Presentasi yang disampaikan Kuntoro mengenai hasil pemantauan satu tahun moratorium. Silakan digunakan untuk mendorong lebih jauh dan lebih dalam perbaikan governansi untuk sumber daya alam.

1. UNIT KERJA PRESIDEN
BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP4)
1 TAHUN PELAKSANAAN INPRES 10/2011:
Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata
Kelola pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Jakarta, 21 Mei 2012

2. Potret hutan dan lahan gambut kita
…dapat menghambat kegiatan di
Hasil sejarah panjang kita…
pusat maupun daerah
• Ada 26 juta ha non-hutan
dalam Kawasan Hutan, • RTRW tidak kunjung tuntas
ada 15 juta ha hutan
primer dalam Kawasan • Tumpang tindih perizinan
Budidaya Non-Kehutanan
• Pengukuhan tata batas
• Ada 33.000 desa berada Kawasan Hutan belum
di dalam atau sekitar selesai
Kawasan Hutan
Penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan
gambut sebagai prioritas nasional
2

3. Akar permasalahan konflik-konflik lahan perlu segera ditangani
Mesuji, Sumsel - Lampung Bima, Nusa Tenggara Barat
Muara Tae, Kalimantan Timur Pulau Padang, Riau
3

4. 1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?
Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)
Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut
Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum
4

5. 1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?
Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)
Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut
Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum
5

6. PR pertama: membangun peta yang satu (“One Map”)
Hutan dalam juta hektar
KLH saja Gabungan Kemenhut saja
Hutan Primer dan Sekunder 2009 Hutan Primer 2009
(Total: 120,6 juta ha) (Total: 71,6 juta ha)
19.8 92.6 8.0 27.2 32.6 11.6
KLH saja Gabungan Kemenhut saja KLH saja Gabungan Kemenhut saja
Perbedaan definisi dan metodologi menyebabkan perbedaan
peta KLH dan Kemenhut
6

7. PIPIB (Peta Indikatif Penundaan Izin Baru) sebagai batu
loncatan menuju “One Map”
Bagaimana PIPIB dipergunakan sebagai acuan moratorium?
• PIPIB menunjukkan hutan primer dan lahan gambut yang tidak boleh
dikenai izin selama masa moratorium
• PIPIB ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, yang disempurnakan setiap 6
bulan sekali
• Peta dapat diperoleh di:
http://www.ukp.go.id/web/informasi-publik
Kemenhut dan Bakosurtanal juga menampilkan di website-nya
• PIPIB dipergunakan sebagai acuan Kementerian/Lembaga dalam
menerbitkan izin baru
• Bakosurtanal selanjutnya akan memimpin pembaharuan peta tutupan hutan
dan lahan gambut menggunakan PIPIB, bersama Kementerian Kehutanan,
Kementerian Pertanian, dan BPN
7

8. PIPIB secara efektif telah mengintegrasikan data berbagai
instansi – pertama kalinya dalam sejarah
Kementerian/Lembaga Peran
Badan Informasi • Menyediakan peta dasar dan data spasial terkait
Geospasial/Badan Koordinasi • Mengintegasikan informasi spasial dan melaksanakan visualisasi kartografi
Survey dan Pemetaan Nasional • Membangun basis data (INA SDI/Spatial Data Infrastructure) yang dapat
diakses melalui: http://maps.ina-sdi.or.id/home/
• Mengkoordinir survey lapangan inter-kementerian/lembaga
Kementerian Kehutanan (Ditjen • Menyusun PIPIB setiap 6 bulan
Planologi) • Menyediakan data tutupan hutan primer dan kawasan hutan
konservasi/lindung
• Menyediakan data perizinan pada Kawasan Hutan
Kementerian Pertanian (Balai • Menyediakan data distribusi lahan gambut
Penelitian Sumber Daya Lahan
Pertanian)
Badan Pertanahan Nasional • Menyediakan data tenurial pada Areal Penggunaan Lain
Lembaga Penerbangan dan • Mengkoordinasikan penyediaan citra satelit resolusi tinggi
Antariksa Nasional • Melaksanakan pemantauan tutupan berdasarkan citra satelit
UKP4 • Memfasilitasi konsensus dan trust building inter-kementerian/lembaga
• Memantau rencana aksi kementerian/lembaga dan menerima laporan
masyarakat
8

