SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 30
Freedom of Press
Freedom of Speech
Pers




Arti sempit: penyiaran-penyiaran pikiran
gagasan ataupun berita-berita dengan jalan
tertulis
Arti luas: memasukkan ke dalam semua
massa media communication yang
memancarkan pikiran dan perasaan
seseorang baik dengan kata-kata tertulis
maupun dengan kata-kata lisan
Oemar Seno Adji
Pers arti sempit: freedom of press
 Pers dalam arti luas: freedom of speech
 Freedom of press + freedom of speech =
FREEDOM OF EXPRESSION

Kebebasan pers


Kondisi yang memungkinkan para pekerja
pers tidak dipaksa berbuat sesuatu dan
mampu berbuat sesuatu untuk mencapai
apa yang mereka inginkan (Ana Nadhya
Abrar)
Pers adalah cermin masyarakat


Pers selalu mengambil bentuk dan warnawarna struktur-struktur sosial politik di
mana ia beroperasi. Warna-warna struktur
sosial politik tercermin dari produk-produk
hukum pers yang dikeluarkan serta praktek
penerapannya (Siebert et all)
4 Teori Pers




Pers Komunis: memandang media massa
adalah milik negara dan yang dikontrol
sangat ketat semata-mata dianggap
sebagai tangan-tangan negara
Pers otoritarian: menganggap media massa
sebagai alat melaksanakan kebijakan
pemerintah, walau tidak harus dimiliki
pemerintah




Pers tanggungjawab sosial: media harus
menerima tanggungjawabnya terhadap
masyarakat
Pers Liberal: media massa sebagai alat
mengawasi pemerintah dan memenuhi
kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya
Sir David Calcutt


Kesimpulan penelitiannya menunjukkan
pers Inggris telah berindak keterlaluan,
semaunya, menghalalkan segala cara
untuk mendapatkan laporan eksklusif.
Kesemuanya dilakukan dengan tujuan
menaikkan tiras. Contoh: pemuatan foto
Putri Diana saat mengenakan pakaian
senam yg diambil secara rahasia
First Amandemen



Dasar konstitusional kebebasan pers Amerika
Kongres tidak akan membuat Undang-undang
mengenai pembentukan agama, atau melarang
pelaksanaan ajaran agama secara bebas; atau
menghambat kebebasan berbicara, atau
kebebasan pers; atau hak rakyat untuk berkumpul
secara damai dan menyampaikan petisi kepada
pemerintah untuk menyampaikan keluhankeluhan mereka




Batasan kekebasan pers Amerika sendiri
pada prakteknya ditentukan oleh
masyarakat Amerika sendiri. Tentunya
dengan tidak menghilangkan atau
menyingkirkan hak-hak lainya yang dimiliki
rakyat (Amandemen pasal 9 UUD Amerika)
MA melarang prior restrain: tindakan
pemerintah melarang pernyataan sebelum
pernyataan itu diucapkan
Contoh praktek kebebasan pers


Tahun 1798 Kongres menyetujui diberlakukannya Sedition
Act (undang-undang hasutan) yang memungkinkan
melakukan pidana terhadap penyebaran tulisan bohong,
memalukan dan jahat, terhadap pemerintah Amerika atau
salah satu majelis kongres dengan tujuan fitnah dan
menghina serta membuat mereka berselisih. Kesulitan
muncul manakala Dewan Juri membedakan anatara fitnah
dan mencemarkan nama baik dengan kebebasan
mengeluarkan pendapat. Akhirnya UU ini dicabut dan
pengadilan hanya menghukum pers yg dalam mengeluarkan
pendapatnya terbukti telah melakukan perbuatan jahat yg
disengaja
Oemar Seno Adji





Kebebasan pers ikut ditentukan oleh
pengalaman nasional, histori dan ideologi
dari masing-masing negara
Amerika menghubungkan kebebaan pers
dengan free opinion dan free expresion
Stalin mengartikan kebebasan pers
sebagai kebebasan modal, karir dan borjuis
individualis anarkhis




Sensor bertentangan dengan kebeasan
pers
Meskipun demikian kebebaan pers tidaklah
mutlak
Donald H Johston
Fungsi 1 kebebasan pers: pelayanan
terhadap perlindungan publik
Hanya pers bebas dan independen yg
membuat masyarakat tak hanya kehidupan
sekarang namun pula ada tidaknya
kegiatan pemerintah: sementara pada sat
yg sama pejabat pemerintah diinformasikan
tentang opini masyarakat



