persen pada tahun 2011 –Gambar 1--). Pada 2013 pertumbuhan ekonomi menurun ke 5,8 persen
hingga hanya mencapai 5,2 persen pada 2014. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih
baik dari penurunan ekonomi dunia yang jatuh sangat tajam dari 9,2 persen 2010 ke 4,7 persen pada
2013 (Gambar-2) diikuti penuruan selanjutnya ke 3,75 persen pada kwartal III 2014.
Gambar 1 Gambar 2
1. Latar Belakang

3. ZN
2
1.1. Kebutuhan Investasi
Gambar-3
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kembali ke 8 persen, Indonesia membutuhkan investasi
Rp. 26.557 triliun dalam masa 4 tahun (RPJMN 2015-2019). Rp. 22.534 triliun diantaranya
merupakan investasi masyarakat atau sektor swasta. Rp. 4.023 triliun merupakan investasi
pemerintah. Kebutuhan investasi dari tahun ke tahun dalam periode RPJMN 2015-2019
meningkat per tahun dari Rp. 3.945 trilin pada tahun 2015 ke Rp. 6.947 triliun pada 2019.

4. ZN
3
1.2. ULN Pemerintah-Swasta 2006-2013 & Kebutuhan Investasi RPJM 2015-2019
Kelompok
Peminjam
2006 2013
(Mei)
Peningkatan
(USD.)
Peningkatan
(Persen)
Pemerintah &
Bank Sentral
75,820 126,971 51,151 67,46%
Pemerintah 73,055 116,754 43,699 59,81%
Bank Sentral 2,765 10,217 7,452 269,51%
SWASTA 56,813 131,547 74,734 131,4%
Bank 8,459 22,002 13,543 160,10%
Bukan Bank 48,354 109,545 61,191 126,54%
TOTAL 132,633 258,518
125,886 94,91%
Gambar-4 & Gambar 5
Peningkatan Utang Luar Negeri 2006-2013 (Mei) (USD Miliar)
Sumber: Diolah dari Statistik ULN Bank Indonesia, Agustus 2013
2006 15,735 2015 3.875
2007 15,735 2016 4.500
2008 15,735 2017 5.188
2009 15,735 2018 5.978
2010 15,735 2019 6.947
2011 15,735 Total 26.558
2012 15,735
2013 15,735 Rata-rata 5.312
Peningkatan ULN
2006-2013 (USD Miliar)
Kebutuhan Investasi
RPJM 2015-2019 (RP Triliun)
Total 125,886
Ketika Indonesia membutuhkan investasi Rp. 26.557 triliun, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia
2006-2013 meningkat USD 125,886 miliar (rata-rata per tahun USD 15,735 miliar=Rp. 201,408
triliun) (Gambar 4). Jumlah ULN ini hanya 3,79 persen dari kebutuhan investasi per tahun (rata-
rata Rp. 5.312 triliun) (Gambar 5). Porsi sumber pembiayaan dari sektor perbankan sebesar Rp.
22.534 trilliun.

5. ZN
4
1.4. Perbandingan Kebutuhan Investasi dan Total Pembiayaan Bank serta Dana Keagamaan
Total pembiayaan perbankan Indonesia per tahun 2013 yang hanya Rp. 519,094 triliun sangat
jauh di bawah kebutuhan investasi tahun pertama RPJM 4 tahun Rp. 3.945 triliun, sementara
porsi investasi perankan diharapkan Rp. 22.354 triliun dalam empat tahun atau rata-rata Rp.
5.648 triliun atau 10x dari total pembiayaan perbankan Rp. 519,064 (data BI: 2013). Oleh karena
itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa investasi tersebut tidak hanya
dibebankan ke APBN. Demikian pula dengan pernyataan Presiden Joko Widodo.
Seperti banyak peneliti, Aviliani (2013) juga berpandangan bahwa “dana-dana dalam negeri
berupa dana-dana keagamaan merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh dalam
meningkatkan sumber dana dalam negeri untuk diinvestasikan di dalam negeri”. Namun, hal
tersebut belum dapat tercapai secara optimal.
Utomo (2008) Pengawas Bank di Biro Perbankan syariah Bank Indonesia, menegaskan bahwa:
“Dengan keterbatasan kemampuan pemerintah saat ini dalam menyediakan dana bagi mengentaskan
kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia, partisipasi aktif dari
segenap rakyat Indonesia yang mempunyai kelebihan rezeki sangat diharapkan tanpa menunggu bantuan
pemerintah melalui lembaga-lembaganya seperti departemen-departemen yang masih terikat dengan
ketatnya birokrasi. Bahwa wakaf-uang sangat relevan memberikan modal mutual fund melalui mobilisasi
dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dari fund management-nya,
ditengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan
sindrom capital flight”.

