Dokumen tersebut membahas definisi fraud dan jenis-jenisnya, penyebab terjadinya fraud, ruang lingkup tindak pidana perbankan menurut peraturan perundang-undangan, serta deteksi dan pencegahan fraud di sektor perbankan.

1. MALANG– MARET 2016

2. 2
Fraud : Definisi, Penyebab, dan Jenisnya
Fraud atau Tindak Pidana Terkait Perbankan dan
Penyimpangan Ketentuan Perbankan yang
berindikasi Tipibank
Ruang Lingkup Tipibank
Deteksi, pencegahan dan Penanganan Fraud /
Tipibank

3. 3
 Black’s Law Dictionary : A knowing
misrepresentation of the truth or concealment
of a material fact to induce another to act to
his or her detriment.
 ACFE : fraud can encompass any crime for
gain that uses deception as its principal modus
operandus.
Definisi
Fraud

4. 4
 The Institute of Internal Auditor (IIA) : “An
array of irregularities and illegal acts
characterized by intentional deception”:
sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan
melanggar hukum yang ditandai dengan
adanya unsur kecurangan yang disengaja.
Definisi
Fraud

5. 5
 International Standards of Auditing seksi 240 – The
Auditor’s Responsibility to Consider Fraud in an Audit
of Financial Statement paragraph 6 mendefenisikan
fraud sebagai “…tindakan yang disengaja oleh
anggota manajemen perusahaan, pihak yang
berperan dalam governance perusahaan, karyawan,
atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau
penipuan untuk memperoleh keuntungan dg cara
yang tidak adil atau illegal”. Motifnya sama, yaitu
sama-sama memperkacaya diri sendiri/golongan dan
modus operandinya sama, yaitu dengan melakukan
cara-cara yang illegal.
Definisi
Fraud

6. 6
 Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
 by greed (keserakahan)
 by need (kebutuhan)
 by opportunity (kesempatan)
Penyebab Terjadinya Fraud
 Donald R.Cressey : Fraud Triangle (segitiga fraud).
“Non-shareable”
Financial problem/
Pressure
Rationalization
“Perceived “
Opportunity

7. 7
 Kranacher : Fraud Diamond
Pressure/Incentive Rationalization
Opportunity
Criminal Mindset Arrogance
The Pathological Fraudster (Predators)
Accidential Fraudsters
Opportunity
Penyebab Terjadinya Fraud

8. 8
Jenis Fraud : Fraud Tree by ACFE
Corruption Asset Misappropriation Fraudulent Statement
Conflict of
Interest
Bribery Illegal
Gratuity
Economic
Extortion
Financial Non Financial
Employment
Credential
Internal
Document
External
Document
Asset/Revenue
Overstatement
Asset/Revenue
Understatement
Cash Non Cash
Larceny Fraudulent
Disbursement
Skimming
Misuse Larceny
Sales Receivables Refund &
Other
Billing Payroll Expense Reimbursement Check
Tampering
Register
Disbursement
Timing
Differences
Fictitious
Revenues
Concealed Liab.
& Expenses
Improper
Disclosures
Improper Asset
Valuation
Invoice
Kickback
Bid
Rigging
Other
Schemes
Purchase
Schemes
Sales
Schemes
Other
Schemes
Cash on
Hand
From
Deposit
Asset Req.
& Transfer
False Sales
& Shipping
Purchasing
& Receiving
Unconcealed
Larceny

9. 9

10. 10
Fraud atau Tindak Pidana Terkait Perbankan
Definisi Umum :
“Perbuatan pidana yang
menjadikan bank sebagai sarana
(crimes through the bank) dan
sasaran (crimes against the bank)”.