Kebebasan pers akan membuat pers
dengan mudah menginvestigasi dan
memonitor pemerintah demi perlindungan
kepentingan umum. Arus informasi dan ide,
baik atau buruk, akan mewakili seluruh
panangan yg ada. Pers melakukan public
service dengan melindungi kepentingan
publik lewat pengamatannya pada
pemerintah


Fungsi kedua: adanya lembaga pers yg
independen. Masyarakat dimungkinkan
memiliki lembaga pers. Masyarakat
akhirnya memperoleh berita yg beragam
Kebebasan Pers tidak mutlak








Ada aturan pidana penyalahgunaan
kebebasan pers (abuse of liberty)
Sifat pemidanaan kebebasan pers restriktif
limitatif
Meliputi 7 limitasi berdasarkan Convention
on the freedom of Information
Amerika memiliki UU privasi
Kasus kebebasan pers di Amerika




Newyork Times vs Sullivan: memuat iklan
yg menuduh pejabat publik melakukan
kekerasan dan tindakan ilegal terhadap
pejuang hak2 sipil
Berkaitan dengan reckless disregard: tokoh
publik mungkin bisa dituntut karena
tindakan pencemaran nama baik
Public Figure







Pejabat pemerintah: semua pejabat pemerintah
terpilih dan pejabat yg diangkat dan mengemban
tanggungjawab
Kandidat politik: siapa saja yg mencari jabatan
publik harus mau mendapat sorotan publik
Penggemar publisitas: orang yg mencari pblisitas
atau sengaj menarik perhatian masyarakat
terhadap dirinya
Kritik hanya boleh untuk penampilan publik: mau
dipuji=mau dihina
1.National security & public order



Keamanan nasional dan ketertiban umum
Mengatur delik penyiaran kabar bohong yg
dapat merusak hubungan persahabatan
anar bangsa




Pembocoran Rahasia Negara
Pasal 112
Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan
surat-surat, berita-berita atau keteranganketerangan yang diketahuinya bahwa harus
dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau
dengan sengaja memberitahukan atau
memberikannya kepada negara asing, diancam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
Pasal 113
 Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau
sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun
menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang
mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana,
gambar-gambar, atau benda-benda yang bersifat rahasia
dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan
Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya
atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda
itu diketahui olehnya diancam pidana penjara paling lama
empat tahun.
 Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah
atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya,
pidananya dapat ditambah sepertiga
2.Expresion to war or to national etc




Memidanakan hasutan untuk mengadakan
perang atau menimbulkan kebencian ras
atau agama (SARA)
Menyangkut pasal-pasal kebencian
3.Incitement to violence and crime


Hasutan untuk melakukan kekerasan dan
kejahatan
4. Attacks on founders of religion






Serangan terhadap pendiri agama
(blasphemy)
Pengakuan nabi palsu/kitab suci palsu
Penganutan dan penyebaran ateisme
Penghinaan terhadap Tuhan
Penghalangan dan gangguan terhadap
orang beribadat secara upacara
keagamaan
5. Public Health and moral



Kesehatan dan kesusilaan
Berkaitand dengan aborsi, pornografi
6.Rights, honour and reputation of
others





Hak-hak, kehormatan dan nama baik orang
lain, yang umumnya memuat delik-delik
penghinaan
Libel: penghinan secara tertulis
Slander: penghinaan secara lisan
7. Fair administration of justice







Umumnya berkaitan dengan delik peradilan (contempt of
court)
Sub-judice rule: usaha untuk mempengaruhi hasil suatu
pemeriksaan peradilan (trial by the press)
Disobeying a court order: tidak mematuhi perintah
pengadilan
Obstructing justice: mengacaukan proses pengadian
(menyuap hakim, memalsukan keterangan dll)
Misbehaving court: tingkah laku tidak sopan di pengadilan
Scandaling the court: perbuatan atau pernyataan ataupun
serangan terhadap impartialitas pengadilan,yang dapat
dilakukan di luar pengadilan.
Freedom of press Universitas Tarumanagara
Freedom of press Universitas Tarumanagara

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Makalah
MakalahMakalah
Makalahkujays
 
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraDInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraAldi Aldinar
 
Bab 5 ham dan rule of the law
Bab 5 ham dan rule of the lawBab 5 ham dan rule of the law
Bab 5 ham dan rule of the lawTitikbudiarti
 
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAMPPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAMDoris Agusnita
 
7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila
7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila
7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasilaMahifal Ginting
 
Tugas pp kn hak asasi manusia
Tugas pp kn hak asasi manusiaTugas pp kn hak asasi manusia
Tugas pp kn hak asasi manusiaNadia Santosa
 
