1. Strategi Utama dalam Pengelolaan DAS

3. Ruang Lingkup Pengelolaan DAS
 Pengelolaan lahan / ruang (kawasan
lindung, penyangga, budidaya dan kawasan
khusus).
 Pengelolaan sumberdaya air
(kualitas, kuantitas, distribusi dan
kontinuitas).
 Pengelolaan vegetasi (kawasan hutan dan
kawasan lainnya)

4. Ruang Lingkup Pengelolaan DAS
 Pengembangan sumberdaya buatan
(sarana dan prasarana pengairan)
 Pembinaan / pemberdayaan sumberdaya
manusia
(penyuluhan, pelatihan, permodalan, dll).
 Pengembangan kelembagaan (kelompok
tani, forum-forum, LSM, Tim
Koordinasi, Jejaring kerja, dll).

5.  Penataan ruang dan rencana
pengelolaan
 Rehabilitasi dan pelestarian hutan dan
lahan, perlindungan dan pengaturan
fungsi daerah resapan
 Mencegah dan mengendalikan
pencemaran air dan udara
Strategi Utama dalam Pengelolaan
DAS

6.  Pelestarian dan peningkatan
produktivitas lahan untuk mendukung
kehidupan
 Pelestarian dan peningkatan
produktivitas lahan untuk mendukung
kehidupan
 Pelestarian dan pemulihan hutan
lindung dan kawasan pelestarian alam
Strategi Utama dalam Pengelolaan
DAS

7. Strategi Utama dalam Pengelolaan
DAS
 Peningkatan kemampuan kelembagaan
dengan sasaran :
 Kemampuan SDM aparat dan masyarakat
 Pengembangan basis data yang mendukung
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
 Pengembangan forum
komunikasi, koordinasi, dan kerjasama
pengelolaan
 Penyempurnaan dan penyesuaian
regulasi serta penegakan hukum

8. Otonomi Daerah dan Pengelolaan
DAS
Perlu adanya penyesuaian
regulasi dan mendukung
pengelolaan DAS secara
utuh, yang arealnya lintas wilayah
administratif dan penggunaan
lintas sektor, sehingga
memungkinkan adanya sharing of
benefit and cost diantara populasi
dalam DAS secara adil.

9. Beberapa peraturan yang menunjang adalah :
 UU No. 22 tahun 1999 khususnya padal 87
yang menyatakan bahwa “daerah dapat
mengadakan kerjasama antar daerah dengan
keputusan bersama, daerah apat mengadakan
kerjasama dengan badan lain yang diatur
dengan keputusan bersama kecuali
menyangkut keuangan pemerintahan”.
 PP No. 25 tahun 2000 pada pasal 3 ayat (5)
menyatakan bahwa pedoman
penyelenggaraan pengurusan
erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada
DAS lintas Kabupaten/Kota merupakan
wewenang Propinsi.
Otonomi Daerah dan Pengelolaan
DAS

10. Paradigma Pengelolaan DAS
Secara Partisipatoris
Untuk mencapai hasil-hasil pembangunan
yang berkelanjutan, diperlukan pergeseran
paradigma di bidang pengelolaan DAS yang
bersifat partisipatoris.
Pendekatan partisipatoris harus disertai
perubahan cara pandang terhadap DAS
sebagai sistem hidrologi yang semula
merupakan benda fisik menjadi benda
ekonomi yang memiliki fungsi sosial.

11. Harapan dari pelibatan masyarakat :
 Pelibatan masyarakat setempat dalam
pemilihan, perancangan dan pelaksanaan
serta mengontrol dan mengevaluasi kegiatan
pengelolaan DAS, dapat menjamin
persepsi, pola sikap dan pola berpikir serta
nilai-nilai dan pengetahuan lokal ikut
dipertimbangkan secara penuh.
 Adanya umpan balik yang pada hakekatnya
adalah bagian yang tidak terlepas dari
kegiatan pembangunan keseluruhan.
Paradigma Pengelolaan DAS
Secara Partisipatoris

12. DALAM
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
DAS
 Masyarakat merupakan fokus sentral
dan tujuan akhir pembangunan
 Partisipasi menimbulkan harga diri &
kemampuan pribadi untuk terlibat
dalam proses pengambilan keputusan
penting yang menyangkut masyarakat
 Partisipasi sebagai refleksi hak-hak
demokratis individu

13. DALAM
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
DAS
 Partisipasi merupakan lingkungan
umpan balik arus informasi tentang
sikap, aspirasi, kebutuhan & kondisi
daerah.
 Partisipasi akan memperluas jangkauan
pelayanan pemerintahan
 Partisipasi adalah cara yang efektif
untuk membangun kemampuan
masyarakat dalam pengelolaan
program pembangunan.

14. UPAYA-UPAYA TEKNIS UNTUK
MENDORONG PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM KEGIATAN
PENGELOLAAN DAS
 Pembatasan lingkungan geografis dan
populasi untuk memudahkan identifikasi
masalah dan penentuan kegiatan
 Pertemuan rutin antara
pemerintah, pemimpin lokal, petani dan
wanatani dalam pengambilan keputusan.
 Pelibatan masyarakat dalam penyusunan
program serta evaluasinya

15.  Memberi kesempatan kepada kelompok
masyarakat untuk meningkatkan
pendapatan melalui keterlibatan dalam
pelaksanaan kegiatan.
 Melalui pelatihan teknis partisipasi dan
memanfaatkannya sebagai profesional
dalam pendampingan masyarakat.
 Memfasilitasi pembentukan dan aktivitas
Forum DAS, Forum RHL dan Forum
UPAYA-UPAYA TEKNIS UNTUK
MENDORONG PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM KEGIATAN
PENGELOLAAN DAS

16. Pengembangan Pengelolaan DAS
Secara Partisipatoris
 Identifikasi kelembagaan / stakeholders
yang terkait dengan pengelolaan DAS;
 Perumusan bentuk kemitraan antar pihak
berdasarkan kedudukan/status dan peran
dari masing-masing pihak yang terlibat untuk
setiap bentuk kegiatan;
 Pelibatan lembaga Perguruan Tinggi dan
LSM untuk membantu pengembangan
bentuk kemitraan. PT membantu memahami
masalah, pemecahan masalah dan
perumusan kemitraan yang akan
dikembangkan – LSM membantu
memfasilitasi dan mendampingi dalam

17. Pengembangan Pengelolaan DAS
Secara Partisipatoris
 Agar pengelolaan DAS dapat dilakukan
secara optimal, perlu dilibatkan seluruh
stakeholders (lembaga / instansi /
masyarakat) yang direncanakan secara
terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan dengan DAS
sebagai suatu unit pengelolaan.
 Pelaksanaan pengelolaan DAS perlu
didukung oleh peraturan perundang-
undangan dan sistem pendanaan yang
memungkinkan mekanisme kerjasama yang
baik antar daerah stakeholders, dan antar
sektor, serta adanya pembagian biaya dan

18. Pengembangan Pengelolaan DAS
Secara Partisipatoris
 Aspek kelembagaan dalam pengelolaan
DAS sangat penting untuk ditata sejalan
dengan peraturan dan otonomi daerah agar
koordinasi dan kerjasama antar
lembaga/antar daerah menjadi lebih efektif
dan efisien.
 Partisipasi aktif dan kemitraan dari
masyarakat dan stakeholders dalam
pengelolaan DAS perlu didorong/difasilitasi
oleh pemerintah, perguruan tinggi dan LSM
secara terus menerus.