disampaikan sebagai materi diskusi pada kegiatan Workshop Kebumen di Surakarta tanggal 30 Mei 2023

1. MEMULIAKAN POLITIK
SEBAGAI JALAN PERJUANGAN
DAN PERUBAHAN
Surakarta, 30 Mei 2023

2. ZAINULULUM, S.P., M.E., CFrA
- Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Antikorupsi APIP Jateng
(KEPAK APIP 33)
- Ketua II Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun
Integritas Jawa Tengah (KOMPAK-API JATENG)
Lisensi dan Sertifikasi:
• Asesor Manajemen Tata Kelola IT Pemerintah –
Kementerian KOMINFO (2018)
• Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – LSP LKPP
(2018)
• Penyuluh Anti Korupsi Muda - LSP Komisi
Pemberantasan Korupsi-RI (2020)
• Certified Fraud Auditor (CFrA) – LSP Auditor
Forensik Indonesia (2020)
• Auditor Ahli Madya – Pusbin Jabfung Auditor (2022)
• HP. 0856 4060 4922
• Surel: zainulgrunge@gmail.com
• Twitter: @zainulgrunge
• Slideshare: s.id/slidezainul
Bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang
gelisah, yang memilih menyalakan suluh
daripada mengutuk kegelapan.

3. PENANGANAN TIPIKOR OLEH KPK (2004-2022)

5. This Photos by Unknown Author is licensed under CC BY-NC
Kamu korupsi ya…?
Hloh, kok aku???
Korupsi kie opo tho, Nyet?
Meooong…..
Hasmbuh
…
5

6. DEFINISI
KORUPSI
1.Korupsi adalah suatu perilaku.
2.Ada penyalahgunaan wewenang
dan kekuasaan.
3.Dilakukan untuk mendapatkan
keuntungan pribadi/kelompok.
4.Melanggar hukum/menyimpang
dari norma dan moral.
5.Terjadi/dilakukan di lembaga
pemerintah atau swasta.
ROBERT KLITGAARD

7. DEFINISI
KORUPSI
UU 31 TAHUN 1999
SETIAP ORANG yang secara MELAWAN
HUKUM melakukan PERBUATAN
MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU
ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI
yang dapat MERUGIKAN KEUANGAN
NEGARA ATAU PEREKONOMIAN
NEGARA

8. POWER TENDS TO CORRUPT,
ABSOLUTE POWER CORRUPTS
ABSOLUTELY

9. POLITICS IS ALL ABOUT POWER
POLITICS IS BRIDGING TO VIRTUE

10. KENA OTT BISA MENDADAK SETIAP WAKTU
MENDIDIK AGAR TIDAK KENA OTT BUTUH SEPANJANG WAKTU

11. 11
WOODGROVE
BANK

12. ARTIDJO ALKOSTAR
“Korupsi politik lebih dahsyat dari korupsi biasa. Korupsi politik
adalah pelanggaran atas hak asasi rakyat, dampaknya adalah
terenggutnya hak-hak strategis rakyat. Selain mencederai sistem
demokrasi, korupsi politik akan menurunkan tingkat kepercayaan
publik terhadap partai politik dan Lembaga penyelenggara pemilu”

14. ANTIKORUPSI
semua tindakan, perkataan, atau perbuatan yang
menentang korupsi dan segala macam bentuknya

15. PARADOKS ANTIKORUPSI
JANGAN BERDEBAT, TAPI BERAKSI
Mendebatkan mana yang lebih dahulu diperbaiki, apakah sistemnya
dulu atau orangnya dulu seperti berdebat duluan mana ayam dan
telur
ORANG BAIK
Orang baik tidak akan mengambil kesempatan berbuat korupsi
meskipun ada kesempatan VS sebagus apapun sistem, orang jahat
akan mencari celah untuk korupsi.
SISTEM YANG BAGUS
Dalam sistem yang bagus, orang jahat tidak mempunyai kesempatan
korupsi VS pada sistem yang korup, manusia sebaik malaikat bisa
berubah menjadi sejahat iblis
01
02
03

16. STRATEGI Pemberantasan
Pendidikan dan
Kampanye, Peran
Serta Masyarakat
Menanamkan nilai-
nilai integritas agar
TIDAK INGIN
korupsi
PREEMPTIF
Perbaikan sistem,
koodinasi, supervisi,
monitoring
Mempersempit
kesempatan agar
TIDAK BISA korupsi.
PREVENTIF
Penindakan, OTT,
lidik, sidik, tuntut,
eksekusi
Memberikan efek
jera agar TIDAK
BERANI korupsi
REPRESIF