6. ZN
5
1.3. POTENSI WAKAF-UANG SEBAGAI SUMBER DANA ALTERNATIF INVESTASI
Empat di antara hasil penelitian atas potensi Wakaf-Uang dipaparkan oleh: Dr. Mustafa Edwin
Nasution, Prof. Dr. A. M. Saefuddin dan IDB bekerjasama dengan UIN Syarif Hidayatullah serta
pernyataan Menteri Agama RI dalam berbagai kesempatan.
Menteri Agama RI memproyeksi potensi penerimaan Wakaf-Uang per tahun Rp. 10,8 triliun.
Prof. A. M. Saefuddin dalam bukunya Potensi Ekonomi Zakat dan Wakaf (2011) dengan
mengelompokkan potensi pelaksana Wakaf-Uang dalam 3 kelompok: Korps Pegawai Negeri
Sipil, Angkatan Kerja dan Pengusaha dengan asumsi jumlah Wakaf-Uang hingga mendapatkan
proyeksi angka potensi Wakaf-Uang dalam kisaran terkecil Rp. 542 miliar hingga terbesar Rp.
1.920 triliun per tahun. Proyeksi potensi Wakaf-Uang terkecil dalam penganalisaan tersebut
sebesar Rp. 3 triliun per tahun dengan pengelompokan pelaksana Wakaf-Uang dalam klasifikasi
besaran pendapatan per bulan dilakukan oleh Dr. Mustafa Edwin Nasution. Studi IDB dengan
UIN Syarif Hidayatullah mendapatkan angka Rp. 217 triliun per tahun untuk pembayaran zakat
(bukan Wakaf-Uang).

7. ZN
6
1.4. Perbandingan antara potensi pengumpulan Wakaf-Uang per tahun terhadap ULN (F),
PMA (D), PMDN (E), Total Kredit Yang Diterima UMKM (G) (Gambar 6 berikut ini):

8. Porsi Penerimaan Wakaf Uang (2013)
3,633,661,493
213,713,332
923,555,887
238,321,188
15,095,880
0
6,029,296,096
1,022,174,687
7,087,364,261
BWI YHSH-IPHI BMM YBWSA NU YWPI Dompet Dhuafa PKPU Rumah Zakat
(19%)
(1%)
(1%)
(1%)
(1%)
(31%)
(37%)
(5%)
8

