PEMBANGUNAN DESA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
•
0 recomendaciones•972 vistas
Dokumen tersebut membahas kebijakan peningkatan demand dan supply dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan desa dan penanggulangan kemiskinan dengan memberikan prioritas pada desa-desa tertinggal, terdepan, dan terpencil untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (19)
Destacado
Similar a PEMBANGUNAN DESA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Similar a PEMBANGUNAN DESA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (20)
Más de Gedhe Foundation
Más de Gedhe Foundation (20)
Último
Último (20)
PEMBANGUNAN DESA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- 1. HARMONISASI KEBIJAKAN PENINGKATAN DEMAND DAN SUPPLY DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jakarta, 30 Juni 2015
- 2. 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di pasar Internasional Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik 2 1 4 5 6 98 Melakukan Revolusi Karakter Bangsa Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia 3 7
- 3. PEMBANGUNAN DESA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
- 4. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA (Pasal 78 UU Desa) PEMBA- NGUNAN DESA Meningkatkan KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Desa Meningkatkan KUALITAS HIDUP Manusia Penanggulangan KEMISKINAN 4 Melalui: Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pembangunan Sarana Desa Pembangunan Prasarana Desa Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Pemanfaatan SDA dan LH BerkelanjutanDESA YANG KUAT, MAJU, MANDIRI, DEMOKRATIS
- 5. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN (RPJMN 2015-2019) 5 Desa Tertinggal Desa Berkembang Desa Mandiri Dana Desa, ADD dan Sumber Lainnya Strategi Penanggulangan Kemiskinan ( Jaminan dan Perlindungan Sosial, Pelayanan Dasar dan Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Rentan terhadap guncangan sosial- ekonomi dan lingkungan Memiliki ketahanan terhadap krisis ekonomi, sosial dan LH bagi segenap warga desanya - Memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan bagi desa sendiri dan desa sekitarnya; - Memiliki kemandirian pangan, energi, dst. - Mampu menjadi penggerak ekonomi bagi daerah di sekitarnya. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN FOKUS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN - Pemenuhan SPM - Pemberdayaan Masyarakat - Tata Kelola Pemerintahan Desa Pengurangan Kemiskinan dan Kerentanan ekonomi - Pengelolaan SDA-LH - Pengembangan Keterkaitan Desa-Kota
- 6. 6 Money follows Function Skala Desa Kewenangan berdasarkan hak asal usul Kewenangan lokal berskala Desa Kewenangan yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota Kewenangan lain yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota sesuai ketentuan 1 2 3 4 Kewenangan Diatur dan diurus oleh Desa Pelaksanaan Diurus oleh Desa (berdasarkan penugasan dari Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota 1. Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 2. Alokasi APBN; 3. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab./Kota; 4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab./Kota; 5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab./Kota; 6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. Hak asal-usul : merupakan warisan yg masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa Cakupan Kewenangan • Penugasan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. • Penugasan disertai biaya: Pemerintah Pemda Prov Pemda Kab/kota Pendanaan
- 7. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TA 2015 (PERMENDES PDTT NO.5/2015) 7 PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TA 2015 (PERMENDES PDTT NO.5/2015) PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA 1. Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. 2. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. 3. Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA 1. pemenuhan kebutuhan dasar; 2. pembangunan sarana dan prasarana Desa; 3. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan 4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- 8. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TA 2015 (PERMENDES PDTT NO.5/2015) 8 PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa; b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya; c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui: 1) kelompok usaha ekonomi produktif; 2) kelompok perempuan; 3) kelompok tani; 4) kelompok masyarakat miskin; 5) kelompok nelayan; 6) kelompok pengrajin; 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 8) kelompok pemuda; dan 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TA 2015 (PERMENDES PDTT NO.5/2015)
- 9. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa RUANG LINGKUP PENDEKATAN PEMBANGUNAN 9 • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menggunakan dua pendekatan, yaitu “desa membangun” yang merupakan kewenangan desa dan “membangun desa” yang merupakan kewenangan pemerintah. Menjadi landasan/arahan kegiatan pembangunan oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa. Bab IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Bab IX bagian ke-1 Pembangunan Lokal Skala Desa Bab IX bagian ke-2 Pembangunan Kawasan Perdesaan “Desa Membangun” “Membangun Desa” Pemerintah Desa, Musyawarah Desa, Partisipasi masyarakat Pemerintah Pusat, Prov, Kab/Kota, danKerjasama Antar Desa
- 10. KEWENANGAN PEMBANGUNAN DAN CAKUPAN PELAYANAN KAWASAN PERDESAAN 10 Kewenangan Pembangunan dan Cakupan Pelayanan (UU no. 6/2014) PEMBANGUNAN 9
- 11. GERAKAN PEMBANGUNAN DESA SEMESTA (GERAKAN DESA) 11
- 12. Gerakan Pembangunan Desa Semesta (GERAKAN DESA) adalah : ”Suatu upaya mengkoordinasikan, mensinkronisasikan mensinergikan dan mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat yang berbasis desa dan kawasan perdesaan untuk Meningkatkan Kualitas Manusia dan Kebudayaan, dengan memberikan prioritas pada wilayah tertinggal, terdepan dan terpencil (3T)”. PENGERTIAN GERAKAN DESA
- 13. FOKUS KOORDINASI Ke-4: Pembangunan Desa Semesta • Mengarahkan program pada keselarasan antara pemberdayaan masyarakat, pembangunan kawasan, aksesibilitas infrastruktur sosial-ekonomi, dan kearifan budaya lokal • Memberikan prioritas pada pada kawasan desa 3T (Terdepan, Tertinggal, Terpencil) Sumber: Paparan Menko PMK di Musrenbangnas
- 14. PRINSIP DAN FOKUS GERAKAN DESA • GERAKAN DESA tidak hanya melibatkan Kementerian/Lembaga, tetapi juga unsur BUMN, Swasta dan Masyarakat. • GERAKAN DESA dilaksanakan dengan pendekatan pembangunan kawasan perdesaan. • Fokus GERAKAN DESA adalah desa-desa miskin di Kawasan Tertinggal, Terluar dan Terpencil (3T).