4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`HIMA KS FISIP UNPAD
 
Perkembangan ham di indonesia
Perkembangan ham di indonesiaPerkembangan ham di indonesia
Perkembangan ham di indonesiaArief Marbot
 
Undang-undang ITE
Undang-undang ITEUndang-undang ITE
Undang-undang ITEMixon Mixon
 
Sejarah internasional hak asasi manusia
Sejarah internasional hak asasi manusiaSejarah internasional hak asasi manusia
Sejarah internasional hak asasi manusiaDoan Gabriel Silalahi
 
HAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of LawHAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of Lawguntorotama
 
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD’ 45 dan Pancasila
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan  UUD’ 45 dan PancasilaPendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan  UUD’ 45 dan Pancasila
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD’ 45 dan PancasilaExa Purnama
 
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKA
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKAMakalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKA
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKARatika Mueslim
 

La actualidad más candente (19)

Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraDInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 
HUKUM DAN HAM
HUKUM DAN HAMHUKUM DAN HAM
HUKUM DAN HAM
 
Materi bab 1
Materi bab 1Materi bab 1
Materi bab 1
 
Bab 5 ham dan rule of the law
Bab 5 ham dan rule of the lawBab 5 ham dan rule of the law
Bab 5 ham dan rule of the law
 
Hakikat Demokrasi
Hakikat DemokrasiHakikat Demokrasi
Hakikat Demokrasi
 
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAMPPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
PPT KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM
 
7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila
7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila
7 hak-hak-dan-kewajiban-dasar-asasi-manusia-dalam-pancasila
 
Tugas pp kn hak asasi manusia
Tugas pp kn hak asasi manusiaTugas pp kn hak asasi manusia
Tugas pp kn hak asasi manusia
 
4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Perkembangan ham di indonesia
Perkembangan ham di indonesiaPerkembangan ham di indonesia
Perkembangan ham di indonesia
 
Undang-undang ITE
Undang-undang ITEUndang-undang ITE
Undang-undang ITE
 
Sejarah internasional hak asasi manusia
Sejarah internasional hak asasi manusiaSejarah internasional hak asasi manusia
Sejarah internasional hak asasi manusia
 
HAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of LawHAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of Law
 
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD’ 45 dan Pancasila
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan  UUD’ 45 dan PancasilaPendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan  UUD’ 45 dan Pancasila
Pendidikan Pancasila - Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD’ 45 dan Pancasila
 
Makalah ham
Makalah hamMakalah ham
Makalah ham
 
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKA
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKAMakalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKA
Makalah hukum dan HAM studi kasus trisakti UIN SUKA
 
Ham
HamHam
Ham
 

Similar a Freedom of press Universitas Tarumanagara

Similar a Freedom of press Universitas Tarumanagara (20)

Peranan Pers ( P Kn X I I S M A)
Peranan  Pers ( P Kn  X I I  S M A)Peranan  Pers ( P Kn  X I I  S M A)
Peranan Pers ( P Kn X I I S M A)
 
Bab "Pers" Kewarganegaraan XII
Bab "Pers" Kewarganegaraan XIIBab "Pers" Kewarganegaraan XII
Bab "Pers" Kewarganegaraan XII
 
ppt jurnalis hati.pptx
ppt jurnalis hati.pptxppt jurnalis hati.pptx
ppt jurnalis hati.pptx
 
Kebebasan pers vs ham
Kebebasan pers vs hamKebebasan pers vs ham
Kebebasan pers vs ham
 
PERS , kasus PKN ^^
PERS , kasus PKN ^^PERS , kasus PKN ^^
PERS , kasus PKN ^^
 
Bab 3 awal pers kls xii
Bab 3 awal pers kls xiiBab 3 awal pers kls xii
Bab 3 awal pers kls xii
 
PKN-Pers
PKN-PersPKN-Pers
PKN-Pers
 
Bab 3 awal pers kls xii
Bab 3 awal pers kls xiiBab 3 awal pers kls xii
Bab 3 awal pers kls xii
 
Peranan Pers
Peranan PersPeranan Pers
Peranan Pers
 
PKN SMA - Bab Kode etik jurnalistik
PKN SMA - Bab Kode etik jurnalistikPKN SMA - Bab Kode etik jurnalistik
PKN SMA - Bab Kode etik jurnalistik
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
 
Hak asasi manusia
Hak asasi manusiaHak asasi manusia
Hak asasi manusia
 
Pers di indonesia
Pers di indonesiaPers di indonesia
Pers di indonesia
 
Kode etik profesional pers
Kode etik profesional persKode etik profesional pers
Kode etik profesional pers
 
