kebijakan pengembangan standar SNI

1. Kebijakan Pengembangan SNI
Disampaikan pada:
Workshop Konseptor dan Editor Perumus SNI
Jakarta, 14 Juli 2020

2. Regulasi Standardisasi
dan Penilaian Kesesuian
1. Undang – Undang No.20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian
2. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian
3. Perpres No.4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional
4. Peraturan BSN No.20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN
5. Berbagai peraturan teknis pada pengembangan standar dan peniliaian
kesesuaian (Skema dan Akreditasi)
Catatan: Sebelumnya sistem standardisasi nasional mengacu pada PP 102 tahun 2000
1

3. Tujuan Standardisasi
2
Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing
nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam
perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha,
serta kemampuan inovasi teknologi;
Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga
kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan,
keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi
perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

4. Garis Besar Sistem Standardisasi dan Peniliaian Kesesuaian
(UU No 20 tahun 2014 dan PP 34 thn 2018)
3
LPK
melakukan
kegiatan
PK
akreditasi
LPK
ketertelusuran
hasil PK
perencanaan
SNI
perumusan
SNI
penetapan
SNI
pemeliharaan
SNI
hasil
PK
pembinaan
sistem
informasi
kerjasama
penerapan SNI
secara
sukarela
pemberlakuan
SNI secara
wajib
pengawasan;
evaluasi
efektifitas
bukti
kesesuaian
litbang
kebijakan
nasional

5. Lingkup Standardisasi
4
Rancang
bangun
Transportasi
Perumahan/gedung
Makanan
Pertanian
Kehutanan
Tekstil
Kimia
Keuangan
Ilmu
pengetahuan
Pendidikan
Nasional
Assosiasi
Perusahaan
Individu
Internasional
Tingkatan
Nomenklatur, Simbol
Spesifikasi
Sampling dan inspeksi
Pengujian dan Analisa
Pengelompokan dan klasifikasi
Penyederhanaan, Rasionalisasi
Aturan praktis
Pengemasan dan pelabelan
Bentuk dan kontrak
Subyek
Ref Standardization a New Discipline L. C. Verman

6. Transformasi Kebijakan Pengembangan SNI
5
Percepatan pelaksanaan perumusan SNI
Penguatan monitoring setiap tahapan
perumusan SNI
Mendukung sinergitas kebutuhan industri
dengan program pemerintah
Mengidentifikasi LPK potensial sejak SNI
akan dirumuskan
Sinkronisasi pengembangan standar
internasional (mirroring ISO/IEC/SDO)

7. Peraturan BSN terkait pengembangan SNI
6
PerkaBSN No. 04/2016
Pedoman penulisan SNI
Berlaku mulai tgl
9 Agt 2016
Sedang direvisi
menyesuaikn ISO/IEC Dir.
Part 2
PBSN No. 2 /2018
Pedoman adopsi std &
publikasi int’l menjadi SNI
Berlaku mulai tgl
22 Feb 2018
PBSN No. 3/2018
Pedoman pengembangan SNI
Berlaku mulai tgl
30 Apr 2019
PBSN No. 4/2018
Pedoman pengelolaan
Komtek perumusan SNI
Berlaku mulai tgl 30
Apr 2018 Transisi s/d
30 Apr 2020
PBSN No. 6/2018
Pedoman kaji ulang SNI
Berlaku mulai tgl
4 Mei 2018
PBSN No. 12/2018
Pedoman tata cara penomoran
SNI
Berlaku mulai tgl
27 Des 2018

