Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga perekonomian desa yang dibentuk oleh pemerintah desa dan dimiliki secara bersama oleh masyarakat desa. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum, prinsip, organisasi, pengelolaan, pendampingan, dan pengawasan BUMDes.

1. BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2011

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lembaga perekonomian desa berbadan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Desa, dimiliki dan dikelola bersama masyarakat secara mandiri dan profesional dengan modal berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan dan berbagai sumber dana yang sah. .

3. LANDASAN BUMDes LANDASAN HUKUM LANDASAN KELEMBAGAAN LANDASAN FILOSOFIS

5. PERATURAN PRESIDEN LANDASAN HUKUM PERATURAN PEMERINTAH 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Dearah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah.

7. LANDASAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

9. Azas Pengelolaan BUMdes 1. Transparann 6. Otonom 2. Akuntabel 7. Keterpaduan 3. Partisipasi 8. Kerjasama 4. Berkelanjutan 9. Keswadayaan 5. Profesional

10. Maksud 1. Sebagai lembaga perekonomian desa dalam mendorong kegiatan usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 2. Bukan hanya sebagai institusi komersial tetapi sebagai institusi sosialpula sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 213 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 78 dan 81. 3. Terlayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktirif. 4. Tersediannya keheragaman usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

12. 4. Bidang pokok Lingkup usaha BUMDes Pelayanan Jasa Keuangan Mikro Pelayanan Industri Kecil Dan Kerajinan Rakyat Pelayanan Perdagangan Dan Usaha Pangan Pelayanan Sarana dan Prasarana

13. PEMBENTUKAN, PRINSIP DASAR DAN PERSAYARATAN, KEDUDUKAN, DAN BADAN HUKUM

15. PENGELOLAAN BUMDES

17. Pengelolaan BUMDes dilakukan melalui pendekatan : Desentralisasi Keterpaduan Kemitraan

20. Organisasi dan Kepengurusan BUMDes Lanjutan…. 8. Untuk menjalankan tuas dan kewajiban Direksi sesuai dengan bidang usaha dapat ditunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas usaha. Keanggotaan Pengurus minimal 2 (dua) orang yang mempunyai tugas dalam hal pencatatan dan administrasi usaha, serta kewenagan dalam melaksanakan fungsi operasional bidang usaha. 9. Pengawas merupakan organ yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk, terdiri dari ketua dan wakil ketua, serta sekretaris dan para anggota yang berjumlah ganjil. 10. Susunan keanggotaan pengurus ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan keppada Bupati melalui Camat. 11. Kebijakan umum pengembangan kegiatan untuk BUMDes ditetapkan melalui Rapat Umum dalam musyawarah desa dan dilaksanakan oleh Pengurus.

21. Struktur Organisasi Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Komisaris Pengawas Direksi Bendahara Bidang Bidang Bidang

23. DEPARTEMEN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PE MBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Lanjutan…. Direksi Direksi atau sebutan nama lain sebagai Kepala Operasional bertanggungjawab kepada pemerintah desa dan masyarakat atas pengelolaan BUMDes melalui mekanisme forum musyawarah desa yang meliput pengelolaan untuk Kepentingan dan tujuan BUMDes. Tugas : a. Mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang melayani kebutuhan masyarakat desa. b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata. c. Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa. d. Menggali dan memanfaat potensiekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

24. Permodalan Modal BUMDes dapat berasal dari : (PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa) ● Pemerinyah Desa. ● Tabungan Masyarakat. ● Bantuan yang berasal dari pemerintah, pemerinytah provinsi, dan pemerintah kabupaten. ● Pinjaman, dan/atau ● Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

25. Kerjasama BUMDes dapat melakukan kerjasam antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga dan dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam wilayah satu kabuapaten serta harus disetujui oleh masing-masing pemerinyah desa dan ditetapkan dalam naaskah kerjasama. Naskah kerjasama sekurang-kurangnya memuat ketentuan : a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan; b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan; c. Pembiayaan; d. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama; e. Pembagian keuntungan; f. Pembinaan dan pengawasan; g. Penyelesaian perselisihan.

26. Selain itu, BUMDes dapat melakukan kerjasam Dengan pemerintah kabupaten yang ditetapkan Dengan Peraturan Bupati. Naskah kerjasama BUMDes Antar 2 (dua) desa atau lebih Dalam satu kecamatan Naskah kerjasama BUMDes Antar 2 (dua) desa atau lebih Dalam satu kecamatan Disampaikan kepada camat Paling lambat 14 (empatbelas) hari Sejak ditetapkan Untuk mendapatkan Pengesahan . Disampaikan kepada camat Paling lambat 14 (empatbelas) hari Sejak ditetapkan Untuk mendapatkan Pengesahan .

27. PENDAMPINGAN Pendampingan yang mandiri dan berkelanjutan merupakan salah satu prasyarat keberhasilan pemberdayaan uasha ekonomi masyarakat melalui pengelolaan BUMDes. Pendampingan sebagai kegiatan untuk membantu, mengarahkan, mendukung terhadap pengurus BUMDes dalam merumuskan masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melestarikan kelembagaan BUMDes.

29. Pola pendampinagn dalam rangka Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat melalui pengelolaan BUMDes JENIS LEMBAGA PENDAMPINGAN BUMDes PENDAMPING TEKNIS PEM/PEMDA PENDAMPING SWASTA KONSULTAN PENDAMPING SOSIAL LPSM PENDAMPING TEKNIS LEMBAGA PENELITI

30. PENGAWASAN BPD Inspektorat Daerah : aset Bantuan permodalan BUMDes Yang berasal dari APBD melalui Pemerinyah desa Pengawasan Pengelolaan BUMDes

32. TERIMA KASIH