9. ZN
7
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
RPJMN 2015-2019 mengamanatkan investasi dalam waktu 4 tahun sebesar Rp. 26.557 triliun demi
mencapi pertumbuhan ekonomi 8 persen. Analisis makro ekonomi dalam peningkatan
pertumbuhan ekonomi memfokuskan pada upaya peningkatan agregat Produk Domestik Bruto
(PDB), penstabilan tingkat harga barang-jasa (average price level), dan penanggulangan angka
pengangguran atau menjaga stabilitas suku bunga. (Wahyu, 2011; Daron Acemoglu, at. al., 2003).
.
Dari total PDB 2012 Rp. 8.242 triliun, porsi kontribusi UMKM 59,08 persen (Rp. 4.869 triliun)
melebihi kontribusi Usaha Besar yang hanya 40,91 persen. Peningkatan produk UMKM dengan
sendirinya akan meningkatkan PDB dalam tahun berjalan. UMKM dalam kenyataanya merupakan
tulang punggung
ekonomi Indonesia pada setiap kali menghadapi krisis ekonomi. .
UMKM mempekerjakan 97,16 persen tenaga kerja(107,657 juta dari 110,808 juta: BPS 2012), yang
dengan sendirinya menahan laju kemiskinan dan pengangguran
Namun, fokus perhatian dan kebijakan pemerintah terhadap UMKM belum berhasil penuh.
Meskipun Bank Indonesia sejak 25 tahun yang lalu mematokkan ke bank-bank di Indonesia untuk
pemberian 20 persen total portofolio kreditnya ke UMKM, hingga saat ini kredit yang diterima
oleh UMKM hanya 13,94 persen (Rp. 77,99 triiun dari total kredit Rp. 519 triiun) seperti terlihat
pada Tabel-2 berikut ini.

10. ZN
8
Gambaran atas Kedudukan UMKM Saat ini
UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia pada masa krisis karena UMKM dapat
menahan laju peningkatan kemiskian dan pengangguran karena UMKM mempekerjakan 97
persen dari tenaga kerja Indonesia. UMKM menahan laju peningkatan pengangguran.
Dalam keadaan seperti digambarkan di atas, UMKM tidak dalam keadaan cukup favourable
dalam mengembangkan bisnis mereka oleh setidaknya empat hal:
• Persaingan yang harus dihadapi dengan barang-barang impor berharga murah khususnya
dari China dan dalam menghadapi persaingan dengan pengusaha-pengusah dan perusahaan
asing atau multi nasional yang memproduksi barang-barang yang sama.
• Semakin kurangnya tindakan keberpihakan pemerintah kepada UMKM dalam format sangat
kuat dan intens (affirmative action). Kebanyakan dari 49.000 Usaha Menengah tidak
bankable, apalagi 629.000 Usaha Kecil, terlebih-lebih 55,8 juta juta Usaha Mikro yang jauh
dari sentuhan perbankan (lihat slide berikutnya).
• Sebagai akibatnya bisa dikatakan hampir keseluruhan UMKM hanya melaksanakan bisnisnya
di daerah pinggiran kota, kota-kota kecil. Mereka tidak menguasai pasar di perkotaan apalagi
di pasar nasional. Usaha Besar difasilitasi oleh bank-bank, UMKM difasilitasi oleh BPRS/BMT
• PPemerintah belum pernah mendirikan Bank Khusus Untuk UMKM.

11. 11
UMKM
adalah
TULANG PUNGGUNG
Ekonomi Indonesia

12. 12
Mengapa?
• UMKM mempekerjakan 97% dari
Tenaga Kerja Indonesia
• UMKM memberi kontribusi 59.8 %
dari PDB Indonesia
: UMKM menahan laju:
KEMISKINAN & PENGANGGURAN

13. 13
UMKM
THREADS& HANDICAPES TERHADAP UMKM(Tulang Punggung Ekonomi)
Terkikisnya
AFFIRMATIVE
ACTION
Pemerintah
UMKM dibiarkan
dimatikan Usaha Besar:
berada DI PINGGIRAN
Tidak Adanya
BANK
(khusus]
UMKM
Overseas Foreigners
Corporates/Bussinessmen

14. 14
Komposisi UMKM 56,5 Juta UMKM (99.99%)
• Usaha MIKRO 55,8 Jt (98.8%)
• Usaha Kecil 629 rb ( 1,22%)
• Usaha Menengah 49 rb (0,09%)
USAHA BESAR 6.968 (0,01%)