Qowa1350359645
Qowa1350359645Qowa1350359645
Qowa1350359645
 
Peranan pers dalam masyarakat demokrasi
Peranan pers dalam masyarakat demokrasiPeranan pers dalam masyarakat demokrasi
Peranan pers dalam masyarakat demokrasi
 
Jenis pelanggaran hak asasi manusia
Jenis pelanggaran hak asasi manusiaJenis pelanggaran hak asasi manusia
Jenis pelanggaran hak asasi manusia
 
Bab 3 awal pers kls xii
Bab 3 awal pers kls xiiBab 3 awal pers kls xii
Bab 3 awal pers kls xii
 
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis
 
Jenis pelanggaran hak asasi manusia
Jenis pelanggaran hak asasi manusiaJenis pelanggaran hak asasi manusia
Jenis pelanggaran hak asasi manusia
 

Último

Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfIwanSumantri7
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxIvvatulAini
 
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxModul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxRIMA685626
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxsalmnor
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...Kanaidi ken
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfEniNuraeni29
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxMOHDAZLANBINALIMoe
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxnursariheldaseptiana
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYNovitaDewi98
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfKartiniIndasari
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxwawan479953
 
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRegresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRizalAminulloh2
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptxSusanSanti20
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...MuhammadSyamsuryadiS
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024editwebsitesubdit
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxDedeRosza
 

Último (20)

Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxModul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRegresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 