8. Perumusan SNI
7
Standar adalah persyaratan teknis
atau sesuatu yang dibakukan,
termasuk tata cara dan metode
yang disusun berdasarkan
konsensus semua pihak/
Pemerintah/keputusan
internasional yang terkait dengan
memperhatikan syarat
keselamatan, keamanan,
kesehatan, lingkungan hidup,
perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, pengalaman, serta
perkembangan masa kini dan
masa depan untuk memperoleh
manfaat yang sebesar-besarnya.
(pasal 1, ayat 3)
SNI adalah Standar yang ditetapkan
oleh BSN dan berlaku di wilayah
NKRI (pasal 1, ayat 7)
Perumusan SNI didasarkan pada PNPS (pasal 12, ayat 1)
Perumusan SNI memperhatikan waktu penyelesaian
yang efektif dan efisien
(pasal 12, ayat 2)
SNI dirumuskan memperhatikan ketersediaan sumber
daya, kepentingan nasional, hasil penelitian, inovasi,
dan/atau pengalaman (pasal 13, ayat 1)
Dalam hal terdapat standar internasional, SNI
dirumuskan selaras dengan standar internasional
melalui:
a) adopsi standar internasional dengan
mempertimbangkan kepentingan nasional untuk
menghadapi perdagangan global; atau
b) modifikasi standar internasional disesuaikan dengan
perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis,
kemampuan teknologi, dan kondisi spesifik lain (pasal
13, ayat 2) (UU No.20 Tahun 2014)

9. Perumusan SNI
8
Untuk kepentingan
nasional, SNI dapat
dirumuskan tidak
selaras dengan standar
internasional (pasal 13,
ayat 3)
Dalam melaksanakan
perumusan SNI, BSN
membentuk Komite
Teknis(pasal 14, ayat 3)
(UU No.20 Tahun 2014)
BSN melakukan jajak pendapat atas rancangan SNI
yang dirumuskan oleh Komite teknis
(pasal 15, ayat 1)
Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap
rancangan SNI sebagimana dimaksud pada ayat (1).
(pasal 15, ayat 2)
Masukan seagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
menjadi bahan pertimbangan bagi Komite teknis.
(pasal 15, ayat 3)

10. Prinsip Perumusan SNI
9
Coherence
Development
dimension
Openess
Transparency
Consensus
and impartiality
Effectiveness
and relevance
Adopted from the Decision of the WTO-TBT
Second triennial review
Terbuka bagi siapa saja untuk
berpartisipasi dalam proses perumusan
standar melalui jalur Komite Teknis atau
masyarakat langsung
Prosesnya dapat diikuti
secara transparan melalui
media IT
Pelaksanaannya melalui
konsensus nasional dan tidak
memihak
Standar dibuat sesuai kebutuhan
pasar, hasilnya harus efektif dipakai
untuk fasilitasi perdagangan
SNI dibuat dgn memperhatikan
keberadaan standar
internasional, sebaiknya
harmonis dengan standar
internasional
Memberikan kesempatan
kepada UKM dan daerah
untuk berpartisipasi dalam
perumusan SNI

11. PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR
(PNPS)
10
Kebijakan
nasional
SPK
Perlindungan
konsumen
Kebutuhan
pasar Perkembangan
Standar
Internasional
Kesepakatan
Regional &
Internasional
Kemampuan
IPTEK
Kondisi
flora, fauna
dan LH
Kemampuan
&
kebutuhan
industri DN
Keyakinan
beragama
Budaya &
kearifan
lokal
PNPS
a. Prioritas nasional;
b. Hasil kaji ulang SNI;
c. Kebutuhan SNI
mendesak;

12. Penyusunan kajian usulan PNPS
11
Kebutuhan pengembangan SNI juga perlu memperhatikan:
 Komtek harus memperhatikan dan menjaring masukan dari
pemangku kepentingan;
 Memperhatikan sumber daya serta waktu untuk penyelesaian
perumusan RSNI;
 Kesesuaian usulan dengan lingkup Komtek;
 Potensi duplikasi atau keterkaitan usulan dari Komtek yang berbeda;
 Potensi duplikasi dengan SNI yang telah ada;
 Potensi duplikasi dengan perumusan RSNI yang sedang
dilaksanakan;
 Komtek menunjuk konseptor untuk merumuskan RSNI untuk
menyusun konsep RSNI minimal dalam bentuk outline RSNI.

