1. Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan pengelolaan cagar budaya dan kepurbakalaan di Indonesia sejak masa kolonial hingga saat ini. 2. Pemerintah Hindia Belanda membentuk komisi pertama untuk menangani masalah purbakala pada tahun 1901 yang kemudian berlanjut dengan dibentuknya badan-badan pengelola kepurbakalaan. 3. Saat ini pengelolaan cagar budaya dan kepurbakalaan di Indonesia diatur dalam U

1. Wahyu Yun Santoso

2.  Sejak masa Hindia Belanda sudah banyak sekali
“pencurian” thdp barang purbakala
 Tercatat thn 1896 Raja Chulalongkorn II datang ke Jawa
&pulang memboyong 5 arca Buddha, 2 arca Singa, arca
raksasa dan beberapa ornamen atas surat ijin dr Residen
Kedu tgl 17 Juli 1896
 Wabah demam barang kuno di Eropa dgn munculnya
aliran Romantik di akhir abad ke-18 mjd alasan
pendukung maraknya pencurian ini.
 Pada tahun 1900 diadakan seminar di Dresden, Belanda
 menghasilkan kesepakatan bahwa orang tak berhak
mengubah atau menambah satu bangunan kuno dengan
gaya dan corak tak sejaman.

3.  Tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda membentuk





komisi yg menangani masalah peninggalan purbakala,
Comissie in Netherlansch Indie voor Oudheidkundige
Onder zoek op Java en Madura. Dipimpin oleh Dr. J.L.A.
Brandes yang bertugas menangani kepurbakalaan di
Indonesia
Badan tersebut diganti pada tahun 1913 dengan
berdirinya Oudheidkundige Dienst in Nedelandsch –
Indie sebagai badan tetap di bidang kepurbakalaan.
Pada tahun 1913 ini pula dibuat Monumenten
Ordonnantie No. 19 (Undang-Undang tentang
Monumen) sebagai cikal bakal Undang-Undang yang
mengatur kepurbakalaan di Indonesia.
Selanjutnya diubah dengan Monumenten
Ordonnantie No. 21 Tahun 1924.
Pada tahun 1924 didirikan pula sebuah badan yang
bernama Oudheidkundige Vereeniging Madjapahit yang
berkedudukan di Trowulan yang bergerak khusus dalam
lapangan penelitian terhadap ibukota Majapahit

4.  1953: oleh Jawatan Purbakala kmd berubah menjadi Dinas




Purbakala dan Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional
(LPPN).
1975: LPPN pecah 2  Pusat Penelitian Purbakala dan
Peninggalan Nasional (PusP3N) dan Direktorat Sejarah dan
Purbakala (DSP).
1980: kembali diubah menjadi Pusat Penelitian Arkeologi
Nasional (Puslitarkenas) dan Direktorat Perlindungan dan
Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Ditlinbinjarah).
Sekarang: ada tiga pengelola  Direktorat Peninggalan
Purbakala, Direktorat Peninggalan Bawah Air, dan Pusat
Penelitian Arkeologi.
Sementara di daerah terdapat Unit Pelaksana Teknis yang
bernama Balai Arkeologi (Balar) yang berjumlah 10 buah dan
Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) berjumlah 8
buah serta Balai Konservasi Borobudur

5. Dasar hukum: UU No. 11 Tahun 2010 ttg Cagar Budaya
 Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat
kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan
Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar
Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau
di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena
memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui
proses penetapan.
 Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau
benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak
bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagianbagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan
erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan
manusia.

6.  berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima
puluh) tahun;
 memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
 memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian
bangsa.

7. Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan
Cagar Budaya apabila:
 mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang
letaknya berdekatan;
 berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia
paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada
masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses
pemanfaatan ruang berskala luas;
 memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
 memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti
kegiatan manusia atau endapan fosil.

8.  Lokasi yang mengandung Benda Cagar Budaya,
Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar
Budaya; dan menyimpan informasi kegiatan manusia
pada masa lalu.
Catatan: Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis
yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau
bangsa Indonesia, ttp tdk peuhi kriteria Cagar Budaya dapat diusulkan.

9. 



