Dokumen tersebut membahas pengelolaan limbah non-B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, mencakup ruang lingkup, jenis limbah non-B3, persyaratan pengelolaan meliputi pengurangan, penyimpanan, pemanfaatan, penimbunan, dan pelaporan limbah non-B3.

1. plb3.menlhk.go.id ditjen.pslb3_klhk DITJEN PSLB3 KLHK
SOSIALISASI PP 22 / 2021
PENGELOLAN LIMBAH NON B3
Ir. Edy PURWANTO M BAKRI MAS
KASUBDIT PERTAMBANGAN ENERGI MINYAK DAN GAS
DIREKTORAT PENILAIAN KINERJA PLB3 DAN PLNB3 DITJEND PSLB3
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2. PENGELOLAAN LIMBAH Non-B3

3. Ruang Lingkup
Pengelolaan
Limbah nonB3
(Pasal 450 – 470)
a. pengurangan Limbah nonB3;
b. penyimpanan Limbah nonB3;
c. pemanfaatan Limbah nonB3;
d. penimbunan Limbah nonB3;
e. perpindahan lintas batas Limbah
nonB3;
f. penanggulangan Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup dan
Pemulihan Fungsi Lingkungan
Hidup; dan
g. pelaporan.

4. Pengelolaan Limbah nonB3
Pengelolaan Limbah nonB3 dilakukan terhadap :
 Limbah nonB3 TERDAFTAR
 Limbah nonB3 KHUSUS
termuat dalam daftar Limbah nonB3 yang
tercantum dalam Lampiran XIV
Limbah B3 yang dikecualikan dari Limbah B3
berdasarkan penetapan pengecualian dari
Pengelolaan Limbah B3 dari sumber spesifik
Sesuai yang tertuang dalam
penetapan pengecualian
Limbah B30
Sesuai persyaratan teknis
Pengelolaan Limbah nonB3
Rincian pengelolaan Limbah nonB3
yang termuat dalam Persetujuan
Lingkungan :
a. identitas Limbah nonB3;
b. bentuk Limbah nonB3;
c. sumber Limbah nonB3;
d. jumlah Limbah nonB3 yang dihasilkan setiap bulan; dan
e. jenis pengelolaan Limbah nonB3.
Dalam hal pelaksanaan
Usaha dan/atau Kegiatan
menghasilkan Limbah nonB3
baru yang tidak termuat
dalam Persetujuan
Lingkungan, penghasil
Limbah nonB3 melakukan
perubahan Persetujuan
Lingkungan

5. Pengelolaan
Limbah
nonB3
terhadap
Limbah
nonB3
terdaftar
MELIPUTI :
1. pengurangan Limbah nonB3;
2. penyimpanan Limbah nonB3;
3. pemanfaatan Limbah nonB3;
4. penimbunan Limbah nonB3;
5. perpindahan lintas batas Limbah
nonB3;
6. Penanggulangan Pencemaran
Lingkungan Hidup dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup
dan pemulihan fungsi
Lingkungan Hidup; dan
7. pelaporan.
a. Dumping (pembuangan)
Limbah nonB3 tanpa Persetujuan
dari Pemerintah Pusat;
b. pembakaran secara terbuka
(open burning);
c. pencampuran Limbah nonB3
dengan Limbah B3; dan
d. melakukan penimbunan Limbah
nonB3 di fasilitas tempat
pemrosesan akhir.
DILARANG melakukan
Setiap Orang yang menghasilkan Limbah nonB3, yang melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup
dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:
 Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