13. Pengusulan PNPS
12
 Usulan PNPS dapat disampaikan kepada BSN dengan menggunakan formulir usulan
PNPS melalui SISPK (mencakup: konseptor, judul PNPS, ruang lingkup, jenis dan
jalur perumusan, informasi paten, tujuan dan justifikasi kesesuaian program
pemerintah, manfaat standar, rencana penerapan standar terkait regulasi, LPK
potensial dan outline RSNI).
 Apabila Komtek mengusulkan perumusan SNl berseri, maka pengusulan ke BSN
harus disampaikan dalam bentuk rencana standar yang akan menjadi bagian dari
standar berseri tersebut.
 BSN menayangkan usulan PNPS selama 30 hari kalender di website SISPK untuk
mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk
informasi hak paten.
 Apabila PNPS mengandung unsur paten, perumusan SNI dapat dilanjutkan apabila
pemilik hak paten mengijinkan patennya dicantumkan dalam SNI tanpa dikenakan
biaya (menjadi milik publik). Dalam hal ini, pemilik paten harus menandatangani
formulir kesediaan pencantuman paten dalam SNI.

14. Penetapan, perpanjangan
dan pembatalan PNPS
13
 PNPS ditetapkan dengan Keputusan Kepala BSN untuk periode 1 (satu) tahun
sebagai skala prioritas program perumusan SNI.
 Dalam hal proses perumusan SNI yang termasuk dalam PNPS tidak dapat
diselesaikan pada tahun berjalan maka dapat dilakukan perpanjangan pada tahun
berikutnya.
 Perpanjangan PNPS dibatasi hanya 1 (satu) kali perpanjangan.
 Apabila setelah diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali proses perumusan SNI yang
termasuk dalam PNPS tidak juga dapat diselesaikan, maka harus diusulkan kembali
sebagai PNPS baru.
 Jika Komtek tidak dapat menyelesaikan PNPS tersebut pada tahun berjalan maka
dapat mengajukan pembatalan PNPS. PNPS yang sudah dibatalkan dapat diajukan
kembali dengan justifikasi yang jelas.

15. Proses perumusan SNI
14
*) jika berdasarkan rapat pembahasan hasil JP, terdapat perubahan substansi yang besar
(justifikasi dari BSN)
KOMTEK
Drafting
RSNI
Kaji
Ulang
Perencanaan
Drafting/
Ratek/Rakon
E-balloting
Jajak Pendapat Pemeliharaan
MASYARAKAT
Jajak
Pendapat
Jajak
Pendapat
Ulang*)
Usulan
PNPS
BSN
Penetapan
PNPS Verifikasi
SISPK Penetapan (SNI)
RASNI
Publikasi
KKPS
RSNI6
RSNI5*)
RSNI4
Pembahasan
tanggapan
Publikasi
Usulan PNPS
Usulan
PNPS
RSNI1
RSNI2
RSNI3
Abolisi
Publikasi
Usulan abolisi
Kajian
1 2 3
4

16. Tahapan Proses Perumusan SNI
15
Kegiatan perumusan Pelaksana Peserta
Dokumen yang
dihasilkan
Penyusunan konsep (drafting) Konseptor Konseptor RSNI1
Rapat teknis 1) Komtek Konseptor, Komtek, pemangku kepentingan
terkait, BSN dan Tenaga Pengendali Mutu SNI2)
RSNI2
Rapat Konsensus Komtek Konseptor, Komtek, pemangku kepentingan
terkait, BSN dan Tenaga Pengendali Mutu SNI
RSNI3
Jajak pendapat (public enquiry) BSN Pemangku kepentingan 3) data tanggapan
publik 4)
Pembahasan RSNI3 hasil JP 5) BSN Konseptor, Komtek, BSN, dan pemangku
kepentingan
RSNI4
Jajak pendapat ulang (public
enquiry)
BSN Pemangku kepentingan 3) data tanggapan
publik
Pembahasan RSNI4 hasil JP
ulang
BSN Konseptor, Komtek, BSN, dan pemangku
kepentingan
RSNI5 6)
Pembahasan RSNI hasil kaji
ulang
Komtek Komtek, BSN, pemangku kepentingan RSNI6 7)
Penyempurnaan RSNI4/5/6
untuk penetapan
BSN BSN RASNI
Penetapan SNI BSN BSN SNI