11. “Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja
dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau
memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang
terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan
sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah,
atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku
Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara
langsung maupun tidak langsung”
SE BI No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti
Fraud bagi Bank Umum
11
Fraud atau Tindak Pidana Terkait Perbankan

12. 12
Fraud atau Tindak Pidana Terkait Perbankan
 Tindakan Sengaja
 Melanggar Ketentuan internal (sistem operasional prosedur) dan
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
 Demi kepentingan pribadi atau pihak lain
 Berpotensi merugikan bank, nasabah atau pihak lain baik
material maupun non materil.
 Tindakan Sengaja (Penyimpangan / Pembiaran)
 Mengelabui, menipu, atau memanipulasi (bank, nasabah, atau
pihak lain)
 Di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank
 Mengakibatkan kerugian atau pihak lain memperoleh
keuntungan keuangan (langsung atau tidak langsung)

13. 13
Moch. Anwar menggolongkan tindak pidana di bidang
perbankan ke dalam dua kelompok, yaitu:
1. Tindak pidana perbankan yang terdiri atas perbuatan-
perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan
pidana yang diatur dalam UU Perbankan.
2. Tindak pidana di bidang perbankan lainnya yang
terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan
dengan kegiatan usaha pokok bank yang diatur dalam
ketentuan-ketentuan di luar UU Perbankan, seperti
KUHP, UU Pemberantasan Tipikor, dll.
Fraud atau Tindak Pidana Terkait Perbankan

14. 14
Penyimpangan Ketentuan Perbankan
Yang Berindikasi Tipibank a.l :
1. Pendanaan
2. Kredit atau Pembiayaan
3. Pemberian Jasa
4. Operasional Akuntansi
5. Operasional Lainnya

15. 15
Penyimpangan Ketentuan Perbankan
Yang Berindikasi Tipibank a.l :
1. Pendanaan, al. :
 Menghimpun dana tanpa izin OJK
 Pencatatan dana yang sebenarnya tidak ada setoran
 Tidak dicatat dana yang sebenarnya ada setoran
 Penarikan dana dari rekening nasabah tanpa sepengetahuan
ybs.
 Pemberian marketing fee/special rate/bonus/bunga/margin
simpanan kepada pihak tertentu secara pribadi
 Pemberian keterangan mengenai nasabah penyimpan dan
simpanannya tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku
(Rahasia bank).
 dll

16. 16
Penyimpangan Ketentaan Perbankan
Yang Berindikasi Tipibank a.l :
2. Kredit atau Pembiayaan, al. :
 Rekayasa Pemberian Kredit
 Pemberian Kredit Fiktif (Fiktif debitur dan atau usahanya).
 Pemberian Kredit Topengan.
 Pemberian kredit untuk menampung pengeluaran-pengeluaran yang
tidak jelas dan sulit dipertanggungjawabkan serta adanya pengeluaran
fiktif
 Nilai taksasi agunan di-mark-up untuk mengcover maksimum kredit yang
diberikan
 Pelanggaran BMPK al. dengan cara melakukan pemecahan fasilitas
kredit menjadi beberapa fasilitas/grup usaha yang sengaja disamarkan,
pass through loan, swap loan, dsb
 Pelunasan “kredit” dari hasil pencairan kredit baru
 Laporan keuangan debitur direkayasa
 Pemberian kredit yg melanggar prinsip kehati-hatian

17. 17
Penyimpangan Ketenutan Perbankan
Yang Berindikasi Tipibank a.l :
2. Kredit atau Pembiayaan, al. :
 Menerima dana/komisi dari debitur sehubungan dengan
pencairan kredit
 Melanggar CDO dengan melakukan kegiatan penyaluran
dana pada saat bank ditetapkan sebagai bank “Dalam
Pengawasan Khusus (DPK)
 Menggunakan potongan biaya provisi dan administratif
untuk kepentingan pribadi
 Tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan bank
atas pembayaran angsuran/pelunasan kredit dari debitur
 Penarikan agunan tidak sesuai ketentuan, al. penarikan
agunan berupa kendaraan yg tdk diikat dg fiducia, dll

18. 18
Penyimpangan Ketentuan Perbankan
Yang Berindikasi Tipibank a.l :
3. Pemberian Jasa, al. :
 Pengambilalihan WEB yg terdapat discrepancies & tidak sesuai ketentuan
intern bank (L/C fiktif)
 Jual Beli Valas untuk kepentingan pribadi dan atau pihak tertentu
 Pemberian bank garansi yang disengaja untuk menguntungkan pihak tertentu
atau merugikan bank

19. 19
Penyimpangan Ketentuan Perbankan
Yang Berindikasi Tipibank a.l :
4. Penyimpangan Operasional Akuntansi, al. :
 Melakukan perubahan parameter bunga atau bagi hasil sehingga biaya
dana meningkat dan dipindahkan ke rekening tabungan oknum.
 Window dressing
 Membukukan hasil tansaksi forex dengan rate yang tidak sama dengan yang
tertera/tertulis pada deal slip.

