contoh

1. PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
DESA BHUANA JAYA
PERATURAN DESA BHUANA JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APB Desa)
TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BHUANA JAYA
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara nomor 16 tahun 2007 tentang Keuangan Desa,
Kepala Desa mengajukan rancangan peraturan desa tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada Badan
Permusyawaratan Desa paling lambat 3 bulan ( 90 puluh) hari
setelah tahun anggaran berakhir;
b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sebagaimana
dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Bhuana Jaya Tahun
Anggaran 2015
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Pendirian,Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun
2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 84 Tahun
2015 Tentang Susunan Organisasi tahun 2015 Tentang Susunan
organisasi dan tatakerja Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016
Tentang Asset Desa;

3. 15. Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomar 49 Tahun 2016
Tentang tata cara pengalokasian,Penyaluran, Penggunanan dan evaluasi
Dana Desa;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016(Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 Nomor 64 );
17.Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa ( Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 7 );
18.Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pengelolaan keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 8 );
19.Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Pedoman pembangunan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13);
20.Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Pengadaan barang dan jasa di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 14 );
21.Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2016 Tata cara
pembagian dana desa dari Anggaran pendapatan Belanja Negara ( Berita
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 17 );
22.Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Revisi
Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang RPJMDes ( Lembaran
Desa Bhuana Jaya Tahun 2014 Nomor 2);
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB
DESA) TAHUN ANGGARAN 2016
Pasal 1
(1) Pertanggung jawaban pelaksanan APBDesa berupa laporan keuangan memuat :

4. a. laporan realisasi anggaran ;
b. neraca.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan laporan
kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik desa.
Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran
2015 sebagai berikut :
a. Pendapatan Desa Rp 2.486.797.698,-
b. Belanja Desa Rp 2.285.969.388,-
Surplus/defisit - Rp 200.828.310,-
c. Pembiayaan Desa
- Penerimaan Desa Rp 107.686.586,-
- Pengeluaran Desa Rp -
Surplus/defisit - Rp 107.686.586,-
Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 0,- dengan rincian sebagai
berikut:
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 2.486.797.698,-
b. Realisasi Rp 2.486.797.698,-
Selisih lebih /(kurang) Rp 0,-
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 304.336.533,- dengan rincian
sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 2.590.305.921,-
b. Realisasi Rp 2.285.969.388,-
Selisih lebih /(kurang) Rp 304.336.533,-
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 304.336.533,- dengan
rincian sebagai berikut:
a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp 103.508.233,-
b. Realisasi Rp 200.828.310,-
Selisih lebih /(kurang) Rp. 304.336.533,-
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp . 3.271.729,-
dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 107.686.586,-
b. Realisasi Rp 104.414.857,-
Selisih lebih /(kurang) Rp 3.271.729,-

5. (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,- dengan
rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0,-
b. Realisasi Rp, 0,-
Selisih lebih /(kurang) Rp. 0,-
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 307.6088.262,-
dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 906.634,-
b. Realisasi Rp. 308.514.896,-
Selisih lebih /(kurang) Rp. 307.608.262,-
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal1 huruf b per 31 Desember Tahun 2016 sebagai
berikut
a. Jumlah Aset Rp -
b. Jumlah Kewajiban Rp -
c. Jumlah Ekuitas dana Rp -
Pasal 5
a. Saldo awal per 1 Januari tahun 2017 adalah sebesar Rp 307.608262,- Sedangkan
saldo akhir per 31 Desember tahun 2016 adalah sebesar Rp. 104.414.857,-
Pasal 6
Pertanggung jawaban pelaksanan APB Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum
dalam lampiran peraturan desa ini. Terdiri dari :
a Lampiran I.1 laporan realisasi anggaran (Ringkasan);
Lampiran I.2 rincian laporan realisasi anggaran menurut pendapatan, belanja dan
pembiayaan;
Lampiran I.3 rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan
pemerintahan desa, unit urusan pemerintahan desa, program dan
kegiatan;
Lampiran I.4 daftar aparatur desa;
Lampiran I.5 daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap dan aset
lain-lain desa;
Lampiran I.6 daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun
dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran I.7 daftar dana cadangan desa;

6. Lampiran I.8 daftar pinjaman desa;
b Lampiran II neraca.
Pasal 7
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 terdiri dari:
a. laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa tercantum dalam lampiran APBDesa
peraturan desa ini;
b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik desa sementara belum tercantum dalam
lampiran APBDesa peraturan desa ini karena BUMDes belum aktif.
Pasal 8
Kepala Desa menetapkan peraturan kepala desa tentang penjabaran pertanggung jawaban
pelaksanan APB Desa sebagai rincian dari pertanggung jawaban pelaksanan APB Desa.
Pasal 9
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan
penempatanya dalam lembaran desa.
Ditetapkan di Bhuana Jaya
Pada tanggal 07 Maret 2017
Kepala Desa Bhuana Jaya
M A U L A N A
Diundangkan di Bhuana Jaya
Pada tanggal 07 Maret 2017
SEKRETARIS DESA
S U W O N D O.
NIP. 19661203 200701 1 018
LEMBARAN DESA DESA BHUANA JAYA TAHUN 2017 NOMOR ....................