6. Pengajuan
PL Pengajuan Uji AMDAL atau UKL-UPL,
kepada Menteri, Gubernur, atau
Bupati/Walikota sesuai kewenangan
penerbitan Perizinan Berusaha sesuai
sektor
(Salah satunya menguji Rincian
Pengelolaan Limbah nonB3:
1. Pengurangan Limbah nonB3
2. Penyimpanan Limbah nonB3
3. Pemanfaatan Limbah nonB3
4. Penimbunan Limbah nonB3
Terbit Persetujuan Lingkungan
oleh Menteri, Gubernur, atau
Bupati/Walikota sesuai kewenangan
penerbitan Perizinan Berusaha sesuai
sektor (Lihat RPP NSPK)
Terbit Perizinan Berusaha
oleh Menteri, Gubernur, atau
Bupati/Walikota sesuai kewenangan
penerbitan Perizinan Berusaha
sesuai sektor (Lihat RPP NSPK)
PENGELOLAAN LIMBAH NON B3
PENGHASIL
Penghasil
Limbah B3
OSS

7. Daftar
Limbah
nonB3
(Lampiran XIV)
Kode
Limbah
Jenis Limbah
nonB3
Sumber Limbah nonB3
N101 Slag Besi/Baja
(Steel Slag)
Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja
N102 Slag nikel (slag
nickel)
Proses peleburan bijih nikel, yang menggunakan
teknologi selain teknologi induction furnace atau kupola.
N103 Mill scale Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja
dengan menggunakan teknologi selain teknologi
induction furnace/kupola
N104 Debu EAF Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja
dengan menggunakan teknologi electric arc furnace
(EAF)
N105 PS ball Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja
dengan menggunakan teknologi selain teknologi
induction furnace atau kupola.
N106 Fly ash Proses pembakaran batubara pada fasilitas
pembangkitan listrik tenaga uap PLTU, atau dari kegiatan
lain yang menggunakan teknologi selain stoker Boiler
N107 Bottom ash Proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, atau
dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain
stoker Boiler
N108 Spent bleaching
earth
Proses industri oleochemical dan/atau pengolahan
minyak hewani atau nabati yang menghasilkan SBE hasil
ekstraksi dengan kandungan minyak di bawah 3 %
N109 Pasir foundry (sand
foundry)
Proses casting logam dengan penggunaan pelarut
dengan titik nyala diatas 600C

8.  izin lingkungan, izin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup,
rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen
Lingkungan Hidup yang telah mendapat
persetujuan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan
tetap berlaku dan menjadi persyaratan
serta termuat dalam Perizinan Berusaha
atau Persetujuan Pemerintah;
KETENTUAN PERALIHAN
 penilaian Amdal, atau pemeriksaan
Formulir UKL-UPL dan pengajuan izin
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang sedang
dalam proses, dilanjutkan sampai
dengan terbitnya Persetujuan
Lingkungan;

9. SANGSI PASCA PP 22 TAHUN 2021
• SANGSI YANG TELAH DIPUTUSKAN DAN SEDANG BERJALAN
PASCA PP 22 TAHUN 2021 TETAP BERLAKU DAN HARUS DI PATUHI
• TAPI APABILA LIMBAHNYA MASUK DAFTAR LB3 TERDAFTAR
PENGELOLAANNYA TIDAK LAGI DENGAN PRINSIP PLB3

10. Rancangan permen lh tentang
Pengelolaan Limbah nonB3
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2021

11. Amanat
Pengelolaan
Limbah non B3
yang diatur dalam
Permen
(Pasal 470 PP 21/2021)
1. persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah
nonB3;
2. tata cara Pemanfaatan Limbah nonB3;
3. tata cara Penimbunan Limbah nonB3;
4. penanggulangan Pencemaran Lingkungan
Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
dan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

12. LIMBAH
Limbah B3
pada daftar
Lampiran IX
Pengelolaan Limbah
nonB3
• Tidak memerlukan
Persetujuan Teknis
• Standar pengelolaan
tercantum dalam
Persetujuan
Lingkungan/SK
Pengecualian Menteri
Pengelolaan Limbah B3
• Memerlukan
Persetujuan Teknis
• Pertek terintegrasi
dengan
Persetujuan
Lingkungan
Setiap Orang yang
menghasilkan Limbah wajib
melakukan pengelolaan
limbah yang dihasilkannya.
Limbah nonB3 pada
Lampiran XIV
(9 Jenis Limbah) yang
semula Limbah B3
Spesifik Khusus)
Limbah nonB3 dari
Pengecualian
Limbah B3
per Pelaku Usaha
(Uji Karakteristik)
Pengelolaan Limbah B3 dan
Pengelolaan Limbah nonB3