20. 20
Penyimpangan Ketentuan Perbankan
Yang Berindikasi Tipibank a.l :
5. Penyimpangan Operasional Lainnya, al. :
 Pengadaan barang/jasa lebih mahal dr harga pasar (mark-up)
 Pengambilan uang tunai dari khazanah bank
 Penghilangan/pemusnahan dokumen bank
 Penggelapan pajak & pendapatan Bank (denda, bunga kredit, dsb)
 Penyalahgunaan password karena sharing password
 Penyalahgunaan dana hasil penerimaan denda atau dana kebajikan bank
syariah

21. 21

22. 22
Ruang Lingkup Pasal Penanganan Tindak Pidana Perbankan:
• UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 10 Tahun 1998 : Pasal 46 – 50A.
• UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : Pasal 59 – 66
TP berkaitan dengan :
1. Perizinan (Ps.46 UUP dan Ps.59 UU PS)
2. Rahasia bank (Ps.47-47A UUP & Ps.60-61 UU PS)
3. Pengawasan bank (Ps.48 UUP dan Ps.62 UU PS)
4. Kegiatan usaha bank (Ps.49 UUP & Ps.63 UU PS)
5. Pihak terafiliasi (Ps.50 UUP dan Ps.64 UU PS)
6. Pemegang saham (Ps.50A UUP & Ps.65 UU PS)
7. Prinsip kehati-hatian (Ps. 66 UU PS)
22
Ruang Lingkup Tipibank :

23. 23
Ruang Lingkup Tipibank :
Tindak pidana berkaitan dengan perizinan
1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan tanpa izin usaha dr Pimpinan BI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara min
5 th & max 15 th serta denda min Rp10 M & max Rp200 M.
2) Apabila kegiatan dilakukan oleh badan hukum berbentuk PT,
Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, maka penuntutan
dilakukan terhadap pemberi perintah dan atau pimpinan
perbuatan di dalam badan tersebut.
Pasal 16 ayat (1)
Setiap pihak yg melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank
Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia kecuali
apabila kegiatan dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.

24. 24
Ruang Lingkup Tipibank :
Pasal 47 UUP :
(1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis/izin dr Pimpinan BI
sebagaimana dimaksud dlm Pasal 41, 41A & 42, dgn sengaja memaksa
bank/Pihak Terafiliasi utk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud
dlm Pasal 40, diancam dgn pidana penjara min 2 th & max 4 th serta denda
min Rp10 M & max Rp200 M.
(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank/Pihak Terafiliasi lainnya yg
dgn sengaja memberikan keterangan yg wajib dirahasiakan menurut Pasal
40, diancam dgn pidana penjara min 2 th & max 4 th serta denda min Rp4 M
& max Rp8 M.
Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank
Pasal 47A UUP:
Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yg dgn sengaja tdk
memberikan keterangan yg wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 42A &
44A, diancam dgn pidana penjara min 2 th & max 7 th serta denda min Rp4 M &
max Rp15 M.
Pasal 40, 41, 41 A & 42
Merupakan pasal-pasal yang mengatur mengenai Rahasia Bank serta pengecualian terhadap
ketentuan dimaksud.

25. 25
Ruang Lingkup Tipibank :
(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yg
dgn sengaja tdk memberikan keterangan yg wajib dipenuhi
sebagaimana dimaksud dlm Pasal 30 ayat (1) & (2) & Pasal
34 ayat (1) & (2), diancam dgn pidana penjara min 2 th &
max 10 th serta denda min Rp5 M & max Rp100 M.
(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yg
lalai memberikan keterangan yg wajib dipenuhi
sebagaimana dimaksud dlm Pasal 30 ayat (1) & (2) & Pasal
34 ayat (1) & (2), diancam dgn pidana kurungan min 1 th &
max 2 th & atau denda min Rp1 M & max Rp2 M.
Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank

26. 26
Ruang Lingkup Tipibank :
(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank yg dgn sengaja:
a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu;
b. menghilangkan atau tdk memasukkan atau menyebabkan tdk
dilakukannya pencatatan;
c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau
menghilangkan adanya suatu pencatatan …, atau dgn sengaja
mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan/
merusak catatan pembukuan tersebut, dlm pembukuan, laporan,
dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, rekening
suatu bank;
diancam dgn pidana penjara min 5 th & max 15 th serta denda min
Rp10 M & max Rp200 M.
Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank

27. 27
Ruang Lingkup Tipibank :
Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank
 Meminta, menerima, mengizinkan, menyetujui utk menerima suatu
imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang
berharga,
 utk keuntungan pribadinya atau utk keuntungan keluarganya,
 dlm rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi org lain
dlm memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dr
bank, atau
 dlm rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat
wesel, surat promes, cek, & kertas dagang atau bukti kewajiban
lainnya ataupun
 dlm rangka memberikan persetujuan bagi org lain utk melaksanakan
penarikan dana yg melebihi batas kreditnya pd bank; diancam dgn
pidana penjara min 3 th & max 8 th serta denda min Rp5 M & max
Rp100 M.
(2) a Anggota Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank yg dgn sengaja :

28. 28
Ruang Lingkup Tipibank :
Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank
(2) b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi/pegawai bank yg dgn sengaja :
Tidak melaksanakan langkah-langkah yg diperlukan utk
memastikan ketaatan bank thd ketentuan dlm UU ini & ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya yg berlaku bagi bank;
diancam dgn pidana penjara min 3 th & max 8 th serta denda min
Rp5 M & max Rp100 M.

29. 29
Ruang Lingkup Tipibank :
Pasal 50 :
Pihak Terafiliasi yg dgn sengaja tdk melaksanakan langkah-langkah yg
diperlukan utk memastikan ketaatan bank thd ketentuan dlm UU ini &
peraturan perundang-undangan lainnya yg berlaku bagi bank, diancam
dgn pidana penjara min 3 th & max 8 th serta denda min Rp5M & max
Rp100M.
Pasal 50A :
Pemegang saham yg dgn sengaja menyuruh Dewan Komisaris,
Direksi/pegawai bank utk melakukan atau tdk melakukan tindakan yg
mengakibatkan bank tdk melaksanakan …, diancam dgn pidana
penjara min 7 th & max 15 th serta denda min Rp10 M & max Rp200 M.
Contoh :
Penyimpangan thd prosedur pemberian kredit yg sehat, tdk
melaksanakan action plan pelanggaran BMPK, pelanggaran CDO,
setoran modal fiktif, dsb.
Tindak pidana berkaitan dgn pihak terafiliasi & pemegang saham bank

30. 30

31. Kewewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan perbankan
( Pasal 7 UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK)
a
Pengaturan dan pengawasan
mengenai kelembagaan
c
Pengaturan dan pengawasan
mengenai aspek kehati-hatian
bank
d Pemeriksaan bank
b
Pengaturan dan pengawasan
mengenai kesehatan bank
31
Deteksi, pencegahan dan penanganan Fraud/Tipibank

32. 32
Meliputi:
1. Manajemen Risiko;
2. Tata Kelola Bank;
3. Prinsip Mengenal Nasabah dan APU; dan
4. Pencegahan Pembiayaan Terorisme dan Kejahatan Perbankan.
c Pengaturan dan pengawasan mengenai
aspek kehati-hatian bank
Prinsip kehati-hatian adalah merupakan rambu-rambu yang diterapkan dalam
penyelenggaraan kegiatan usaha bank guna mewujudkan sistem perbankan
yang sehat.
32
Kewewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan perbankan
( Pasal 7 UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK)
Deteksi, pencegahan dan penanganan Fraud/Tipibank

33. d Pemeriksaan bank
33
Kewewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan perbankan
( Pasal 7 UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK)
Pemeriksaan umum dan khusus (minimal 1 kali pertahun)
Deteksi, pencegahan dan penanganan Fraud/Tipibank