9. Setiap penerbitan PIPIB selalu dipantau UKP4 supaya terjadi
continuous improvement
PIPIB (Mei 2011) PIPIB revisi 1 (Nov 2011) PIPIB revisi 2 (Mei 2012)
• Diterbitkan oleh Kemenhut • Diterbitkan Kemenhut
• Segera diterbitkan
berdasarkan Inpres berdasarkan proposal hasil
Kemenhut berdasarkan
10/2011 sebagai peta kerja Tim Teknis PIPIB
proposal hasil kerja Tim
awal untuk moratorium (Bakosurtanal, Kemenhut,
Teknis PIPIB (Bakosurtanal,
izin (initial map) BPN, UKP4, dan
Kemenhut, BPN, UKP4,
Kementan)
• Mengadopsi peta tutupan dan Kementan)
hutan Kemenhut • Pusat Penelitian Tanah
• Pengaduan masyarakat
(1:250.000) untuk hutan Kementan telah
(misalnya: 60 pengaduan
primer menganalisis berbagai
untuk Kemenhut, 19 untuk
studi dan riset tentang
• Mengadopsi peta gambut Kementan) ditindaklanjuti
gambut, dan telah mampu
Bappenas/Wetlands (skala dengan survey lapangan
memperbaiki peta
1:1.000.000, di-scaled up oleh K/L dan Tim Teknis,
Bappenas/Wetlands di
menjadi 1:250.000, dan ketika terverifikasi
Papua yang lebih
sehingga memiliki potensi akan mengubah PIPIB
mengandalkan desk
error) analysis • PIPIB digunakan sebagai
• Hanya izin Kemenhut yang dasar pemantauan near
• Sertifikat yang diterbitkan
telah dikeluarkan dari peta real-time menggunakan
BPN juga telah dikeluarkan
dalam PIPIB ini citra satelit
dari peta dalam PIPIB 2
9

10. Perbaikan pemetaan yang terjadi mengakibatkan perubahan
tutupan lahan dalam PIPIB (1/2)
Luas Tutupan PIPIB Revisi 2 - Mei 2012 (ha)
MORATORIUM
NO PULAU LAHAN HUTAN
HL/KSPA GAMBUT PRIMER TOTAL
1 SUMATERA 10.791.984,5 2.482.215,6 207.927,6 13.482.127,6
2 KALIMANTAN 11.952.122,2 1.830.003,0 1.310.482,6 15.092.607,8
3 JAWA BALI 1.339.198,8 32.130,9 1.371.329,8
4 NUSA TENGGARA 1.644.170,5 209.386,4 1.853.556,9
5 SULAWESI 6.346.978,2 945.575,4 7.292.553,6
6 MALUKU 1.684.836,0 150.481,7 1.835.317,8
7 PAPUA 17.469.043,9 1.940.193,4 5.417.079,6 24.826.316,8
TOTAL 51.228.334,2 6.252.411,9 8.273.064,2 65.753.810,3
10

11. Perbaikan pemetaan yang terjadi mengakibatkan perubahan
tutupan lahan dalam PIPIB (2/2)
Perubahan tutupan
PIPIB (Mei 2011) PIPIB revisi 1 (Nov 2011) PIPIB revisi 2 (Mei 2012)
69.144.073 ha 65.374.251 ha 65.753.810 ha
• Perubahan wilayah moratorium yang terjadi pada setiap revisi mencerminkan sifat ke-indikatif-an peta
tersebut
• Penambahan wilyah moratorium seluas 862 ribu ha dan pengurangan sebanyak 482 ribu ha, sehingga
secara akumulatif terjadi penambahan 379 ribu ha pada PIPIB Revisi 2 dibandingkan PIPIB
Revisi 1
• Perubahan terjadi karena data tambahan dan survey lapangan – detil ada pada Kementerian
Kehutanan, yang akan segera menerbitkan PIPIB Revisi 2
11

12. Kerja sama dengan instansi non-pemerintah untuk pemantauan
Berdasarkan citra MODIS (1 : 1,000,000)
Tutupan PIPIB Revisi 1(Nov 2011)
Event indikasi deforestasi pada PIPIB (1 Jun – 31 Aug 2011)
Berdasarkan analisis citra satelit, terdapat 98 titik/event di Indonesia dalam
PIPIB Revisi 1 yang diindikasikan mengalami bukaan deforestasi

13. Contoh tindak lanjut untuk pemantauan lapangan (1/3)
Lat: -1.854167
• Isu 1: batas kawasan
Long: 113.388500
yang belum jelas
Desa Talian Kereng, Kecamatan
• Issue 2: sinkronisasi
Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,
otoritas penerbitan izin
Kalimantan Tengah | terpetakan
pusat-daerah
sebagai Hutan Produksi Konversi
13

14. Contoh tindak lanjut untuk pemantauan lapangan (2/3)
Lat : 2.2375
Long : 99.96371
Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan,
• Isu: land clearing
Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara |
sebelum HGU terbit
terpetakan sebagai APL
14

15. Contoh tindak lanjut untuk pemantauan lapangan (3/3)
Lat: 2.220833
• Isu: kejelasan manajemen
Long: 98.14455
pengelolaan hak-hak
Desa Bajamas, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten
masyarakat lokal untuk
Aceh Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam |
menggunakan hasil hutan
terpetakan sebagai APL
15