13. PENGECUALIAN LIMBAH B3
Pengecualian Limbah B3 adalah limbah – limbah dari daftar limbah sumber spesifik
yang tercantum didalam Lampiran IX PP 22/2021 pada Tabel 3 dan 4, dapat
dikecualikan dari pengelolaan Limbah B3 setelah tim ahli mengevaluasi Kerangka
Acuan dan/ atau Uji Karakteristik Limbah B3 yang diajukan oleh penghasil limbah B3
dan merekomendasikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Limbah Non B3.
PENETAPAN LIMBAH B3 SEBAGAI
PRODUK SAMPING
Produk Samping adalah produk sekunder yang dihasilkan dari suatu proses
industri yang terintegrasi dengan proses yang menghasilkan produk utama
bersifat pasti, dapat digunakan secara langsung tanpa proses lebih lanjut dan
memenuhi syarat dan/atau standar produk.

14. Alur Permohonan
Penetapan Status Limbah
Permohonan
Pengecualian
Limbah B3
Pengecualian
Limbah B3 sebagai
produk samping
Evaluasi Tim Ahli
Limbah B3
SK Menteri
Penanganan sebagai
Produk, a.l:
• Dikemas dengan mencantumkan
kode produk samping
• Teregistrasi di K/L terkait
Pengecualian Limbah
dari Pengelolaan
Limbah B3 (umum)
Tabel 3 dan 4
(PP 22/2021)
PROSEDUR 1
Evaluasi Tim Ahli
Limbah B3
KERANGKA ACUAN (KA)
a. Tujuan pengecualian
b.Dekripsi proses produksi
c. Rencana Sampling (metode dan
lab yang digunakan
d.Rencana pengelolaan sebagai
limbah non B3
• Tanpa uji karakteristik
• Siklus tertutup
• SNI terpenuhi
Validasi
Kelengkapan
dokumen
Rekomendasi
Tim Ahli
Tahap 1
Evaluasi Tim Ahli
Limbah B3
Persetujuan
KA
Tahap 2
Validasi
Kelengkapan
dokumen
PROSEDUR 2
Keterangan:
1. Validasi oleh
Sekretariat Tim Ahli
Limbah B3
2. Persetujuan KA oleh
Dirjen PSLB3
Pemohon melakukan
uji karakteristik
(berdasarkan KA)
SK Menteri
Rekomendasi
Tim Ahli
a. Sertifikat hasil uji
karakteristik
b. Dokumen Sistem Kontrol
Mutu dan Jaminan Mutu
c. Dokumentasi Sampling
Permohonan berupa
Kerangka Acuan (KA)
Dikelola sebagai
limbah Non B3
sesuai rencana
yang disampaikan
1
2

15. PENJELASAN LIMBAH nonB3
• Limbah nonB3 adalah Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang
selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan
yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
• Pengelolaan Limbah nonB3
➮Dalam PP 22 Tahun 2021: BAB VII (Pasal 450 - Pasal 470)
➮Tercantum dalam Persetujuan Lingkungan
PENGELOLAAN
LIMBAH
nonB3
Limbah nonB3 Khusus :
merupakan Limbah B3 yang
dikecualikan dari Limbah B3
berdasarkan penetapan
pengecualian dari pengelolaan
Limbah B3 dari Sumber
Spesifik
LIMBAH nonB3
LIMBAH nonB3 Terdaftar
Limbah nonB3 Terdaftar : pada
lampiran XIV Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun
2021 dengan kode N101 - N109
LIMBAH nonB3 Khusus