Freedom of press Universitas Tarumanagara

  • 2. Pers   Arti sempit: penyiaran-penyiaran pikiran gagasan ataupun berita-berita dengan jalan tertulis Arti luas: memasukkan ke dalam semua massa media communication yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan
  • 3. Oemar Seno Adji Pers arti sempit: freedom of press  Pers dalam arti luas: freedom of speech  Freedom of press + freedom of speech = FREEDOM OF EXPRESSION 
  • 4. Kebebasan pers  Kondisi yang memungkinkan para pekerja pers tidak dipaksa berbuat sesuatu dan mampu berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang mereka inginkan (Ana Nadhya Abrar)
  • 5. Pers adalah cermin masyarakat  Pers selalu mengambil bentuk dan warnawarna struktur-struktur sosial politik di mana ia beroperasi. Warna-warna struktur sosial politik tercermin dari produk-produk hukum pers yang dikeluarkan serta praktek penerapannya (Siebert et all)
  • 6. 4 Teori Pers   Pers Komunis: memandang media massa adalah milik negara dan yang dikontrol sangat ketat semata-mata dianggap sebagai tangan-tangan negara Pers otoritarian: menganggap media massa sebagai alat melaksanakan kebijakan pemerintah, walau tidak harus dimiliki pemerintah
  • 7.   Pers tanggungjawab sosial: media harus menerima tanggungjawabnya terhadap masyarakat Pers Liberal: media massa sebagai alat mengawasi pemerintah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya
  • 8. Sir David Calcutt  Kesimpulan penelitiannya menunjukkan pers Inggris telah berindak keterlaluan, semaunya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan laporan eksklusif. Kesemuanya dilakukan dengan tujuan menaikkan tiras. Contoh: pemuatan foto Putri Diana saat mengenakan pakaian senam yg diambil secara rahasia
  • 9. First Amandemen   Dasar konstitusional kebebasan pers Amerika Kongres tidak akan membuat Undang-undang mengenai pembentukan agama, atau melarang pelaksanaan ajaran agama secara bebas; atau menghambat kebebasan berbicara, atau kebebasan pers; atau hak rakyat untuk berkumpul secara damai dan menyampaikan petisi kepada pemerintah untuk menyampaikan keluhankeluhan mereka
  • 10.   Batasan kekebasan pers Amerika sendiri pada prakteknya ditentukan oleh masyarakat Amerika sendiri. Tentunya dengan tidak menghilangkan atau menyingkirkan hak-hak lainya yang dimiliki rakyat (Amandemen pasal 9 UUD Amerika) MA melarang prior restrain: tindakan pemerintah melarang pernyataan sebelum pernyataan itu diucapkan
  • 11. Contoh praktek kebebasan pers  Tahun 1798 Kongres menyetujui diberlakukannya Sedition Act (undang-undang hasutan) yang memungkinkan melakukan pidana terhadap penyebaran tulisan bohong, memalukan dan jahat, terhadap pemerintah Amerika atau salah satu majelis kongres dengan tujuan fitnah dan menghina serta membuat mereka berselisih. Kesulitan muncul manakala Dewan Juri membedakan anatara fitnah dan mencemarkan nama baik dengan kebebasan mengeluarkan pendapat. Akhirnya UU ini dicabut dan pengadilan hanya menghukum pers yg dalam mengeluarkan pendapatnya terbukti telah melakukan perbuatan jahat yg disengaja
  • 12. Oemar Seno Adji    Kebebasan pers ikut ditentukan oleh pengalaman nasional, histori dan ideologi dari masing-masing negara Amerika menghubungkan kebebaan pers dengan free opinion dan free expresion Stalin mengartikan kebebasan pers sebagai kebebasan modal, karir dan borjuis individualis anarkhis
  • 13.   Sensor bertentangan dengan kebeasan pers Meskipun demikian kebebaan pers tidaklah mutlak
  • 14. Donald H Johston Fungsi 1 kebebasan pers: pelayanan terhadap perlindungan publik Hanya pers bebas dan independen yg membuat masyarakat tak hanya kehidupan sekarang namun pula ada tidaknya kegiatan pemerintah: sementara pada sat yg sama pejabat pemerintah diinformasikan tentang opini masyarakat 
  • 15.  Kebebasan pers akan membuat pers dengan mudah menginvestigasi dan memonitor pemerintah demi perlindungan kepentingan umum. Arus informasi dan ide, baik atau buruk, akan mewakili seluruh panangan yg ada. Pers melakukan public service dengan melindungi kepentingan publik lewat pengamatannya pada pemerintah
  • 16.  Fungsi kedua: adanya lembaga pers yg independen. Masyarakat dimungkinkan memiliki lembaga pers. Masyarakat akhirnya memperoleh berita yg beragam
  • 17. Kebebasan Pers tidak mutlak     Ada aturan pidana penyalahgunaan kebebasan pers (abuse of liberty) Sifat pemidanaan kebebasan pers restriktif limitatif Meliputi 7 limitasi berdasarkan Convention on the freedom of Information Amerika memiliki UU privasi
  • 18. Kasus kebebasan pers di Amerika   Newyork Times vs Sullivan: memuat iklan yg menuduh pejabat publik melakukan kekerasan dan tindakan ilegal terhadap pejuang hak2 sipil Berkaitan dengan reckless disregard: tokoh publik mungkin bisa dituntut karena tindakan pencemaran nama baik
  • 19. Public Figure     Pejabat pemerintah: semua pejabat pemerintah terpilih dan pejabat yg diangkat dan mengemban tanggungjawab Kandidat politik: siapa saja yg mencari jabatan publik harus mau mendapat sorotan publik Penggemar publisitas: orang yg mencari pblisitas atau sengaj menarik perhatian masyarakat terhadap dirinya Kritik hanya boleh untuk penampilan publik: mau dipuji=mau dihina
  • 20. 1.National security & public order   Keamanan nasional dan ketertiban umum Mengatur delik penyiaran kabar bohong yg dapat merusak hubungan persahabatan anar bangsa
  • 21.    Pembocoran Rahasia Negara Pasal 112 Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keteranganketerangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
  • 22. Pasal 113  Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar, atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya diancam pidana penjara paling lama empat tahun.  Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga
  • 23. 2.Expresion to war or to national etc   Memidanakan hasutan untuk mengadakan perang atau menimbulkan kebencian ras atau agama (SARA) Menyangkut pasal-pasal kebencian
  • 24. 3.Incitement to violence and crime  Hasutan untuk melakukan kekerasan dan kejahatan
  • 25. 4. Attacks on founders of religion      Serangan terhadap pendiri agama (blasphemy) Pengakuan nabi palsu/kitab suci palsu Penganutan dan penyebaran ateisme Penghinaan terhadap Tuhan Penghalangan dan gangguan terhadap orang beribadat secara upacara keagamaan
  • 26. 5. Public Health and moral   Kesehatan dan kesusilaan Berkaitand dengan aborsi, pornografi
  • 27. 6.Rights, honour and reputation of others    Hak-hak, kehormatan dan nama baik orang lain, yang umumnya memuat delik-delik penghinaan Libel: penghinan secara tertulis Slander: penghinaan secara lisan
  • 28. 7. Fair administration of justice       Umumnya berkaitan dengan delik peradilan (contempt of court) Sub-judice rule: usaha untuk mempengaruhi hasil suatu pemeriksaan peradilan (trial by the press) Disobeying a court order: tidak mematuhi perintah pengadilan Obstructing justice: mengacaukan proses pengadian (menyuap hakim, memalsukan keterangan dll) Misbehaving court: tingkah laku tidak sopan di pengadilan Scandaling the court: perbuatan atau pernyataan ataupun serangan terhadap impartialitas pengadilan,yang dapat dilakukan di luar pengadilan.

Notas del editor

  1. {}