16. Masukan masyarakat lokal berdampak pada penyusunan PIPIB (1/2)
PIPIB (Mei 2011) untuk Morowali, Sulawesi Tengah

17. Masukan masyarakat lokal berdampak pada penyusunan PIPIB (1/2)
PIPIB revisi 1 (November 2011) untuk Morowali, Sulawesi Tengah
Masyarakat setempat
melaporkan bahwa area ini
adalah hutan primer,
sehingga seharusnya masuk
dalam PIPIB

18. 1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?
Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)
Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut
Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum
18

19. Output yang diharapkan pada Mei 2013
Sistem basis data izin-izin terpadu yang mengkonsolidasikan informasi kadastral
dari seluruh Kementerian/Lembaga terkait pemanfaatan lahan, sehingga dapat
menjadi acuan tunggal bagi pemerintah pusat dan daerah
Sistem e-application untuk penerbitan dan pendaftaran izin/sertifikat
Penyempurnaan PIPIB, menuju skala 1:50.000 pada lokasi-lokasi terpilih, melalui
integrasi data antar-Kementerian/Lembaga dan mekanisme umpan balik dari
publik
Pendaftaran klaim tanah masyarakat adat, sebagai baseline penyelesaian konflik
ketika tumpang tindih diidentifikasi
Insentif bagi dunia usaha dan pemerintah daerah untuk berusaha di bidang
restorasi ekosistem pada hutan dan gambut
19

20. Walaupun begitu, kita bergerak beyond Inpres 10/2011
Contoh Penjelasan
Instruksi Presiden • Inpres 17/2011 Kementerian ESDM untuk melakukan
lainnya tentang Rencana Aksi inventarisasi dan pembangunan basis data
Anti-Korupsi izin tambang; sehingga izin tambang dapat
dimasukkan dalam basis data peta
moratorium walaupun Kementerian ESDM
tidak termasuk dalam Inpres 10/2011
• Pengukuhan tata batas UKP4 mengkoordinasikan inisiatif lintas
Debottlenecking Kawasan Hutan Kementerian/Lembaga untuk menggunakan
inisiatif strategis teknologi baru dalam pengukuhan tata batas
(metode konvensional: 10 tahun lebih lama
dengan biaya 7-10x lebih besar)
• Basis data degraded Degraded land diidentifikasi dan dipetakan
land melalui “One Map”, yang selanjutnya juga
dapat menjadi masukan tindak lanjut
moratorium, misalnya untuk land swap

21. 1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?
Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)
Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut
Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum
21

22. Inisiatif pemetaan mulai dilakukan untuk memetakan seluruh izin
menjadi basis data spasial terintegrasi
Contoh:
Overlay kawasan di Kabupaten Pasir (Kalimantan Timur)
Hutan Lindung dan Kawasan
konservasi…
…overlay dengan areal HPH dan
HTI…
…overlay dengan areal
perkebunan…
…overlay dengan areal
pertambangan
Pengambilan keputusan mengenai
tata ruang dapat dilakukan
22

23. Inisiatif pemetaan sudah dimulai di Kalimantan Tengah dan akan
diperluas ke 8 provinsi berhutan lainnya
• Pengumpulan, analisis, dan registrasi data sampai kab/kota
• Institusionalisasi dan capability building

24. Basis data izin terintegrasi akan dapat mencegah kasus-kasus seperti Kalista
Alam di Aceh
Area konsesi Kalista
• Gubernur Aceh menerbitkan izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) No. 525/BP2T/5322/2011 pada 25 Agustus 2011
yang mengizinkan PT Kalista Alam untuk mengusahakan perkebunan
• Pada PIPIB Mei 2011, area tersebut termasuk dalam area moratorium. Pada PIPIB Revisi 1 (November 2011), area
tersebut dikeluarkan dari moratorium karena dilaporkan memiliki HGU
• Lebih dari 10.000 orang menuntut investigasi atas Rawa Tripa. Hasil investigasi menunjukkan bahwa tidak ada HGU pada
lahan tersebut, dan juga menemukan pelanggaran lainnya (mis: izin lokasi sudah habis berlaku, pembukaan lahan
sebelum izin yang relevan terbit), sehingga area tersebut termasuk lagi ke dalam PIPIB Revisi 2 (Mei 2012).
24

25. Kondisi Lahan PT. Kalista Alam (1.650 ha)
Hijau: masih ada ‘Hutan’ Merah: “hutan” habis, telah tebang
Sumber: Graham - YEL ACEH

26. KONDISI LAHAN PT. KALISTA ALAM (1.650 HA)
Diambil 22 Februari 2012
Masih ada ‘hutan’ “hutan” habis, telah ditebang
Sumber: BPKEL ACEH

27. Kebakaran di PT. Kalista Alam tanggal 27 Maret 2012
Sumber: BPKEL ACEH

28. Kontak Tim Kerja Penegakan Hukum Satgas REDD+
Harimuddin
+62 813 922 48473
uddin_lawyer@yahoo.co.id
28