16. PENGELOLAAN LIMBAH nonB3 TERDAFTAR … (1)
PENGELOLAAN
LIMBAH
nonB3
• Penggilingan
• Pencacahan
• Pemadatan
• Termal
• IPTEK
PENGURANGAN
Sebelum
dihasilkan
Setelah
dihasilkan
• Modifikasi
Proses
• Teknologi ramah
lingkungan
Memenuhi Baku
Mutu Lingkungan :
• Air Limbah
• Emisi Udara
PENYIMPANAN
Fasilitas :
• Bangunan
• Silo
• Waste Pile
• Waste Inpoundment
• IPTEK
Persyaratan :
1. Kriteria Lokasi
2. Kriteria Desain
3. Kapasitas Penyimpanan
Pengemasan :
1. Tidak Bocor
2. Tidak Berkarat
3. Tidak Rusak
Pelabelan, berisi informasi :
1. Identitas Penghasil
2. Kode Limbah
3. Jumlah Limbah
4. Tanggal disimpan
Syarat Lokasi :
1. Bebas Banjir
2. Jarak Aman
3. Loaksi di area
Pengasil
4. SOP
5. Dapat
dilakukan
rekayasa
teknologi
PENIMBUNAN
Fasilitas Penimbunan :
1. Penimbusan Akhir
2. Penempatan di area bekas
tambang
3. Bendungan
4. IPTEK
Syarat Fasilitas :
1. Lokasi
2. Desain Kontruksi
3. Sarana dan Prasana pendukung kontruksi
4. Sarana Pemantauan lingkungan
Khusus Penimbusan Akhir :
1. Wajib uji paint filter
2. Dilakukan Pre-treatment berupa solidifikasi
dan/ atau stabilisasi
Pengelolaan Limbah nonB3 Terdaftar :
1. PENGURANGAN
2. PENYIMPANAN
3. PEMANFAATAN
4. PENIMBUNAN

17. PENGELOLAAN LIMBAH nonB3 TERDAFTAR … (2)
PENGELOLAAN
LIMBAH
nonB3
PEMANFAATAN
Substitusi Bahan Baku Substitusi Sumber Energi Bahan Baku Produk Samping IPTEK
• Bahan Baku Kontruksi
• Industri semen
• Pemadatan tanah
• Pemanfaatan lainnya
Memenuhi Standar
Produk :
1. SNI
2. Standar yang
ditetapkan
pemerintah
3. Standar Internasional
Memenuhi persyaratan
Total Konsentrasi zat
pencemar
Memenuhi baku mutu
lingkungan :
1. Baku Mutu Emisi
2. BakuMutu Air Limbah
Dilakukan sendiri oleh penghasil
1. pembuatan produk
kertas, low grade paper,
dan kertas chipboard;
2. pembuatan base oil dan
bahan bakar minyak;
3. peleburan logam;
4. pembuatan produk
berbahan dasar logam,
kertas, plastik, dan
kaca;
5. pembuatan pembenah
tanah
Memenuhi Standar Produk :
1. SNI
2. Standar yang ditetapkan
pemerintah
3. Standar Internasional
harus memenuhi ketentuan:
1. adihasilkan dari proses
industri yang terintegrasi
dengan proses utama
sebagai produk sekunder;
2. penggunaannya bersifat
pasti;
3. kualitas produk yang
dihasilkan bersifat
konsisten; dan
4. memenuhi syarat
dan/atau standar produk
Dilakukan oleh Pihak Ketiga
- Tidak wajib memiliki Perizinan Berusaha
- Rincian dan tujuan pemanfaatan harus termuat
dalam persetujuan lingkungan penghasil
Kajian