17. Pelaksanaan Rapat Teknis
16
>> Rapat Teknis (Ratek):
 RSNI1 bahan rapat teknis sudah disirkulasi
 Dilaksanakan Komtek setelah PNPS ditetapkan
 Memperhatikan pandangan seluruh peserta rapat (konseptor, anggota Komtek,
sekretariat Komtek dan pemangku kepentingan lain)
 Bisa mengundang pakar jika diperlukan
 Dapat hadir Tenaga Pengendali Mutu SNI
 Menginformasikan pelaksanaan rapat teknis kepada BSN.
 Substansi pembahasan dicatat secara lengkap dalam notulen, berita acara dan daftar
hadir
 RSNI2 hasil pembahasan dan dokumen terkait dikirimkan ke BSN (soft copy)
 Apabila terjadi perubahan jalur perumusan SNI (amendemen, ralat, dan revisi serta
adopsi identik dan modifikasi) harus diberitahukan kepada BSN

18. Pelaksanaan Rapat Konsensus
17
>> Rapat Konsensus (Rakon):
 RSNI2 bahan rapat konsensus sudah disirkulasi
 Pembahasan substansi telah diselesaikan pada saat ratek
 Harus dihadiri oleh Tenaga Pengendali Mutu SNI
 Rapat konsensus dinyatakan sah (valid) apabila rapat mencapai kuorum (2/3
anggota Komtek dan semua pihak terwakili)
 Dapat dilakukan teleconference, untuk penghitungan kuorum (hadir fisik min. 50 %
anggota Komtek)
 Seluruh substansi pembahasan rapat konsensus harus dicatat secara lengkap,
akurat, mudah dibaca dan dimengerti dalam notulen, berita acara dan daftar hadir
 Dokumen hasil rapat konsensus (RSNI3) bersifat final (tanpa perubahan subtansi
dan perubahan editorial).
 Dokumen asli RSNI2 yang memuat catatan-catatan kesepakatan rapat
ditandatangani sekurang-kurangnya oleh pimpinan rapat dan sekretaris
 Finalisasi dokumen RSNI3 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah rakon

19. Perkiraan Waktu Pengusulan PNPS
18
Bulan ke 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Tahapan
- Usulan PNPS tahun berikut
- Publikasi 30 hari PNPS ke masyarakat
- KKPS untuk PNPS tahun berikut
- Penetapan PNPS tahun berjalan
- Usulan PNPS (perubahan)
- Publikasi 30 hari PNPS (perubahan)
ke masyarakat (web SISPK)
- KKPS untuk PNPS (perubahan) tahun
berjalan dan penetapan PNPS (perubahan)

20. Waktu perumusan SNI jalur normal
19
Bulan ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tahapan Ratek dan Rakon JP
-Rapat teknis dan Rapat konsensus
-Penyelesaian dokumen RSNI3
-Jajak Pendapat di SISPK
-Kompilasi hasil Jajak Pendapat dan
pembahasan dokumen hasil Jajak Pendapat
-Penyelesaian dokumen RASNI untuk proses
penetapan
-Proses Penetapan dan publikasi SNI

21. Waktu perumusan SNI adopsi
20
Bulan ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahapan Ratek dan Rakon
- Rapat teknis dan Rapat konsensus
- Penyelesaian dokumen RSNI3
- Jajak Pendapat melalui SISPK
- Kompilasi hasil Jajak Pendapat
- Penyelesaian dokumen RASNI untuk proses
penetapan
- Proses penetapan dan publikasi SNI
Adopsi identik metode republication-reprint

22. Waktu perumusan SNI adopsi
21
Bulan ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tahapan Ratek dan Rakon JP
- Rapat teknis dan Rapat konsensus
- Penyelesaian dokumen RSNI3
- Jajak Pendapat di SISPK
- Kompilasi hasil Jajak Pendapat dan
pembahasan dokumen hasil Jajak
Pendapat
- Penyelesaian dokumen RASNI untuk
proses penetapan
- Proses Penetapan dan publikasi SNI
Adopsi identik metode terjemahan