15. 15
UMKM
Di Pinggiran
di PUSAT BISNIS
KOTA &
NASIONAL
UB
Pengusaha Kuat
UMKM
Di Pinggiran
UMKM
Di Pinggiran
Koperasi – BMT
BPRS
Koperasi – BMT
BPRS
Koperasi – BMT
BPRS
Bank Umum Konv
BANK SYARIAH

16. ZN
9
UMKM
(13,94%)
Rp. 72,339
Triliun :
56,5 Jt
UMKM
Rp. 1.3 JUTA
(per UMKM)
UB
(86,06%)
Rp. 446, 8
Triliun :
4.968 UB Rp. 90 MILIAR (per UB)
Total
Kredit
Rp.
519,1 T
UMKM/ Total Jumlah Kredit Yang
UB Kredit Diterima Per UMKM/UB
3. Kredit Perbankan Yang Diterima UMKM dan Yang Diterima Usaha Besar
Dari total kredit perbankan 2012 Rp. 519,1 triliun, dengan jumlah UMKM sebesar 56,5 juta,
penerimaan kredit per UMKM hanyalah Rp. 1,3 juta dibandingkan dengan penerimaan
kredit Usaha Besar Rp. 90 miliar per Usaha Besar (dengan jumlah Usaha Besar yang hanya
4.968). (Gambar 7 berikut ini):
Tabel-2

17. ZN
10
4. Mobilisasi dan Penggunaan Sumber Dana Wakaf-Uang Untuk UMKM
Untuk memberi kepastikan atas terlaksananya hal tersebut diperlukan campur tangan di
samping political will sangat kuat dari pemerintah. Sinerji dalam satu koordinasi terpadu antar
Kementerian dan Lembaga terkait sangat diperlukan, yaitu antara: Kementerin Agama RI,
Majelis Ulama Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Lembaga-lembaga Wakaf dan semua yang
tergolong sebagai stake holder dari upaya pemobilisasian Wakaf-Uang tersebut.
Hal tersebut dimungkinkan dengan telah dikeluarkannya fatwa memboleh pelaksanaan wakaf
dengan Wakaf-Uang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 dan telah
dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 tentang Wakaf Tahun 2004.
Analisis dengan asumsi sederhana: apabila 20 juta dari 204 juta muslim Indonesia
melaksanakan Wakaf-Uang rata-rata Rp. 100.000 per bulan (atau rata-rata Rp. 3500 per hari),
total wakaf yang terkumpulkan dalam satu bulan: Rp. 2 triliun, per tahun Rp. 24 triliun. Dalam
3 tahun tercapai Rp. 72 triliun, Rp. 12 triliun lebih besar dari Total Asset Bank Syariah Mandiri
dan Bank Muamalat pada tutup buku tahun 2014, tercapai dalam 3 tahun dinding pencapaian
Total Asset Rp. 60 triliun yang dicapai dalam masa 20 tahun dari bank-bank tersebut.

18. ZN
10
5. Hal Sangat Prinsipil: Kepercayaan Muslim Indonesia kepada Lembaga Penerima Wakaf,
dalam hal ini adalah sebuah Bank: BANK WAKAF.
Meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang
pada 28 Januari 2010, jumlah dana Wakaf-Uang yng terkumpul masih sangat kecil.
Dibutuhkan sebuah lembaga yang sangat dipercaya muslim Indonesia untuk itu. Penelitian POKJA
Bank Wakaf Indonesia ICMI menyimpulkan keharusan adanya sebuah lembaga keuang bank untuk
mendapatkan kepercayaaan masyarakat dalam meningkatkan pelaksanaan Wakaf-Uang mereka.
Bank Wakaf tersebut menampung sumber dana Wakaf-Uang untuk diberdayakan semata-mata
mendanai UMKM dalam meningkatkan peran mereka dalam kegiatan ekonomi perkotaan dan
nasional. Bank tersebut dimiliki oleh Lembaga-lembaga Wakaf, bukan individual maupun korporsi
dengan pengumpulan modal melalui BWI, LKSPWU dan LAW (Gambar 8).