Kepemilikan (psl 12) dan penguasaan oleh setiap
orang diperbolehkan, asalkan jumlah sudah cukup
berlebih dan memperhatikan fungsi sosial.
Kepemilikan dan penguasaan dapat melalui
pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah,
pembelian, dan/atau putusan atau penetapan
pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.
Kecuali tidak ada ahli waris  akan dikuasai oleh
negara.
Masyarakat hukum adat dapat memiliki dan
menguasai kawasan cagar budaya tersendiri.

10. 1. Semua benda cagar budaya dikuasai oleh Negara.
2. Penguasaan BCB meliputi BCB yang terdpt di
wilayah hukum Republik Indonesia.
3. Pengembalian benda cagar budaya yg pd saat
berlakunya UU ini berada di luar wilayah hukum
Republik Indonesia, dlm rangka penguasaan oleh
Negara, dilaksanakan Pemerintah sesuai dgn
konvensi internasional.

11. 




WNA atau BHA tidak dapat memiliki dan/atau
menguasai Cagar Budaya, yang tinggal dan menetap
di wilayah NKRI.
Kompensasi utk yg melindungi atau merawat CB
lebih konkrit  Insentif berupa pengurangan pajak
bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan
dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah kepada ybs.
Kompensasi utk penemu akan diatur lebih lanjut
dgn PP.
Inisiasi sistem register dan pemeringkatan status
BCB
Ancaman sanksi dan denda yang lebih tegas.

12.  Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar
Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah
rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang
menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau
satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai
Cagar Budaya.
 Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya,
pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan
hukum berupa:
a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti
yang sah.
 Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah
ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan
Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak
mendapat Kompensasi.

13. Berbasis pada World Heritage Trust - UNESCO
 1991 - Taman Nasional Komodo
 1991 - Taman Nasional Ujung Kulon
 1991 - Candi Borobudur
 1991 - Candi Prambanan
 1996 - Situs manusia purba Sangiran
 1999 - Taman Nasional Lorentz
 2004- Hutan hujan tropis Sumatera (Taman Nasional
Sembilang, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman
Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan
Selatan)
 2012- Lanskap Budaya Provinsi Bali

14. Utk menjamin visibilitas yang
lebih baik bagi warisan budaya
tak benda dan kesadaran akan
nilai pentingnya
Indonesia:
 Wayang
 Batik Indonesia
 Keris Indonesia
 Angklung
 Tari Saman
 Tas Noken

16. Adat dan Budaya
Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat
yang memiliki asal usul leluhur (secara turun
temurun) di wilayah geografis tertentu, serta
memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik,
sosial budaya, dan wilayah sendiri
Konggres Masyarakat Adat Nusantara, 1 Maret 1999

17. Warisan masyarakat adat berupa:
 bahasa, kesenian, musik, tari-tarian, lagu dan upacara
 pertanian dan pengetahuan dan praktek-praktek
ekologi dan teknis
 spritual, lokasi-lokasi sakral dan peninggalanpeninggalan nenek moyang
 dokumentasi dari semua yang tercantum di atas

18.  "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang".
 Pasal ini, walaupun untuk pelaksanaannya masing
memerlukan UU, menempatkan komunitas-komunitas
masyarakat adat dalam posisi yang kuat dan penting dalam
kehidupan berbangsa-bernegara di Indonesia.

19.  "Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan
hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya
masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional" (Pasal 4
ayat 3).
 Permasalahan  Kata ‘kenyataannya masih ada’ dapat
diartikan mengharuskan keberadaan masyarakat adat
dibuktikan dahulu sebelum haknya dapat diakui !!

20.  Terikat dan patuh pada satu hukum adat tertentu
 Ada Lembaga Adat
 Ada peradilan adat yang dipatuhi
 Ada wilayah hukum adat yang jelas batasnya
 Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah
hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari

21.  Hukum Adat bisa berupa aturan lisan yang diingat




sepanjang generasi
Struktur lembaga Informal dipatuhi dan menjadi bagian
dari kehidupan menyeluruh masyarakat adat
Sifatnya sanksi yang tidak tertulis tetapi sudah menjadi
bagian perjanjian di dalam masyarakat adat
Batas dipahami oleh masyarakat biasanya menggunakan
batas alam
Konsep yang dimiliki masyarakat adat adalah
pengelolaan. Hutan menjadi "Bank", yang akan diambil
bila dibutuhkan