34. 1. OJK melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala atau setiap
waktu apabila diperlukan (Ps 31 UU Perbankan)
2. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan OJK berwenang :
a. Memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang
terkait dengan Bank;
b. Memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap
pihak yang menurut penilaian BI/OJK memiliki pengaruh terhadap
Bank; dan
c. Memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik
rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan.
(Ps 52 ayat 3 UU Perbankan Syariah
Kewewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan perbankan
(UU No. 7/1992 diubah 10/1998 tentang Perbankan dan UU No. 21
tahun 2008 tentang Perbankan Syariah )
34
Deteksi, pencegahan dan penanganan Fraud/Tipibank

35. Kewajiban Bank Sesuai UU Perbankan
UU No. 7/1992 diubah 10/1998 Terkait Pemeriksaan/Investigasi
1. Menyampaikan kepada BI/OJK segala keterangan dan
penjelasan mengenai usahanya menurut tatacara yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia/OJK. (Ps. 30 ayat (1).
2. Memberi kesempatan pemeriksaan buku2/berkas2 yang ada
padanya, serta memberi bantuan yg diperlukan untuk
memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan
penjelasan yang dilaporkan oleh bank ybs.
 ditetapkan sanksi pidana yang diatur dalam Ps 48 UU
Perbankan bagi pihak terkait bank yg tidak memberikan/lalai
memberikan keterangan yang wajib dipenuhi.
35
Deteksi, pencegahan dan penanganan Fraud/Tipibank

36. Kewajiban Bank Sesuai UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008
Terkait Pemeriksaan/Investigasi
1. Menyampaikan kepada BI/OJK segala keterangan dan
penjelasan mengenai usahanya menurut tatacara yang
ditetapkan dengan PBI. (Ps. 52 ayat (1).
2. Memberi kesempatan pemeriksaan buku2/berkas2 yang ada
padanya, serta memberi bantuan yg diperlukan untuk
memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan
penjelasan yang dilaporkan oleh bank Syariah dan UUS ybs.
(Ps. 52 ayat (2).
36
Deteksi, pencegahan dan penanganan Fraud/Tipibank

37. 37
 Pengawasan (Offsite Supervision)
 Pemeriksaan (Onsite Supervision)

38. 38
Deteksi Fraud
Pengawasan (Offsite Supervision)
 Penelitian dan analisis laporan-laporan bank a.l.:
 Analisis vertikal atas laporan keuangan bank
 Analisis horizontal atas laporan keuangan bank.
 Rasio-rasio keuangan Bank
 Penelitian dan tindak lanjut atas pengaduan
nasabah / masyarakat

39. 39
Deteksi Fraud
Pemeriksaan (Onsite Supervision) a.l.:
 Penelitian / pengecekan kelengkapan dokumen
 Ketataatan terhadap Sistem dan Prosedur
 On the spot (kunjungan ke nasabah)
 Klarifikasi / pengecekan ke instansi terkait
dll

40. 40
 Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)
 Manajemen Risiko
 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah/Know Your
Customer Principles (KYC)
 Fit and Proper Test
 Penugasan Compliance Director
 Internal Audit yang Independen dan Konsisten
 Pengelolaan SDM

41. 41
 Good Corporate Governance (GCG) :
Tujuannya :
 Untuk menghadapi risiko yg semakin kompleks
 Melindungi kepentingan stakeholders dan
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan
per-UU-an yg berlaku serta nilai-nilai etika yang
berlaku umum pada industri perbankan
 Memperkuat kondisi internal perbankan nasional
UPAYA PENCEGAHAN

42. 42
UPAYA PENCEGAHAN
TRANSPARANCY
keterbukaan informasi & proses
dalam pengambilan keputusan;
ACCOUNTABILITY
kejelasan fungsi dan tanggung jawab
agar pengelolaan bank efektif;
FAIRNESS
keadilan & kesetaraan dlm
memenuhi hak-hak stakeholder
RESPONSIBILITY
kepatuhan thd per-UU-an & prinsip
pengelolaan sehat;
INDEPENDENCY
pengelolaan yg profesional tanpa
pengaruh/tekanan dari pihak
manapun;
 Good Corporate Governance (GCG) :
Prinsip Dasar :