19. ZN
11
6. Bank Wakaf Indonesia
Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang sangat terikat dengan regulasi ketat
pemerintah (highly regulated). Untuk menghindarkan kegagalan pengoperasian, manajemen
Bank Wakaf harus diseleksi ketat yaitu yang berkualifikasi tinggi dengan pengalaman matang
(Gambar 9 berikut ini):
gAMBA
Gambar-7
Ga
Gambar-7

20. ZN
12
7. Siklus Pendirian-Pengoperasian Bank Wakaf dari Wakaf-Uang Wakif ke Kesejahteraan Sosial
Berikut (Gambar 10) siklus dari upaya awal dalam pemobilisasin dan pengumpulan sumber dana
Wakaf-Uang yang dimulai dari pelaksanaan penyerahan Wakaf-Uang oleh Wakif melalui regulator
lembaga-lembaga terkait. Sumber dana Wakaf-Uang digunakan mendirikan dan mengoperasikan
Bank Wakaf dengan Lembaga-lembaga Wakaf sebagai Pemegang Sahamnya. Bank Wakaf akan
khusus melayani UMKM untuk pertumbuhan ekonomi. Hasil memproduktifkan Wakaf-Uang akan
diserahkan kepada Maukuf Alaih penerima hasil Wakaf-Uang yang ditunjuk oleh Wakif sesuai
dengan UU No. 41 tentang Wakaf. Pada tingkat ini, tercapai pemenuhan Kesejahteraan Sosial.

21. ZN
13
8. Pendirian Bank Wakaf Indonesia
Gambar-8
Bank Wakaf Indonesia adalah lembaga keuangan bank yang didirikan dengan mengikuti
ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah danberopeprasi dengan
mengacu kepada Undang-unang Nomor 41 Tentang Wakaf Taun 2004 dan tunduk pada
Undang-undang Nomor 40 Tentang Perseroan Terbatas Tahun 2007. POKJA telah
mendiskusikan pendirian Bank Wakaf Indonesia dengan Presiden dan Pejabat-pejabat tinggi
IDB serta tokoh-tokoh masyarakat Indonesia. Pandang konkrit mereka seperti dikutipkan
berikut ini (Gambar 11).

22. meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi? peningkatan:
PDB, Ekspor, Investasi dengan Meningkatkan Peran UMKM:
Pendirian
Bank Wakaf
Indonesa
Optimalisasi
Peningkatan
Peran
UMKM
Peningkatan:
Investasi,
Ekspor, PDB,
Income PC, Ec-
Growth, SWF
Pelaksanaan
Penuh UU No.
41 Wakaf
Optimalisasi
Operasional BWI-
LKSPWU, LAW-LAZ
Optimalisasi Da’i.
Mesjid, Nazhir
Penyesuaian UU No.
28 Bank Syariah
Bank Wakaf :
Bank UMKM Wakaf
Jumlah Kredit =UB:
Mdrbh, Msyrkh, Qard
Sentra Ind-Exp,
Infra-struktur,
City Prime Buss.
Optimalisasi
Mobilisasi
Wakaf-uang
HOW?S
22
Melalui
Political Will

23. ZN
14
9. Proses Pendirian Bank Wakaf UMKM
Seperti dicantumkan pada gambar berikut ini, permodalan Bank Wakaf Indonesia diperoleh
dari dua sumber, sumber pertama: Wakaf-Uang, yang ada di tangan BWI dan Lembaga-
lembaga Wakaf serta Wakif individu atau badan hukum. Sumber lainnya yang diharapkan
POKJA mendapat respon positip pemerintah adalah bagi hasil Dana Abadi Umat.
Gambar-12

