Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk definisi, subjek pajak, tarif pajak, unsur-unsur penghitungan pajak, dan ilustrasi kasus penghitungan pajak seseorang.
3. Pajak yang dikenakan terhadap WP orang pribadi
dalam negeri atas penghasilan yang terkait
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
Defenisi PPH Pasal 21
4. Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah,
honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan
nama apapun.
Pemahaman.......................
5. Subjek Pajak
Pegawai.
Penerima uang pesangon, pensiun/
uang manfaat pensiun, THT/ JHT,
berikut ahli waris.
Bukan pegawai yang menerima atau
memperoleh penghasilan atas
pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
6. Subjek Pajak
(Bukan Pegawai yang Menerima Atau Memperoleh Penghasilan)
Tenaga ahli yg melakukan pekerjaan bebas.
Seniman.
Olahragawan.
Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh,
moderator.
Pengarang, peneliti, penerjemah.
Pemberi jasa dalam segala bidang.
Agen iklan.
Pengawas/ pengelola proyek.
Pembawa pesanan.
Penjaja barang dagangan.
Petugas dinas luar asuransi.
Distributor MLM, direct selling atau sejenisnya.
7. Pengecualian Subjek
Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari
negara asing, berikut orang yang diperbantukan terhadapnya, dengan
syarat:
Bukan WNI.
Di Indonesia tidak menerima/ memperoleh penghasilan di luar
jabatannya.
Berasal dari negara yang memberikan perlakuan timbal balik.
Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
Bukan WNI.
Di Indonesia tidak menjalankan usaha/ kegiatan/ pekerjaan lain untuk
memperoleh penghasilan.
8. Lapisan Tarif
No. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
1 0 s/d Rp 50.000.00,00 5%
2 Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 15%
3 Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 25%
4 Di atas Rp 500.000.000,00 30%
9. Elemen PTKP
No. Elemen PTKP
1 WP Sendiri Rp 24.300.000,00
2 Status Kawin Rp 2.025.000,00
3 Tanggungan, per orang, dengan jumlah
maksimal tiga orang tanggungan.
Rp 2.025.000,00
4 PTKP bagi istri yang penghasilannnya digabung. Rp 24.300.000,00
10. Tata Cara Penghitungan (1)
Penghasilan Bruto
• Dikurangi Biaya Jabatan
• Dikurangi
Iuran Dana Pensiun,
JHT, THT Dibayar
Sendiri
• Diperoleh Penghasilan Netto
12. TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif
pemotongan atas penghasilan yang terutang
PPh pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 UU PPh.
Besarnya tarif pajak PPh pasal 21 yang
diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki
NPWP menjadi lebih tinggi 20% dari tarif yang
ditetapkan terhadap WP yang mempunyai
NPWP.
13. Biaya jabatan adalah biaya untuk
mendapatkan, menagih,dan
memelihara penghasilan yang
besarnya 5% dari penghasilan bruto,
setinggi-tingginya Rp 6.000.000
setahun atau Rp 500.000 sebulan.
Biaya pensiun adalah biaya untuk
mendapatkan, menagih, dan
memelihara uang pensiun yang
besarnya 5% dari penghasilan bruto
berupa uang pensiun setinggi-
tingginya Rp 432.000 setahun atau
Rp 36.000 sebulan
BIAYA JABATAN DAN BIAYA PENSIUN
16. Ilustrasi
(Gaji Bulanan)
Tuan Agung bekerja pada PT. Pesona selama tahun 2013 menerima gaji
sebulan Rp. 4.500.000,00 dan membayar iuran pensiun Rp. 50.000,00 perbulan
dan membayar Tunjangan Hari Tua (THT) 1% perbulan dari gaji pokok. PT. Pesona
masuk program ASTEK, iuran Asuransi Kecelakaan Kerja dan Kematian
ditanggung oleh pemberi kerja masing Rp. 100.000,00 dan Rp. 75.000,00
perbulan. PTKP Tuan Agung adalah TK/0. Hitung PPH Pasal 21 sebulan !