Rencana rinci tata ruang diperlukan untuk mengatur aktivitas dan pemanfaatan ruang di daerah rawan bencana secara terperinci. Hal ini penting untuk mengurangi risiko bencana alam dengan merencanakan jalur evakuasi dan relokasi masyarakat yang tinggal di zona berbahaya. Di Nusa Tenggara Timur, pengembangan wilayah perlu memprioritaskan kesejahteraan, keamanan masyarakat, dan lingkungan serta meningkat

1. RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA DIPERLUKAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA DIPERLUKAN
Bencara alam yang terjadi belakangan ini menggambarkan Indonesia merupakan kawasan rawan
bencana dengan tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi. Untuk itu, dalam upaya mitigasi
bencana, diperlukan penataan ruang berbasis bencana dalam skala yang lebih detail. Khususnya
kawasan-kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi.
Diharapkan upaya mitigasi bencana dapat dilaksanakan secara maksimal, baik upaya pencegahan
dan persiapan sebelum terjadinya bencana. Demikian disampaikan oleh Direktur Pembinaan
Penataan Ruang Wilayah II, Ir. Bahal Edison Naiborhu, MT, dalam acaraObrolan Tata Ruang
Bersama Kementerian Pekerjaan Umum yang dilakukan melalui sambungan telepon, di Radio
Trijaya Fm, (14/10) di Jakarta.
Edison menambahkan, penataan ruang berperan dalam upaya pencegahan dengan memetakan
kawasan rawan bencana. Serta, mengatur kegiatan dan pemanfaatan ruangnya termasuk
mempersiapkan jalur dan ruang evakuasi. Sampai saat ini, beberapa wilayah telah menerapkan
penataan ruang berbasis bencana. Namun dalam pelaksanaannya, pengaturan kegiatan serta
pemanfaatan ruangnya masih sulit untuk diterapkan karena berbagai konflik kepentingan. Selain
itu juga masih kurang detailnya tingkat rencana tata ruang yang dibuat dan bersifat indikatif. Ke
depan perlu diprioritaskan perencanaan detail tata ruang di kawasan rawan bencana.
Rencana detail harus dicantumkan pengaturan kegiatan, pemanfaatan ruang serta sarana
infrastruktur. Dicontohkannya, Kota Jakarta dengan struktur tanah dan kontur memiliki banyak
daerah genangan sehingga memerlukan pengembangan sistem folder. Terkait dengan masih
kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan menghindari kawasan-kawasan
rawan bencana, Edison menyadari masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan terhadap
masyarakat. Selain itu juga diperlukan upaya lebih untuk merelokasi masyarakat yang sudah
berada di zona nyaman atau comfort zone. Contoh baik dapat dilihat pada masyarakat di sekitar
Gunung Merapi, Yogyakarta, mau dan berkomitmen untuk bersama-sama melakukan mitigasi dan
page 1 / 3

2. bersedia meninggalkan tempat tinggalnya. Sebelumnya, masyarakat diberitahukan terjadi bencana
sehingga dapat diminimalisasi korban akibat aktivitas gunung berapi yang termasuk paling aktif di
dunia itu.
Perhatian Kesejahteraan, Keamanan dan Lingkungan untuk Pengembangan Perbatasan
Sementara itu, sebagai salah satu provinsi yang berbatasan dengan negara lain
(Australia, dan Timor Leste), pendekatan pengembangan wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur
perlu memperhatikan aspek security dan prosperity, tanpa melupakan aspek lingkungan.
Pendekatan pengembangan wilayah ini perlu diambil untuk memastikan kesejahteraan dan
keamanan masyarakat dapat terwujud dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II, Bahal Edison
Naiborhu di Jakarta (11/10). Ditambahkannya, selain aspek tersebut, sebagai provinsi kepulauan
yang terdiri dari beberapa pulau besar (Flores, Sumba, Timor, Rote, Sabu, Alor, Lembata) dan
banyak pulau kecil lain, aksesibilitas antar pulau dan antar wilayah di Provinsi NTT menjadi isu
penting untuk diperhatikan.
Kepala Bappeda Provinsi NTT, Wayan Darmawan dalam paparannya mengenai Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2030 di tengah forum BKPRN
menyampaikan, dengan karakteristik wilayah kepulauan, untuk memudahkan dalam pelayanan
kepada masyarakat, perlu adanya penyebaran pusat-pusat pelayanan di dalam wilayah provinsi.
Untuk itu NTT mengusulkan Waingapu dan Maumere menjadi PKNp, mengingat dalam RTRWN
baru Kota Kupang yang menjadi PKN di provinsi NTT. Selain itu, pengembangan pusat-pusat
pelayanan ini akan didukung dengan fokus pengembangan transportasi laut yakni dengan
pengembangan pelabuhan Tenau sehingga dapat menjadi pelabuhan kelas Internasional.
Sementara itu, terkait dengan RTRW Provinsi NTT 2010-2030, Ketua DPRD NTT, Agustinus
Ibrahim Medah menambahkan perlu adanya penetapan sentra-sentra pertumbuhan di bawah
sub-ordinasi Kupang sebagai PKN. Selain itu pengembangan Kupang sebagai PKN juga perlu
memperhatikan triangle Darwin-Dili-Kupang, paparnya.
page 2 / 3

3. Dengan luas perairan sekitar 19.148.400 ha dan luas daratan 4.734.990 ha dan terbagi dalam 21
kabupaten/kota, provinsi NTT memiliki potensi yang beragam untuk dikembangkan. Potensi
wilayah ini diupayakan sebagai sektor basis kewilayahan dan optimalisasi produktivitas wilayah
sehingga mampu memacu tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru di provinsi NTT.(ditjen taru)
Pusat Komunikasi Publik
141010
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
page 3 / 3