24. ZN
15
10. Presiden RI sebagai Prime Mover Pendirian Bank Wakaf Indonesia
Kenyataan menunjukkan bahwa kebeadaan Bank Syariah belum dapat membantu penuh UMKM
karena tingkat marjin yang dikenakan terhadap pembiayaan yang mereka terima setara dengan
tingkat bunga bank konvensional dan memberatkan mereka. Oleh karena sumber dana Wakaf-Uang
telah putuh kepemilikannya dari wakif dan tidak memiliki biaya dana (non-cost-of-funds).
Pemberdayaan sumber dana ini kepada UMKM dilaksanakan oleh Bank Wakaf dengan konsep
pembiayaan bagi hasil (Mudharabah, Musyarakah), tidak dengan mengenakan marjin dalam konsep
pembiayaan bank Syariah Murabahah (Gambar 13 berikut ini).

25. ZN
16
11. Pengoperasian Bank Wakaf
Bank Wakaf Indonesia dioperasikan sebagai bank umum syariah biasa. Oleh karena itu Bank
Wakaf Indonesia akan menerima Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk Tabungan, Rekening
Giro, Tabungan dan bentuk DPK lainnya. DPK akan digunakan dalam penggunaan dana tersebut
secara komersial biasa kepada UMKM. Fokus utama Bank Wakaf Indonesia adalah peneriman
Wakaf-Uang yang akan diberdayakan kepada UMKM sebagai dana bersifat non-cost of funds.
Gambar -14

26. ZN
17
12. Lingkar Kerjasama Bank Wakaf Indonesia.
Dalam pengopersiannya Bank Wakaf Indonesia berada dalam kerjasama terintegrasi dengan
Kementerian Agama RI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), BWI dan lembaga-lembaga lainnya
seperti dicantumkan pada gambar berikut ini:
Gambar-15

27. ZN
18
13. Presentasi dan Diskusi POKJA Dengan Pejabat dan Lembaga-lembaga Terkait
Sejak dimulainya kegiatan POKJA pada Mei 2013, POKJA telah melaksanakan presentasi dan
diskusi dengan berbagai pejabat kunci dan Lembaga-lembaga terkait. POKJA telah pernah
meminta waktu kepada Presiden SBY dan telah mempresentasikan perihal pendirian Bank Wakaf
Indonesia di Sekretariat Kabinet atas permintaan Seskab Bpk Dr. Dipo Alam yang dipimpin oleh
Waseskab seperti tertera pada copy surat undangan di bawah ini:
Gambar-16

28. 3.
ZN
19
14. KESIMPULAN
1. Untuk Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti diamanatkan
oleh RPJMN 2015-2019, dibutuhkan jumlah dana sangat besar yang tidak akan dapat terpenuhi
oleh pemerintah, dalam keadaan ULN pemerintah telah mencapai Rp. 3.500 triliun pada posisi
saat ini.
2. Salah satu sumber dana berpotensi sangat besar dan belum pernah dimobilisasi dan
berdayakan secara terpadu oleh pemerintah adalah dana keagamaan, dalam hal ini Wakaf-Uang
yang telah difatwakan kebolehannya oleh MUI dan juga oleh banyak fukaha dunia. Potensi
Wakaf-Uang dari 204,13 juta muslimin Indonesia (sensus 2010) merupakan salah satu alternatif
untuk digunakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaannya ke UMKM.
3. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia pada setiap kali Indonesia
menghadapi krisis ekonomi, belum mendapatkan perhatian dan bantuan atau keberpihakan
pemerintah dalam meningkatkan performa bisnis mereka sebagai pendistribusi 13,9 persen PDB
tetapi hanya menikmati 13,9 persen dari kredit perbankan. Pemerintah seyogianya membentuk
bank khusus untuk UMKM.
4. POKJA Bank Wakaf Indonesia ICMI telah melaksanakan penelitian mendalami hal
tersebut di atas dan menyimpulkan serta mengajukan ke pemerintah untuk pendirin Bank Wakaf
Indonesia yang semata-mata dikhususkan mendanai kegiatan bisnis dan ekonomi UMKM dengan
political will dan keterlibatan pemerintah dan Presiden RI sebagai prime mover.