23. Waktu perumusan SNI jalur mendesak
22
Bulan ke 1 2 3 4
Tahapan
Ratek
dan
Rakon
JP
- Rapat teknis dan Rapat konsensus
- Penyelesaian dokumen RSNI3
- Jajak Pendapat di SISPK 20 (dua puluh) hari
kalender, kompilasi hasil Jajak Pendapat dan
penyelesaian dokumen RASNI untuk proses
penetapan 10 (sepuluh) hari kalender
- Proses penetapan dan publikasi SNI
 Kriteria standar yang dapat diajukan melalui prosedur keperluan mendesak mencakup:
a) Keadaan luar biasa;
b) Bencana alam; atau
c) Kepentingan nasional, antara lain:
1. Perintah peraturan perundang-undangan;
2. Instruksi Presiden; atau
3. Program prioritas K/L dikuatkan dengan usulan dari pejabat minimal setingkat Eselon I

24. Waktu perumusan SNI amendemen
23
Bulan ke 1 2 3 4 5
Tahapan
Ratek
dan
Rakon
- Rapat teknis dan Rapat konsensus
- Penyelesaian dokumen RSNI3
- Jajak Pendapat di SISPK
- Kompilasi hasil Jajak Pendapat dan
penyelesaian dokumen RASNI untuk
proses penetapan
- Proses penetapan dan publikasi SNI

25. Waktu perumusan SNI ralat
24
Bulan ke 1 2
Tahapan
- Penyelesaian dokumen RASNI untuk proses penetapan
- Proses penetapan dan publikasi SNI

26. Komite Teknis Perumusan SNI
25
PAKAR DAN/ATAU AKADEMISI
KONSENSUS ANTAR
PEMANGKU KEPENTINGAN
PELAKU USAHA DAN/ATAU
ASOSIASI TERKAIT
KONSUMEN DAN/ATAU
ASOSIASI TERKAIT
PEMERINTAH

27. Ruang Lingkup Komite Teknis
26
 4.4 Ruang lingkup Komite Teknis ditetapkan oleh BSN dan sedapat
mungkin mengacu pada ruang lingkup Technical Committee
(TC)/Subcommittee (SC) yang dikembangkan oleh organisasi
standardisasi internasional atau SDO yang relevan. Komite Teknis tidak
boleh mengambil:
a. Sebagian ruang lingkup dari TC yang tidak memiliki SC; atau
b. Sebagian ruang lingkup dari SC.
 4.5 Ruang lingkup Komite Teknis mendeskripsikan suatu narasi tentang
lingkup standar yang dapat disusun/dirumuskan beserta batasan-batasan
terhadap lingkup standar yang tidak masuk dalam lingkup perumusan
Komite Teknis tersebut.
(PBSN No. 4/2018)

28. Tugas dan tanggung jawab Komite Teknis
a) Menyusun dan mengusulkan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)
b) Menetapkan konseptor dan editor RSNI.
c) Melaksanakan PNPS yang ditetapkan oleh BSN .
d) Melaksanakan Pemeliharaan SNI sesuai ketentuan yang berlaku.
e) Menyusun dan merumuskan tanggapan Indonesia terhadap draf standar
internasional dan dokumen lain yang terkait pengembangan standar internasional
f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BSN dalam rangka pengembangan
standar nasional dan internasional sesuai kepentingan nasional.
g) Melaksanakan evaluasi program kerja dan partisipasi anggota Komite Teknis.
h) Menyusun laporan akhir tahun kinerja Komite Teknis.
(PBSN No. 4/2018)
27

29. Organisasi Komite Teknis
28
 Jumlah anggota termasuk ketua, wakil ketua (bila ada) dan sekretaris Komite Teknis
minimal sembilan (9) orang dan maksimal lima belas (15) orang dengan jumlah
anggota Komite Teknis harus ganjil dan tidak boleh mendominasi (melampaui
50 %) dari salah satu unsur pemangku kepentingan.
 Keahlian dari anggota Komite Teknis harus dapat mencakup mang lingkup Komite
Teknis.
 Ketua atau wakil ketua Komite Teknis masing-masing dapat merangkap maksimal
dua (2) Komite Teknis.
 Sekretaris suatu Komite Teknis dapat merangkap sebagai sekretaris Komite Teknis
lain, maksimal tiga (3) Komite Teknis.