- 15. SASARAN GERAKAN DESA (Sesuai dengan target RPJMN 2015-2019) Kawasan Tertinggal, Terluar, Terpencil. Kawasan Berkembang Kawasan Mandiri Prioritas Sasaran GERAKAN DESA 5000 desa sd 2019 2000 Desa Mandiri sd 2019 Gerakan Desa ditujukan utk mengawal pencapiaan RJPMN 2015-2019 dalam mengentaskan Minimal 5000 Desa Tertinggal dan Menciptakan Minimal 2000 Desa Mandiri
- 16. Variabel dan Indikator Perkembangan Desa (Variable dan Indikator DASAR berdasarkan data PODES yang disusun dalam Indeks Pembangunan Desa/IPD) IPD Penyeleng -garaan Pemerin- tahan Pelayanan Publik Aksesibili- tas /Transpor- tasi Kondisi Infra- struktur Pelayanan Dasar INDIKATOR DASAR INDIKATOR SEKTORAL MANDIRI ENERGI, PANGAN, BENIH, TEKNOLOGI, DLL. INDIKATOR KEMANDIRIAN MASYARAKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
- 17. DesaMembangun SumberDana:DD,ADD,dll MembangunDesa SumberDana:DanaK/L,Dekon,DAK,CSR,Dll Pusat Prop Kec Desa Kab/Kota Rencana Pembangunan Antar Desa/Kawasan (Sinkronisasi dan Integrasi Prioritas Nasional, RPJMD dan Perencanaan Desa) Fasilitasi&PendampinganTeknis RPJM Des Partisipatif RPJM Des Partisipatif RPJM Des Partisipatif Desa dan Masyarakat Fungsi integrasi Perencanaan “one village one plan” Fungsi Integrasi Program dan Sinergi antar pelaku Fungsi Sinkronisasi Program dan Sinergi antar pelaku Fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian dan pengawasan Kebijakan dan Program KERANGKA HARMONISASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KESRA DAN RENTAN (PEMBAGIAN PERAN PUSAT-DAERAH- STAKEHOLDERS) Pedoman&Pendampingan Kab/Kota (TKPKD) Propinsi (TKPKD) Kemenko PMK (TIM KOORDINASI)K/L Terkait SKPD Propinsi SKPD Kab/Kota Kecamatan Informasi& PendampinganTeknis
- 18. 18 PEMBAGIAN PERAN KEMENKO PMK, K/L Terkait, KEMENDES DAN KEMENDAGRI dalam ‘GERAKAN DESA’ KEMENDES, PDT & TRANSMIGRASI: Penguatan pembangunan desa melalui: 1. Pelayanan Sosial Dasar 2. Pengembangan Usaha Ekonomi Desa 3. Pendayagunaan Sumber daya alam dan TTG 4. Pembangunan sarana prasarana desa 5. Pemberdayaan masyarakat desa 6. Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan 7. Pembangunan sarana prasarana kawasan perdesaan 8. Pembangunan ekonomi kawasan perdesaan KEMENDAGRI: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui: 1. Penataan Desa 2. Administrasi Pemerintahan Desa 3. Keuangan dan Aset Desa 4. Pemilihan Kepala Desa 5. Perangkat Desa 6. Penugasan Urusan Pemerintahan 7. Kelembagaan Desa 8. Kerjasama Pemerintahan 9. Evaluasi Perkembangan Desa • Koordinasi, Sinkronisasi, Sinergi, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi Program K/L, Pemda, Swasta dan Masy MembangunDesa DesaMembangun
- 19. PENGALAMAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIC ALLIANCE FOR POVERTY ALLEVIAITON (SAPA) 19
- 20. Apa itu Program SAPA? • Program Kerjasama atau Aliansi atas inisiasi bersama multipihak yang terdiri dari Pemerintah Pusat (Kemenko Kesra/PMK), Pemerintah Daerah (9 Propinsi, 32 Kab/Kota), Organisasi Masyarakat Sipil (15 NGO/LSM) dan Mitra Pembangunan (Ford Foundation). • Inisiasi bersama tersebut dituangkan dalam Peta Jalan (Roadmap) Bersama yang dijalankan selama 5 tahun (2010-2015) dan didukung oleh Kesepahaman (MOU) yang ditandatangani bersama.