17. REGULASI Perbaikan Sistem
Implementasi Pendidikan
Antikorupsi di jateng.
Pergub Jateng 10/2019
Pembangunan Budaya
Integritas
Pergub Jateng 76/2018
Implementasi Insersi
Pendidikan Antikorupsi
pada SMA/SMK/SLB
Pergub Jateng 60/2020
Pedoman Pengendalian
Gratifikasi
Pergub Jateng 24/2021

18. REGULASI Perbaikan Sistem
Pendidikan Anti Korupsi
Perbup Kebumen 57/2019
Pedoman Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan
Pemkab Kebumen
Perbup Kebumen 23/2021

19. MCP Pemda sebagai Pelaporan Pencegahan
2023
2022
2021
2017 2019
2018 2020
Pelaporan disampaikan
secara manual (excel form)
Sebagian Pemda
Pelaporan disampaikan secara
online melalui korsupgah.go.id
542 Pemda
Pelaporan disampaikan secara online melalui JAGA.ID
542 Pemda
Program Pencegahan
Korupsi Daerah baru
sebatas Rencana Aksi.
Belum ada fokus area,
indikator, dan subindikator
yang ditetapkan
Penentuan pada area dan
indikator. Dilengkapi dengan
pedoman, standar dok
kelengkapan, dan tata cara
penilaian. Substansi
mendorong regulasi dan tata
kelola pemerintahan umum
Penentuan pada area, indikator,
dan subindikator. Dilengkapi
dengan pedoman, standar dok
kelengkapan, dan tata cara
penilaian. Substansi mendorong
tata kelola, pemberdayaan APIP,
penyelamatan keuangan negara
2016
Pengelolaan
Bersama
MCP dg
Kemendagri
dan BPKP
Penajaman
Substansi;
Pencegahan
Petty
Corruption;
Pilkada
8 Area
48
Indikator
8 Area
44
Indikator
8 Area
38
Indikator
103
Subindikato
r
8 Area
34
Indikator
70
Subindikat
or
8 Area
38
Indikator
88
Subindikat
or
8 Area
30
Indikator
63
Subindika
tor
Rencana
Aksi pada
6 Provinsi
Fokus
pada:
APBD,
PBJ, PTSP,
APIP,
SAMSAT,
TPP

20. FOKUS PEMBERANTASAN KORUPSI DAERAH 2023
Perencanaan dan
Penganggaran
q Pencegahan Penyalahgunaan Anggaran
q Kesesuaian Pokir, Program dan
Kegiatan dg RKPD dan RPJMD
q Pakta Integritas
q Pengawasan Bantuan Pemerintah
q Anggaran Pendidikan, Kesehatan, Dana
Transfer, Dana Desa
q Tidak ada hutang APBD
Pengadaan Barang dan
Jasa
q Lelang Dini
q Pengadaan Langsung
q Konsolidasi Pengadaan
q TKDN & e-Purchasing
q Reviu HPS dan Probity Audit PBJ
Strategis
q Survey Kepuasan Masyarakat
q Vendor Management System
Perizinan Pengawasan APIP
q Ketersediaan RTRW/ RDTR
q Penggunaan sistem online
q Media Publikasi
q Survey Kepuasan Masyarakat
q Optimalisasi PTSP
q TL Kendala Perizinan
q Pengawasan Perizinan dan Non
Perizinan
q Kapasitas dan Anggaran APIP
q Penguatan Kelembagaan APIP
q Objektivitas dan independensi APIP
q PUTT dan PWKKND
q Penanganan Pengaduan
q Reviu Tata Kelola
q Sosialisasi Antikorupsi
Manajemen ASN Optimalisasi Pajak Manajemen BMD Tata Kelola Desa
q Sistem Merit
q Evaluasi Jabatan
q Evaluasi Promosi, Rotasi, Mutasi
q Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan
ASN
q Manajemen Kinerja dan TPP
q Penegakan Kode Etik
q Kepatuhan LHKPN
q Database Pajak
q Inovasi Pajak
q Capaian Peningkatan dan
Penagihan Tunggakan Pajak
q Pengawasan dan Pemeriksaan
Pajak
q Database BMD
q Rekonsiliasi dan Inventarisasi
q Penguasaan Fisik BMD
q Sertifikasi BMD
q Penertiban BMD
q Pakta Integritas dan Sosialisasi
Pemanfaatan BMD
q Pengelolaan APBDes melalui
SISKEUDES
q Konsolidasi APBDes
q Publikasi dan Transparansi
q Database Aset Desa
q Audit Keuangan dan Pembinaan
Desa

21. TERIMAKASIH
#SETIALAHPADAKEBAIKAN
DEMI INDONESIA YANG LEBIH BAIK