30. Kaji ulang SNI
29
Istilah-istilah dalam kaji ulang:
 Kaji Ulang: Kegiatan pengecekan isi dan format SNI untuk ditetapkan kembali,
diubah, atau diabolisi dalam rangka menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan
nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan,
inovasi dan teknologi; menilai kelayakan dan kekiniannya, serta menyesuaikan
dengan ketentuan penulisan SNI.
 Menetapkan kembali SNI: Penetapan kembali SNI tanpa perubahan substansi dan
perubahan editorial didasarkan pada hasil kaji ulang bahwa substansi dan editorial
SNI tersebut masih relevan, tidak memerlukan pemutakhiran substansi maupun
revisi editorial.
 Abolisi: Pencabutan SNI didasarkan pada hasil kaji ulang bahwa substansi SNI
tersebut tidak dapat diterapkan terhadap barang, jasa, proses, sistem dan/atau
personel yang diatur dengan ketentuan di dalam SNI tersebut.
 Revisi: Memasukkan semua perubahan yang diperlukan pada substansi SNI.
 Amendemen: Penambahan atau penghapusan sebagian kecil dari isi SNI
dikarenakan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alasan
logis.
 Ralat (corr): Tindakan perbaikan atau pembetulan yang bersifat editorial pada
bagian tertentu dari isi SNI karena adanya kesalahan.

31. Urgensi Kaji ulang SNI
30
Introduction
Phase
Growth
Phase
Maturity
Phase
Decline
Phase
Time
Utilization
&
Economic
Impact
Promotion
Market
Acceptance
Loosing Value
(Out-of Date)
Seperti setiap produk baru, suatu standar nasional baru pada awalnya harus
diintroduksikan ke pasar. Pemanfaatan standar tersebut akan terus
meningkat tergantung pada keberterimaan dan manfaatnya. Semakin tinggi
keberterimaan dan manfaat dari suatu standar akan menimbulkan dampak
ekonomi yang semakin besar pula. Pada akhirnya suatu standar akan
ketinggalan jaman dan kehilangan nilainya.

32. Kebijakan Kaji ulang SNI
31
Kebijakan
1 kali dalam 5 tahun setelah
ditetapkan
Kaji ulang SNI dilakukan
terhadap
Kaji ulang dapat diusulkan
oleh pemangku kepentingan
kepada BSN.
BSN melihat kesesuaian
lingkup SNI dengan Komite
Teknis
 Perlu perubahan untuk
kepentingan nasional dan
kebutuhan pasar;
 Perlu perubahan karena
perkembangan ilmu
pengetahuan, inovasi,
dan teknologi;
 Perlu perubahan karena
aspek keamanan,
kesehatan, keselamatan
dan fungsi pelestarian
lingkungan;
 Ada perubahan acuan SNI
adopsi standar
internasional

33. Hasil Kaji ulang SNI
32
Usulan revisi SNI sebagai usulan PNPS
 Usulan abolisi kepada BSN
 Penayangan selama 1 bulan di website
BSN untuk menjaring tanggapan,
apabila tidak ada keberatan dari
stakeholder, akan ditindaklanjuti
dengan penerbitan SK abolisi SNI
Menetapkan
kembali SNI
Mengabolisi SNI
Merubah SNI
Revisi
Amendemen
Ralat (corr)
Usulan amendemen SNI sebagai usulan PNPS
Usulan ralat SNI kepada BSN disertai
dokumen pendukung
Usulan penetapan
kembali disertai
dokumen RSNI6 dalam
bentuk soft copy.

34. 33