- 21. Mengapa Program SAPA diperlukan? • Kemiskinan bersifat multidimensi shg membutuhkan kerangka kerja dan penanganan yang bersifat komprehensif, serta sesuai dengan kharakteristik lokal. • Penanggulangan kemiskinan memerlukan peran dan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. • Stakeholders (pemangku kepentingan) penanggulangan kemiskinan perlu diwadahi dalam sebuah forum bersama sebagai media komunikasi, tukar pengalaman dan gagasan dan menyamakan gerak langkah dalam penanggulangan kemiskinan.
- 22. Mitra Program SAPA • Menkokesra/Menko PMK • KKI-PK • Seknas Fitra • ACE/PKM • KPA • ASPUK • IRE • Kaukus 17++ • Lakpesdam NU • Pattiro • SATU DUNIA • WRI • Wahid Institute • Cakrawala Timur • Kupas • WDC • Konsorsium Solo • Mitra Samiya • IDEA • Pemda (9 Propinsi, 32 Kabupaten/Kota
- 23. Isu Pokok dalam Rencana Aksi Program 1. Memperkuat Perencanaan & Penganggaran yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin & Perempuan 2. Memberdayakan & Memperkuat Kapasitas Masyarakat Miskin & Perempuan. 3. Mengintegrasikan Data & Informasi Kemiskinan 4. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Pemangku Kepentingan Dalam Penanggulangan Kemiskinan 5. Melakukan Advokasi Kebijakan & Program Penanggulangan Kemiskinan
- 24. Koordinator Daerah SAPA (Korda SAPA) • Memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan Program SAPA-Indonesia terkait dengan pelaksanaan program di daerah sasaran. • Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan antar pemangku kepentingan Program SAPA-Indonesia di daerah serta mensinergikannya dengan kebijakan pemerintah daerah. • Memfasilitasi dan menjembatani pemangku kepentingan dalam Program SAPA-Indonesia dengan pemeritah daerah. • Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan resources center pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, sebagai wadah pertukaran data dan informasi, pembelajaran, serta dialog multipihak dalam penanggulangan kemiskinan.
- 25. • Membentuk dan mengembangkan kawasan pembelajaran (learning center) yang disesuaikan dengan kebutuhan. • Mengawal pelaksanaan Road Map Program SAPA- Indonesia di daerah. • Memberikan laporan perkembangan penanggulangan kemiskinan dan pelaksanaan kegiatan ditingkat daerah secara teratur kepada Sekretariat Nasional Program SAPA-Indonesia. Koordinator Daerah SAPA (Korda SAPA), Lanjutan…
- 26. Tools Program SAPA (Untuk Replikasi Kelembagaan SAPA dan Operasionalnya ) Kelembagaan SAPA untuk Transparansi Poverty Resource Center (PRC) di tingkat kota dan kabupaten: • Data tentang kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan: data nasional yang diverifikasi data lokal. • Informasi anggaran dan program pembangunan di tingkat kabupaten dan kota. Sistem Informasi Desa – SID: • Data demografi. • Pelayanan administrasi desa. • Keterbukaan informasi RPJMDes, APBDes dan program pembangunan.
- 27. Kelembagaan SAPA untuk Partisipasi • Penguatan Stakeholders Forum/TKPKD • Musrenbangdes/kel yang inklusif terhadap partisipasi kalangan miskin dan perempuan. • Participatory Poverty Assessment (PPA). Tools Program SAPA (Lanjutan… )
- 28. Kelembagaan SAPA untuk Akuntabilitas • Social audit: monitoring dan evaluasi layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan melalui Focus Group Discussion. • LAPOR!: monitoring layanan publik, program pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan oleh warga melalui pemanfaatan teknologi informasi Tools Program SAPA (Lanjutan… )
- 29. TANTANGAN PROGRAM SAPA • Birokrasi tertutup; • Dinamika birokrasi dan politik di daerah; • Stakeholders yang apatis; • Koordinasi dan sinergi antar Stakeholders; • Leadership Pemimpin Daerah; • Keberlanjutan Program (Sustainability);
- 30. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110 www.kemenkopmk.go.id 30 TERIMA KASIH