43. 43
UPAYA PENCEGAHAN
 Good Corporate Governance (GCG) :
 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi & Dewan
Komisaris
 Pelaksanaan tugas komite-komite (khususnya komite
audit)dan fungsi pengendalian intern
 Penerapan fungsi kepatuhan, auditor intern yg independen
dan konsisten, auditor ekstern
 Penerapan manajemen risiko (khususnya untuk risiko
hukum, reputasi, kepatuhan)
 Transparansi kondisi keuangan

44. 44
UPAYA PENCEGAHAN
 Penerapan Manajemen Risiko
(khususnya untuk risiko hukum, reputasi, kepatuhan)
1. Pengawasan aktif dari Direksi & Komisaris
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran dan
pengendalian risiko serta sistem informasi
manajemen
4. Sistem Pengendalian Informasi yang menyeluruh
(PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen
Risiko bagi Bank Umum)

45. 45
UPAYA PENCEGAHAN
 Know Your Customer (KYC).
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dg melakukan Customer
Due Diligent (CDD) dan atau Enhancing Customer Due Diligent
(ECDD) untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan
transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yg mencurigakan.
Hal ini dapat membantu PJK memproteksi diri secara dini dari
ancaman masuknya dana ilegal ke dalam sistim keuangan (PJK
sebagai garda terdepan pencegahan pencucian uang)
Wajib dilakukan :
• Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah
• Menetapkan kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah
• Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan thd rekg dan
transaksi nasabah
• Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang
berkaitan dengan penerapan KYC

46. 46
UPAYA PENCEGAHAN
 Fit and Proper Test
Tujuan :
1. Memastikan industri perbankan dimiliki oleh
orang yg berintegrasi tinggi utk pengembangan
bank & tidak memanfaatkan utk kepentingan
pribadi & grup;
2. Memastikan perbankan dikelola oleh pengurus yg
berintegrasi tinggi & kompetensi yg memadai, shg
tercipta perbankan yg sehat;
3. Menyediakan informasi Fit & Proper pemilik,
pengurus, & pejabat eksekutif dlm rangka
pengawasan & pengaturan bank.

47. 47
UPAYA PENCEGAHAN
 Penugasan Compliance Director
1. Menetapkan langkah-langkah yg diperlukan guna
memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan BI/OJK,
peraturan per-UU-an yg berlaku & perjanjian serta
komitmen dengan OJK.
2. Memantau & menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak
menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
3. Memantau & menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen
Bank kepada OJK.
4. Mencegah Direksi agar tidak menyimpang dari ketentuan
yang berlaku.
5. Melaporkan kepada OJK atas Keputusan Direksi yang
menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
(PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit
Intern Bank Umum)

48. 48
UPAYA PENCEGAHAN
 Internal Audit yg Independen dan Konsisten
1. menganalisis dan menilai seluruh kegiatan bank melalui
pemeriksaan langsung & pengawasan tidak langsung
2. mengidentifikasi kemungkinan perbaikan & efisiensi
3. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif
atas kegiatan yang diperiksa pada setiap tingkatan
manajemen
4. melaporkan kpd OJK pelaksanaan audit dan pokok-
pokok hasil audit, serta setiap temuan audit yang
diperkirakan mengganggu kelangsungan usaha bank
(PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur dan Penerapan
Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum)

49. 49
UPAYA PENCEGAHAN
 Pengelolaan SDM
- Peningkatkan akuntabilitas, integritas dan kompetensi
SDM secara berkala;
- Pemberian reward yang memadai;
- Penegakan hukum berupa pemberian sanksi yang
tegas dan konkrit
- Penerapan sistem rotasi/mutasi secara berkala.

50. 5050
Penanganan Tipibank
(Ps. 49 – 51 UU OJK No.21 Th.2011)
Pemeriksaan/
Investigasi
oleh Pegawai OJK
Penyidikan oleh:
1. Pejabat Penyidik
Kepolisian Neg. RI
yang ditempatkan
di OJK;
dan/atau
2. PPNS yang
ditugaskan di OJK
OJK PENEGAK HUKUM
Penuntutan
oleh Jaksa
Tindak Lanjut
(maksimal 90 hari
sejak diterima
hasil penyidikan)
50