18. PENANGGULANGAN PENCEMARAN dan/atau KERUSAKAN
dan PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP
KLARIFIKASI STATUS LIMBAH
1. Mengajukan Permohonan Klarifikasi,
dilengkapi :
 Fotokopy Izin Lingkungan
 Flow Proses Produksi
 Bahan Baku yang Digunakan
 Flow Proses Dihasilkannya Limbah
 Uji Laboratorium
2. Rapat Teknis
 Pemohon Menyampaikan Presentasi
Proses Produksi dan Proses
Dihasilkannya Limbah
3. Verifikasi Lapangan
 Identifikasi proses dihasilkan limbah
dan sumber limbah yang dikelola di
instalasi pengelolaan lmbah cair (IPAL)
4. Surat Klarifikasi
 Menyatakan dikategorikan Limbah B3
sebagaimana Lampiran IX PP 22/2021
atau Limbah Tidak Dikategorikan
sebagai Limbah B3
PENGELOLAAN
LIMBAH
nonB3
X
PERPINDAHAN LINTAS BATAS
LIMBAH NON B3
• Dapat dilakukan Ekspor Limbah nonB3
• Jika negara negara penerima meminta notifikasi,
maka dilakukan sesuai prosedur Konvensi Basel
• Mengajukan permohonan notifikasi ke KLHK
• Dilarang mengimpor limbah nonB3 jika tidak
• diatur melaui PUU

19. P E L A P O R A N
PELAPORAN
• 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
• Disampaikan Kepada Menteri, Gubernur
& Bupati/Walikota
Laporan Memuat :
- Nama Limbah B3 (sesuai SLO)
- Jumlah Limbah nonB3
- Waktu penyimpanan Limbah nonB3
- Jenis kegiatan pengelolaan Limbah B3
dan LNB3
PENGELOLAAN
LIMBAH
nonB3
Dalam hal pengelolaan Limbah nonB3,
maka setiap orang dilarang melakukan :
1. Dumping (pembuangan) Limbah
nonB3 tanpa persetujuan dari
Pemerintah Pusat
2. Pembakaran secara terbuka
(open burning)
3. Pencampuran Limbah nonB3 dengan
B3 dan/atau Limbah B3
4. penimbunan Limbah nonB3 di
fasilitas tempat pemrosesan akhir
(TPA) sampah.
PELARANGAN

20. Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
 Menteri, gubernur, atau bupati/wali
kota sesuai dengan kewenangannya
menyediakan informasi melalui Sistem
Informasi Lingkungan Hidup;
 Sistem Informasi Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikembangkan terintegrasi secara
elektronik yang terdiri atas sistem
informasi :
a. dokumen Lingkungan Hidup;
b. pelaporan Persetujuan
Lingkungan;
c. status Lingkungan Hidup;
d. Pengelolaan Limbah B3;
e. peta rawan lingkungan;
f. pengawasan dan penerapan
Sanksi Administratif; dan
g. informasi Lingkungan Hidup
lainnya.
paling sedikit meliputi informasi pelaksanaan
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan:
① kinerja Pengelolaan Limbah B3;
② penanggulangan kedaruratan Limbah
B3 dan Limbah nonB3; dan
③ pemulihan fungsi Lingkungan Hidup
akibat terkontaminasi Limbah B3.
Sistem informasi pelaporan Persetujuan Lingkungan
Diterapkan kepada Setiap penanggungjawab
Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
Amdal atau UKL-UPL.
Laporan yang disampaikan meliputi :
a. pengendalian Pencemaran Air;
b. pengendalian Pencemaran Udara;
c. pengelolaan Limbah B3;
d. pengendalian kerusakan lingkungan; dan
e. substansi lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

21. Pembinaan & Pengawasan
Menteri melakukan pembinaan kepada :
a. gubernur;
b. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
c. pejabat pengendali Dampak Lingkungan;
d. penyuluh Lingkungan Hidup;
e. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
f. lembaga sertifikasi kompetensi Amdal;
g. lembaga pelatihan kompetensi Amdal;
h. lembaga penyedia jasa penyusunan
dokumen Amdal;
i. penyusun Amdal perorangan;
j. penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan; dan/atau
k. masyarakat.
PEMBINAAN dilakukan terkait :
a. Perizinan Berusaha dan Persetujuan
Pemerintah;
b. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu
Air;
c. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu
Udara;
d. Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Laut;
e. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
f. muatan teknis lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan.

22. Pembinaan
a. pemberian norma, standar, prosedur,
dan kriteria;
b. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah;
c. evaluasi kinerja penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan;
d. diseminasi peraturan perundang-
undangan;
e. bimbingan teknis;
f. pendidikan dan pelatihan;
g. bantuan sarana dan prasarana;
h. program percontohan;
i. forum bimbingan dan/atau konsultasi
teknis;
j. penyuluhan;
k. penelitian;
l. pengembangan;
m. pemberian penghargaan; dan/atau
n. bentuk lainnya sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Pembinaan dilakukan melalui
a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja
Perusahaan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. pemerintah kabupaten/kota melalui Program
Adipura;
c. individu dan kelompok/lembaga masyarakat melalui
Penghargaan Kalpataru;
d. sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan
melalui program Adiwiyata; dan/atau
e. bentuk penghargaan lain dalam peningkatan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Penghargaan diberikan kepada :

23. Pengawasan
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota
wajib melakukan pengawasan
terhadap ketaatan penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan atas
ketentuan yang ditetapkan dalam
Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah terkait Persetujuan
Lingkungan dan peraturan perundang-
undangan di bidang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
“Wajib”
Pengawasan dilakukan berdasarkan
norma, standar, prosedur, dan kriteria
yang ditetapkan oleh Menteri
P E N G A W A S A N
berwenang melakukan pengawasan terhadap
ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
a. Perizinan
Berusaha terkait
Persetujuan
Lingkungan yang
diterbitkan oleh
Pemerintah; atau
b. Persetujuan
Pemerintah
terkait
Persetujuan
Lingkungan yang
diterbitkan oleh
Pemerintah.
a. Perizinan
Berusaha terkait
Persetujuan
Lingkungan yang
diterbitkan oleh
Pem Prov; atau
b. Persetujuan
Pemerintah terkait
Persetujuan
Lingkungan yang
diterbitkan oleh
Pem Prov.
a. Perizinan Berusaha
terkait Persetujuan
Lingkungan yang
diterbitkan oleh Pem
Kab/Kota; atau
b. Persetujuan
Pemerintah terkait
Persetujuan
Lingkungan yang
diterbitkan oleh Pem
Kab/Kota.
Dalam hal Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan
mensyaratkan SLO dan belum diterbitkan, Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan pengawasan
terhadap kewajiban lainnya dalam
Persetujuan Lingkungan

24.  Pada saat PP ini mulai berlaku PP 101/2014
(Lembaran Negara RI No 5617) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku;
 Seluruh keputusan Sanksi Administratif yang telah
diterbitkan tetap berlaku sampai dengan
dipenuhinya kewajiban pengenaan Sanksi
Administratif; dan
 Penurunan kandungan hidrokarbon pada Limbah
B3 berupa serbuk bor yang akan di dumping ke
laut dari hasil pemboran kegiatan eksplorasi
dan/atau eksploitasi di laut yang menggunakan
lumpur bor berbahan dasar sintetis (synthetic-
based mud) dari paling tinggi 5% (lima persen)
menjadi 0% (nol persen) dilakukan paling lambat
sampai dengan 31 Desember 2024.
KETENTUAN PENUTUP
 Pada saat PP ini mulai berlaku,
semua peraturan perundang-
undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari
PP101/ 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor
333, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5617), masih tetap
berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum
diganti dengan peraturan yang
baru berdasarkan PP ini;

25.  Pada saat PP ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dana
penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang telah ada
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah ini;
 Dengan mempertimbangkan prioritas nasional, kesiapan kelembagaan,
mekanisme dan sistem pendukung, penerapan kewajiban dana
penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan
paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini;
 Pada saat PP ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang pengawasan dan Sanksi Administratif disesuaikan
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
KETENTUAN PENUTUP

26. ditjen.pslb3_klhk
pslb3.menlhk.go.id DITJEN PSLB3 KLHK
Terimakasih

27. TERIMA KASIH

28. Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan
Limbah Non B3
Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun
dan Berbahaya
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
“Gedung A Lantai 5”
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Jakarta 13410
Telp/Fax : 021-85904932
Email : tupkplb3@yahoo.com